Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

PROBLEMATIKA PENGHITUNGAN DAN PEMBAGIAN WARISAN PADA KELUARGA MUSLIM Muhammad Zuhdi
Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat Vol 17 No 1 (2017): Nurani
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/nurani.v17i1.1405

Abstract

The complicated problem that Muslim families oftenexperience when dividing their inheritance, when among the heirswants to master their own inheritance. They feel more entitled thanothers, thus harming other heirs. The emergence of hostilities, disputesbetween one another. Most of the solutions offered in the case ofinheritance division are by dividing equally. There are also those whoresolve it in court or other efforts. Islamic teachings offer solving thisinheritance problem, so that the brotherhood in the family is wellpreserved. That way is back to the Qur'an and the Sunnah of theProphet. This paper focuses on the study of counting calculations anddivision of inheritance in Muslim families.
RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE GUARDIANS TO THE INHERITANCE OF MENTAL DISABLED CHILDREN Yusida Fitriyati; Muhammad Zuhdi
Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat Vol 20 No 2 (2020): Nurani
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/nurani.v20i2.6635

Abstract

The law protects the interests of individuals under all circumstances, including children with mental disabilities in term of incapacity due to legal incompetence. Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities. Article 5 states that the Unitary State of the Republic of Indonesia guarantees the survival of every citizen, including persons with disabilities, in this case persons with disabilities who are Muslims have a legal position and have the same human rights as Indonesian citizens and as an inseparable part of the Indonesian citizens and society. is a mandate and a gift from God Almighty, to live progressively and develop fairly and with dignity including obtaining justice and legal protection. Therefore, as a legal subject, people with mental disabilities are represented by their guardians in all their life activities. It is included in the control of the use of inheritance that is obtained. For this reason, this paper is made with a focus on the study of how the rights and obligations of guardians to the inheritance of mentally disabled children in Indonesia and global cultural relativism?
ANALISIS KEDUDUKAN AHLI WARIS YANG MELAKUKAN OPERASI PENYESUAIAN KELAMIN GANDA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA Asmaul Fanhar; Muhammad Zuhdi; Yusida Fitriyati
Muqaranah Vol 4 No 2 (2020): Muqaranah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (470.968 KB) | DOI: 10.19109/muqaranah.v4i2.7930

Abstract

Allah SWT telah menetapkan aturan mengenai masalah pembagian waris di dalam al-Qur‟an dan Hadis Nabi. Namun tidaj dapat dipungkiri terdapat seseorang yang mengalami kelainan kelamin yang disebut khuns̱ a (kelamin ganda) yang tidak dijelaskan dengan tegas dan rinci mengenai kewarisannya. Di dalam KUHPerdata juga tidak terdapat pasal yang mengatur mengenai operasi penyesuaian kelamin. Perumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimana kedudukan ahli waris yang melakukan operasi penyesuaian kelamin ganda menurut hukum Islam, bagaimana kedudukan ahi waris yang melakukan operasi penyesuaian kelamin ganda menurut KUHPerdata dan persamaan serta perbedaan kedudukan ahli waris yang melakukan operasi penyesuaian kelamin ganda menurut hukum Islam danKUHPerdata.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan sumber dan jenis data sekunder dari bahan hukum primer yang diperoleh dari al- Qur‟an, Hadis, KHI, Ijtihad Ulama, Putusan Pengadilan Negeri, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan skripsi ini.Berdasarkan hasil penelitian, menurut hukum Islam kedudukan ahli waris yang melakukan operasi penyesuaian kelamin ganda adalah disesuaikan dengan status jenis kelamin pasca operasi. Dengan ketentuan bahwa operasi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syari‟at Islam. Sedangkan menurut KUHperdata, operasi yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kelamin ganda tidak mempengaruhi kedudukannya sebagai ahli waris sehingga tetap mendapat bagian yang sama dengan orang lain. Kemudian persamaan antara hukum waris Islam dan KUHPerdata mengenai ahli waris yang melakukan operasi penyesuaian kelamin adalah sama-sama memberikan hak waris dengan tidak mengecualikan bagiannya. Dan perbedaannya adalah dalam hal hak atau bagian yang akan diterima oleh seseorang yang melakukan operasi penyesuaian kelamin ganda.
BADAL HAJI UNTUK ORANG YANG TELAH WAFAT DALAM PERSPEKTIF MAZHAB MALIKI DAN MAZHAB SYAFI’I M. Saiv Mahival; Muhammad Zuhdi; Legawan Isa
Muqaranah Vol 5 No 1 (2021): Muqaranah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (536.116 KB) | DOI: 10.19109/muqaranah.v5i1.9211

