Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

p-Index From 2019 - 2024

0.23

P-Index

This Author published in this journals

All Journal JURNAL SOSIAL HUMANIORA (JSH) Journal of Economics Development Issues

Niken Prasetyawati

Unknown Affiliation

Author-ID : 2875141

Economics, Econometrics & Finance

Published : 7 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

PERLINDUNGAN HAK CIPTA DALAM TRANSAKSI DAGANG INTERNASIONAL Niken Prasetyawati
JURNAL SOSIAL HUMANIORA (JSH) Vol 4, No 1 (2011)
Publisher : Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Globalization in commerce is an impact of advance of technology which causes global community to close and rely on another. Getting in touch in the field of economic activity requires the existence of business law harmonization across border including agreed arrangement of playing level. Applied arrangement in international commerce is GATT/WTO system.Since Indonesia ratified WTO international trade convention, this reality has placed Indonesia into point of no return potition. It meant that Indonesia mandatory to follow and comply with all arrangements prevail to all WTO’s member states with its consequences, including the commitment of Intellectual Proprty Rights.

LISENSI WAJIB PATEN SEBAGAI SALAH SATU WUJUD PEMBATASAN HAK EKSKLUSIF PATEN Tony Hanoraga; Niken Prasetyawati
JURNAL SOSIAL HUMANIORA (JSH) Vol 8, No 2 (2015)
Publisher : Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Paten adalah hak khusus yang diberikan berdasarkan Undang-Undang oleh pemerintah kepada orang atau badan hukum yang mendapatkan suatu penemuan (invention) di bidang teknologi. Paten sebagai rezim kepemilikan dengan pemberian hak ekslusif (exclusive right) bukan bersifat tanpa batas. Negara boleh mengatur perkecualian secara terbatas hak eksklusif yang tercakup dalam paten. Asalkan perkecualian tersebut tidak secara tanpa alasan yang sah bertentangan dengan eksploitasi normal paten dan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pemegang Paten, serta dengan tetap memperhitungkan kepentingan pihak ketiga. Salah satu wujud pembatasan hak eksklusif paten adalah aturan mengenai lisensi wajib (compulsory license).

JAMINAN KEBENDAAN DAN JAMINAN PERORANGAN SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK PIUTANG Niken Prasetyawati; Tony Hanoraga
JURNAL SOSIAL HUMANIORA (JSH) Vol 8, No 1 (2015)
Publisher : Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Dalam mewujudkan tujuan nasional kegiatan dalam bidang ekonomi merupakan prioritas utama untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyatnya, berbagai kebijakan dibuat untuk memacu kegiatan ekonomi,memberikan kemudahan pada pelaku ekonomi untuk mengembangkan usahanya.Pengembangan dunia usaha membutuhkan fasilitas modal dalam jumlah besar, dana berupa modal dapat diperoleh dari berbagai sumber, dapat berupa modal dari setoran para pendiri usaha ataupun dari utang yang diperoleh dari sumber sumber seperti , bank, lembaga pembiayaan , pasar uang, pasar modal,dll.Dengan semakin pesatnya kegiatan ekonomi dan penyaluran dana pinjaman ,sumber sumber pemberi utang atau yang sering disebut kreditor juga membutuhkan perlindungan hukum dalam hal para pengutang atau yang biasa disebut debitor ingkar janji. Lembaga jaminan dibutuhkan sebagai upaya perlindungan bagi pemberi utang tersebut.

RELIGIOUS RADICALISM, GLOBAL TERRORISM AND ISLAMIC CHALLENGES IN CONTEMPORARY INDONESIA Choirul Mahfud; Niken Prasetyawati; Wahyuddin Wahyuddin; Zainul Muhibbin; Dyah Satya Yoga Agustin; Heni Sukmawati
JURNAL SOSIAL HUMANIORA (JSH) Vol 11, No 1 (2018)
Publisher : Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Discussing the radicalism of religion and global terrorism is a global challenge that is now a worldwide concern, including for the Islamic community in Indonesia. Research in this paper with an analytical descriptive approach using the documentative method. The general purpose of this research is to understand the root causes of terrorism and religious radicalism in Indonesia? What is the solution of Islam to overcome the problem of religious radicalism and global terrorism? The results show: first, the historical roots of global terrorism and religious radicalism is a very complex portrait of social, political, and economic history. Also, the complexity of local, regional and global problems are interconnected with one another. Second, the Islamic solution to overcome this problem with the Islamic approach of peace for all (rahmatan lil alamin) which prioritizes the path of dialogue and world peace.

