Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-GOVERNMENT, KOMITMEN, PENGEMBANGAN APARATUR DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KINERJA PELAYANAN PUBLIK Koesharijadi, Koesharijadi; Hardiyansyah, Hardiyansyah; Akbar, Muhamad
IKRA-ITH HUMANIORA : Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 3 No 1 (2019): IKRA-ITH HUMANIORA Vol 3 No 1 Bulan Maret 2019
Publisher : Universitas Persada Indonesia YAI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (272.02 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang “Pengaruh implementasi kebijakan e-government, komitmen pimpinan dan pengembangan sumber daya aparatur terhadap kinerja pelayanan publik pada Pemerintah Kota Palembang dan Prabumulih. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif melalui penyebaran angket kepada responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial dan simultan implementasi kebijakan e-gov, komitmen dan pengembangan sumber daya aparatur berpengeruh secara signifikan terhadap kinerja pelayanan publik pada Pemerintah Kota Palembang dan Kota Prabumulih.
ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PEMBUATAN PASPOR DI KANTOR IMIGRASI KELAS 1 PALEMBANG Pertiwi, Debby Diani; Hardiyansyah, Hardiyansyah
SEMHAVOK Vol 1 No 1 (2018): Prosiding Semhavok 2018
Publisher : Fakultas Vokasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (264.53 KB)

Abstract

Sering kali terdapat keluhan dari masyarakat terkait dengan rendahnya Kualitas Pelayanan Pembuatan Paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Palembang yang menjadikan ketidakpuasan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kualitas pelayanan yang diberikan Kantor Imigrasi Kelas I Palembang yang ditinjau dari dimensi Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance, dan Empathy. Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah menggunakan metode Kuantitatif Deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk mencadarkan karakteristik individu atau kelompok [1]. Dari hasil penelitian tentang Kualitas Pelayanan Pembuatan Paspor di Kantor Imigrasi Kelas 1 Palembang jika dilihat dari tanggapan responden mengenai Kualitas Pelayanan ditinjau dari lima dimensi Kualitas Pelayanan Publik, yaitu Bukti Fisik (Tangible), Kehandalan (Reliability), Daya Tanggap (Responsiveness), Jaminan (Assurance), Kepedulian (Empathy) masih kurang baik
IMPLEMENTASIKEBIJAKAN E-GOVERNMENT PADA PEMERINTAH KOTA PALEMBANG Hardiyansyah, Hardiyansyah
Prosiding KOMMIT 2012
Publisher : Prosiding KOMMIT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan dampak yang sangat  luasdalamberbagaibidang kehidupan, termasuk pada  pengelolaanpemerintahandan pelayanan publik. Teknologiinformasi dan komunikasi pada bidangpemerintahan, dikenal dengan istilah electronic government atau e-government.Berbagai lembaga pemerintahan, baikpusat maupun daerah sebagian besar telahmengadopsi teknologi e-government dalam pengelolaan pemerintahan. Implementasi e-government di negara-negara maju telah menunjukkan keberhasilan yang luar biasa, pelayanan publik yang dilakukan telahmemberikan kepuasan bagi masyarakat. Tujuanpenelitian iniadalah untuk mengetahuitentang implementasi kebijakan E-Governmentpada Pemerintah KotaPalembang dilihat dariperspektif model implementasikebijakan dari EdwardsIII. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Adapun metode pengumpulan datanya menggunakan observasi participant, wawancara,dan studidokumentasi. Hasil yang diperoleh dalam penelitian inimenyatakan bahwa: (1) implementasi kebijakan e-government masih belum optimal; (2) factor komunikasi masih berjalan satuarah. Website dari masing-masing organisasi perangkat daerah baru sebatas publikasi instansi saja; (3) mayoritas sumber daya manusia aparatur masih gaptek (gagapteknologi); (4) struktur organisasi masih terlalu gemuk; (5) sikap implementor (kepala organisasi perangkat daerah) belum menunjukkankomitmen untuk mengimplementasikan kebijakan e-government;dan (5) belum ada regulasi ditingkat daerah yang benar-benar mengikat untuk implementasi e-government.