Articles
<![CDATA[THE USE OF FORCE MAJEURE BY ATTORNEY AGAINST TAXATION CRIME ]]>
<![CDATA[Hamzah, Adnan]]>;
<![CDATA[Saidi, Muhammad Djafar]]>;
<![CDATA[Ilyas, Amir]]>
<![CDATA[ Hang Tuah Law Journal VOLUME 2 ISSUE 2, OCTOBER 2018-MARCH 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Hang Tuah ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30649/htlj.v2i2.69
<![CDATA[This study aimed to see the effectiveness of using force majeure along with the challenges the attorney might encounter against taxation crime. It was a normative study with statute and case approaches. The study was conducted in High Prosecutor General office in Makassar and Directorate General of Tax South Sulawesi. The result showed that the force majeure by attorney against taxation crime might be applied in the form of detention to complete particular documents and conduct an additional investigation before filing the case to the court. The challenges in implementing the force majeure by attorney against taxation crime might come from legal and non-legal factors. The former involved confusing phrase of ‘investigation termination’ by attorney and the light different view on state financial losses between under Corruption Law and under General Act of Taxation, and the later involved the professionalism of attorney and information transparency. ]]>
<![CDATA[The Implementation Right To Attain Second Opinion Patient Of National Health Insurance Participant ]]>
<![CDATA[Muhammad Ikhsan Lukman]]>;
<![CDATA[Slamet Sampurno]]>;
<![CDATA[Amir Ilyas]]>
<![CDATA[ Unram Law Review Vol 2 No 1 (2018): Unram Law Review (ULREV) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/ulrev.v2i1.34
<![CDATA[This research is empirical juridical research. The research material consists of the primary and secondary data. Primary Data are gained from research subject, whilst secondary data are obtained from document study, this research is analyzed with the qualitative method and explained descriptively. The research result is attained that the law protection design is given by RSUD Haji Makassar with determining the operational procedure standard of patient right poured forth in the Director SK Number 29.02.08 About The Patient Right and Family to consult about disease matter from patient to another doctor is a law protection form preventively which the accusation service and sigh from patient poured forth the Director SK Number 155/TU/RSUD/I/2016 related to the operational procedure standard (SPO) Handling Sigh/Accusation Customer, that SPO is a repressive law protection form. Right implementation obtains the second opinion in RSUD Haji Makassar is not well-implemented maximumly, it is caused by no BPJS Kesehatan regulation accommodating patient right to gain the second opinion.]]>
<![CDATA[Aktualisasi Nilai-nilai Hukum Adat dalam Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas ]]>
<![CDATA[Fredrickus W.A Maclarimboan]]>;
<![CDATA[A. Suriyaman M. Pide]]>;
<![CDATA[Amir Ilyas]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Dunia Hukum VOLUME 4 NOMOR 2 APRIL 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[PDIH Untag Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35973/jidh.v4i2.1352
<![CDATA[Indonesia merupakan negara dengan tingkat heterogenitas yang tinggi. Mulai dari keberadaan multi etnik, agama, ras dan golongan. Pembangunan hukum, sebagaimana aspek pembangunan dibidang lainnya, sudah seharusnya memertimbangkan aspek multikultural yang ada dalam suatu komunitas negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empirik (empirical legal research). Penelitian dilakukan di Kepolisian Resort Kota Manokwari, Provinsi Papua Barat. Hasil penelitian menunjukkan penerapan hukum adat sangat berperan dalam penyelesaian kecelakaan lalu lintas di Polres Manokwari. Penerapan hukum adat sangat efektif dalam mewujudkan kemanfaatan bagi masyarakat yang menjadi korban ataupun keluarga korban jika dibandingkan dengan bentuk penyelesaian melalui proses peradilan. Peradilan adat merupakan bagian dari hukum nasional, karena itu diperlukan transformasi nilai hukum adat yang hidup di masyarakat ke dalam sistem hukum nasional khususnya untuk perkara lalulintas. Kedudukan hukum adat dalam pengaturan Lalu lintas perlu terakomodasi lebih rinci agar aparatur penegak hukum memiliki legalitas yang kuat dalam melakukan pengalihan penanganan perkara dan menghentikan perkara dalam hal terdapat penyelesaian antara kedua belah pihak melalui jalur hukum adat.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Bagi Anak Didik Pemasyarakatan yang Mengalami Kekerasan di Lingkungan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros ]]>
<![CDATA[Maghfirah Nasruddin]]>;
<![CDATA[Haeranah Haeranah]]>;
<![CDATA[Amir Ilyas]]>
<![CDATA[ Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 8 No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/al-qadau.v8i2.20246
