Usman Arief
Unknown Affiliation

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

PENGEMBANGAN MANAJEMEN KOPERASI DI PONDOK PESANTREN PERGURUAN ISLAM SALAFIAH KABUPATEN BLITAR Marsudi Marsudi; Usman Arief; Siti Zahrok
JURNAL SOSIAL HUMANIORA (JSH) Vol 4, No 2 (2011)
Publisher : Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (341.704 KB) | DOI: 10.12962/j24433527.v4i2.631

Abstract

Pondok pesantren (Ponpes) merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia, keberadaan dan perannya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa telah diakui oleh masyarakat. Dalam perkembangannya pondok pesantren berfungsi sebagai pusat bimbingan dan pengajaran ilmu-ilmu agama Islam telah banyak melahirkan ulama, tokoh masyarakat dan mubaligh. Seiring dengan laju pembangunan dan tuntutan zaman serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pondok pesantren telah melakukan berbagai inovasi untuk meningkatkan peran dan sekaligus memberdayakan potensinya bagi kemaslahatan lingkungannya. Salah satu bentuk adaptasi nyata yang telah dilaksanakan adalah pendirian koperasi di lingkungan Ponpes dan dikenal dengan sebutan Koperasi Pondok Pesantren. Dalam upaya pemberdayaan dan pengembangan koperasi di lingkungan pondok pesantren dipandang perlu melakukan pendidikan dan pelatihan manajemen koperasi agar koperasi yang sudah ada berkembang menjadi koperasi yang lebih profesional dan membawa kemaslahatan bagi anggota serta masyarakat sekitar.
STRATEGI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SEMPADAN SUNGAI (Studi Kasus : Kali Surabaya di Kecamatan Driyorejo dan Wringinanom Kabupaten Gresik) Suprapti Suprapti; Usman Arief; Siti Zahrok; Heru Purwadio
JURNAL SOSIAL HUMANIORA (JSH) Vol 7, No 2 (2014)
Publisher : Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (341.623 KB) | DOI: 10.12962/j24433527.v7i2.589

Abstract

Menurut Ecoton (2014), di Kecamatan Driyorejo dan Wringinanom Kabupaten Gresik sepanjang kanan kiri Kali Surabaya terdapat lebih dari 1.000 bangunan permukiman, tempat usaha dan sarana umum yang dibangun secara permanen di atas sempadan Kali Surabaya. Sementara itu Dinas Pengairan Provinsi jawa Timur mengidentifikasikan di sepanjang Kali Surabaya yang melewati Kecamatan Wringinanom dan Driyorejo terdapat 1.191 bangunan yang dibangun di daerah sempadan sungai. Di antaranya adalah pembangunan gudang dan ruko City Nine di Desa Cangkir Kecamatan Driyorejo dan pembangunan perumahan yang menggunakan alat berat yang memakan sempadan Kali Surabaya di Desa Cangkir Kecamatan Driyorejo.Dalam Keppres Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 63.PRT/1992 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan bekas Sungai; serta Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai; dilarang membangun gedung di dalam daerah sempadan sungai, karena  menyebabkan penyempitan sungai yang bisa berujung terjadinya bencana banjir.Pelanggaran terhadap pemanfaatan sempadan sungai terjadi karena lemahnya pengendalian dan pengawasan yang dilakukan pemerintah, dalam hal ini sebagai pengelola sempadan sungai adalah Balai besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas yang merupaan kepanjangan tangan dari Kementrian  Pekerjaan Umum yang berwenang mengelola Kali Brantas dan Kali Surabaya. BBWS tidak aktif melakukan pemantauan terhadap pelanggaran dan tidak memiliki komitmen kuat dalam  penegakan hukum secara tegas sehingga terjadi pelanggaran pemanfaatan sempadan sungai seperti sekarang. BBWS kurang  koordinasi dan sosialisasi kepada Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Kota  dan Pemerintah Desa yang dilalui Kali Surabaya sehingga seolah-olah Kali Surabaya menjadi kawasan tanpa pengelola.Pelanggaran terhadap pemanfaatan sempadan Kali Surabaya merupakan bentuk pelanggaran terhadap pemanfaatan  ruang. Dalam Pasal 35 Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Pemanfaatan Ruang disebutkan bahwa pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui Peraturan Zonasi, perizinan, pemberian insentif/disinsentif, dan pemberian sanksi. Strategi pengendalian dan pengawasan sempadan sungai di Kecamatan Driyorejo dan Wringinanom dilakukan dengan menetapkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi Kecamatan Driyorejo dan Kecamatan Wringinanom yang di-perda-kan. Pengendalian melalui perizinan merupakan filter berjenjang melalui penerbitan Izin Prinsip, Izin Lokasi, Izin Site Plan, Izin Mendirikan Bangunan, dan izin lainnya yang diperlukan, oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik yang berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan  Tata Ruang Kabupaten Gresik, Badan Pertanahan Kabupaten Gresik, dan instansi lain yang berkaitan. Pengendalian melalui pemberian disinsentif merupakan upaya untuk menghambat pemanfaatan ruang yang tidak dikehendaki perkembangannya. Pemberian sanksi berupa sanksi administratif mulai peringatan tertulis sampai pembongkaran bangunan.
KESADARAN PEMAKAI BAHASA INDONESIA DI ERA TEKNOLOGI Marsudi Marsudi; Siti Zahrok; Usman Arief
JURNAL SOSIAL HUMANIORA (JSH) Vol 6, No 2 (2013)
Publisher : Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (355.208 KB) | DOI: 10.12962/j24433527.v6i2.604

