Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Cakrawala Pendidikan Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Ali Masykur Fathurrahman
Department Of Civic Education And Law, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Elections as a means of citizens political education: A comparative study between Indonesia and Malaysia Sunarso Sunarso; Suyato Suyato; Puji Wulandari Kuncorowati; Toba Sastrawan Manik; Ali Masykur Fathurrahman
Jurnal Cakrawala Pendidikan Vol 41, No 1 (2022): Cakrawala Pendidikan (February 2022)
Publisher : LPMPP Universitas Negeri Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21831/cp.v41i1.44305

Abstract

The purpose of this study is to compare Indonesian and Malaysian elections in terms of (1) legal basis, (2) organizing institution, (3) implementation, (4) political party function, and (5) public participation. It was a library study using a qualitative approach. Documentation was used to gather information. The data were analyzed descriptively using the Miles and Haberman model. The data were collected, grouped, reduced, interpreted, and concluded. The data were interpreted based on concepts, theories, and critical analysis. Cross-checking was used as the data validity technique. The results of this study are (1) Indonesia has hosted 12 elections, some of which have been influenced by political dynamics, including Law No. 12 of 2003 concerning Elections for the 2004 Election, Law No. 10 of 2008, and Law No. 7 of 2017 concerning Elections. Malaysian elections are governed by two laws: (a) the Malaysian Law on General Election Deed 1958 and (b) the Malaysian Law on General Election Error Act 1954. (c) P.U.(A) 293/2002 concerning the General Election (Voter Registration) Regulation last amended by P.U.(A) 106/2012; (d) P.U.(A) 185/2003 concerning Election Regulation (Post Elections) 2003; (e) P.U.(A) 386/1981 concerning General Election Regulations (Execution of Grand Elections) 1981, last amended by P.U. (A) 134/2013. (2) General Election Commission (KPU) is the name of the election organizers, whereas General Election Institute is the name of the election organizers in the New Order Era (LPU). Suruhanjaya Choice Raya is the Malaysian election organizer (SPR) (3) The election system in Malaysia is simpler and more efficient. Malaysia uses the District Election System which is based on the location of the election district, not the population. The election system in Indonesia uses the proportional election system. (4) Malaysia is a constitutional monarchy and adheres to a parliamentary democracy system. Both Indonesia and Malaysia adhere to a multi-party system. (5) The average voter turnout in Malaysian elections is 85 percent, while voter turnout in Indonesia is only 74 percent. In general, Malaysian elections are worse than those in Indonesia. In Malaysia, election organizers tend to favor government parties. Suruhanjaya Choice Raya Malaysia (SPR) barred Diaspora residents in other nations from using the post in 2018, claiming that the Diaspora favored opposition parties.
Perbandingan Pemanfaatan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia di Negara Indonesia & Amerika Serikat Ali Masykur Fathurrahman; Muhammad Sopiyana
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 13, No 2 (2022): SURYA KENCANA SATU
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v13i2.25320

Abstract

Kajian ini akan memaparkan secara komprehensif berbagai kendala penerapan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia di Indonesia. Penulis membuat perbandingan hukum hak cipta di Indonesia dan Amerika Serikat sehingga dari perbandingan tersebut dapat dirumuskan berbagai solusi untuk mengatasi kendala penerapan hak cipta sebagai benda jaminan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan luaran deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa permasalahan yang menghambat penggunaan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia di Indonesia yaitu: 1) penggunaan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia belum diatur secara komprehensif melalui hukum Indonesia; 2) belum ada peraturan yang mengatur secara jelas kualifikasi mengenai kriteria hak cipta yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia 3) belum ada lembaga dan mekanisme untuk menilai nilai ekonomi hak cipta; 4) belum tersedia mekanisme pengalihan kepemilikan dan pelaksanaan hak cipta sebagai objek agunan; 5) hak cipta sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual masih belum diakui sebagai aset oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Ada banyak alternatif untuk mengatasi masalah tersebut, salah satunya dengan mengadopsi beberapa mekanisme yang telah diterapkan dalam regulasi hak cipta di Amerika Serikat, yaitu: 1) mengoptimalkan peran Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. ; 2) menerapkan modul 11 WIPO sebagai standar kualifikasi hak cipta; 3) menerapkan modul 11 WIPO sebagai standar penilaian nilai ekonomi hak cipta; 4) menerbitkan peraturan tentang pencatatan dan pelaksanaan hak cipta; 5) memperluas cakupan aset yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
GAGASAN PEMISAHAN PEMILU LOKAL DAN NASIONAL : EVALUASI DAN DEKONSTRUKSI PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK 2019 DI INDONESIA Ali Masykur Fathurrahman; Sekhar Chandra Pawana; Kamal Fahmi Kurnia
VIVA THEMIS Vol 6, No 1 (2023): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v6i1.2081

