Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

KOMPUTASI GEOGRAPHICALLY AND TEMPORALLY WEIGHTED REGRESSION BERBASIS GRAPHICAL USER INTERFACE (GUI) Yasin, Hasbi; Warsito, Budi; Ispriyanti, Dwi; Suparti, Suparti; Hakim, Arief Rachman
Prosiding Seminar Nasional Venue Artikulasi-Riset, Inovasi, Resonansi-Teori, dan Aplikasi Statistika (VARIANSI) Vol 1 (2018)
Publisher : Program Studi Statistika, FMIPA, Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1575.013 KB)

Abstract

Geographically and Temporally Weighted Regression (GTWR) merupakan salah satu metode spatio temporal yang dikembangkan pada model regresi linier. Pengembangan dilakukan dengan menambahkan unsur spasial yang direpresentasikan dengan lokasi geografis dan penambahan unsur temporal yang diwakili oleh waktu pengamatan.  Dengan metode GTWR akan diperoleh parameter bersifat lokal menurut lokasi dan waktu pengamatan. Perkembangan teknologi telah memunculkan berbagai alat bantu dalam proses analisis data. Salah satunya berkembangnya software statistik yang berbasis antarmuka berupa Graphical User Interface (GUI) untuk memudahkan pengguna. Hasil penelitian ini adalah sebuah sistem komputasi untuk proses analisis data menggunakan model GTWR baik estimasi parameter maupun inferensinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan dengan menggunakan GUI GTWR pengguna akan sangat dimudahkan dalam proses analisis data spasial menggunakan metode GTWR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model spatio temporal GTWR lebih baik digunakan untuk pemodelan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) dengan pembobot Bisquare karena mempunyai nilai R2 terbesar dengan MSE dan AIC yang terkecil bila dibandingkan dengan pembobot yang lain. Kata kunci :  Antar Muka Grafis, ISPU, GTWR, Spasial, Temporal.
HUBUNGAN UKURAN BUTIR SEDIMEN DENGAN KANDUNGAN TOTAL ORGANIK CARBON PADA SEDIMEN PERAIRAN PULAU TIKUS, BENGKULU Hakim, Arief Rachman; Muslim, Muslim; Makmur, Murdahayu
Journal of Oceanography Vol 4, No 3 (2015)
Publisher : Program Studi Oseanografi, Jurusan Ilmu Kelautan, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (404.164 KB)

Abstract

Pulau Tikus yang berstatus sebagai Taman Wisata Alam, dikelilingi terumbu karang yang sangat luas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara ukuran butir sedimen dengan kandungan total organic carbon (TOC) pada sedimen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif. Penentuan 6 stasiun yang mewakili kawasan perairan secara purposive. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwan ukuran butir sedimen memiliki korelasi negatif dengan kandungan TOC. Sedangkan ukuran sedimen yang lebih halus (lanau dan lempung) memiliki korelasi positif dengan kandungan TOC.
PEMODELAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN DI KABUPATEN DAN KOTA DI JAWA TENGAH DENGAN PENDEKATAN MIXED GEOGRAPHICALLY WEIGHTED REGRESSION Hakim, Arief Rachman; Yasin, Hasbi; Suparti, Suparti
Jurnal Gaussian Vol 3, No 4 (2014): Jurnal Gaussian
Publisher : Department of Statistics, Faculty of Science and Mathematics, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (593.43 KB) | DOI: 10.14710/j.gauss.v3i4.8068