<![CDATA[ABSTRAKPenelitian Ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi Anak Didik Pemasyaratan yang mengalami kekerasan di Lingkungan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II di Kabupaten Maros dan untuk menganalisis faktor penghambat pemberian perlindungan hukum bagi anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Kabupaten Maros. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang menggunakan metode penelitian wawancara dan kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data yang kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Adapun kesimpulan dari penelitian ini, yaitu (1) Bentuk perlindungan hukum bagi anak didik pemasyarakatan korban kekerasan yang diterapkan di Lingkungan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros adalah mengasingkan pelaku kekerasan terhadap anak ke dalam sel pengasingan (tutup sunyi) karena melakukan kekerasan terhadap anak didik pemasyarakatan merupakan pelanggaran disiplin berat (2) Faktor yang menghambat pemberian perlindungan hukum bagi anak didik pemasyarakatan adalah faktor sarana dan fasilitas umum di lingkungan lembaga pembinaan khusus anak yang digunakan masih secara bersama-sama oleh anak didik pemasyarakatan dan warga binaan yang lain (dewasa) dan faktor biaya yang menyebabkan hingga saat ini belum dapat dilaksanakan pemisahan lembaga pembinaan khusus anak dan dewasa.]]>
<![CDATA[Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi ]]>
<![CDATA[Lesta Indra Waspada]]>;
<![CDATA[Syamsuddin Muchtar]]>;
<![CDATA[Amir Ilyas]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 6, No 1 (2021): Juni 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (99.84 KB)
|
DOI: 10.17977/um019v6i1p82-91
<![CDATA[The purpose of this study was to analyze the efforts of the police in overcoming criminal acts of corruption and to analyze the obstacles faced by the police in overcoming criminal acts of corruption. The study used empirical research type. Data collection techniques in this study were through direct interviews with respondents as the primary data source and through literature study as a secondary data source. The data analysis technique used was qualitative technique. The results showed that the efforts made by the police to tackle corruption were in the form of preemptive, preventive, and repressive measures. Preemptive efforts were in the form of educating the public through pamphlets, brochures, and banners that contained all matters relating to corruption. Preventive efforts by way of synergizing with law enforcement officials, improving coordination, investigation, and investigation functions in ten areas prone to corruption, and responding to public demanded to accelerate investigations. Repressive measures in the form of sanctions against corruptors in accordance with the law. The obstacles faced in overcoming corruption were internal constraints, namely the slow disbursement of program budgets for pre-emptive and preventive activities, as well as external obstacles, namely the lack of understanding of corruption by the public.]]>
<![CDATA[Perwujudan Prinsip Legalitas dalam Tindak Pidana Penghinaan ]]>
<![CDATA[Amir Ilyas]]>
<![CDATA[ Amanna Gappa VOLUME 25 NOMOR 2, 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20956/amanna gappa.v25i2.2513
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perwujudan prinsip legalitas hukum pidana baik ketentuannya yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana maupun yang terdapat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tipe penelitian ini adalah penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa ketentuan hukum pidana penghinaan baik yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana maupun dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik belum memenuhi prinsip legalitas. Masih terdapat ketentuan hukum pidana penghinaan yang unsur-unsur tindak pidananya kabur, seperti dalam jenis penghinaan, penistaan lisan, pengaduan dengan fitnah, penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal dunia, dan penghinaan yang terjadi melalui sarana informasi dan transaksi elektronik.]]>
<![CDATA[Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Penodaan Agama: Perspektif Penegakan Hukum Pidana ]]>
<![CDATA[Ully Tasya Simanungkalit]]>;
<![CDATA[Amir Ilyas]]>;
<![CDATA[Ratnawati]]>
<![CDATA[ Amanna Gappa VOLUME 28 NOMOR 2, 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis instrumen hukum pengawasan terhadap aliran kepercayaan dan penodaan agama dalam perspektif penegakan hukum pidana. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Penelitian dilakukan di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) oleh Kejaksaan sudah berjalan sesuai dengan kewenangannya dan dilakukan dengan koordinasi antara Kejaksaan sebagai ketua Tim Pakem bersama anggota Tim Pakem, namun secara praktis belum optimal. Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pedoman dan keseragaman bagi pelaksanaan tugas di lapangan juga menjadi tantangan tersendiri dalam praktiknya di lapangan. Koordinasi dengan instansi lain (Tim Pakem) belum dikelola dengan baik karena masih bersifat insidentil dan adanya ego sektoral. Seharusnya Kejaksaan sebagai ketua Tim Pakem dapat menjadi motor penggerak dan memberikan komando kepada anggota Tim Pakem dalam melakukan kegiatan sehingga dapat meminimalisir timbulnya keresahan masyarakat terhadap kegiatan aliran kepercayaan dalam masyarakat yang menyimpang.]]>
