Garuda - Garba Rujukan Digital

EDUKASI PERPAJAKAN MELALUI PEMBELAJARAN MATA KULIAH PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Hasbi Ali; Indra Kesuma Hadi
Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin Vol 3, No 3 (2020): Jurnal Geuthee : Penelitian Multidisiplin
Publisher : Geuthèë Institute, Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52626/jg.v3i3.104

Kesadaran pajak oleh warga negara ini perlu diedukasi sedemikian rupa, terutama melalui institusi pendidikan. Hal ini dimungkinkan karena salah satu fungsi pajak adalah untuk penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai. Dalam hal ini, pasal 3 Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warganegara yang demokratis serta bertanggungjawab”. Tulisan tentang edukasi kesadaran pajak ini selain sebagai sumbangan pemikiran teoritis dalam khasanah ilmu pengetahuan terkait dengan perpajakan secara umum, secara khusus tulisan ini bertujuan untuk: (1) Memberikan pengetahuan tentang hak dan kewajiban warganegara, (2) Memberikan pengetahuan tentang kesadaran hukum warganegara, dan (3) Memberikan pengetahuan tentang kesadaran untuk membayar pajak warganegara. Edukasi kesadaran pajak dapat dibelajarkan melalui mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) karena tujuannya adalah menanamkan pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge), sikap kewarganegaraan (civic disposition), dan keterampilan kewarganegaraan (civic skills). Kesadaran membayar pajak dari warganegara ini sangat ditentukan oleh kesadaran hukumnya, sehingga warga negara menaatinya. Kesadaran pajak ini perlu terus ditumbuhkembangkan, terutama kepada generasi muda (mahasiswa) sebagai pemegang estafet pembangunan nasional yang berkelanjutan (sustainable development). Dimana, pajak yang dipungut merupakan devisa negara yang akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan nasional.

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM PADA PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM) MEKAAR CABANG DARUSSALAM Putri Rifqi Fajriani; Indra Kesuma Hadi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 5, No 3: Agustus 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrak - Menurut Pasal 1338 KUH Perdata “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai UndangUndang bagi mereka yang membuatnya dan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Dalam perjanjian Mekaar yang telah disepakati menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak, akan tetapi dalam kenyataannya salah satu pihak melakukan wanprestasi karena tidak melakukan sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan bentuk-bentuk wanprestasi pada Program Mekaar, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi dan bentuk penyelesaian wanprestasi dari PT. PNM Cabang Mekaar. Metode penelitian dilakukan secara yuridis empiris, data diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku-buku teks dan peraturan perundang-undangan, sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan mewawancarai rensponden dan informan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa bentuk-bentuk wanprestasi dalam pelaksanaan Program Mekaar dimana debitur tidak membayar angsuran tepat waktu, debitur tidak menghadiri pertemuan yang diadakan setiap minggunya, setelah menerima modal debitur tidak membayar angsuran sama sekali dan debitur tidak menggunakan pinjaman untuk modal membuka usaha. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi berupa debitur megalami kendala dalam menjalankan usahanya, debitur memiliki pinjaman tidak hanya pada PT. PNM Mekaar saja, pinjaman yang diberikan tanpa adanya jaminan dan kurangnya pengawasan dari PT. PNM Mekaar. Bentuk penyelesaian wanprestasi dilakukan secarai musyawarah dan tanggung renteng, apabila tidak dapat diselesaikan maka pihak PT. PNM menyerahkan kepada Pengadilan Negeri guna menyelesaikan wanprestasi secara hukum. Disarankan kepada PT. PNM Mekaar untuk meningkatkan pengawasan dalam hal menyeleksi data dan memeriksa rekam jejak pengkreditan dari calon penerima modal, penyelesaian wanprestasi dapat dilakukan tidak hanya tanggung renteng sesama anggota kelompoknya saja namun juga melibatkan keluarga yang menjadi penjamin debitur wanprestasi. Kata Kunci : Wanprestasi, Perjanian Pinjam Meminjam, Pinjaman Tanpa Jaminan, PT. PNM Meekar, Tanggung Renteng.