Abstract

Regression analysis is a statistical analysis that models the relationship between the response variable and the predictor variable. Geographically Weighted Regression (GWR) is the development of linear regression with the added factor of the geographical location where the response variable is taken, so that the resulting parameters will be local. Mixed Geographically Weighted Regression (MGWR) has a basic concept that is a combination of a linear regression model and GWR, by modeling variables that are local and which are global variables. Methods for estimating the model parameters MGWR no different from the GWR using Weighted Least Square (WLS). Selection of the optimum bandwidth using the Cross Validation (CV). Application models MGWR the percentage of poor people in the district and town in Central Java showed MGWR models that different significantly from the global regression model. As well as models generated for each area will be different from each other. Based on the Akaike Information Criterion (AIC) between the global regression model, the GWR and MGWR models, it is known that MGWR models with Gaussian kernel weighting function is the best model is used to analyze the percentage of poor in the counties and cities in Central Java because it has the smallest AIC value.Keywords: Akaike Information Criterion, Cross Validation, Kernel Gaussian function, Mixed Geographically Weighted  Regression, Weighted Least Square.
SISTEM INFORMASI POTENSI KREDIT MACET BERBASIS APLIKASI CREDIT SCORING-SUPPORT VECTOR MACHINE (CSSVM) Yasin, Hasbi; Hakim, Arief Rachman; Hoyyi, Abdul
Prosiding Seminar Nasional Venue Artikulasi-Riset, Inovasi, Resonansi-Teori, dan Aplikasi Statistika (VARIANSI) Vol 2 (2020)
Publisher : Program Studi Statistika, FMIPA, Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Asset utama dari sebuah bank adalah besarnya dan kredit yang dikelola bank, karena kredit juga merupakan konstributor yang paling signifikan terhadap pendapatan sebuah institusi perbankan. Oleh karena itu, deteksi dini terhadap munculnya kredit macet sangat diperlukan. Salah satunya adalah dengan menggunakan sistem informasi potensi kredit macet yang dibangun berdasarkan model Support Vector Machine (SVM). SVM merupakan salah satu metode klasifikasi yang bersifat non linier dan non parametrik, sehingga tidak diperlukan adanya asumsi yang membatasi terhadap distribusi data tertentu. Dalam penelitian ini, potensi kredit macet dilihat dari lima indikator, yaitu: nominal kredit, saldo rekening, suku bunga, jangka waktu kredit, dan lama menjadi nasabah sebuah bank. Berdasarkan beberapa skenario spesifikasi model SVM yang digunakan, diperoleh tingkat akurasi model SVM mencapai 95% untuk data training, dan 90% untuk data testing. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem ini dapat dijadikan sebagai alat untuk mendeteksi adanya potensi kredit macet dari sebuah aplikasi kredit dengan melihat indikator yang digunakan. Kata kunci: Credit Scoring, Sistem Informasi, SVM.
KOMPUTASI MODEL GENERALIZED SPACE TIME AUTOREGRESSIVE – RADIAL BASIS FUNCTION NETWORK (GSTAR-RBFN) Warsito, Budi; Yasin, Hasbi; Hakim, Arief Rachman
Prosiding Seminar Nasional Venue Artikulasi-Riset, Inovasi, Resonansi-Teori, dan Aplikasi Statistika (VARIANSI) Vol 2 (2020)
Publisher : Program Studi Statistika, FMIPA, Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Generalized Space Time Autoregressive (GSTAR), merupakan salah satu model yang digunakan untuk memodelkan data time series yang diamati pada beberapa lokasi. Radial Basis Function Neural Network (RBFN) adalah salah satu model jaringan syaraf tiruan yang dapat digunakan untuk pemodelan data time series. Pada penelitian ini akan dibangun sebuah model spatio temporal yang menggabungkan antara model GSTAR dengan model RBFN. Model GSTAR berperan dalam penentuan lag input pada model RBFN. Model ini dinamakan dengan GSTAR-RBFN. Untuk memudahkan proses pengolahan data telah disusun sebuah software statistik yang berbasis antarmuka berupa Graphical User Interface (GUI). Dalam penelitian ini, model GSTAR-RBFN diaplikasikan pada data tinggi gelombang laut di perairan Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menggunakan GUI GSTAR-RBFN, pengolahan data spasio temporal dapat dilakukan dengan sangat mudah.  Kata kunci:  GUI, GSTAR, RBFN, Tinggi Gelombang
PERLINDUNGAN HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIBERHENTIKAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEWENANGAN BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN Arief Rachman Hakim
Jurnal Idea Hukum Vol 4, No 2 (2018): Jurnal Idea Hukum
Publisher : MIH Unsoed

