Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.757
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SABDAMAS Journal Civics and Social Studies Jurnal Interpretasi Hukum Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Relasi Publik Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Journal of Contemporary Law Studies Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Kanun: Jurnal Ilmu Hukum
Dwi Aryanti Ramadhani
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
PELATIHAN MEMBUAT SURAT PERJANJIAN SEWA-MENYEWA RUMAH KONTRAKAN DI KELURAHAN TUGU, KOTA DEPOK, JAWA BARAT Dwi Aryanti Ramadhani; Wien Sukarmini; Yuliana Yuli
SABDAMAS Vol 1 No 1 (2019): SABDAMAS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Unika Atma Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (579.529 KB)

Abstract

Perjanjian sewa-menyewa rumah sering dijumpai baik di kota-kota besar maupun kecil, khususnya kota-kota yang berkembang menjadi kota industri. Karena kebutuhan rumah tinggal sementara menjadi sangat tinggi, masyarakat lokal menyediakan rumah-rumah kontrakan dengan sewa kontrak. Sewa-menyewa rumah kontrakan merupakan bagian dari bentuk perjanjian sewa-menyewa. Objek pengabdian kepada masyarakat ini adalah ibu rumah tangga pemilik rumah kontrakan di RT 02/RW 10 Kelurahan Tugu, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Kegiatan dilakukan dengan metode penyuluhan dan pelatihan membuat perjanjian sewa-menyewa rumah kontrakan. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman dan keterampilan masyarakat tentang pentingnya perjanjian sewa-menyewa antara pemilik rumah kontrakan dan penyewa. Hasil penyuluhan dan pelatihan adalah meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membuat perjanjian sewa-menyewa untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kedua pihak, baik pemilik rumah kontrakan/kos maupun penyewa. Simpulan yang diperoleh adalah pemahaman masyarakat tentang pentingnya perjanjian sewa-menyewa antara pemilik rumah kontrakan dan penyewa masih sangat kurang, bahkan tidak pernah membuat surat perjanjian sewa-menyewa.
UTILIZATION OF TOLL ROAD SECTIONS AS STATE PROPERTY FOR MAXIMIZING PUBLIC WELFARE Heru Sugiyono; Dwi Aryanti Ramadhani
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 25, No. 2, August 2023: Contemporary Issues on Indonesian Legal Reform
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/kanun.v25i2.32252

Abstract

This study examines the usage of toll road sections that have fully recovered their investment as state-owned assets, and evaluate the compatibility of the Toll Road Concession Agreement (Perjanjian Pengusahaan Jalan Toll/PPJT) about granting concessions for the operation of these toll road sections that have paid off their investment. This research employs a normative juridical method, analyzing relevant literature on using toll road sections that have reached the return on investment as state-owned assets. The findings indicate that the State's utilization of these toll road sections does not uphold justice, as it fails to maximize the community's welfare. The PPJT on the concession of operating toll road sections that have paid off their investment differs from the utilization of state-owned assets as stipulated by existing regulations due to the imposition of general contributions and profit sharing. It is the government to consider the concession agreement to include toll road sections that have completed their investment to return into the government for maximizing public welfare.
Analisis Penyelesaian Kasus Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Kios Dian Anggi Rahayu; Elisabet Nauli Pane; Farchanza Haykanna Pireno; Samirah Novel; Widya Tri Lestari; Dwi Aryanti Ramadhani
Jurnal Relasi Publik Vol. 2 No. 3 (2024): Agustus : Jurnal Relasi Publik
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jrp-widyakarya.v2i3.3542

Abstract

An agreement is when a person commits to another person to do something or when both parties commit to carry out something. However, in practice, there are often cases of default, where there are parties who do not fulfill their obligations in accordance with the contents of the agreement, as happened in the case of a kiosk sale and purchase agreement in Kupang District Court Decision Number 132.18/PDT.G/2016/PN.KPG. This article aims to analyze the occurrence of default in the kiosk sale and purchase agreement and analyze the judge's decision in resolving the default with the principles of justice. This article adopts a qualitative approach by using the normative juridical method and conducting a literature study. The results of this research analysis explain that the judge's decision in this case has fulfilled the necessary conditions. The Defendant has been found in default by the Panel of Judges and is entitled to pay the remaining money according to the agreement letter. The principles of legal certainty and justice have also been applied properly by considering all evidence and witness testimony before making a decision.
Hukum Pencatatan Perkawinan dan Akibat Hukumnya (Perbandingan Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia dan Brunei Darussalam) Ramadhani, Bunga Azalia; Dwi Aryanti Ramadhani
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.5.1.8449.846-855

