Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Administrasi Negara Politeia: Jurnal Ilmu Politik Jurnal Kebijakan Pemerintahan JPPOL : Jurnal Poros Politik
Tri Anggraini
Unknown Affiliation
Economics, Econometrics & Finance Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
THE MODEL IMPLEMENTASI INOVASI BIROKRASI Studi Pada Program Raskin Pola Padat Karya Pangan di Kab.Timor Tengah Utara Tri Anggraini
Jurnal Administrasi Negara Vol 26 No 3 (2020): Jurnal Administrasi Negara
Publisher : Politeknik STIA LAN Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33509/jan.v26i3.1243

Abstract

Public Service Innovations in various sectors become a bridge for meeting the needs of excellent public services for the community in accordance with the mandate of the 1945 Constitution, Fulfilling the needs of public services is part of an effort to resolve problems in people's lives. One of them is the POLA PKP Raskin Innovation Program, which is an innovation program for the development of the agricultural sector in the North Middle East District. This innovation that has received the TOP 99 award The best innovation in Indonesia has in fact brought many benefits to the beneficiaries so that this innovation continues to be developed and refined in the hope that it can be carried out in a sustainable manner. Therefore this study aims to analyze the process of implementing the Raskin Innovation Program for the POLA PKP. The method used in this research is descriptive qualitative method of observation and in-depth interviews. The results showed that this innovation was carried out in three stages, Idea Generation (generation) consisting of Identification of Needs / Problems, Data Collection, Data Verification, Describing Conditions (objectives) expected Development and Formation of Ideas. The second stage is acceptance which consists of embracing (socialization / advocacy), building partnerships, building stakeholder commitment and making the next decision in the final stage is the implementation of gathering resources, placement of human resources, technical / mechanism training from sub-district to village as well as Monitoring and Evaluation.
Upaya Pemerintahan Desa Dan Kelompok Perlindungan Anak Desa Faennake Dalam Memberikan Perlindungan TerhadapAnak Dari Tindakan Kekerasam Yakobus Kolne; Melkianus Suni; Tri Anggraini
JPPol : Jurnal Poros Politik Vol 1 No 1 (2019): Jurnal Poros Politik
Publisher : Program Studi Imu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (394.236 KB) | DOI: 10.32938/jppol.v1i1.327

Abstract

Setiap anak memiliki haknya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sesuai dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Upaya Perlindungan Anak yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa dan Kelompok Perlindungan Anak Desa Faennake merupakan Upaya Kemitraan atau Koordinasi dalam melaksanakan kegiatan – kegiatan Perlindungan Anak sehingga hak–hak anak di Desa Faennake dapat terpenuhi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Upaya Pemerintahan Desa dan Kelompok Perlindungan Anak Desa Faennake dalam memberikan perlindungan anak dari tindak kekerasan serta faktor–faktor pendukung dan penghambat kegiatan perlindungan terhadap anak dari tindak kekerasan. Metode Penelitian yaitu deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi, komunikasi dan konsultasi lintas sektor yang memprioritaskan hak–hak anak dalam perencanaan di desa sudah terlaksana namun belum maksimal karena dalam perencanaan program perlindungan anak belum menjadi prioritas terbukti dengan Belum tersedianya Perda dan Perdes Pelindungan Anak yang diakibatkan oleh rendahnya sumber daya yang dimiliki dan sosialisasi terhadap aturan-aturan yang mengatur tentang perlindungan dan hak-hak anak belum dilakukan secara baik. Peneliti menyarankan bahwa perlu adanya koordinasi yang baik antar stakeholer demi terwujudnya anak-anak yang bebas dari tindak kekerasan.
PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM UPAYA PENCEGAHAN BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN (KARHUTLA) DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN Tri Anggraini; Dimas Agustian
Jurnal Kebijakan Pemerintahan Jurnal Kebijakan Pemerintahan, Volume 4, Nomor 1, Tahun 2021
Publisher : Fakultas Politik Pemerintahan IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jkp.v4i1.1510

