Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.947
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kebijakan Publik Alignment: Journal of Administration and Educational Management Jurnal Kebijakan Pemerintahan BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat JianE (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)
Dimas Agustian
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM UPAYA PENCEGAHAN BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN (KARHUTLA) DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN Tri Anggraini; Dimas Agustian
Jurnal Kebijakan Pemerintahan Jurnal Kebijakan Pemerintahan, Volume 4, Nomor 1, Tahun 2021
Publisher : Fakultas Politik Pemerintahan IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jkp.v4i1.1510

Abstract

Abstract Musi Banyuasin is a district with a high level of vulnerability to forest and land fire disasters. Therefore, prevention efforts are needed to minimize forest fires again. Forest fire prevention efforts are activities that are the responsibility of all relevant stakeholders in Musi Banyuasin, one of which is the Regional Disaster Management Agency (BPBD) of Musi Banyuasin Regency. This research will focus on the role of BPBD in efforts to prevent forest and land fires in Musi Banyuasin Regency. The method used in this research is descriptive qualitative method of observation and in-depth interviews. The results of the study show that the BPBD of Musi Banyuasin Regency plays a role in accordance with its functions and obligations as a regional BPBD, namely as an organization that conducts risk studies of Kahutlha fire-prone areas in Musi Banyuasin Regency. The area risk assessment is carried out in three main stages, namely determining the condition of the area, determining the condition of the land through the level of vulnerability and hotspots, and finally informing the condition to the local government and the community through outreach activities. Keywords:BPBD, Fire Disaster, Kahutlha, Prevention Abstrak Musi Banyuasin merupakan kabupaten dengan tingkat kerawanan level tinggi terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan, Oleh karenanya, perlu adanya upaya pencegahan untuk meminim lisirter jadi kebarakan hutan kembali. Upaya pencegahan kebakaran hutan merupakan kegiatan yang menjadi tanggung jawab seluruh stakeholder terkait di Musi Banyuasin salah satunya adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Musi Banyuasin. Penelitian ini akan berfokus pada peran BPBD dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Musi Banyuasin. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan metode observasi dan wawancana mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPBD Kabupaten Musi Banyuasin berperan sesuai dengan fungsi dan kewajibannya sebagai BPBD daerah yaitu sebagai organisasi yang melakukan kajian resiko Kawasan rawan kebakaran Karhutla di Kabupaten Musi Banyuasin. Kajian resiko Kawasan dilakukan dengan tiga tahapan utama yaitu menetapkan kondisi daerah, menetapkan kondisi lahan melalui tingkat kerawanan dan titik panas, dan terakhir adalah menginformasi kondisi kepada pemerintah daerah dan masyakarat melalui kegiatan sosialisasi. Kata Kunci:BencanaKebakaran, BPBD, Karhutla, Pencegahan
PENYULUHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DESA DI DESA NIFUBOKE KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA Muhammad Nur; Dimas Agustian; Herminus Kefi
BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2022)
Publisher : Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (380.306 KB) | DOI: 10.31949/jb.v3i2.1829

Abstract

Pelayanan Publik Desa adalah hal yang mendasar yang menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah desa. Pelayanan publik desa telah tertuang dalam dalam peraturan Permendagri No. 2 tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa. Oleh karena itu sangat penting bagi pemerintah desa mengacu pada peraturan Undang-undang Desa dan Permendagri No. 1 tahun 2017 tentang Standar Minimal Pelayanan (SPM) Desa dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat desa sehingga kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat desa dalam hal pelayanan publik dapat terpenuhi dengan baik. Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan observasi dan dilanjutkan dengan mengadakan sosialisasi peraturan Permendagri No. 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa sampai pada pendampingan adanya pemahaman akan prosedur dan standar dalam pelaksanaan Pelayanan Desa di Desa Nifuboke Kecamatan Noemuti Kabupaten Timor Tengah Utara. Hasil dari kegiatan ini yakni: 1). Adanya peningkatan kapasitas akan pemahaman oleh Pemerintah Desa terkait Standar Pelayanan Desa 2). Percepatan optimalisasi peningkatan kualitas pelayanan publik desa. 3). Adanya papan iformasi yang sesuai standar pelayanan publik desa di Desa Nifboke, Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara.
NETWORK GOVERNANCE DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN Dimas Agustian; Marthen Patiung; Yoakim Rembu; Muhammad Nur; Samsul Ode
Jurnal Kebijakan Publik Vol 14, No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jkp.v14i1.8225