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) JASA KONSTRUKSI PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT LUBUK RAYA MANDIRI DI KOTA PADANG Fani Yurnalis; Indra Kesuma Hadi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 6, No 3: Agustus 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrak - Berdasarkan Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (UU Perbankan) menyebutkan, bahwa usaha Bank Perkreditan Rakyat yaitu memberikan kredit. Pada Pasal 2 UU Perbankan juga menyebutkan bahwa, bank dalam menjalankan usahanya harus memperhatikan prinsip kehati-hatian. Setiap penyaluran kredit dilakukan oleh bank selalu terdapat risiko. Risiko yang sering dialami bank yaitu, kredit yang diberikan mengalami kemacetan dalam pengembalian kredit. Pada BPR Lubuk Raya Mandiri, terdapat 2 nasabah debitur kredit modal kerja yang mengalami kredit macet pada tahun 2018 s.d 2020. Tujuan dari penelitian ini yaitu, menjelaskan pelaksanaan pemberian kredit modal kerja, faktor terjadinya wanprestasi kredit modal kerja dan upaya yang dilakukan BPR Lubuk Raya Mandiri terhadap penyelesaian wanprestasi kredit modal kerja. Metode penelitian dilakukan secara yuridis empiris. Hasil penelitian ini diketahui bahwa BPR Lubuk Raya Mandiri dalam pemberian kredit Secara umum telah berjalan dengan baik, berdasarkan dari jumlah penerima kredit modal kerja pada tahun 2018 s.d 2020 sebanyak 136 nasabah hanya 2 nasabah yang mengalami kredit macet modal kerja dengan persentase 1.47%. Terjadinya kredit macet terjadi karena faktor eksternal adalah tidak adanya itikad baik dari nasabah untuk membayar utang dan kurangnya kemampuan nasabah dalam mengelola usahanya. Sedangkan faktor internal yaitu pihak bank kurang teliti dan kurang cermat dalam prosedur analisa kredit dan kurangnya pengawasan terhadap nasabah yang lokasi usahanya berada di luar wilayah kerja bank. Upaya dalam penyelesaian wanprestasi yang dilakukan BPR Lubuk Raya Mandiri terhadap kredit bermasalah yaitu dengan melakukan restrukturisasi kredit. Terhadap kredit macet upaya yang dilakukan yaitu dengan mengambilalih agunan dan/atau penghapusbukuan. Disarankan kepada BPR Lubuk Raya Mandiri, harus lebih cermat dan teliti dalam analisa permohonan kredit serta perlu mempertimbangkan lokasi usaha calon nasabah terutama bagi calon nasabah di luar wilayah kerja bank. Disarankan kepada nasabah debitur untuk memiliki itikad baik dan bertanggung jawab atas kewajibannya untuk melunasi utang sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Kata kunci : Jasa konstruksi, perjanjian kredit modal kerja, wanprestasi

Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Jaksa di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Muhammad Insa Ansari; Indra Kesuma Hadi
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 15, No 2 (2013): Vol. 15, No. 2, (Agustus, 2013)
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT: In civil and administrative procedure fields, executor by its special authority can have power to act inside or outside court on behalf of the state or government. However, practically, there is not all claim of civil case and administrative is referring to the state, government, provincial government and working unit of local government, local government of district and municipality and this working unit are asking the executor to represent them. In fact, in the level of General Executor, High Executor and Magistrate Executor have the unit working on civil case and administrative case based on its duties and authorities. Duties and Authorities of Executor in Terms of Civil and Administrative Procedure

Mekanisme Pengalihan Piutang dalam Perjanjian Factoring Indra Kesuma Hadi
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 17, No 2 (2015): Vol. 17, No. 2, (Agustus, 2015)
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK: Perjanjian Anjak Piutang termasuk ke dalam perjanjian tidak bernama, karena tidak diatur secara tegas di dalam KUHPerdata. Lahirnya perjanjian ini adalah berdasarkan asas kebebasan mengadakan perjanjian atau partij otonomi yang berlaku di dalam Hukum Perjanjian. Bila kegiatan anjak piutang dilakukan dalam bentuk membeli piutang dari Client oleh Factor, disini berlaku ketentuan tentang jual beli yang diatur di dalam KUHPerdata. Pasal 1457 KUHPerdata. Di samping itu juga berlaku ketentuan tentang jual piutang Pasal 1534 dan Pasal 1535 KUHPerdata. Penyerahan piutang atas nama harus dilakukan melalui suatu akta, baik akta otentik maupun akta di bawah tangan. Akta penyerahan hak tersebut dikenal dengan sebutan cessie. Loan Divergence Mechanism in Factoring Agreement ABSTRACT: Factoring agreement includes in unnamed agreement, as it is not clearly ruled in the Civil Code. It comes based on the freedom principle of making the agreement or partij otonomi exists in the agreement law. If the factoring is done by buying Clients factor, it is regulated by trading laws of the Civil Code. It is found in Article1457 of the Civil Code. Apart from that, there is also the trade agreement in Articles 1534 and 1535 of the Code. The submission of it based on the name must be done through an act, either authentic or not. The Act is known as cessie.

Title

Found 5 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search