Abstract

Pencatatan perkawinan merupakan suatu tugas atau kewajiban yang fundamental bagi calon suami istri yang hendak melaksanakan perkawinan, dikarenakan jika tidak melakukannya maka akan dapat berakibat hukum yang merugikan kedua belah pihak khususnya pihak perempuan. Oleh sebab itu di beberapa negara, pencatatan perkawinan wajib untuk dijalankan bagi seluruh warga negaranya, salah satunya negara Brunei Darussalam. Di Indonesia juga diwajibkan untuk mencatatkan perkawinan, namun tidak menentukan sahnya perkawinan yang tertera pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai Perkawinan. Dalam penelitian ini, masalah yang diangkat, yaitu terkait perbedaan maupun persamaan peraturan hukum pencatatan perkawinan serta akibat hukumnya apabila tidak dicatatkan di Lembaga Pencatatan Sipil baik di Indonesia maupun di Brunei Darussalam. Melalui perbandingan ini ditujukan khususnya bagi pemerintah Indonesia agar dapat melakukan pembaharuan hukum sehingga peraturan yang berlaku di Indonesia saat ini lebih efektif. Penulisan ini termasuk kedalam penelitian yuridis normatif dengan studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan dan pencatatan kependudukan yang berlaku di Indonesia dan Brunei Darussalam sebagai bahan hukum primer. Penelitian ini juga menggunakan buku, literatur-literatur ilmiah, dan pendapat para ahli yang relevan sebagai bahan hukum sekunder, serta berupa kamus hukum maupun ensiklopedia sebagai bahan hukum tersier. Selaras dengan Brunei Darussalam, WNI diwajibkan untuk mencatatakan perkawinannya dan memiliki sanksi apabila tidak melaksanakannya. Brunei Darussalam melakukan pembaharuan hukum mengenai pencatatan perkawinan dimana seorang imam dapat menjadi pegawai pencatat perkawinan, hal ini dapat menjadi acuan pemerintah Indonesia untuk melakukan pembaharuan hukum mengenai pegawai pencatatan perkawinan dimana kini Indonesia kekurangan pegawai pencatat perkawinan.
Analisis Pembuktian Dalam Sengketa Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Tanah Rahel Rezky Simanjuntak; Muhammad Hafidz Al Ayuda; Najwa Najwa; Viona Ardhanareswari; Zenitri Fayza; Dwi Aryanti Ramadhani
Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA Vol. 2 No. 3 (2024): September : JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/birokrasi.v2i3.1332

Abstract

A land sale and purchase agreement is an important event in everyday life. However, this agreement often experiences problems, such as default. Default is the performance of an obligation that is not on time, resulting in the obligation for the debtor to provide or pay compensation. This article discusses the dispute in Supreme Court Decision No. 12/Pdt.G/2024/PN.Ptk. In this decision, the Plaintiff must pay court costs of Rp. 1,179,000 (one million seventy nine thousand rupiah). This article aims to identify the defaults that occurred and analyze the evidence of the parties in the trial. The research method used in researching this case study is the normative juridical method, which is a legal research method carried out by examining the implementation or implementation of rules in positive law (legislation) and written documents on certain legal events that occur in society. This default was committed by the Defendant, namely Burhanuddin, S.Pd., with the type of default being an act that was not in accordance with the contract. Based on the evidence presented by the parties, the Pontianak Court Judge stated that the defendant's decision was rejected because of the exception, regarding the lack of parties and Error in persona (wrong party) so that the plaintiff was ordered to pay all costs incurred in this case in the amount of Rp. 1,179,000 (one million one hundred seventy nine thousand rupiah).
KEABSAHAN KONTRAK ELEKTRONIK (E-CONTRACT) SEBAGAI SUATU KONTRAK BAKU DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK (E-COMMERCE) (Studi Kasus: Wanprestasi Jual Beli Online Putusan PN Medan 183/PDT.G/2018/PN MDN) Adzra Ardelia Tuasalamony; Eirene Eva Marta Sheila; Shaila Azalea Ramadhanti; Natasya Yadila; Garneta Rizka Camilla; Dwi Aryanti Ramadhani
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 7 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v1i6.903

