Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Diktum Borneo Law Review Journal Jurnal Geuthee DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora
Yasser Arafat
Universitas Borneo Tarakan
Religion Arts Humanities Education Energy Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Kebijakan Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Cantrang Dalam Perspektif Negara Hukum Kesejahteraan Yasser Arafat; Mawardi Khairi
Borneo Law Review Volume 2, No 2, Desember 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v2i2.724

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian Kebijakan Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Cantrang dengan prinsip negara hukum yang berorientasi kesejahteraan. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets). Kebijakan tersebut memunculkan pro-kontra di kalangan nelayan. Bagi nelayan tradisional di sejumlah daerah yang selama ini menggunakan alat tangkap tradisional dan sejumlah lembaga yang concern pada pelestarian lingkungan mendukung kebijakan tersebut. Di sisi lain, nelayan pengguna alat tangkap cantrang justru menolak kebijakan larangan tersebut. Mereka menilai regulasi tersebut justru mematikan mata pencaharian nelayan dan akan mempengaruhi kesejahteraan mereka padahal pemerintah seharusnya memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada nelayan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan larangan penggunaan alat penangkapan ikan cantrang sudah sesuai dengan prinsip negara hukum yang berorientasi pada kesejahteraan. Selain melarang penggunaan alat penangkapan ikan cantrang yang selama ini diperbolehkan, pemerintah juga memberikan jangka waktu tertentu untuk memberikan kesempatan kepada semua nelayan cantrang untuk mengalihkan penggunaan alat penangkapan ikan mereka atas dasar pertimbangan keadilan dan kesejahteraan.
PENYELESAIAN PERKARA DELIK ADUAN DENGAN PERSPEKTIF RESTORATIVE JUSTICE Yasser Arafat
Borneo Law Review Volume 1, No 2 Desember 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v1i2.714

Abstract

Hukum pidana tidak hanya memiliki dimensi publik, tetapi juga dimensi privat. Keberadaan delik aduan menjadi salah satu buktinya. Delik aduan pada dasarnya merupakan tindak pidana yang bersifat privat dan penuntutan terhadap delik aduan harus berdasarkan pada pertimbangan dari pihak korban. Berbeda dengan delik biasa sebagai tindak pidana yang dianggap mengganggu kepentingan masyarakat umum sehingga negara menjadi pihak yang menentukan penuntutan terhadap pelaku. Perbedaan inilah yang membuat proses penyelesaian perkara delik biasa dan aduan seharusnya bisa berbeda. Delik biasa yang mengganggu kepentingan masyarakat umum diselesaikan dengan proses peradilan dan berakhir dengan sanksi pidana. Namun delik aduan, seharusnya bisa menggunakan pendekatan alternatif dalam penyelesaiannya yaitu dengan pendekatan restorative justice. Restorative Justice merupakan penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dan berfokus pada pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Pendekatan restorative justice juga sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan praktek yang selama ini berlaku di dalam hukum adat dimana menyelesaikan segala permasalahan antar anggota masyarakat dengan musyawarah. Dengan pendekatan restorative justice, penyelesaian perkara delik aduan yang selama ini selalu menggunakan pendekatan retributive (pembalasan) bisa bergeser menjadi pendekatan restorative (pemulihan). Pendekatan restorative justice diharapkan bisa memenuhi rasa keadilan masyarakat, terutama di pihak korban.
Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Sebagai Korban Tindak Kekerasan Yasser Arafat
Diktum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 1 (2022): Mei 2022
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/diktum.v10i1.182

Abstract

Unbalanced work relations between domestic workers and employers make domestic workers vulnerable to being victims of violence. The existence of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower is expected to be the legal umbrella for the protection of workers, including domestic workers. The purpose of this study is to examine the position of domestic workers in Law Number 13 of 2003 concerning Manpower and legal protection for acts of violence committed against domestic workers. The research method uses normative legal research by examining primary and secondary legal sources and analyzing the use of the syllogism method and interpretation method using deductive thinking patterns. The results of this study indicate that the position of domestic workers in Law Number 13 of 2003 concerning Manpower is very weak because the law does not adequately provide protection to domestic workers if one day there is a dispute between domestic workers, one of which is in the form of disputes due to acts of violence. violence against domestic workers. This is because domestic workers are not included in the labor protected by the law. As for the protection of domestic workers from acts of violence has been provided by the Criminal Code and Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence.
Peningkatan Pemahaman Wartawan tentang Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum Melalui Penyuluhan Hukum Yasser Arafat; Fathurrahman Fathurrahman
DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora Vol. 3 No. 1 Januari 2023
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/jds.v0i0.17059

