Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.961
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Syiah Kuala Law Journal Kanun: Jurnal Ilmu Hukum
Mujibussalim Mujibussalim
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Kanun: Jurnal Ilmu Hukum

 1 
Tindak Pidana yang Dilakukan Pengungsi Internasional di Indonesia Ida Tutia Rakhmi; Mujibussalim Mujibussalim; Mahfud Mahfud
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 21, No 1 (2019): Vol. 21, No. 1 (April 2019)
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/kanun.v21i1.11383

Abstract

Indonesia tidak meratifikasi Konvensi 1951 beserta Protokol 1967 tentang Pengungsi. Konvensi 1951 dan Protokol 1967 juga tidak dijelaskan secara spesifik, mekanisme penegakan hukum terhadap pengungsi yang melakukan tindakan kriminalitas di negara transit. Pokok permasalahan artikel ini adalah aturan hukum dan metode penyelesaian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pengungsi Internasional di Indonesia, dan untuk mengetahui aturan hukum dan metode penyelesaian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pengungsi Internasional di Indonesia. Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan hukum dilandaskan pada teori kedaulatan dan juga yurisdiksi negara ketika memproses kasus pidana yang dilakukan pengungsi internasional, seperti yang disebutkan Pasal 2 Konvensi 1951, karena Indonesia sebagai anggota komunitas masyarakat internasional dan juga anggota PBB terikat dengan International Customary Law, yaitu prinsip non-refoulement. Penyelesaian kasus diselesaikan melalui jalur nonlitigasi, yaitu dengan cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Criminal Actions was Conducted by Internasional Refugees in Indonesia Indonesia does not ratify the 1951 Refugee Convention and  Protocol 1967 Relating to The Status of Refugees. The 1951 Convention and the 1967 Protocol also not define specifically about law enforcement mechanisms against refugees who commit crimes in transit countries. Based on the above description, the main issue is what is the regulation and the method of arrangement to criminal acts who committed by refugees in Indonesia This study aims to find out and explain the regulation to criminal acts who committed by refugees in Indonesia. The research methods in this study were the juridical normative legal research method. The results of the research was based on the theory of sovereignty and the jurisdiction of the state and the non-refoulement and Article 2 Convention of the refugees. The settlement of cases in the Indonesian jurisdiction will conducted through the nonlitigation path, the way out-of-court dispute resolution.
Penerapan Asas In Dubio Pro Natura dan In Dubio Pro Reo oleh Hakim Perkara Lingkungan Hidup Wahyu Risaldi; Mujibussalim Mujibussalim; M. Gaussyah
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 20, No 3 (2018): Vol. 20, No. 3 (Desember 2018)
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/kanun.v20i3.11151

Abstract

Penelitian ini ingin mengetahui kesesuaian penerapan asas asas in dubio pro natura dalam putusan perkara lingkungan hidup, dan kemungkinan penerapan asas in dubio pro natura perkara pidana lingkungan hidup. Penerapan asas ini penting karena kerusakan lingkungan hidup akan mengancam umat manusia, sehingga penegakan hukum lingkungan harus dilakukan penegak hukum. Melalui Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dikenal sistem penegakan melalui suatu asas yang diterapkan oleh hakim, yakni asas in dubio pro natura dan asas in dubio pro reo. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, ditemukan bahwa penerapan asas in dubio pro natura dan in dubio pro reo sesuai dengan tujuan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di samping itu, asas in dubio pro natura bisa juga diterapkan dalam perkara pidana. Penerapan asas ini efektif dalam penyelesaikan perkara lingkungan hidup. Implementation of the In Dubio Pro Natura and In Dubio Pro Reo Principles by the Environmental Judges This study aims to find out the suitability application of in dubio pro natura principles in environmental case decisions, and also the possibility of applying it’s principle in environmental crimes. The implementation of this principle is important because environmental damage will threaten humanity, so the enforcement of environmental law must be carried out by law enforcers. Through Environmental Protection and Management Law, it is known as a system of enforcement through principles applied by judges, that are the in dubio pro natura and the in dubio pro reo principles. This is normative research, it was found that the implementation of the in dubio pro natura and in dubio pro reo principles was in accordance with the objectives of the Environmental Protection and Management Law. In addition, the in dubio pro natura principle can also be applied in criminal cases. The implementation of this principle is effective in resolving environmental cases.
Reformulasi Sanksi Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Online Rahmat Fadli; Mohd. Din; Mujibussalim Mujibussalim
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 21, No 2 (2019): Vol. 21, No. 2 (Agustus 2019)
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/kanun.v21i2.11560

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap korban pencemaran nama baik melalui media online dan menjelaskan pemenuhan restitusi yang seharusnya diterima korban pencemaran nama baik melalui media online. Pencemaran nama baik merupakan perbuatan melawan hukum, dikarenakan telah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Rumusan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media online diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Infomasi dan Transaksi Elektronik. Sanksi pidananya diatur dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang ini. Dalam Undang-Undang ini belum diatur sanksi pidana yang berbentuk restitusi, sehingga kurang melindungi korban pencemaran nama baik melalui media online. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa ancaman pidana pada Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Infomasi dan Transaksi Elektronik belum memenuhi rasa keadilan dan memberi manfaat kepada korban. Karena pada pasal ini belum mengatur sanksi pidana yang bersifat ganti rugi terhadap korban. Reformulation of  Criminal Sanctions on Defamation Through Online Media This study aims to examine the legal protection of victims of defamation through online media and explain the fulfillment of restitution that should be received by victims. Defamation is an act against the law, because it has attacked someone's honor or reputation. The formulation of criminal defamation through online media is regulated in Article 27 paragraph (3) of the Information and Electronic Transactions Law. The criminal sanctions are regulated in Article 45 paragraph (3). This law has not yet regulated criminal sanctions in the form of restitution, so it does not protect victims of defamation through online media. The research method is a normative juridical by using primary, secondary, and tertiary legal materials. The results found that the criminal threat in Article 45 paragraph (3) of the Law on Information and Electronic Transaction had not fulfilled a sense of justice and benefited for victims. It is because this article does not yet regulate criminal sanctions that are compensation for the victim.
Co-Authors Dahlan Ali Endy Ronaldi Gaussyah, Muhammad Herawati Herawati Ida Tutia Rakhmi Mahfud Mahfud Mohd. Din Rahmat Fadli Suhaimi Suhaimi Wahyu Risaldi