<![CDATA[Dalam konsep otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah, seperti yang tertuang dalam UU No 32 dan 33 tahun 2004. Dengan lahirnya peraturan otonomi daerah tersebut pemerintah daerah diharapkan untuk lebih mampu menggali potensi sumber-sumber penerimaan daerah dalam membiayai segala aktivitas pembangunan daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan sumber penerimaan PAD tersebut dapat dilakukan diantaranya melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah. Di Kabupaten Jember, potensi penerimaan pajak masih belum tergali secara optimal atau masih lebih rendah dibandingkan dengan penerimaan dari retribusi daerah. Realisasi penerimaan pajak daerah rata-rata tahun 2003-2006 sebesar 28,30% lebih rendah dibandingkan penerimaan retribusi yaitu 44,33% (APBD, 2003-2006). Dengan demikian perlu dilakukan identifikasi optimalisasi potensi pajak daerah dengan evaluasi permasalahan yang selama ini terjadi, sehingga pada gilirannya dapat dirumuskan kebijakan pemerintah yang lebih sesuai dan tepat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis pajak yang sangat tidak berpotensi di Kabupaten Jember dengan tolak ukur hasil (yield) adalah pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak reklame dan pajak penerangan jalan. Sedangkan pajak yang sangat berpotensi adalah pajak galian golongan C. Penilaian persepsi masyarakat mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi penerimaan pajak daerah adalah faktor kelembagaan sebesar 55% dengan kriteria faktor adalah masih rendahnya law of enforcement terhadap tindakan penyalahgunaan penerimaan pajak dan masih lemahnya sistem administrasi dalam pengelolaan penerimaan pajak daerah. Rekomendasi kebijakan adalah pentingnya pengelolaan pajak daerah yaitu 62% melalui peningkatan inovasi dalam sistem pemungutan pajak dan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan. Kata kunci: otonomi daerah, pendapatan asli daerah, pajak  Abstract In autonomy concept of area, local government has important role in arranging and managing its own area, including financial management, which is decanted in UU No 32 and 33 2004. Regulation of local government expected to be more can dig potency of source of acceptance of area in defraying all activities development of area through make-up of Local Real Earning. Source of acceptance of the LRE can be conducted through intensification and extensification tax area and retribution. In Jember regency, acceptance of area tax was not optimal result while compared to local retribution. In 2003 – 2006, percentage of local tax contribution showed 28,30%, it has lower value than local retribution which has 44,33% (APBD, 2003-2006). Therefore, it requires to be identified local tax optimalization through previous problems evaluation, so that in turn can be formulated government policies precisely. The empirical result of this study indicated that in Jember regency, type of low potential tax are hotel and restaurant, amusement, entertainment and light road. Other case, dig tax on group C has potential local earning. Society perception on influence factor of tax earning optimalization is institutional factor which appeared 55%, considering on imperfect law enforcement and administrative system. The importance of policy recommendations is local tax management which reach 62% through innovation on imposition tax system and improvement of human resource quality through training and education. Keyword: local autonomy, local real earning, tax]]>