Abstract

Kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum berkonsekuensi bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Begitu juga dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, sudah seharusnya selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Di sisi lain, Pers sebagai pilar keempat demokrasi di samping legislatif, eksekutif, dan yudikatif memiliki fungsi kontrol atas setiap regulasi dan kebijakan yang dibuat. Berdasarkan diskusi awal dengan pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Tarakan disimpulkan bahwa wartawan sebagai insan pers perlu mendapatkan pemahaman utuh mengenai realisasi dan operasionalisasi kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Oleh sebab itu, perlu dilakukan penyuluhan hukum kepada wartawan agar mereka mendapatkan pemahaman yang utuh mengenai realisasi dan operasionalisasi kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Kesimpulan yang dihasilkan dari penyuluhan hukum ini yakni PWI Kota Tarakan perlu merumuskan pedoman atau panduan evaluasi regulasi dan kebijakan yang berisi varibel dan indikator penilaian yang dirumuskan berdasarkan nilai-nilai Pancasila sehingga mereka dapat menjalankan peran kontrol sosialnya dalam mengawal perumusan kebijakan atau regulasi dengan menggunakan nilai-nilai Pancasila sebagai batu ujinya. The position of Pancasila as the source of all legal sources has the consequence that any material content of laws and regulations must not conflict with the values contained in Pancasila. Likewise, the policies made by the government should be in line with the values of Pancasila. On the other hand, the press as the fourth pillar of democracy in addition to the legislature, executive and judiciary has a control function over every regulation and policy that is made. Based on initial discussions with the management of the Indonesian Journalists Association (PWI) of Tarakan City, it was concluded that journalists as members of the press need to gain a complete understanding of the realization and operationalization of the position of Pancasila as the source of all legal sources. Therefore, it is necessary to conduct legal counseling to journalists so that they get a complete understanding of the realization and operationalization of the position of Pancasila as the source of all sources of law. The conclusion resulting from this legal counseling is that the PWI of Tarakan City needs to formulate guidelines or guidelines for evaluating regulations and policies that contain variables and assessment indicators that are formulated based on the values of Pancasila so that they can carry out their social control role in overseeing the formulation of policies or regulations using these values. the value of Pancasila as the touchstone.
Protection of personal data of victims of child sexual abuse in court decision Mansyur Mansyur; Yasser Arafat
Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin Vol 6, No 2 (2023): Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin
Publisher : Geuthèë Institute, Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52626/jg.v6i2.255

Abstract

This article was prepared with the intention of outlining legal protection for victims who are not anonymized in decisions on cases of child sexual intercourse and legal remedies that can be taken. The research method used is normative legal research with research data in the form of legal materials consisting of primary legal materials in the form of laws and regulations and all official documents containing legal provisions relating to research topics and secondary materials consisting of text books written by influential jurists, law journals, legal cases related to the research topic. The law material analysis technique used is logical deduction. The research approach used is a statutory, conceptual and case approach. The author concludes that the law provides protection to the aggrieved party due to negligence in obscuring the child's identity in court decisions published on the website of the Supreme Court decision directory in the form of threats of disciplinary sanctions and/or criminal sanctions. Sanctions are a form of preventive legal protection that makes people introspective so that they do not violate the law so that no party is harmed. The aggrieved party can submit an application to the Supreme Court through the District Court in order to obscure the identity of the party in the decision that has already been published. If the request is not followed up, then the aggrieved party can report to the Ombudsman.
Strategi Perlindungan Hukum Bagi Nelayan Dalam Menjamin Keberlanjutan Usaha Perikanan Tangkap Yasser Arafat; Fakhry Amin
Diktum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 11 No 1 (2023): Mei 2023
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/diktum.v11i1.246

Abstract

Indonesia's abundant potential wealth of fishery resources should be a paradise for fishermen. However, it turns out that the condition that occurs is that many fishermen are actually below the poverty line. In Tarakan, a number of fishermen switched professions to become seaweed cultivators because they thought they could earn higher incomes. This shows that there is a problem with the sustainability of the capture fisheries business. Therefore the government needs to provide protection for fishermen to ensure the sustainability of the capture fisheries business. The purpose of this research is to examine the fishermen's protection strategy that needs to be carried out on the problems faced by fishermen based on the applicable laws and regulations. The research method uses normative legal research by examining the sources of primary and secondary legal materials with analytical techniques using the syllogism method and interpretation methods using deductive thinking patterns. The results of this study indicate that the Central and Regional Governments need to develop a strategic plan for the protection of fishermen which includes the provision of infrastructure and facilities for fishing business, business certainty guarantees, fishing risk guarantees, elimination of high economic cost practices, control of imports of fishery commodities, guarantees of security and safety, and facilitation and legal assistance. At the regional level, strategic plans for protecting fishermen need to be contained in regional regulations.
Co-Authors Fakhry Amin Fathurrahman Fathurrahman Mansyur Mansyur Mawardi Khairi