Abstract

             Era teknologi informasi dan komunikasi banyak tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia, antara lain kesadaran pemakai bahasa Indonesia. Kurangnya kesadaran menghargai bahasa bangsa sendiri menjadi masalah besar bahasa Indonesia. Jika bangsa Indonesia tidak memiliki kesadaran berbahasa yang baik dan benar, bahaya besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara dan akan  mengakibatkan bangsa ini akan terjadi disintegrasi dan terombang-ambing oleh bahasa dan budaya bangsa asing, sedangkan bangsa lain telah mempersiapkan diri dengan baik. Perlu diketahui, pemakaian bahasa Indonesia sekarang yang kurang menataati kaidah bahasa Indonesia merupakan indikator bahwa bangsa Indonesia telah mengalami penurunan kesadaran berbahasa Indonesia. Hal ini bisa dilihat di berbagai kesempatan berbahasa, misal acara perdebatan di tevisi yang kurang memperhatikan pemakaian bahasa yang baik dan benar. Oleh sebab itu, kesadaran berbahasa Indonesia harus menjadi perhatian serius oleh pemakai sekaligus pemilik bahasa dan pihak legeslatif, yudikatif, ekskutif, dan terutama aparat pemerintah untuk memberi pemahaman dan teladan. Pemerintah harus tegas untuk menegakkan Undang-Undang Bahasa Indonesia dan bertanggung jawab mengemban amanat untuk memberikan kesadaran berbahasa Indonesia bagi rakyat. Kesadaran ini  bermakna bahwa individu yang hidup dan terikat dalam kaidah serta naungan di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memiliki sikap dan perilaku positif yang tumbuh dari kemauan diri yang dilandasasi keikhlasan berbuat demi kebaikan bahasa, bangsa dan negara.
PEMASANGAN REKLAME DI KORIDOR JL. KERTAJAYA DITINJAU DARI ASPEK HUKUM Suprapti Suprapti; Niken Prasetyawati; Usman Arief; Heru Purwadio
JURNAL SOSIAL HUMANIORA (JSH) Vol 6, No 2 (2013)
Publisher : Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (478.704 KB) | DOI: 10.12962/j24433527.v6i2.606

