Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.452
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Jurnal Pranata Hukum JURNAL FIAT JUSTISIA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sakai Sambayan PACTUM LAW JOURNAL Indonesia Private Law Review JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Sunaryo Sunaryo
Fakultas Hukum, Universitas Lampung
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search
Journal : PACTUM LAW JOURNAL

 1 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS PADA PERUSAHAAN TERBUKA DI INDONESIA Gayatri, Syofia; Sunaryo, Sunaryo; Rusmawati, Dianne Eka
PACTUM LAW JOURNAL Vol 1, No 02 (2018): Pactum Law Journal
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ilmu hukum perseroan mengenal adanya prinsip “Mayority Rule Minority Protection”. Prinsip tersebut menekankan agar pemegang saham minoritas diperhatikan kepentinganya dan hak-haknya. Hal ini disebabkan dengan posisi yang minoritas, mereka cenderung kurang terlindungi hak-haknya dibandingkan dengan pemegang saham mayoritas.Perlindungan hukum terhadap pemegang saham mayoritas sudah cukup terjamin terutama melalui RUPS. Sedangkan perlindungan bagi pihak minoritas hal ini merupakan hal yang baru dan kurang mendapatkan perhatian. Permasalahan dalam penelitian ini adalah pengaturan perundang-undangan terhadap pemegang saham minoritas pada perusahaan terbuka di Indonesia dan bagaimana upaya hukum dari pemegang saham minoritas terkait dengan pelanggaran hak-haknya.Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang terkumpul kemudian dianalis secara kualitatif.Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas diatur di dalam dalam Undang-Undang Perusahaan Terbuka (UUPT) No. 40 Tahun 2007, dan UU No.8 Tahun 1995. Apabila terjadi terjadi pelanggaran hak terhadap pemegang saham minoritas,Pihak pemegang saham minoritas sebagai pihak yang merasa dirugikan kepentingannya berhak untuk meminta dipulihkan haknya,pemegang saham minoritas berhak meminta keterlibatan pengadilan. UUPT mengatur hak meminta keterlibatan pengadilan dalam Pasal 61 ayat (1), Pasal 80 ayat (1), Pasal 97 ayat (6), Pasal 114 ayat (6), Pasal 138 ayat (2). Kata Kunci:Perlindungan Hukum, Pemegang Saham Minoritas, Perusahaan Terbuka.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN MENGGUNAKAN LEMBAGA JAMINAN FIDUSIA (Studi Pada PT. Federal International Finance (FIF) Kota Bandar Lampung) Hendriani, Mutia Marta; Sunaryo, Sunaryo; Septiana, Dewi
PACTUM LAW JOURNAL Vol 1, No 03 (2018): Pactum Law Journal
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pertumbuhan industri otomotif yang cepat dengan penjualan kendaraan bermotor baru yang cukup tinggi dimana 70% (tujuh puluh persen) dengan fasilitas pembiayaan secara kredit, maka pemerintah melahirkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Jaminan Fidusia) serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia (PP No.86/2000) yang bertujuan untuk melindungi industri keuangan khususnya multifinance atau leasing, dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam jaminan kebendaan khususnya jaminan benda yang bukan tanah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana syarat dan prosedur pelaksanaan jaminan fidusia dan hambatan-hambatan pendaftaran jaminan fidusia serta akibat hukum pembebanan jaminan fidusia bila tidak didaftarkan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif terapan dengan metode pendekatan yuridis empiris jenis data sekunder dan primer. Data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data diadakan dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian ditunjukan bahwa persyaratan prosedur pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan PT. Federal International Finance (FIF) yaitu membuat surat pernyataan permohonan pendaftaran, melampirkan salinan akta jaminan fidusia yang telah dibuat oleh notaris, menunjukan bukti surat kepemilikan benda yang dijadikan jaminan seperti Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) bagi kendaraan bermotor, sedangkan bagi kendaraan yang pembeliannya secara kredit dengan pembiayaan konsumen yaitu dengan  menunjukan surat pengantar sebagai bukti kepemilikan dari perusahaan yang menjual kendaraan tersebut, serta