Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.909
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik Entrepreneur : Jurnal Bisnis Manajemen dan Kewirausahaan Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik) Jurnal Kapita Selekta Administrasi Publik Jurnal Pengembangan Masyarakat Lokal Jurnal Riset Kajian Teknologi dan Lingkungan JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)
Sri Nurhidayati
Universitas Samawa
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)

 1 
Proses Perumusan Kebijakan Pertambangan di Kabupaten Sumbawa Sri Nurhidayati
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 17, No 1 (2013): May
Publisher : Magister Ilmu Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkap.6849

Abstract

Artikel ini mendiskusikan proses perumusan keputusan Bupati dalam pemberian IUP dan IPR. Artikel ini dilatarbelakangi oleh konflik yang terjadi pada areal pertambangan. Dengan menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi,wawancara, dan dokumentasi, artikel ini berusaha menggambarkan dengan detail proses perumusan kebijakan yang terjadi sehingga menghasilkan konflik. Berdasarkan hasil penelitian, pengambilan keputusan Bupati terkait pemberian IUP dilakukan tidak sesuai dengan prosedur dan persyaratan pengajuan IUP secara normatif. Penguasa sebagai aktor pembuat kebijakan dan investor sebagai pemilik modal memiliki akses sumber daya yang jauh lebih besar. Belum adanya Perda rencana tata ruang wilayah atau penetapan zonasi menjadi salah satu penyebab banyaknya permasalahan dalam IUP. Sementara itu, Perumusan kebijakan IPR diwarnai keinginan Komisi I membangun image politik dan melihat dinamika pertambangan rakyat sebagai sebuah tren yang menjanjikan dimasa depan. Partisipasi masyarakat sebatas sosialisasi dan dengar pendapat saja. Kehadiran IPR tidak menjawab permasalahan yang sedang dihadapi oleh IUP saat ini. Kesalahan dalam proses pengambilan keputusan justru melahirkan berbagai konflik dalam implementasinya.
Co-Authors Ade Sujastiawan Ameliya Dinda Asmara Rani Ardi Sumantri Chintya Nur Alfitri D Darmanto Donny Wijaya Edrial Edrial Fauzi Miarda Fikri Al Syatri H Harmita Heri Kurniawansyah Hisbullah Hisbullah Ieke Wulan Ayu Merlinda Oktaviani Muhammad Salahuddin Nila Wijayanti S Sulistiawati Sri Hartini Sri Rahayu Syaifuddin Iskandar