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi dan dekonstruksi terhadap pelaksanaan pemilihan umum serentak yang dilaksanakan di Indonesia pada Tahun 2019. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan metode wawancara dan studi dokumen. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teori yang digunakan adalah teori Randall B. Ripley dan Grace A. Franklin yang mengidentifikasi efektifitas penerapan suatu kebijakan dengan 3 (tiga) indikator, yaitu : Tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku, Lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi, dan terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan pemilihan umum serentak yang dilaksanakan Indonesia pada Tahun 2019 masih belum terlaksana secara efektif. Pertama, dari tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku sudah menunjukkan ketaatan dan kepatuhan yang baik, dimana hal tersebut dapat dilihat dari setiap dilaksanakannya kebijakan oleh KPU dan BAWASLU dan tingginya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum. Kedua, diukur dari lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi, diperoleh hasil bahwa masih ditemukan banyak sekali hambatan dan kesulitan dalam pelaksanaan pemilihan umum serentak seperti banyaknya petugas pelaksana pemilihan umum yang meninggal akibat kelelahan serta tingkat kesalahan input data yang masih tinggi. Ketiga, dari segi hasil yang dikehendaki, pemilihan umum serentak telah menghasilkan output berupa Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPRD, DPD terpilih, namun, hal tersebut melalui proses yang tidak efisien, menimbulkan banyak permasalahan, serta pelaksanaannya belum secara holistik hingga pemilihan kepala daerah. Dengan demikian, pelaksanaan pemilihan umum serentak masih belum terlaksana secara maksimal dan masih memerlukan penyempurnaan sistem agar mencapai hasil yang jauh lebih optimal di masa depan.
The application of the right to freedom of expression in demonstration based on principles of a democratic state Edi Sofwan; Muhammad Sopiyana; Ali Masykur Fathurrahman
Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan Vol 19, No 2 (2022): October
Publisher : Universitas Negeri Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21831/jc.v19i2.53464

Abstract

Expressing opinions in demonstration is a right that has been guaranteed in the constitution and law. The arrangement is written in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 28E paragraph (3) and Law Number 9 of 1998 concerning the freedom to express opinion in public. A democratic country has a great respect for differences of opinion manifested in the form of demonstration. However, the freedom of demonstration is in the form of responsible freedom regulated in Article 6 of Law No. 9 of 1998. In this demonstration, the actions must respect the rights of others, so that no one is harmed by the demonstration. If someone is harmed, they must prioritize the principles of justice in accordance with applicable law. This study was conducted with a qualitative method approach, namely by using the type of normative research, by conducting a study of legislation (Statute approach). This study resulted that the demonstration arrangements regulated in the law must be respected by all parties, where the principle of legal protection is attached to demonstration participants and security forces to respect each other's democratic values in Indonesia. Furthermore, on the principle of right to freedom of expression in a democratic country, all citizens must have the same rights in any form of expression. If there is a party who is harmed, it must be resolved according to the applicable law, so that the Indonesian guarantee legal certainty from irresponsible parties to uphold democratic values, as well as freedom of opinion.
Co-Authors Edi Sofwan Kamal Fahmi Kurnia Muhammad Sopiyana Muhammad Sopiyana Puji Wulandari Kuncorowati Sekhar Chandra Pawana Sunarso Sunarso Suyato Suyato Toba Sastrawan Manik