Abstract

Badal haji untuk orangpyang telahpwafat dalam perspektif mazhab maliki dan mazhab syafi’i yakni dalam pelaksanaan badal haji adanya perbedaan pendapat dikalangan ulama mazhab, adapyang membolehkanpdan adapyang tidak boleh. Yang membolehkanpialah mazhab syafi’i sedangkan yang tidak membolehkan ialah mazhab maliki. menurut mazhab maliki tidaklah boleh diwakilkan dengan alasan ibadah haji tidak dapat digantikan dengan orang lain sebagaimana shalat dan puasa sedangkan menurut sebagian ulama terkhusus mazhab syafi’i boleh diwakilkan dengan alasan jikalau seseorang yang telah memenuhi syaratnya wajib hajipnamun telah meninggalpdunia sebelumpiapmelaksanakannya maka boleh segera diwakilkan. Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalahpbagaimana badalphaji untukporang yangptelahpwafat dalam pandangan mazhabpmaliki dan mazhab syafi’i dan apa persamaan dan perbedaan badalphaji untukporang yangptelah wafatpmenurut mazhabpmaliki dan mazhab syafi’i. Adapunpmetode yang digunakanpdalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, sumberpdata yangpdigunakan dalamppenelitian inipadalah sumberpdatapsekunder, metodeppengumpulan datapyang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yang melalui studi kepustakaan yang disebut dengan Library reseach, yaitu dilakukan melalui cara mencari, mengkaji, serta menela’ah atau menganalisa pendapat dan perspektif para ulama yang terdapat dalam buku-bukunya sesuai dengan pembahasan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa menurut pendapat mazhab Maliki bahwa siapa pun yang wajib mengerjakan haji pada rukun Islam, yaitu haji fardhu, tidaklah boleh diwakilkan kepada siapa pun untuk mengerjakan haji sebagai pengganti dirinya. Baik dia sehat ataupun sakit yang diharapkan kesembuhannya. Hal ini di dasari dengan ibadah haji merupakan ibadah yang mendominan pada fisik maka hal ini tidak holeh diwakilkan kepada orang lain. Sedangkan menurut pendapat mazhab Syafi’i bahwa badal haji boleh untuk mereka yang lemah (orang yang sakit atau sudah berlanjut usia) dan bagiporang yang telahpmeninggal dunia. Denganpsyarat orang yang meninggal tersebut belum sama sekali melaksanakan ibadah haji. Adapun persamaan antara mazhab Maliki dan mazhab Syafi’i adalah bahwa kedua-duanya mengatakan ibadah haji itu wajib dilaksanakan bagi orang yangpmampu baikpsecara fisik, finansial dan keamanan. Dan keduanya sepakat juga bahwasanya badal haji itu boleh dibadalkan. Namun letak pada perbedaannya bahwa mazhab Maliki mengatakan harus memakai wasiat sedangkan mazhab Syafi’i tanpa dengan wasiat tetap dibolehkan. Kata Kunci: Badal haji untuk orang yang telah wafat. Abstract The badal hajj for people who have died is in the perspective of the maliki and shafimazhab, namely in the implementation of badal haj there are differences of opinion among mazhab scholars, some allow and some are not allowed. The ones that allow are the syafi'i schools while those who do not allow are the maliki schools. according to the Maliki mazhab it cannot be represented on the grounds that the pilgrimage cannot be replaced by other people such as prayer and fasting, while according to some scholars, especially the shafi'i school, it can be represented on the grounds that if someone who has met the requirements is obliged to do Hajj but has passed away before he performs it then he may immediately represented. As for the formulation of the problem in this study is how badal hajj for people who have died in the view of the mazhabmaliki and mazhabsyafi'i and what are the similarities and differences of badal hajj for people who have died according to mazhabmaliki and mazhabsyafi'i. The method used in this research the writer uses a qualitative approach, the data sources used in this research are secondary data sources, the data collection method used in this research is a method through library research called library research, which is done by means of looking for, studying, and analyzing or analyzing the opinions and perspectives of the scholars contained in their books in accordance with the discussion. Thepresults of thispstudy indicatepthat accordingpto the opinionpof the Maliki school, anyone who is obliged to perform Hajj in the pillars of Islam, namely haji fardhu, should not be represented by anyone to perform Haj as a substitute for himself. Either he is healthy or sick, he is expected to recover. This is based on the fact that the pilgrimage is the dominant worship in the physical so that this cannot be represented by other people. Meanwhile, according to the opinion of the Syafi'imazhab that badal haji is allowed for those who are weak (people who are sick or have aged) and for people who have died. With the condition that the person who died has never performed the pilgrimage at all. The similarities between the Maliki mazhab and the Syafi'i school are that both say that the pilgrimage is obligatory for people who are physically, financially and secure. And both of them agreed that the Hajj badal was allowed to be legalized. However, the difference lies in the fact that the Maliki school says that you must use a will, while the Syafi'i school without a will is still permitted. Keywords: Badal Hajj for people who have dead
Strategi Kampanye Caleg Kiagus Ishak (PAN) dan Syafruddin (PPP) dalam Pileg 2019 Kota Palembang Muhammad Zuhdi
Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization Vol 2 No 1 (2021): Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization
Publisher : Program Studi Politik Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/ampera.v2i1.7516

Abstract

Seeing from the phenomenon of legislative candidates who use various political campaign strategy methods used in competing in the legislative general election is very important, so in this study the author examines the problem of winning strategies that have been carried out by the incumbent legislative candidate from the PAN Party named Kiagus Ishak. Yasin and H. RM. Syafruddin, SE, .MM from the PPP Party as a new legislative candidate running where the two legislative candidates are both local male legislative candidates who come from Palembang aristocratic descent in winning the 2019 legislative elections in Palembang City what caused the success and the failure of the two legislative candidates. This study aims to determine the winning strategy used by the two candidates in their election area. Based on the theory used. The defensive strategy is used when the legislative candidates want to retain the majority or if the vote is achieved, they want to be preserved. This strategy was developed by legislative candidates as a way to maintain votes from the support surrounding the local community. The offensive political strategy is a political campaign strategy used to influence voters, what must be sold or displayed is the difference to the prevailing conditions at that time and the benefits that can be expected from it so that new voter groups can be formed in addition to existing voters. The results of the research conducted by the researchers, among others, were able to find that although both of them both bear the title of clan from the native area of ​​Palembang City, several factors were also found that led to the effectiveness of the strategies used by the two local male legislative candidates above, both Incumbent and incumbent candidates, namely Kiagus Ishak Yasin and a local legislative candidate, a local newcomer, H. RM. Syafruddin, SE, .MM so that it had a direct impact on the legislative candidates who won, namely Kgs Ishak Yasin from the PAN Party and there were also legislative candidates who failed to be elected or lost to H. RM. Syafruddin, SE, .MM from the PPP Party.