PELANGGARAN PERLUASAN BANGUNAN DI KOMPLEKS PERUMAHAN DI KOTA SURABAYA DITINJAU DARI PERATURAN TENTANG GARIS SEMPADAN BANGUNAN Suprapti Suprapti; Niken Prasetyawati; Ni Wayan Suarmini; Tony Hanoraga; Siti Zahrok
JURNAL SOSIAL HUMANIORA (JSH) Vol 5, No 1 (2012)
Publisher : Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Perumahan yang dibangun pengembang mulai dekade delapan-puluhan, pada awalnyadibangun sesuai dengan ketentuan tata ruang Kota Surabaya. Namun demikian dalampengembangannya sesudah ditempati penghuni, rumah-rumah tersebut mengalami banyakperubahan; salah satunya adalah perluasan ke arah depan yang melebihi Garis SempadanBangunan (GSB). Perluasan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kota merupakanpelanggaran GSB yang menyebabkan pemunduran bangunan menjadi tidak rapih;berkurangnya halaman depan dan ruang terbuka di dalam kaveling; serta membahayakanpengguna jalan yang akan berbelok karena pandangannya tertutup bangunan pada kavelingpojok. Masalah yang mendasar adalah, perubahan dan penambahan luas bangunan yangdilakukan pemilik rumah melanggar peraturan tentang GSB, baik peraturan pada tingkatundang-undang, peraturan pemerintah, keputusan menteri maupun peraturan walikota.Tujuan studi ini adalah mencari penyelesaian secara hukum terhadap pelanggaran GSByang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan dan rencana tata ruang melaluipendekatan kasus dengan cara mengevaluasi kondisi empiris lapangan terhadap peraturanmengenai GSB.Usulan penyelesaiannya adalah (1) pelanggaran yang dilakukan sesudah diberlakukannyaPerda Kota Surabaya No. 7 Tahun 2009 tentang Bangunan, yaitu pengenaan sangsiadministrasi; (2) pelanggaran yang dilakukan sebelum diberlakukanya Perda Kota SurabayaNo. 7 Tahun 2009 tentang Bangunan, ada dua penyelesaian, yaitu (a) pelanggaran yangdilakukan pemilik bangunan yang mengajukan pembaruan IMB atau pemutihan IMB,sangsinya adalah membayar denda atas pelanggaran dan mengembalikan posisi GSB sesuaiketentuan yang berlaku; (b) pelanggaran yang dilakukan pemilik bangunan yang tidakmelakukan perubahan apapun, tidak dikenakan sangsi apapun tetapi bisa digugat jika ataspelanggaran tersebut menimbulkan kerugian pada orang lain, atau dikenakan disinsentifberupa denda yang diberlakukan setiap tahun.

PEMASANGAN REKLAME DI KORIDOR JL. KERTAJAYA DITINJAU DARI ASPEK HUKUM Suprapti Suprapti; Niken Prasetyawati; Usman Arief; Heru Purwadio
JURNAL SOSIAL HUMANIORA (JSH) Vol 6, No 2 (2013)
Publisher : Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Setelah terbit Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Reklame dan Pajak Reklame, serta Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame, pemasangan reklame di koridor utama Kota Surabaya tampak lebih teratur. Namun demikian masih dijumpai penempatan reklame yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Salah satunya adalah pemasangan reklame di sepanjang koridor Jl. Kertajaya mulai perempatan Jl. Menur sampai viaduct Gubeng Terowongan. Masalah yang diidentifikasikan adalah, penempatan reklame yang melebihi batas persil; melebihi ketinggian bangunan reklame tersebut berada; reklame yang proporsinya lebih besar dibandingkan bidang reklame tersebut berada; jarak antara penempatan reklame yang satu dan reklame lainnya sangat berdekatan; dan reklame pada kaki viaduct kereta api.Studi ini bertujuan untuk menemukenali penyimpangan penempatan reklame, yang dilakukan melalui evaluasi kondisi faktual pemasangan reklame di sepanjang koridor Jl. Kertajaya terhadap aspek hukum; dalam hal ini terhadap Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Reklame; Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame; dan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian. Studi ini masuk dalam kategori doctrinal research melalui pendekatan kasus (Marzuki; 2005) dengan cara mengevaluasi kondisi lapangan terhadap ketentuan undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan lain yang berlaku.Berdasarkan hasil studi ditunjukkan bahwa (1) terdapat tujuh reklame billboard di atas tiang yang melebihi Garis Sempadan Pagar atau batas persil; (2) terdapat satu reklame videotron yang berada di dalam Rumija Kereta Api; (3) terdapat dua reklame pada bangunan yang melebihi Garis Sempadan Bangunan; dan (5) terdapat delapan reklame billboard yang dipasang melebihi tinggi bangunan; terdapat satu reklame tanpa materi; terdapat empat spot yang jarak penempatan reklamenya berdekatan; dan satu reklame pada pos polisi lalu lintas yang melebihi luas bidang reklame.

Analisa Pengaruh Faktor Sosio-Demografi terhadap Penggunaan Media Sosial Sebagai Sarana Berbisnis Aurelius Ratu; Edy Subali; Marsudi Marsudi; Banu Prasetyo; Arfan Fahmi; Siti Zahrok; Enie Hendrajati; Niken Prasetyawati; Dyah Satya; Ratna Rintaningrum
Journal of Economics Development Issues Vol 2 No 02 (2019): Journal of Economics Development Issues
Publisher : Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Dewasa ini, penggunaan teknologi dalam dunia usaha telah berkembang dan menjadi salah satu indikator dalam perkembangan ekonomi masyarakat. Bertujuan meningkatkan potensi ekonomi masyarakat melalui penggunaan media sosial, penelitian diadakan di salah satu RW Kelurahan Gebang Putih. Dengan metode analisa regresi dengan tingkat keberartian (p-value) antara 0.05-0.1 dan deskriptif-kualitatif dalam bentuk pemaparan strategi pemasaran, kecenderungan masyarakat dipengaruhi oleh faktor durabilitas usaha yang dijalani berdasar pada semangat dan kegemaran (passion) serta tingkat Pendidikan. Hasil ini memperlihatkan bahwa penggunaan teknologi belum sepenunya diyakini dapat membantu perekonomian mengingat dampak dari manfaat yang diberikan oleh teknologi media sosial itu sendiri maupun karena kemudahan dalam penggunaannya sehari-hari. Kata Kunci: teknologi, media sosial, durabilitas usaha, Pendidikan.

Co-Authors Arfan Fahmi Aurelius Ratu Banu Prasetyo Dyah Satya Dyah Satya Yoga Agustin Edy Subali Enie Hendrajati Heni Sukmawati Heru Purwadio Mahfud, Choirul Marsudi Marsudi Ni Wayan Suarmini Ratna Rintaningrum Siti Zahrok Suprapti Suprapti Tony Hanoraga Usman Arief Wahyuddin Wahyuddin Zainul Muhibbin

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search