<![CDATA[Kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum berkonsekuensi bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Begitu juga dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, sudah seharusnya selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Di sisi lain, Pers sebagai pilar keempat demokrasi di samping legislatif, eksekutif, dan yudikatif memiliki fungsi kontrol atas setiap regulasi dan kebijakan yang dibuat. Berdasarkan diskusi awal dengan pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Tarakan disimpulkan bahwa wartawan sebagai insan pers perlu mendapatkan pemahaman utuh mengenai realisasi dan operasionalisasi kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Oleh sebab itu, perlu dilakukan penyuluhan hukum kepada wartawan agar mereka mendapatkan pemahaman yang utuh mengenai realisasi dan operasionalisasi kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Kesimpulan yang dihasilkan dari penyuluhan hukum ini yakni PWI Kota Tarakan perlu merumuskan pedoman atau panduan evaluasi regulasi dan kebijakan yang berisi varibel dan indikator penilaian yang dirumuskan berdasarkan nilai-nilai Pancasila sehingga mereka dapat menjalankan peran kontrol sosialnya dalam mengawal perumusan kebijakan atau regulasi dengan menggunakan nilai-nilai Pancasila sebagai batu ujinya. The position of Pancasila as the source of all legal sources has the consequence that any material content of laws and regulations must not conflict with the values contained in Pancasila. Likewise, the policies made by the government should be in line with the values of Pancasila. On the other hand, the press as the fourth pillar of democracy in addition to the legislature, executive and judiciary has a control function over every regulation and policy that is made. Based on initial discussions with the management of the Indonesian Journalists Association (PWI) of Tarakan City, it was concluded that journalists as members of the press need to gain a complete understanding of the realization and operationalization of the position of Pancasila as the source of all legal sources. Therefore, it is necessary to conduct legal counseling to journalists so that they get a complete understanding of the realization and operationalization of the position of Pancasila as the source of all sources of law. The conclusion resulting from this legal counseling is that the PWI of Tarakan City needs to formulate guidelines or guidelines for evaluating regulations and policies that contain variables and assessment indicators that are formulated based on the values of Pancasila so that they can carry out their social control role in overseeing the formulation of policies or regulations using these values. the value of Pancasila as the touchstone.]]>
Copyrights © 2023