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jih.2018.4.2.97

Abstract

Legal protection of civil servants (PNS) in a dispute over staffing has undergone a paradigm shift with the enactment of Law No. 30 of 2014 on Government Administration (UUAP). The paradigm change then has implications for the authority of the Civil Service Advisory Board (BAPEK). This study aims to analyze how UUAP provide legal protection to the Civil Servant who was dismissed not because of disciplinary punishment of civil servants and what are the implications of the legal protection against BAPEK authority.This research is normative legal research with qualitative analysis through conceptual approach and legal approach to legal issue which become subject matter in research. Conclusions are drawn deductively through a coherent and systematic description. To support this research, the authors conducted interviews with some of the top officials at BAPEK in Jakarta as complementary data supporting the research analysis.Based on the results of the study, the enactment of the UUAP which has established the regulation of administrative efforts in Articles 75 to 78, carries the legal consequence that the dismissed civil servant which not due to disciplinary punishment may undertake dispute resolution through administrative measures even though the relevant rules governing it, do not provide a dispute resolution through Administrative effort. This then implies the widespread authority of BAPEK, which before the enactment of UUAP is only authorized to handle administrative appeals of personnel disputes caused by the dismissal of civil servants due to disciplinary punishment.
IDENTIFIKASI MODEL ANTREAN NON-POISSON (Studi Kasus : Bus Nonpatas Antarkota Antarprovinsi (AKAP) dan Antarkota Dalam Provinsi (AKDP) Lajur Barat Terminal Bus Tirtonadi Surakarta) Aselina Pratidina Wrediningsih; Sugito Sugito; Alan Prahutama; Arief Rachman Hakim
Jurnal Statistika Universitas Muhammadiyah Semarang Vol 6, No 2 (2018): Jurnal Statistika Universitas Muhammadiyah Semarang
Publisher : Department Statistics, Faculty Mathematics and Natural Science, UNIMUS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (526.179 KB) | DOI: 10.26714/jsunimus.6.2.2018.%p

Abstract

Transportation is an important factor to improve the economic level of an area. If the transportation does great, the economy will grow up. In case of that, Tirtonadi Bus Station always try to provide optimum services to avoid long queue. Queue system on the west lanes nonpatas bus service of Tirtonadi Bus Station (Solo-Yogyakarta, SoloSemarang, Solo-Purwokerto, Solo-Jakarta, and Jalur Pedesaan) will be analyzed using queueing theory. The main goal of this project is to identify the distribution of the model of Non-Poisson and calculate the size of system performance. Primary dataanalysis is made up of equilibrium sample test (steady state) and tested the distribution of the arrivals number and the bus service’s time. Based on the analysis of queueing process, there are non-Poisson queueing models estimated with Triangular, Beta, Weibull, and the models are (G/M/1) : (GD/∞/∞), (G/LOGN/1) : (GD/∞/∞), (G/M/1) : (GD/∞/∞), (G/BETA/1) : (GD/∞/∞), and (G/M/1) : (GD/∞/∞). The size of systemperformance show that line A (Solo-Yogyakarta) have a higher level of service rush than other service lines.  Keywords : Queue, Queueing System, Queueing Model, non-Poisson, Tirtonadi Bus Station, Arena.
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI BANTEN MENGGUNAKAN REGRESI LINIER DAN GEOGRAPHICALLY WEIGHTED REGRESSION Arief Rachman Hakim
Jurnal Statistika Universitas Muhammadiyah Semarang Vol 8, No 1 (2020): Jurnal Statistika Universitas Muhammadiyah Semarang
Publisher : Department Statistics, Faculty Mathematics and Natural Science, UNIMUS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (764.916 KB) | DOI: 10.26714/jsunimus.8.1.2020.%p