Abstract

Era digital ekonomi telah menggiring masyarakat ke dalam gelombang transaksi elektronik berupa jual beli online yang semakin marak, dikenal dengan e-commerce. Terjadinya transaksi dalam e-commerce didasari oleh suatu kontrak elektronik. Kontrak elektronik dalam e-commerce merupakan salah satu contoh kontrak baku dimana salah satu pihak yaitu pihak kedua hanya mengikuti syarat dan ketentuan yang diajukan pihak pertama, jadi tidak ada perundingan bersama dalam menentukan kontrak yang akan disepakati, oleh sebab itulah kemunculan kontrak elektronik ini menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahannya. Maka dari itu artikel ini bertujuan untuk membahas mengenai keabsahan kontrak elektronik, atau yang lebih dikenal sebagai e-contract dengan mengangkat salah satu kasus nyata yang terjadi pada platform Tokopedia. Melalui metode studi literatur, penelitian ini menemukan bahwa UU ITE secara tegas mengakui keabsahan e-contract, yang memiliki kekuatan hukum setara dengan kontrak konvensional, selama memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Oleh karena itu, e-contract dapat digunakan sebagai alat bukti yang kuat pada suatu pembuktian dalam perkara. Namun, meskipun dasar hukumnya sudah ada, bentuk e-contract masih abstrak dalam undang-undang, dan hal ini dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda serta memengaruhi keabsahannya di masa depan. Selain itu mengingat e-contract merupakan kontrak baku dimana dimungkinkan terjadi pelanggaran atas pasal 1320 KUHPerdata, maka seharusnya keabsahan kontrak elektronik yang merupakan kontrak baku juga dapat dipertanyakan jika terdapat kekhilafan, paksaan, atau penipuan dalam perjanjian tersebut. Oleh karena itu, meskipun kontrak elektronik diakui keabsahannya, pelaku usaha harus tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak membuat klausula baku yang merugikan konsumen. Lalu, artikel ini juga membahas kasus nyata dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 183/Pdt.G/2018/PN MDN yang berkaitan dengan transaksi jual beli online di platform Tokopedia.
IMPLEMENTASI ASAS ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK BRI (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 12/PDT. GS/2020/PN BIK) Gladys Trias Puspadewi; Indira Yekti Widya Pramesti; Devina Yadita; Muhammad Irfan Maulana; Khaila Aurellia; Dwi Aryanti Ramadhani
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 6 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v1i6.957

Abstract

Salah satu asas dalam hukum perjanjian adalah asas itikad baik. Asas itikad baik dalam hukum perjanjian adalah prinsip yang mengharuskan semua pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian untuk bertindak dengan jujur, adil, dan menghormati hak dan kewajiban satu sama lain. Penelitian ini mengeksplorasi implementasi asas itikad baik dalam perjanjian kredit Bank BRI dengan menggunakan studi kasus Putusan Mahkamah Agung No. 12/Pdt.GS/2020/PN Bik. Dalam kasus tersebut, asas itikad baik menjadi kunci penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif serta menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank BRI menerapkan asas itikad baik sebagai landasan utama dalam perjanjian kredit dengan menggunakan prinsip 5C dalam penilaian kredit. Keselarasan antara itikad baik kreditur dan debitur menjadi esensial dalam menjaga kepercayaan dan menjamin pelaksanaan perjanjian. Studi kasus Putusan Mahkamah Agung mengilustrasikan pentingnya asas itikad baik dalam menyelesaikan wanprestasi, di mana debitur yang ingkar janji dihukum membayar hutang sesuai kesepakatan. Kesimpulannya, asas itikad baik memiliki peran sentral dalam menjaga keseimbangan, keadilan, dan kepatutan dalam perjanjian kredit, serta menjadi pedoman dalam menyelesaikan konflik melalui jalur hukum.
IMPLEMENTASI ASAS PACTA SUNT SERVANDA TERHADAP SEBUAH PERJANJIAN DITINJAU DARI PUTUSAN MA No. 15/Pdt.G.S./2023/PN Ktg Danil Erlangga Mahameru; Nida Syahla Hanifah; Resfa Klarita Trasenda; Amanda Feby Sabrina; Moses Frederick Purba; Dwi Aryanti Ramadhani
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 8 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v1i8.1093

