Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.882
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal ADMINISTRATOR DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora
Fathurrahman Fathurrahman
Universitas Borneo Tarakan
Religion Arts Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS DI KABUPATEN PANGKEP Fathurrahman Fathurrahman
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 1 (2021): APRIL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v12i1.4054

Abstract

This article discusses the implementation of Regional Regulation No.1 of 2009 concerning Free Education in the Pangkep Regency. The importance of this research is carried out to provide an overview of the management of free education to contribute to local governments in advancing education. This study aims to analyze the implementation of Regional Regulation Number 1 of 2009 concerning Free Education in Pangkep Regency and the factors that influence its implementation. The method used in this research is the method of field research (Field Research). Data collection techniques used are interviews, observation, and documentation. Using normative analysis and then presented systematically by presenting accurate data. The results showed that Regional Regulation Number 1 of 2009 concerning Free Education in Pangkep Regency has not been effective. This happened because there were still found violations of levies committed by school principals and teachers at the school while researchers conducted field observations in several schools in Pangkep Regency. The factors that hinder the government in implementing Perda No.1 / 2009 concerning Free Education in Pangkep Regency are the apparatus factor, the facilities or facilities factor, the budget factor, and the community factor. These factors greatly influence the implementation of the Perda on Free Education in Pangkep Regency to run effectively.Keywords: Effectiveness of law; Local Regulations; Free Education ABSTRAKArtikel ini membahas tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pendidikan Gratis di Kabupaten Pangkep. Pentingnya penelitian ini dilakukan dalam rangka memberikan gambaran terhadap pengelolaan pendidikan gratis sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah dalam memajukan pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganilisis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pendidikan Gratis di Kabupaten Pangkep dan Faktor-Faktor yang mempengaruhi Implementasinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan (Field Research), Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Menggunakan analisis secara normatif dan selanjutnya disajikan secara sistematis dengan memaparkan data yang akurat. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pendidikan Gratis di Kabupaten Pangkep belum efektif. Hal tersebut terjadi karena masih adanya ditemukan  pelanggaran pungutan yang di lakukan oleh kepala sekolah dan guru di sekolah tersebut selama peneliti melakukan pengamatan di lapangan di beberapa sekolah Kabupaten Pangkep. Adapun faktor-faktor yang menghambat pemerintah dalam pelaksanaan Perda Nomor 1 tahun 2009 tentang Pendidikan Gratis di Kabupaten Pangkep adalah faktor aparat, faktor sarana atau fasilitas, faktor anggaran, dan faktor masyarakat. Faktor-faktor tersebut sangat berpengaruh terhadap implementasi Perda Pendidikan Gratis di Kabupaten Pangkep, agar dapat berjalan dengan efektif.
Peningkatan Pemahaman Wartawan tentang Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum Melalui Penyuluhan Hukum Yasser Arafat; Fathurrahman Fathurrahman
DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora Vol. 3 No. 1 Januari 2023
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/jds.v0i0.17059