Abstract

Economic growth in a particular area can be measured by the amount of Gross Regional Domestic Product (GRDP). Looking at the geographical location, Banten province is an area directly adjacent to Jakarta where there are many industrial sectors and there are activities in the Sunda Strait port, which is the mainland entrance between the islands of Java and Sumatra, causing economic activity to grow quite well in Banten Province. According to BPS data, economic growth in Banten Province rose by 5.59%. The increase also supports by several sectors there are agriculture, industry business and several other sectors. Linear regression method is a method commonly used to model the correlation of predictor variables and response variables. The weakness of this method is that the model produced is only one and global variable. Geographically Weighted Regression (GWR) is the development of location-weighted linear regression (spatial) based on regional characteristics so that the parameters and variables that influence will also be different for each location. The best model selected by the largest R square (R2) criterion and the smallest Akaike Information Criteria (AIC) value. The AIC value of the Linear Regression model is 47,094 and the AIC GWR value is 54,024, also the R2 GWR is 0.953 while the linear regression R2 is 0.87.
ANALISIS KLASIFIKASI CREDIT SCORING MENGGUNAKAN WEIGHTED PROBABILISTIC NEURAL NETWORK (WPNN) Arief Rachman Hakim; Moch. Abdul Mukid; Hasbi Yasin; Sugito Sugito
Jurnal Statistika Universitas Muhammadiyah Semarang Vol 7, No 1 (2019): Jurnal Statistika Universitas Muhammadiyah Semarang
Publisher : Department Statistics, Faculty Mathematics and Natural Science, UNIMUS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (441.67 KB) | DOI: 10.26714/jsunimus.7.1.2019.%p

Abstract

Credit Scoring merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menilai kelayakan dan memprediksi lebih awal adanya potensi kredit macet dari calon nasabah kredit. Dalam analisis kasifikasi Credit Scoring dapat menggunakan Weighted Probabilistic Neural Network (WPNN). Neural Network (NN) dikembangkan sebagai model matematika dengan prinsip kerja yang menyerupai pola pikir atau jaringan syaraf pada mahluk hidup. WPNN merupakan pengembangan daripada metode PNN dengan menambahkan faktor pembobot antara pattern layer dan summation layer. Metode ini memiliki kelebihan dalam mengatasi permasalahan yang terdapat pada Back-Propagation (BP) yaitu dapat mengatasi waktu pelatihan (training) yang lama, terjebak pada global minimum, serta sulitnya perancangan arsitektur jaringan. Pemilihan Klasifikasi dilakukan dengan melihat nilai Apparent Error Rate (APER) yang terkecil, yang dibagi kedalam nilai APER untuk Training dan Testing. Nilai APER training sebesar 0.0003 dan testing sebesar 0.0395 yang merupakan nilai APER terkecil, maka bobot yang terpilih dengan nilai bobot atau spread sebesar 0.8.
Penyelesaian Sengketa Kasus Penembakan Pesawat MH 17 Ditinjau Dari Hukum Internasional ARIEF RACHMAN HAKIM
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 3 No 4 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v3i4.17857