Abstract

Governance network mampu membantu pihak pemerintah untuk mengatasi keterbatasan sumber daya yang dimiliki salah satunya kebijakan ketahanan pangan. Tujuan penelitian ini yakni mengalisis governance network dalam jaringan implementasi kebijakan ketahanan pangan di Kabupaten Timor Tengah Utara yang mana dalam proses pelaksanaanya terjadi interaksi antar banyak aktor dalam jaringan kebijakan ketahapan pangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis social network theory (Klijn & Kopenjan) yang melihat struktur dalam jaringan implementasi kebijakannya yakni aspek kontak, kepercayaan, sharing informasi, pertukaran sumber daya. Hasil penelitian bahwa implementasi kebijakan ketahanan pangan di Kabupaten Timor Tengah Utara melalui jaringan governance network bahwa permasalahan pangan dapat dideteksi secara cepat berdasarkan cakupan wilayah. Kesimpulan bahwa dalam jaringan implementasi kebijakan ketahanan pangan di Kabupaten Timor Tengah Utara berdasarkan aspek kontak yaitu menetapkan organisasi dan tata kerja, kepercayaan yaitu Dinas Pertanian Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang pertanian. Sharing informasi yaitu adanya Penetapan Tim Kerja FSVA Kabupaten Timor Tengah Utara. Pertukaran sumber daya yaitu pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian dan Dinas Kesehatan.
Pengaruh Kepemimpinan Transformasional Terhadap Motivasi Kerja dalam Pandangan New Public Management Detson Ray Halomoan Sitorus; Dimas Agustian
Journal Of Administration and Educational Management (ALIGNMENT) Vol 6 No 1 (2023): Alignment:Journal of Administration and Educational Management
Publisher : Institut Penelitian Matematika, Komputer, Keperawatan, Pendidikan dan Ekonomi (IPM2KPE)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31539/alignment.v6i1.5570

Abstract

This study aims to determine the effect of transformational leadership on work motivation in the view of the new public management. This study uses a quantitative paradigm and uses a saturated sample technique, with a total sample of fourteen employees. The data collection method used in this study was a questionnaire which was then analyzed using frequency analysis and simple linear regression analysis. The study results show that transformational leadership positively and significantly affects employee motivation. Work motivation possessed by employees can fulfill what is expected in the view of the new public management, including fast and adaptive service to change. In conclusion, there is a significant influence between transformational leadership and work motivation in the view of the new public management. Keywords: New Public Management; Transformational Leadership; Work Motivation
PELAYANAN PUBLIK BERBASIS HAK ASASI MANUSIA (HAM) BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II KEFAMENANU Demris Bulla; Aplonia Pala; Dimas Agustian
JianE (Jurnal Ilmu Administrasi Negara) Vol 5 No 3 (2023): JianE: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Timor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32938/jan.v5i3.6459

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisa pelayanan publik berbasis Hak Asasi Manusia bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kefamenanu. Metode penelitian yang digunakan adalah Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indikator kemudahan pelayanan yakni terdapat SOP turunan yang dipakai seluruh Rutan/Lapas, terdapat kemudahan akses mendapatkan pelayanan serta adanya fasilitas penunjang pelayanan bagi seluruh WBP baik itu yang normal maupun bagi mereka yang termasuk dalam kelompok rentan serta kaum difabel. Indikator Pelayanan yang wajar sudah diterapakan dengan optimal dibuktikan dengan senyum sapa dan salam yang selalu diberikan petugas. Indikator perlakuan yang sama terbukti dari pelayanan yang diberikan tanpa memilihdan memilah latar belakang usia, status dan golongan, penyediaan tempat ibadah untuk seluruh umat beragama sebagai jaminan untuk masyarakat dapat beribadat menurut keyakinannya, serta indikator pelayanan yang jujur berupa kesedian petugas untuk dikritik dengan adanya layanan pengaduan yang disediakan sebagai bentuk transparansi dalam pelayanan, kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara dalam pemberian pelayanan kesehatan merupakan upaya untuk menjamin hak dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Hal ini menunjukan bahwa sudah diterapkanya prinsip kesamaan hak, non diskriminasi serta tanggung jawab negara dalam menyelenggarakan pelayanan publik bagi WBP di Rutan Kelaas IIB Kefamenanu.
Co-Authors Demris Bulla Herminus Kefi Marthen Patiung Muhammad Nur Muhammad Nur Pala, Aplonia Samsul Ode Sitorus, Detson Ray Halomoan Tri Anggraini Yoakim Rembu