menunjukkan kwitansi pembayaran pendaftaran jaminan fidusia. Hambatan dalam pendaftaran jaminan fidusia, yaitu terbatasnya sarana dan petugas yang membuat permohonan sertifikat jaminan fidusia, belum ada aturan secara khusus untuk jangka waktu tertentu akta jaminan fidusia didaftarkan ke kantor pendaftaran apabila terjadi wanprestasi, perusahaan pembiayaan yang kurang peduli dalam melakukan pendaftaran jaminan fidusia, serta kurangnya pemahaman kreditor dan debitor dalam aspek hukum tentang pendaftaran jaminan fidusia. Akibat hukum dari jaminan fidusia yang didaftarkan adalah Debitor dan Kreditor dilindungi oleh UU Jaminan Fidusia dalam melakukan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, apabila debitor melakukan wanprestasi maka kreditor mendapatkan kelebihan-kelebihan dalam hal eksekusi objek jaminan.Kata Kunci : Pendaftaran, Jaminan Fidusia, Perusahaan Pembiayaan
IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN OLEH PT BPR EKA BUMI ARTHA KOTA METRO Rismayana, Sandy; Sunaryo, Sunaryo; Trijaya, M. Wendy
PACTUM LAW JOURNAL Vol 1, No 04 (2018): Pactum Law Journal
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan telah menjadi suatu perbincangan sosial yang menarik bagi banyak pihak. Hal ini menjadikan program CSR semakin diperdebatkan seiring dengan dikeluarkannya berbagai regulasi oleh pemerintah Republik Indonesia.  Penelitian ini adalah penelitian normatif empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder, berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta data primer, berupa wawancara narasumber. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian bahwa terdapat beberapa peraturan yang mewajibkan perusahaan untuk menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan, diantaranya diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan dipertegas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas serta Peraturan Daerah Lampung Nomor 20 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Peraturan tersebut menjadikan CSR yang mulanya bersifat voluntary menjadi mandatory bagi perusahaan. Pelaksanaan CSR Bank Eka dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan  Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas sebagai peraturan pelaksanaannya. Bentuk pertanggungjawaban CSR Bank Eka  terlihat dari dilaksanakannya program CSR dalam  tiga bidang yaitu bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kata Kunci: Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Perseroan Terbatas, Bank Eka.
TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ASURANSI DALAM MELINDUNGI PEKERJA YANG MENGALAMI KECELAKAAN KERJA (Studi pada PT. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Bandar Lampung) Sianipar, Edward Martinius; Sunaryo, Sunaryo; Nurhasanah, Siti
PACTUM LAW JOURNAL Vol 2, No 3 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) merupakan penyelenggara jaminan sosial yang berlandaskan asuransi sosial, sehingga pemenuhan hak yang layak bagi tenaga kerja sangat penting untuk menciptakan kesejahteraan pekerja. Penelitian ini mengkaji tentang bentuk perlindungan dan tanggung jawab BPJS Ketenagakerjaan sebagai penyelenggara jaminan sosial. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis-empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi pustaka. Pengelolaan data dilakukan dengan pemeriksaan data, klarifikasi data, dan sistematisasi data. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini adalah BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan bagi pekerja dalam bentuk, pemberian pelayanan kesehatan, pemberian santunan, program kembali bekerja, kegiatan promotif dan preventif, rehabilitasi berupa alat bantu, dan beasiswa pendidikan bagi anak peserta. Tanggung jawab BPJS Ketenagakerjaan didalam jam kerja dibuktikan dengan waktu terjadinya kecelakaan yaitu pada saat jam kerja sehingga jelas disebut sebagai kecelakaan kerja. Kecelakaan diluar jam kerja dibuktikan dengan waktu dan tempat terjadinya kecelakaan yaitu saat berangkat dan pulang jam kerja, dan letak kecelakaan terjadi harus berada pada jalan yang dilalui antara rumah dengan tempat kerja atau sebaliknya. Kata Kunci : Tanggung Jawab, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Kecelakaan Kerja