Abstract

Abstrak Pesawat MH17 merupakan penerbangan sipil dari Amsterdam tujuan Kuala Lumpur yang pada tanggal 17 Juli 2014 ditembak jatuh didaerah Donetsk yang secara de jure merupakan wilayah udara Ukraina. Lokasi jatuhnya pesawat MH17 merupakan wilayah yang dikuasai pemberontak Donetsk sokongan Rusia yang ingin melepaskan diri dari Ukraina. Penelitian awal oleh Belanda menunjukkan pesawat MH17 ditembak jatuh dari lokasi yang dikuasai pemberontak Donetsk. Hukum internasional mengatur larangan intervensi dalam konflik pada pasal 43 ayat (3) Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa. Pasca penembakan muncul Resolusi DK PBB No. 2166 yang mengharuskan gencatan senjata sementara untuk melakukan investigasi penyebab jatuhnya pesawat MH17 tersebut. Pasal 26 Konvensi IV Den Hague dan 52 ayat (1) Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa melarang serangan yang diragukan terlebih merupakan obyek sipil. Implikasi tindakan penembakan tersebut, pasal 51 ayat (8) Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa mengharuskan pertanggungjawaban hukum atas tindakan pelanggaran tersebut. Upaya menuntut pertanggungjawaban hukum terkendala oleh penggunaan hak Veto oleh Rusia yang menggagalkan pembentukan pengadilan khusus untuk menyidik pelaku penembakan MH17 tersebut. Tujuan penelitian ini ialah menganalisis bentuk pertanggungjawaban pemberontak Donetsk atas jatuhnya pesawat MH17 serta menganalisis dan merumuskan penyelesaian sengketa terhadap jatuhnya pesawat MH17. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif/legal research dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis dan kasus. Bahan hukum penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian dan pembahasan bahwa secara hukum internasional penyelidikan dari Badan Keselamatan Belanda memiliki legalitas hukum dikarenakan melakukan penyelidikan berdasarkan pada Resolusi DK PBB No. 2166 yang ditindaklanjuti dengan Resolusi ICAO terkait jatuhnya pesawat MH17. Subyek hukum yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana dalam peristiwa ini ialah negara korban atau penuntut, Rusia sebagai negara penyokong dan belligerents. Pelanggaran hukum internasional yang terjadi yaitu penembakan obyek yang bukan sasaran militer yakni pesawat sipil atau penembakan yang tidak membeda-bedakan sasaran, tidak melakukan pencegahan sebelum melakukan serangan, kemudian adanya Rusia yang mengintervensi dengan menyokong persenjataan terhadap pemberontak berakibat terjadinya penembakan terhadap pesawat sipil tersebut. Pelanggaran juga terjadi karena Rusia melakukan tindakan veto yang dikualifikasikan sebagai Denials of Justice karena menghalangi pembentukan pengadilan khusus untuk menyidik pelaku penembakan pesawat MH17. Penyelesaian sengketa yang mungkin ialah mengesampingkan keterlibatan personil Rusia dan hanya menyidik belligerent dengan perangkat International Criminal Court dikarenakan mengakomodir subyek sengketa, terdapat mekanisme perjanjian khusus non-anggota, terlebih memiliki independensi serta tidak perlu mendapat mandat dari organisasi internasional lain. Kedepannya diperlukan penghapusan hak veto serta perubahan subjectum litis ICJ untuk kemudahan perlindungan hukum negara dan mewujudkan persamaan diantara negara-negara yang berdaulat. Kata Kunci: Hukum Internasional, Pesawat MH17, Penyelesaian Sengketa, Pertanggungjawaban Pidana Abstract MH 17 Flight is civilian aircraft destination from Amsterdam to Kuala Lumpur when at July 17th, 2014 was shot down in Donetsk region in Ukraine as in law term de jure airspace. MH17 crash site is Donetsk rebel which is supported by Russia asking for independence from Ukraine. Preliminary investigations by Netherlands shows that MH17 was shot from rebel controlled area. International law set prohibition towards intervention of conflict in Article 43 section (3) Additional Protocol 1 of Geneva Convention. After shooting, there was UN Security Council Resolution No. 2166 which require temporary cease fire to investigate MH17 cause of crash. Article 26 Convention IV The Hague and Article 52 section (1) Additional Protocol 1 Geneva Convention prohibit doubted attack moreover civilian object. As implication of shootings, Article 51 section (8) require any legal liability for breach. Effort to demand legal responsibility fail by the veto right from Russia to gain special court to investigate the perpetrators of MH17 shooting. The purposes of this research are to analyse Donetsk belligerent responsibility for the MH17 crash and analyse and formulate settlement of dispute to the MH17 crash. This research is a normative / legal research with statute, conceptual, historical, and case approaches. Legal materials in this research are primary legal materials and secondary legal materials. The results of this research are regarding to international law, investigation results from Dutch Safety Board have a legality because it undertakes the investigation based on UN Security Council Resolution No. 2166 which followed by ICAO Resolution regarding MH17 crash. Subject of Law regarding to penal responsibility in this accident are state of victim/prosecutor, Russia as intervened State and belligerent. International law violation occurs when the object of shooting is not military object namely civilian aircraft or shooting without distinguish the objective, not to perform a preventive action before commencing the attack, thereafter Russian carry out intervention with support some armaments to the belligerent who cause the shooting to that civilian aircraft. Violation also happened because Russia takes its veto right which are qualified as Denials of Justice because, it prevents the establishment of special court to investigate the perpetrators of MH17 shooting. Most likely dispute resolution are set aside the involvement of Russian personnel and only investigate belligerent with International Criminal Court organ because it accommodates subject of dispute, special mechanism with specific agreement between non-member States, have an independency and doesn’t need a mandate from another international organization. In the future, it requires the dismissal of veto right and modification of ICJ subjectum litis to ease legal protection of States and realize equality within sovereign States. Keywords : International Law, MH17 Flight, Dispute Resolution, Penal Responsibility