Abstract

Abstract Musi Banyuasin is a district with a high level of vulnerability to forest and land fire disasters. Therefore, prevention efforts are needed to minimize forest fires again. Forest fire prevention efforts are activities that are the responsibility of all relevant stakeholders in Musi Banyuasin, one of which is the Regional Disaster Management Agency (BPBD) of Musi Banyuasin Regency. This research will focus on the role of BPBD in efforts to prevent forest and land fires in Musi Banyuasin Regency. The method used in this research is descriptive qualitative method of observation and in-depth interviews. The results of the study show that the BPBD of Musi Banyuasin Regency plays a role in accordance with its functions and obligations as a regional BPBD, namely as an organization that conducts risk studies of Kahutlha fire-prone areas in Musi Banyuasin Regency. The area risk assessment is carried out in three main stages, namely determining the condition of the area, determining the condition of the land through the level of vulnerability and hotspots, and finally informing the condition to the local government and the community through outreach activities. Keywords:BPBD, Fire Disaster, Kahutlha, Prevention Abstrak Musi Banyuasin merupakan kabupaten dengan tingkat kerawanan level tinggi terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan, Oleh karenanya, perlu adanya upaya pencegahan untuk meminim lisirter jadi kebarakan hutan kembali. Upaya pencegahan kebakaran hutan merupakan kegiatan yang menjadi tanggung jawab seluruh stakeholder terkait di Musi Banyuasin salah satunya adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Musi Banyuasin. Penelitian ini akan berfokus pada peran BPBD dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Musi Banyuasin. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan metode observasi dan wawancana mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPBD Kabupaten Musi Banyuasin berperan sesuai dengan fungsi dan kewajibannya sebagai BPBD daerah yaitu sebagai organisasi yang melakukan kajian resiko Kawasan rawan kebakaran Karhutla di Kabupaten Musi Banyuasin. Kajian resiko Kawasan dilakukan dengan tiga tahapan utama yaitu menetapkan kondisi daerah, menetapkan kondisi lahan melalui tingkat kerawanan dan titik panas, dan terakhir adalah menginformasi kondisi kepada pemerintah daerah dan masyakarat melalui kegiatan sosialisasi. Kata Kunci:BencanaKebakaran, BPBD, Karhutla, Pencegahan
INOVASI BIROKRASI PELAYANAN PUBLIK DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN Studi Kasus : (Siap Antar Jemput Izin Mudah Berbantuan (SAJI MUBA)) Tri Anggraini
Politeia: Jurnal Ilmu Politik Vol. 11 No. 2 (2019): Politeia : Jurnal Ilmu Politik
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (706.161 KB) | DOI: 10.32734/politeia.v11i2.1122

Abstract

Penelitian ini akan menjelaskan mengenai Inovasi Birokrasi Pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu pintu (DPSMPTSP) di Kabupaten Musi Banyuasin melalui Inovasi Siap Antar Jemput Izin Mudah Berbantuan atau disingkat SAJI MUBA. SAJI MUBA bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus Perizinan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bentuk Inovasi dan faktor pendukung dalam pelaksanaan Inovasi Birokrasi Pelayanan Publik. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inovasi SAJI MUBA dilatar belakangi oleh luas wilayah Kabupaten Musi Banyuasin yang mencapai 14.265,9 ㎢ yang tersebar di 15 kecamatan, SAJI MUBA memiliki 4 Keunggulan antara lain HALLO SAJI yaitu Kontak yang diberikan bagi masyarakat untuk dapat menanyakan terkait dengan mekanisme, syarat, prosedur dan tarif retribusi terkait dengan perizinan. SAJI MAN yaitu Petugas khusus dari DPMPTSP yang bertugas mengantar dan menjemput izin secara langsung di 3 (tiga) Kecamatan. KANTONG SAJI tempat yang disediakan khusus oleh DPMPTSP yang terletak di 9 kecamatan dengan letak geografis yang jauh dari Ibukota Kabupaten yang digunakan bagi masyarakat yang telah melengkapi berkas dan siap untuk diproses, dan yang terkahir adalah SAJI ON SITE yaitu kebijakan yang menggandeng stakeolder yang terlibat dalam pemrosesan perizinan dan diperuntukkan bila syarat perizinan masyarakat belum lengkap. Adapun faktor pendukung yang menentukan pelaksanaan inovasi SAJI MUBA ini adalah adanya dukungan Bupati Musi Banyuasin dan stakeholder terkait dengan Peizinan di Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.
Co-Authors Dimas Agustian Suni, Melkianus Yakobus Kolne