IMPLEMENTASI KONSEP CREATING SHARED VALUE (CSV) SEBAGAI PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN STAKEHOLDER (Studi pada PT. Nestle Indonesia Panjang Factory) Yoga, I Ketut Dharma Putra; Sunaryo, Sunaryo; Wardani, Yulia Kusuma
PACTUM LAW JOURNAL Vol 1, No 03 (2018): Pactum Law Journal
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

PT. Nestle Indonesia Panjang Factory (Nestle) menjadikan Creating Shared Value (CSV) sebagai program Corporate Social Responsibility (CSR) dalam rangka menyediakan kopi untuk produksi Nescafe. Nestle bermitra dengan masyarakat petani kopi di Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Lampung Barat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai karakteristik dan implementasi CSV sebagai program CSR dalam upaya peningkakatan kesejahteraan stakeholer. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Tipe pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah normatif terapan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapat dari lokasi penelitian dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa karakteristik CSV yang dilakukan oleh Nestle terbagi menjadi tiga ciri utama yaitu pemberdayaan, kemitraan, dan juga keberlanjutan. Ketiga ciri khas tersebut dituangkan dengan melakukan pembangunan pedesaan (rural development) di Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Lampung Barat. Pelaksanaan CSV oleh Nestle dimulai dengan melakukan social mapping (pemetaan sosial) kemudian pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUB), Pelatihan dan Monitoring, dan Evaluasi. CSV Nestle menjadi sebuah program CSR yang memberikan dampak kepada masyarakat secara berkelanjutan.Kata Kunci : Nestle, Corporate Social Responsibility (CSR), Creating Shared Value (CSV)
ANALISIS PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA USAHA PENYIMPANAN IKAN DI PELABUHAN PERIKANAN (Studi Pada Perjanjian Kerja Sama Antara PT.Awindo International Dan PT.Jaya Samudera Sejahtera Nomor AWI/TAX/17/002 Tanggal 2 Februari 2017 Tentang Usaha Penyimpanan Ikan) Nauli, Nugraha Akbar Deton; Sunaryo, Sunaryo; Kasmawati, Kasmawati
PACTUM LAW JOURNAL Vol 2, No 02 (2019): Pactum Law Journal
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya. Pada umumnya hak dan kewajiban yang lahir dari perjanjian akan dipenuhi oleh pihak-pihak baik kreditor maupun debitor, namun terkadang dalam praktik salah satu pihak tidak mematuhi apa yang menjadi kewajibannya dan ini yang menjadi permasalahan dalam sebuah perjanjian. Permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini ialah tentang bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja sama usaha penyimpanan ikan yang menyangkut hak dan kewajiban antara 2 (dua) pihak Perseroan Terbatas (PT) yaitu PT. Awindo International dan PT. Jaya Samudera Sejahtera, dan bagaimana cara penyelesaian sengketa permasalahan bila terjadi wanprestasi.Penelitian ini adalah penelitian normatif-terapan dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif terapan. Data yang digunakan adalah data primer yang di dapat dari hasil wawancara dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Kemudian analisis data dilakukan secara kualitatif.Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama usaha penyimpanan ikan antara PT. Awindo International dan PT. Jaya Samudera Sejahtera memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang sesuai dalam surat perjanjian kerja sama No. AWI/TAX/17/002 tentang usaha penyimpanan ikan. Perjanjian kedua belah pihak dibuat secara tertulis. Penyelesaian permasalahan wanprestasi perjanjian kerja sama usaha penyimpanan ikan antara kedua belah pihak dalam pelaksanaannya diselesaikan dengan cara musyawarah. Kata Kunci : Perjanjian Kerja Sama, Pelaksanaan Perjanjian, Usaha Penyimpanan Ikan.
Co-Authors Dianne Eka Rusmawati, Dianne Eka Dina Haryati Sukardi Gayatri, Syofia Hendriani, Mutia Marta Kasmawati Kasmawati Kuswardani kuswardani Muhammad Fakih Muhammad Rivai Nauli, Nugraha Akbar Deton Rastra Ananda Ratna Syamsiar Rismayana, Sandy Rissa Afni Martinouva Rissa Rohaini Rohaini Septiana, Dewi Sianipar, Edward Martinius Siti Nurhasanah Siti Nurhasanah Trijaya, M. Wendy Wardani, Yulia Kusuma Yoga, I Ketut Dharma Putra