Abstract

Perjanjian merupakan sebuah kesepakatan antara kedua belah pihak yangmana dari hasil perjanjian tersebut dikarenakan adanya keepakatan yang mencapai tujuan bersama sehingga bisa bernetuk perjanjian, perjanjian ada dua macam ada perjanjian tertulis dan tidak tertulis, asas pacta sunt servanda merupakan sebuah asas yang mana ketika dua orang salingmengkiat janji maka janji tersebut harus dipatuhi seperti UU yang mana perjanjian adalah suatu pokok khusus dalam antara dua belah pihak, dalam penelitian ini yang dipakai adalah putusan MA No.15/Pdt.G.S./2023/PN Ktg yang mana dalam putusan ini bahwa pihak pengguat menggugat pihak tergugat karena wanprestasi yang dilakukan oleh pihak tergugat yang mana ia telah melanggar asas pacta sunt servanda ini, pada penelitian ini menggunakan penelitian tinjauan normatif (yuridis) yang mana pendenkatan yang digunakan statue approach dan conseptual approach hasil penelitian didapati bahwa sebenarnya sebelum piha pengguat menggugat tergugat atas wanprestasinya pha pengguat telah meaksanakan asas pacta sunt servanda yang mana ia telah memberikan kompensansi dengan 3 kali surat peringatan namun diabaikan oleh pihak tergugat sehingga pihak pengguat langsung membawa hal tersebut ke jalur hukum, agar efektivitas asas pacta sunt servanda dapat di impilkasikann dan dikembangkan dalam sistem hukum perjanjian Indonesia maka haruslah memenuhi fungsi pokok dalam sistem perjanjian sehingga dengan menerapan yang telah diatur dapat meningkatkan dan meneraturkan perjanjian sesuai asas pacta sunt servanda.
Legal Framework concerning Renewable Energy in Sustaining Indonesia's Halal Industry Muthia Sakti; Imam Haryanto; Dwi Aryanti Ramadhani; Sulastri
Journal Civics And Social Studies Vol. 7 No. 2 (2023): Jurnal Civicos Vol 7 No 2 Tahun 2023
Publisher : Institut Pendidikan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31980/journalcss.v7i2.758

Abstract

This article intends to describe the function of new and renewable energy in assisting the halal sector in Indonesia by using descriptive and comparative analytical studies on initiatives carried out by Germany about new and renewable energy. Indonesia has a very high potential to develop into a global powerhouse for halal food because its population is predominately Muslim. To accomplish this goal, the halal industry needs cooperation from various areas, one of which is innovative and renewable energy. However, Indonesia's inconsistent rules, particularly those governing investment, impede the development of new renewable energy sources. Investors must grow the initial business of renewable energy because it has high costs but can reduce the consumption of electricity or fossil fuels. Following that, this new renewable energy will be applied to various other industries, including halal food and beverages, pharmaceuticals and cosmetics, fashion, and tourism. The geographic position of Indonesia is another aspect that encourages the development of new renewable energy sources.
Civil Liability of Business Actors Selling Sunscreen on Tik-Tok Social Media Containing Fake Sun Protection Factor (SPF) Naily Amalia; Dwi Aryanti Ramadhani
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 4 No. 5 (2024): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities (July-August 2024)
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v4i5.518

Abstract

This research discusses the business actors selling sunscreen with fake SPF content that endangers consumers.The purpose of this research is to find out the civil liability of business actors and to find out consumer efforts to obtain such liability.This research uses normative juridical legal research with a case approach and statutory approach.From this research it can be concluded that the actions of business actors are unlawful acts in accordance with article 1365 of the Civil Code and violate the consumer protection law so that they can be held liable in the form of compensation in accordance with applicable regulations.Consumer efforts to obtain their right to compensation can be done in a non-litigation manner.
Co-Authors Adzra Ardelia Tuasalamony Agus Mahardika Amanda Feby Sabrina Danil Erlangga Mahameru Devina Yadita Dian Anggi Rahayu Eirene Eva Marta Sheila Elisabet Nauli Pane Farchanza Haykanna Pireno Garneta Rizka Camilla Gladys Trias Puspadewi Haryanto, Imam Heru Sugiyono Indira Yekti Widya Pramesti Khaila Aurellia Laily Maghfiroh Moses Frederick Purba Muhammad Dewanto Adi Saputra Muhammad Hafidz Al Ayuda Muhammad Irfan Maulana Muhammad Rizki Muthia Sakti Nada Syifa Nurulhuda Naily Amalia Najwa Najwa Natasya Yadila Nida Syahla Hanifah Rahel Rezky Simanjuntak Ramadhani, Bunga Azalia Resfa Klarita Trasenda Samirah Novel Shaila Azalea Ramadhanti SULASTRI Viona Ardhanareswari Widya Tri Lestari Wien Sukarmini Yuliana Yuli Zenitri Fayza