Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Al Himayah Indonesian Journal of Criminal Law At-Tanwir Law Review Kanun: Jurnal Ilmu Hukum
Marten Bunga
Fakultas Hukum Universitas Gorontalo
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Kebijakan Hukum Pidana dalam Perlindungan terhadap Korban Perkosaan. Yoslan K. Koni; Marten Bunga
Jurnal Al Himayah Vol. 2 No. 2 (2018): Al Himayah
Publisher : Jurnal Al Himayah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1035.592 KB)

Abstract

Selama ini korban kejahatan khususnya perkosaan tidak mendapat perhatian yang sepantasnya dalam hukum pidana. Korban perkosaan, sebagai pihak yang dirugikan dalam terjadinya tindak pidana seharusnya mendapat perhatian dan perlindungan hukum . Hal ini karena negara berkewajiban memelihara keselamatan dan meningkatkan kesejahteraan warga negaranya. Perlindungan korban perkosaan dalam proses penyelesaian perkara pidana sangat penting bagi korban, keluarganya dan penanggulangan kejahatan serta bagi pelaku kejahatan itu sendiri. Prospek perlindungan korban perkosaan dalam hukum pidana dimasa yang akan datang, yaitu dalam Rancangan UU KUHP diberikan dengan dimasukkannya sanksi pidana ganti kerugian ke dalam sanksi pidana tambahan. Dalam hal ini hakim dapat menjatuhkannya bersamaan dengan pidana pokok atau secara mandiri apabila delik yang bersangkutan diancam dengan pidana denda secara tunggal.
Meminimalisir Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah Marten Bunga
Jurnal Al Himayah Vol. 3 No. 1 (2019): Al Himayah
Publisher : Jurnal Al Himayah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (305.837 KB)

Abstract

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pun seringkali terjadi permasalahan yang sangat kompleks yang diantaranya sangat memprihatinkan dan menjadi bahan perbincangan dikalangan para pemerhati penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah masalah korupsi di lingkungan pemerintah daerah Agar kiranya Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Daerah harus di minimalisir di karenakan korupsi ini juga kalau tidak segera di antisipasi sejak dini sudah barang tentu akan membudaya dan akan merusak serta merongrong sendi-sendi perikehidupan berbangsa dan bernegara melalui tangan – tangan oknum yang tidak bertanggungjawab dengan memanfaatkan peluang untuk kepentingan pribadi dan golongan melalui Pengawasan Internal dan Eksternal, Kontroling dan evaluasi serta Koordinasi. Upaya-upaya yang ditempuh dalam rangka Meminimalisir Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Daerah melalui transparansi, regulasi, independensi, sanksi, akuntabel, kerja ihklas, kerja cerdas, kerja keras, tertibu, teratur, imtak.
Upaya Menghindarkan Penggunaan Dana Desa Dari Perbuatan Korupsi Yoslan K. Koni; Marten Bunga
Jurnal Al Himayah Vol. 4 No. 1 (2020): Al Himayah
Publisher : Jurnal Al Himayah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Nawacita ke – 3 Presiden Jokowi dan JK “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan” Adapun plus minus dari pembangunan melalui Nawacita ke – 3 dari presiden terpilih yang tertuang dalam program dana desa ini di khawatirkan juga akan terjadi penyelewengan dana yang berdampak pada perbuatan Korupsi karena desa belum siap dengan sumber Daya manusia yang selama ini keberadaan dari Aparatur di Pemerintahan Desa masih rendah. Berdasarkan hal tersebut di atas penulis menyimpulkan bahwa Agar kiranya upaya Menghindarkan Penggunaan Dana Desa Dari Perbuatan Korupsi adalah sebagai berikut : MoU dengan masyarakat, TIM pengawasan dana desa, Siap di Sumpah , Sanksi yang tegas.
Pencegahan Potensi Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Yusrianto Kadir; Marten Bunga
Indonesian Journal of Criminal Law Vol. 2 No. 2 (2020): Indonesian Journal of Criminal Law
Publisher : ILIN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian bertujuan untuk menganalisis masalah potensi korupsi lingkungan hidup dilingkungan pemerintah daerah. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian bahwa terhadap potensi terjadinya Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan pencegahan sejak dini sehingga tidak membudaya dan akan merusak serta merongrong sendi-sendi perikehidupan berbangsa dan bernegara melalui tangan -tangan oknum yang tidak bertanggungjawab dengan memanfaatkan peluang untuk kepentingan pribadi dan golongan melalui Pengawasan Internal dan Eksternal, Kontroling dan evaluasi serta Koordinasi. Upaya-upaya yang ditempuh dalam rangka Meminimalisir Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Daerah melalui transparansi, regulasi, independensi, sanksi, akuntabel, kerja ihklas, kerja cerdas, kerja keras, tertibu, teratur, imtak. This study aims to analyze the potential problems of corruption in local government circles. The research was conducted by using normative legal research methods. The results of the study show that the potential for Corruption in the Local Government Environment with early prevention so that it does not become cultured and will damage and undermine the joints of the life of the nation and state through the hands of irresponsible individuals by taking advantage of opportunities for personal and group interests through supervision Internal and External, Control and evaluation as well as Coordination. Efforts taken in order to Minimize Corruption in Local Government Environments through transparency, regulation, independence, sanctions, accountability, clever work, smart work, hard work, orderly, orderly, imtak.
EFEKTIFITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PAJAK PERHOTELAN DALAM PENINGKATAN PAD DI ERA OTONOMI Rochmansyah Setiono; Arifin Tumuhulawa; Marten Bunga
At-Tanwir Law Review Vol 3, No 2 (2023): Agustus 2023
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universtitas Muhammadiyah Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31314/atlarev.v3i2.2226

