Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-'Adalah Al-Ahkam Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran
M. Nurul Irfan
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
KRIMINALISASI POLIGAMI DAN NIKAH SIRI Irfan, M. Nurul
Jurnal Al-Adalah Vol 10, No 2 (2011): Volume X, No. 2, Juli 2011
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak:Kriminalisasi Poligami dan Nikah Siri. Pernyataan bahwa pelaku jenis perkawinan nikah siri, poligami dan perkawinan mut’ah atau kawin kontrak dapat dianggap sebagai sebuah pelanggaran dengan ancaman pidana penjara telah menimbulkan permasalahan tersendiri. Menikah yang nota bene merupakan ibadah mengapa harus dikriminalisasi. Namun pada umumnya para tokoh di Indonesia menyetujui upaya pemerintah untuk mengkriminalisasi poligami, nikah siri, nikah mut’ah. Selain itu suami yang menolak untuk bertanggungjawab dan seseorang yang bertindak sebagai wali padahal tidak berhak untuk melakukannya, serta perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan pun dapat dikenakan tindak pidana kriminal.Kata kunci: kriminalisiasi, poligami, nikah siri
Jarîmah Al-Maksu, Al-Ikhtilâs Dan Al- Intihâb Dalam Hukum Pidana Islam Irfan, M. Nurul
Jurnal Al-Adalah Vol 11, No 2 (2013): Volume XI, No. 2, Juli 2013
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Terdapat tiga macam tindak pidana yang erat sekali dengan tindak pidana korupsi, yaitu al-maksu (pungli), al-ikhtilâs (pencopetan), dan al-intihâb (penjambretan). Ketiga macam tindak pidana ini masuk dalam kategori jarimah ta’zir, sebab ketiganya berbeda dengan jarimah hirabah atau perampokan dan sariqah atau pencurian, yang keduanya secara tegas diterangkan  jenis sanksinya dalam Alquran dan Hadis. Sanksi hukum bagi pelaku jarimah al-maksu, al-ikhtilâs dan al-intihâb tidak disebutkan secara kongkrit. Oleh sebab itu terhadap hakim di sebuah Negara diberikan kesempatan untuk menetapkan jenis sanksi hukum kepada pelaku ketiga macam jarimah tersebut.
PEMBERHENTIAN BUPATI GARUT DALAM PERSPEKTIF FIKIH SIYĀSAH AL-MAWARDI Irfan, M. Nurul
AL-AHKAM Volume 24, Nomor 1, April 2014
Publisher : AL-AHKAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (60.419 KB)

Abstract

Artikel ini bermaksud menganalisis kasus pemberhentian Bupati Garut, Aceng Fikri dari jabatannya dalam perspektif Fikih Siyāsah al-Mawardi. Alasan pemberhentian adalah pelanggaran terhadap Pasal 28 huruf f UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Pasal tersebut menyatakan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah atau janji jabatannya. Di samping itu, ia juga dinilai tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai kepala daerah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27 angka (1) huruf e, yaitu kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai kewajiban menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan. Dalam perspektif Fikih Siyasah al-Mawardi, seorang pemimpin yang tidak adil dapat diber­henti­kan dari jabatannya. Salah satu indikator ketidakadilan seorang pemimpin adalah pelanggaran terhadap etika.***This article intends to analyze the case of Garut Regent dismissal, Aceng Fikri from his position according to al-Mawardi’s Fiqh Siyāsah perspective. Reasons for the dismissal was a violation of Article 28 f of Law No. 32 / 2004 on Regional Government. The article states that the head of regional and the deputy of head of regional are prohibited from misusing authority and violation of the oath of position. In addition, he is also considered not to meet the obligation for local office as mentioned in Article 27 point (1), letter e, which is the regional head and deputy regional head have the obligation to obey and enforce all laws and regulations. In the perspective of Fiqh Siyasah of al-Mawardi, an unfairly leader can dismissed from his position. One indicator of an injustice leader is a ethical violation.***Keywords: siyāsah, kepala daerah, sumpah jabatan, adil
READING FATWAS OF MUI A PERSPECTIVE OF MASLAHAH CONCEPT Rosyid, Maskur; Irfan, M. Nurul
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 19, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (660.591 KB) | DOI: 10.18592/sjhp.v19i1.2726

Abstract

Abstrak: Kemaslahatan dan kebaikan manusia merupakan tujuan pokok setiap bentuk peratuan, termasuk fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Salah satubidang fatwa yang diterbitkan MUI adalahhukumkeluarga. Fokusutamatulisaniniadalahmembacaulang dan menganalisa fatwa-fatwa MUI dalambidanghukumkeluargadenganperspektifkonsepmaslahatmayoritas fuqaha yang juga telahditerbitkandalam Fatwa MUI tentangKriteriaMaslahatNomor: 6/MUNAS VII/MUI/10/2005. Fatwa-fatwa tersebut, dilihatmenggunakanparadigmakonsepmaslahat, adakalanya masuk dalam kategori ma?la?ahmu?tabarah, ma?la?ahmursalah, dan adaindikasibeberapa fatwa yang masuk kedalam kategori ma?la?ah mulghah. Adapun fatwa MUI dalam bidang hukum keluarga yang dimaksud dalam tulisan ini yaitu fatwa tentang Aborsi, tentang Perkawinan Beda Agama, tentang Kewarisan Beda Agama, tentang Perkawinan Di BawahTangan (sirri, tidak dicatatkan), dan tentang Nikah Wisata.Kata kunci: Ma?la?ah, GradasiMa?la?ah, MUI, HukumKeluargaAbstract: Human benefit and goodness are the main objectives of every form of regulation, including the fatwas of the Council of Indonesian Ulama (MUI). One of the fatwa fields issued by MUI is family law. The main focus of this paper is to reread and analyze the fatwas of the MUI in the field of family law with the perspective of the concept of majority fuqaha masses which have also been published in the MUI Fatwa concerning the Maslahat No. 6 / MUNAS VII / MUI / 10/2005. These fatwas, are seen using the concept of maslahat, sometimes include to the category of ma?la?ahmu?tabarah, ma?la?ahmursalah, and there are indications of several fatwas that include to the category of ma?la?ahmulghah. The fatwas of the MUI in the field of family law referred to in this article is a fatwa on Abortion, concerning Differential Marriage, about Different Religions, About Marriage Under the Hand (sirri, not recorded), and about Tourism Marriage.Keywords: Ma?la?ah, Gradation of Ma?la?ah, MUI, Family Law
Co-Authors Rosyid, Maskur