Abstract

Kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum berkonsekuensi bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Begitu juga dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, sudah seharusnya selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Di sisi lain, Pers sebagai pilar keempat demokrasi di samping legislatif, eksekutif, dan yudikatif memiliki fungsi kontrol atas setiap regulasi dan kebijakan yang dibuat. Berdasarkan diskusi awal dengan pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Tarakan disimpulkan bahwa wartawan sebagai insan pers perlu mendapatkan pemahaman utuh mengenai realisasi dan operasionalisasi kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Oleh sebab itu, perlu dilakukan penyuluhan hukum kepada wartawan agar mereka mendapatkan pemahaman yang utuh mengenai realisasi dan operasionalisasi kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Kesimpulan yang dihasilkan dari penyuluhan hukum ini yakni PWI Kota Tarakan perlu merumuskan pedoman atau panduan evaluasi regulasi dan kebijakan yang berisi varibel dan indikator penilaian yang dirumuskan berdasarkan nilai-nilai Pancasila sehingga mereka dapat menjalankan peran kontrol sosialnya dalam mengawal perumusan kebijakan atau regulasi dengan menggunakan nilai-nilai Pancasila sebagai batu ujinya. The position of Pancasila as the source of all legal sources has the consequence that any material content of laws and regulations must not conflict with the values contained in Pancasila. Likewise, the policies made by the government should be in line with the values of Pancasila. On the other hand, the press as the fourth pillar of democracy in addition to the legislature, executive and judiciary has a control function over every regulation and policy that is made. Based on initial discussions with the management of the Indonesian Journalists Association (PWI) of Tarakan City, it was concluded that journalists as members of the press need to gain a complete understanding of the realization and operationalization of the position of Pancasila as the source of all legal sources. Therefore, it is necessary to conduct legal counseling to journalists so that they get a complete understanding of the realization and operationalization of the position of Pancasila as the source of all sources of law. The conclusion resulting from this legal counseling is that the PWI of Tarakan City needs to formulate guidelines or guidelines for evaluating regulations and policies that contain variables and assessment indicators that are formulated based on the values of Pancasila so that they can carry out their social control role in overseeing the formulation of policies or regulations using these values. the value of Pancasila as the touchstone.
PENINGKATAN PEMAHAMAN TENTANG WAWASAN NUSANTARA (GEOPOLITIK) BAGI GENERASI MUDA DI WILAYAH PERBATASAN SEBAGAI BAGIAN DARI BELA NEGARA Dewi Nurvianti; Fathurrahman Fathurrahman; Nurzamzam Nurzamzam; Arvita Oktaviana
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 4, No 1 (2023): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/kdrkm.v4i1.6198

Abstract

This Community Service appointed the title is Increasing Young Generation's Understanding of Archipelagic Insight Concept (Geopolitics) as Part of Defending the Country. The project used counseling method, it held at Senior High School namely SMAN 2 Tarakan as well as this project s partner. The program was implemented, bearing in mind that defending the country is obligation of every citizen. In a broader sense, it includes having lawful outlook towards nation and state. The conclusion after the counseling is younger generation especially students at high school in Border Region, must have a comprehensive understanding of defending the country, including understanding condition of country or must have proper perspective regarding the existence of younger generation in realizing aspirations of nation. Aftermost, the suggestion from organizer of the community service is required for continuos counseling or workshop with the output of understanding the Archipelago insight in every school involved all stakeholders.
Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa Bagi Aparatur Pemerintah Desa dan BPD Se-Kabupaten Tana Tidung Fathurrahman Fathurrahman; Yahya Ahmad Zein; Aditya Syaprillah; Dewi Nurvianti
DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora Vol. 3 No. 2 Juli 2023
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/jds.v1i1.18134

