p-Index From 2019 - 2024
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PACTUM LAW JOURNAL
Trijaya, M. Wendy
Fakultas Hukum

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN OLEH PT BPR EKA BUMI ARTHA KOTA METRO Rismayana, Sandy; Sunaryo, Sunaryo; Trijaya, M. Wendy
PACTUM LAW JOURNAL Vol 1, No 04 (2018): Pactum Law Journal
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan telah menjadi suatu perbincangan sosial yang menarik bagi banyak pihak. Hal ini menjadikan program CSR semakin diperdebatkan seiring dengan dikeluarkannya berbagai regulasi oleh pemerintah Republik Indonesia.  Penelitian ini adalah penelitian normatif empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder, berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta data primer, berupa wawancara narasumber. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian bahwa terdapat beberapa peraturan yang mewajibkan perusahaan untuk menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan, diantaranya diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan dipertegas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas serta Peraturan Daerah Lampung Nomor 20 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Peraturan tersebut menjadikan CSR yang mulanya bersifat voluntary menjadi mandatory bagi perusahaan. Pelaksanaan CSR Bank Eka dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan  Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas sebagai peraturan pelaksanaannya. Bentuk pertanggungjawaban CSR Bank Eka  terlihat dari dilaksanakannya program CSR dalam  tiga bidang yaitu bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kata Kunci: Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Perseroan Terbatas, Bank Eka.
TANGGUNG JAWAB PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi Pada PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pembantu Raden Intan, Bandar Lampung) Ilham, M. Ardian; Wahyuningdiah, Kingkin; Trijaya, M. Wendy
Pactum Law Journal Vol 2, No 01 (2018): Pactum Law Journal
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam praktik perbankan di Indonesia Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat dijadikan sebagai jaminan kredit karena SK termasuk kedalam hak istimewa yang wujudnya dapat berupa ijazah, SK, Surat Pensiun, dan lain-lain. Mengingat status SK Pengangkatan PNS tidak termasuk dalam jaminan kebendaan maupun perorangan tentu terdapat perbedaan dari mekanisme pemberian kredit. Hal ini disebabkan status SK bukan merupakan benda yang dapat dilelang atau diperjual belikan sehingga membutuhkan upaya khusus guna mencegah terjadinya wanprestasi. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan masalah normatif terapan. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, studi dokumen dan wawancara. Pengumpulan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, penandaan data, penyusunan sistematika data yang selanjutnya dilakukan analisis kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa dalam mekanisme pemberian kredit dengan jaminan SK PNS, pihak Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) harus mengadakan Perjanjian Kerjasama (PKs) dengan pihak Bank Mandiri. PKs menjadi dasar hubungan hukum antara Bank, debitur, kepala SKPD dan bendahara. Apabila terjadi wanprestasi pihak bendahara dan kepala SKPD adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas hal tersebut.Kata kunci: Tanggung Jawab, Jaminan Kredit, SK Pengangkatan PNS
HAK EKSEKUSI KREDITOR SEPARATIS TERHADAP BENDA AGUNAN DALAM KEPAILITAN Wijaya1, Aria Alim; Murniati, Rilda; Trijaya, M. Wendy
PACTUM LAW JOURNAL Vol 2, No 3 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perseroan Terbatas (PT) Jaba Garmindo selaku debitor pailit memiliki kreditor separatis yaitu PT. Bank Commerce International Merchant Bankers Niaga Tbk (Bank CIMB Niaga), Shima Hong Kong, Shima Jepang, dan SMFL Hong Kong. Para kreditor separatis keberatan dengan daftar pembagian harta pailit tahap pertama yang disusun curator, sehingga mengajukan perlawanan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan Bank CIMB Niaga mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung (MA). Penelitian ini menganalisis dan membahas secara rinci kedudukan dan hak kreditor separatis serta penerapan hak eksekusi yang dimiliki kreditor separatis terhadap pembagian harta pailit. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan tipe penelitian deskriptif, pendekatan masalah secara normatif terapan dengan tipe studi kasus, pengumpulan data secara studi pustaka dan studi dokumen, serta pengolahan data dilakukan analisis secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan adalah kreditor separatis memiliki kedudukan lebih tinggi, didahulukan pembayarannya dari kreditor lainnya, dipisahkannya hak atas benda agunan dari harta pailit, serta memiliki kedudukan untuk merubah status dari kreditor separatis menjadi kreditor konkuren. Pengadilan Niaga dan MA menolak permohonan perlawanan para kreditor separatis dengan pertimbangan keadaan benda agunan yang saling bersinggungan sehingga daftar pembagian harta pailit harus disusun berdasarkan asas pari passu pro rata parte. Tingkatan sifat/golongan kreditor telah sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 67/PUUXI/2013. Kata Kunci: Kedudukan, Hak Eksekusi, Penangguhan Eksekusi, Kreditor Separatis
IMPLEMENTASI PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA YANG DIIKAT DI BAWAH TANGAN (Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Unit Sukoharjo Kantor Cabang Pringsewu) Fernando, Iman; MR, Yennie Agustin; Trijaya, M. Wendy
PACTUM LAW JOURNAL Vol 2, No 3 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perseroan Terbatas (PT) yang bergerak di bidang Perbankan, khususnya PT. Bank Rakyat Indonesia (Bank BRI) Unit Sukoharjo, dalam pemberian kredit umum pedesaan dengan perjanjian tambahan berupa jaminan fidusia, sebagian besar pengikatannya hanya dilakukan secara di bawah tangan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana syarat dan prosedur, serta akibat hukum pemberian kredit dengan jaminan fidusia yang diikat di bawah tangan pada Bank BRI. Jenis penelitian adalah penelitian normatif empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Tipe pendekatan masalah adalah normatif terapan. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengolahan data dilakukan dengan cara klasifikasi data, editing data, dan sistematika data yang selanjutnya dianalisis seacara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pemberian kredit dapat dikatakan berjalan dengan baik, tetapi terjadi penyimpangan dalam hal pelaksanaan perjanjian jaminan fidusia karena sebagian besar diikat secara di bawah tangan, padahal sudah jelas bahwa jaminan fidusia harus dilakukan secara notaris dan didaftarkan. Status perjanjian pokok atau perjanjian tambahan tetap dianggap sah. Akibat hukum perjanjian jaminan fidusia secara di bawah tangan secara konkret akan menempatkan para pihak dalam posisi yang lemah, terutama kedudukan kreditur. Adapun upaya penyelamatan kredit jika terjadi wanprestasi oleh debitur dilakukan dengan penjadwalan kembali dan eksekusi jaminan. Kata Kunci : Kredit, Perjanjian, Jaminan Fidusia