Abstract

This study analyzes government policies towards hotel taxes in increasing Regional Original Revenue (LOR) in the era of regional autonomy. The results show that the policy has not been effective, although hotel taxes contribute to LOR with fluctuations. Inhibiting factors include ineffective tax officers, inadequate facilities and facilities, and taxpayer communities that avoid taxes. Local governments must set explicit provisions and improve the collection and collection of unpaid taxes. Intensive socialization of hotel tax regulations is also needed to increase taxpayer public awareness and service quality
Hak Penguasaan Istri terhadap Mahar Sompa Perkawinan Adat Bugis Makassar (Kajian Putusan PA Bulukumba Nomor 25/Pdt.P/2011/PABlk) Ilham Abbas; Marten Bunga; Salmawati Salmawati; Nurson Petta Puji; Hardianto Djanggih
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 20, No 2 (2018): Vol. 20, No. 2, (Agustus 2018)
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/kanun.v20i2.10659

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengkaji upaya hukum istri untuk mendapatkan kepastian hukum pemberian mahar Sompa yang berasal dari calon suami sebelum terjadinya proses perkawinan berdasarkan proses perkawinan adat Bugis Makassar. Permasalahan penelitian adalah bagaimanakah upaya hukum istri untuk mendapatkan kepastian hukum atas mahar Sompa pada perkawinan adat Bugis Makassar. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif, dengan mengkaji putusan PA. Bulukumba Nomor 25/Pdt.P/2011/PABlk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan hakim pengadilan memutus permohonan istri terhadap tanah mahar Sompa merupakan hak milik istri sepenuhnya, dan mendasar bagi istri untuk mendapatkan status tanah. Dengan dasar keputusan pengadilan, maka istri dapat mendaftarkan kepada Badan Pertanahan untuk proses balik nama sertifikat yang berasal dari orang tua suaminya. Setelah mendapatkan status hak milik dari Badan Pertanahan, maka tanah tersebut menjadi hak pribadi istri, sehingga istri dapat melakukan perbuatan hukum untuk status hak milik tanah tersebut.  The Wife’s Rights Over Mahar Sompa of Traditional Marriage in  Bugis Makassar (The Analysis of PA Decission Nomor 25/Pdt.P/2011/PABlk) This study aims to examine the wife's legal efforts to obtain legal certainty of giving the dowry sump from the prospective husband before the marriage process based on the customary marriage process of Bugis Makassar. The research problem is, how the wife's legal efforts to obtain legal certainty over Mahar Sompa on Bugis Makassar Customary Marriage. This study uses normative research, namely by examining the decision of PA. Bulukumba Number 25/Pdt.P/2011/PABlk. The result of the research shows that the decision of the court judge to decide the wife's application to the dowry is the right of wife's property completely, and fundamental for the wife to get the status of the land. On the basis of the Court's decision, the wife may register to the Land Board to process the name of the certificate originating from her husband's parents. After obtaining the status of property rights from the Land Agency then the land becomes the private rights of the wife, so the wife can perform legal acts for the status of the land ownership rights.
Co-Authors Arifin Tumuhulawa Hardianto Djanggih Ilham Abbas Nurson Petta Puji Rochmansyah Setiono Salmawati Salmawati Yoslan K. Koni Yusrianto Kadir