<![CDATA[Analysis of the Settlement of Money Political Criminal Actions in the Election of Regional Head in Majene District ]]>
<![CDATA[Desi Amalia Anwar]]>;
<![CDATA[Syamsuddin Muchtar]]>;
<![CDATA[Amir Ilyas]]>
<![CDATA[ LEGAL BRIEF Vol. 11 No. 2 (2022): Law Science and Field ]]>
Publisher : <![CDATA[IHSA Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (884.081 KB)
<![CDATA[This study aims to determine and analyze the settlement of Money Politics Crimes in the Regional Head Election in Majene Regency. In this study, the author uses a juridical empirical research method, The legal materials are analyzed using a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study indicate that: (1) The process of resolving criminal acts of money politics in the Regional Head Election of Majene Regency is considered not optimal, due to frequent conflicts of opinion related to regulations between the Sentragakkumdu parties, namely Bawaslu, the Prosecutor's Office, and the Police, which is an obstacle for the Agency. General Election Oversight (BAWASLU) in handling cases of money politics. This difference of opinion should not have occurred because the regulations governing the Violation of Money Politics Crimes have been specifically regulated in Law Number 10 of 2016 concerning the Election of Governors, Regents, and Mayors, which in these rules are very clear on which ones can be categorized as Violations. Money Politics Crime. (2) A person can be held criminally responsible if he has fulfilled the elements or formulation of the offense that has been determined in the laws and regulations. Besides that, the most important thing from criminal responsibility is the existence of errors inherent in the perpetrators.]]>
<![CDATA[Implikasi Hukum Praktik Kedokteran Terhadap Pelayanan Kesehatan Berbasis Online ]]>
<![CDATA[Syulham Soamole]]>;
<![CDATA[Sabir Alwi]]>;
<![CDATA[Amir Ilyas]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Criminal Law Vol. 4 No. 1 (2022): Indonesian Journal of Criminal Law ]]>
Publisher : <![CDATA[ILIN Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[The research objective to analyze the legal basis of medical practice on online-based health services and the legal implications of medical practice on online-based health services. This research was conducted using doctrinal legal research methods or normative legal research. The results of the study show that: 1) That legally, medical practice in online-based health services does not yet have a legal basis that regulates medical practice in online-based health services 2) That in the absence of regulations on online-based health services, this can have implications in medical practice, considering that online-based health services in practice doctors cannot perform physical examinations. Therefore, it creates legal uncertainty in medical practice. Tujuan penelitian menganalisis dasar hukum praktik kedokteran terhadap pelayanan kesehatan berbasis online dan implikasi hukum praktik kedokteran terhadap pelayanan kesehatan berbasis online. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum normative (normative legal research). Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Bahwa secara yuridis, praktik kedokteran dalam pelayanan kesehatan berbasis online belum terdapat dasar hukum yang mengatur tentang praktik kedokteran dalam pelayanan kesehatan berbasis online 2) Bahwa dengan tidak adanya regulasi tentang pelayanan kesehatan berbasis online, maka hal ini dapat berimplikasi pada praktik kedokteran, mengingat pelayanan kesehatan berbasis online dalam praktiknya dokter tidak dapat melakukan pemeriksaan fisik. Olehnya hal tersebut menimbulkan ketidak pastian hukum dalam praktik kedokteran.]]>
<![CDATA[SISTEM PEMBUKTIAN PEMALSUAN DOKUMEN DALAM TINDAK PIDANA PEMILU DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[M. Khaerul]]>;
<![CDATA[Amir Ilyas]]>;
<![CDATA[Audyna Mayasari Muin]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH LIVING LAW Vol. 14 No. 1 (2022): Jurnal Ilmiah Living Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Hukum Sekolah Pascasarjana Unida ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30997/jill.v14i1.5305
<![CDATA[In the proof system for falsifying documents in election crimes, of course, it requires a good process in terms of applying sanctions for violators if they are proven to have committed an election crime, seen from material and formal legal facts and supported by evidence submitted starting from the investigation process, investigation to the court so that the trial process can determine whether the defendant is guilty or not, based on the evidence presented. As well as the application of sanctions regulated in the law, both specifically and generally. The proof system for falsification of documents in election crimes in Indonesia refers to Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (KUHP), and is also based on evidence presented at trial. 2) The legal implications of the document falsification system in electoral crimes in Indonesia in terms of formal and material legal regulations in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, and the administration of elections as well as law enforcement officers in election crimes]]>