Abstract

Setelah terbit Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Reklame dan Pajak Reklame, serta Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame, pemasangan reklame di koridor utama Kota Surabaya tampak lebih teratur. Namun demikian masih dijumpai penempatan reklame yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Salah satunya adalah pemasangan reklame di sepanjang koridor Jl. Kertajaya mulai perempatan Jl. Menur sampai viaduct Gubeng Terowongan. Masalah yang diidentifikasikan adalah, penempatan reklame yang melebihi batas persil; melebihi ketinggian bangunan reklame tersebut berada; reklame yang  proporsinya lebih besar dibandingkan bidang reklame tersebut berada; jarak antara penempatan reklame yang satu dan reklame lainnya sangat berdekatan; dan reklame pada kaki viaduct kereta api.Studi ini bertujuan untuk menemukenali penyimpangan penempatan reklame, yang dilakukan melalui evaluasi  kondisi faktual pemasangan reklame di sepanjang koridor Jl. Kertajaya terhadap aspek hukum; dalam hal ini terhadap Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Reklame; Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame; dan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian. Studi ini masuk dalam kategori doctrinal research melalui pendekatan kasus (Marzuki; 2005) dengan cara mengevaluasi kondisi lapangan terhadap ketentuan undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan lain yang berlaku.Berdasarkan hasil studi ditunjukkan bahwa (1) terdapat tujuh reklame billboard di atas tiang yang melebihi Garis Sempadan Pagar atau batas persil; (2) terdapat satu reklame videotron yang berada di dalam Rumija Kereta Api; (3) terdapat dua reklame pada bangunan yang melebihi Garis Sempadan Bangunan; dan (5) terdapat delapan reklame billboard yang dipasang melebihi tinggi bangunan; terdapat satu reklame tanpa materi; terdapat empat spot yang jarak penempatan reklamenya berdekatan; dan satu reklame pada pos polisi lalu lintas yang melebihi luas bidang reklame.
ESTIMATING A JOINT PROBABILITY OF DEFAULT INDEX FOR INDONESIAN BANKS: A COPULA APPROACH Zaafri Ananto Husodo; Sigit Sulistyo Wibowo; Muhammad Budi Prasetyo; Usman Arief; Maulana Harris Muhajir
Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan Vol 23 No 3 (2020)
Publisher : Bank Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21098/bemp.v23i3.1358

Abstract

We develop a joint default probability index to signal potential systemic risks in the highly concentrated Indonesian banking industry. To build the index, we estimate bank-level tail risks using monthly bank financial reports. We use the copula approach to derive the joint multivariate dependencies at the bank level, as reflected in the monthly financial reports. Our results, which are based on a sample of 104 banks fromDecember 2003 to April 2020, show joint multivariate dependencies at the bank level suggesting that the standard univariate normal distribution is unsuitable for capturing tail risks of individual banks. Our index accurately captures the global financial crisis of 2007-2008 indicating that it is a valid joint default probability index. Further, our index also signaled a higher degree of joint default before the COVID-19 outbreak in2020, suggesting that it is a good indicator of potential systemic risk in the economy.
MENINGKATKAN DAYA SAING KOPERASI UNTUK MENINGKATKAN KONDISI KETAHANAN NASIONAL BIDANG EKONOMI Usman Arief
NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam Vol. 9 No. 2 (2012)
Publisher : Research Institute and Community Engagement of IAIN MADURA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/nuansa.v9i2.155

Abstract

Koperasi adalah lembaga bisnis yang berwatak sosial. Sebagai institusi bisnis, koperasi mau tak mau menghadapi kompetisi bisnis yang kian ketat. Apapun jenisnya, koperasi terus menghadapi persaingan usaha baik terhadap koperasi sejenis (produksi dan pemasaran), persaingan dengan lembaga pembiayaan non bank/perbankan bagi KSP, koperasi kredit atau koperasi yang memiliki unit simpan pinjam (USP), dan persaingan dengan ritel modern bagi Koperasi Serba Usaha (KSU), koperasi wanita, koperasi fungsional, dan koperasi masyarakat. Namun yang paling merasakan sengitnya persaingan usaha adalah koperasi yang tumbuh di masyarakat seperti KSP, kopdit, kopwan, KSU, dll. Penelitian yang telah dilakukan di Pondok Pesantren di kawasan kabupaten Blitar. Tentang Usahausaha mengembangkan koperasi selaras dengan zaman, agar semakin kompetitif. Model penelitian secara deskriptif kualitatif menjadi desain untuk melihat dari dekat tentang kebijakan dan usaha yang dilakukan oleh koperasi Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan yaitu; (1). Penggunaan IT untuk meningkatkan pelayanan kepada anggota koperasi. (2). Melaksanakan manajemen yang memiliki transparansi dan akuntabilitas untuk meningkatkan kepercayaan anggota kepada pengelola koperasi. (3). Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan (diklat) secara berkelanjutan. (4). Mengikutsertakan pengurus dan pengelola koperasi pada acara temu ilmiah yang relevan, dan belajar mandiri untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam mengelola koperasi yang semakin modern.