Abstract

Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa. Penetapan Peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki Desa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sehingga sebagai sebuah produk hukum, Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum. Faktanya hingga saat ini  masih sangat banyak para penyelenggara desa (Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa) dan masyarakat desa yang belum memiliki pengetahuan dan keahlian dalam bidang peraturan perundang-undangan. Jika tidak diantisipasi sejak dini, hal ini berpotensi memengaruhi kesuksesan implementasi Undang-Undang tentang Desa, dan bahkan tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan kekisruhan hukum. Tujuan dari Pelatihan ini di antara lain: (1) Memberikan seperangkat pengetahuan tentang pentingnya Pembentukan Peraturan desa  dalam rangka peningkatan kualitas dan pengembangan aparatur pemerintahan desa; (2) Memberikan penjelasan tentang berbagai macam metode yang dapat dipakai dan digunakan dalam rangka Pembentukan Peraturan desa; dan (3) Memberikan seperangkat pengetahuan tentang pembuatan Pembentukan Peraturan desa yang benar dan sesuai dengan prinsip-prinsip Ilmu Perundang-undangan. Pengabdian Masyarakat yang dilaksanakan di  Kabupaten Tana Tidung  akan membuat penyuluhan hukum dengan metode: ceramah, dialog dan diskusi dengan tema ‘Pelatihan  Penyusunan Peraturan Desa Bagi Aparatur Pemerintahan Desa’’ selanjutnya di lanjutkan dengan sesi tanya jawab untuk memperoleh hasil dan solusi sebagai bentuk pemecahan dan kendala yang dihadapi. Di mana nantinya  hasil dari  PKM ini akan dipublikasikan pada jurnal-jurnal nasional terakreditasi. Berdasarkan hasil yang dicapai dalam kegiatan pelatihan ini, dapat disimpulkan      sebagai berikut: (1) peserta pelatihan dapat mampu memahami dan mengetahui mekanisme penyusunan peraturan desa; dan (2) dengan adanya buku panduan dan pendampingan dalam penyusunan peraturan desa memberikan kemudahan bagi peserta khususnya aparatur pemerintah desa dan BPD Se-Kabupaten Tana tidung dalam menyusun peraturan desa. Village Regulations are stipulated by the Village Head after being discussed and agreed upon with the Village Consultative Body, which constitutes the legal and policy framework for administering Village Government and Village Development. Determination of Village Regulations is an elaboration of the various authorities owned by the Village referring to the provisions of higher laws and regulations. So that as a legal product, Village Regulations may not conflict with higher regulations and may not be detrimental to the public interest. The fact is that until now there are still very many village administrators (Village Head and Village Consultative Body) and village communities who do not have knowledge and expertise in the field of laws and regulations. If not anticipated early on, this has the potential to affect the successful implementation of the Law on Villages, and it does not even rule out the possibility of causing legal chaos. The objectives of this training include: (1) Providing a set of knowledge about the importance of forming village regulations in order to improve the quality and development of village government apparatus; (2) Providing an explanation of various methods that can be used and used in the framework of forming village regulations; adn (3) Providing a set of knowledge about making Formation of village regulations that are correct and in accordance with the principles of Legislation. The Community Service held in Tana Tidung Regency will provide legal counseling using the following methods: lectures, dialogues and discussions with the theme 'Training for Compilation of Village Regulations for Village Government Apparatuses', followed by a question and answer session to obtain results and solutions as a form of solving and constraints faced. Where later the results of this PKM will be published in accredited national journals. Based on the results achieved in this training activity, it can be concluded as follows: (1) training participants can be able to understand and know the mechanism for drafting village regulation; and (2) having a guidebook and assistance in drafting village regulations provides convenience for participants, especially village government officials and BPD The entire Tana Regency is not involved in drafting village regulations.
Evaluasi Kebijakan Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu Srifridayanti Srifridayanti; Fathurrahman Fathurrahman; Dewi Nurvianti
Jurnal ADMINISTRATOR Vol. 5 No. 1 (2023)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Pembangunan Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55100/administrator.v5i1.63

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan desain deskriptif, yaitu penelitian yang memberi gambaran secara cermat mengenai individu atau kelompok tertentu tentang  keadaan dan gejala yang terjadi. metode kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan  untuk menjelaskan atau mendeskripsikan masalah secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat  populasi atau daerah tertentu. Teknik analisis dalam penelitian ini adalah Analisis Data Model Interaktif yang terbagi atas empat komponen yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk mengidentifikasi evaluasi kebijakan keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Palu, maka peneliti menggunakan teori evaluasi kebijakan yang terbagi atas 6 indikator Yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu belum memenuhi jumlah minimal 30%. presentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kota  Palu hanya sebesar 11, 43%. Kesenjangan komposisi jumlah antara anggota laki-laki dan perempuan dalam parlemen membuat masyarakat belum merasakan dampak positif dari  kehadiran perempuan di parlemen. Untuk itu diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, partai politik, dan pemerintah. Pendidikan, kesadaran gender, dan kebijakan afirmatif yang lebih kuat dapat membantu meningkatkan keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu.
Co-Authors Aditya Syaprillah Arvita Oktaviana Nurvianti, Dewi Nurzamzam, Nurzamzam Srifridayanti Srifridayanti Yahya Ahmad Zein Yasser Arafat