Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
3.757
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal on Education Paradigma: Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, dan Sosial Budaya Jurnal Dirosah Islamiyah Jurnal Abdi Masyarakat Saburai (JAMS) Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Indonesia Sosial Sains Jurnal Dirosah Islamiyah
Kamal Fahmi Kurnia
Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai
Religion Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Neuroscience Physics Social Sciences Other

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

 1   2 
PEMBUATAN STIKER DAN VIDEO PROMOSI UNTUK UMKM DI KELURAHAN PINANG JAYA KECAMATAN KEMILING Aldistira Dirga Permana; Reza Fatoni Jaya Riansyah; Tri Nadia; Kamal Fahmi Kurnia
JURNAL ABDI MASYARAKAT SABURAI Vol 3, No 01 (2022): JURNAL ABDI MASYARAKAT SABURAI
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jams.v3i01.1625

Abstract

Branding atau promosi produk kini hadir dalam berbagai bentuk. Selain tulisan dan gambar, saat ini ada kemajuan teknologi turut mengubah cara-cara lama dalam melakukan branding atau promosi. Tujuan dari pengabdian ini adalah mencoba memberikan pelatihan terhadap pembuatan video dan stiker pada UMKM Batik Strikandi. UMKM Batik Srikandi dipilih sebagai mitra karena UMKM ini menjadi salah satu yang terbesar di Kelurahan Pinang Jaya, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung.. Dalam pengabdian ini dipaparkan sejumlah aplikasi yang digunakan sebagai pembuat stiker seperti aplikasi Adobe Photoshop pada komputer dan Canva pada telepon genggam. Sementara itu untuk aplikasi pembuat video pada komputer adalah Adobe Premiere dan pada telepon genggam adalah Kine Master. Dari hasil pengabdian ini dihasilkan sejumlah video yang dapat dijadikan sebagai alat promosi dan sudah diunggah pada media sosial bagai bagian dari promosi. Selain itu, pengabdian ini juga berhasil mengajak pelaku UMKM Batik Srikandi untuk menciptakan stiker promosi yang baru. Dari pengabdian ini diketahui cukup berhasil dilihat dari segi kehadiran dan hasil video yang didapatkan.
PENYULUHAN HUKUM JENIS PELANGGARAN HUKUM PEMILU DI DESA SIDOMULYO, KECAMATAN NEGERI KATON, KABUPATEN PESAWARAN Kamal Fahmi Kurnia; Tian Terina
JURNAL ABDI MASYARAKAT SABURAI Vol 1, No 01 (2020): JURNAL ABDI MASYARAKAT SABURAI
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jams.v1i01.732

Abstract

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, merupakan penafsiran dari Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan digunakan sebagai dasar hukum penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan legislatif tahun 2019. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 memuat ketentuan-ketentuan dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemilihan umum yang jujur dan adil. Salah satunya ketentuan pelanggaran-pelanggaran Pemilihan umum dan proses penyelesaiannya. Permasalahan yang ada pada masyarakat Desa Sidomulyo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran tersebut adalah masih kurangnya pemahaman terkait dengan jenis-jenis pelanggaran hukum pada penyelenggaraan Pemilihan Umum dan terkait dengan prosedur penyelesaiannya. Hal tersebut memberikan potensi besar bagi warga masyarakat untuk melakukan tindakan yang sebenarnya tindakan tersebut termasuk pada pelanggaran hukum pemilu. Oleh karena itu, dalam hal ini, menjadi kebutuhan yang penting untuk melakukan Pengabdian kepada Masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum terkait dengan jenis-jenis pelanggaran hukum pemilihan umum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada sasaran dalam hal jenis-jenis pelanggaran hukum pemilu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode yang digunakan dalam pencapaian tujuan tersebut adalah pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. Jenis kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat iini yaitu melalui kegiatan sosialisasi/penyuluhan hukum terkait dengan jenis-jenis pelanggaran hukum dalam pemilihan umum.Hasil yang dicapai dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah  Pemahaman masyarakat  Desa Sidomulyo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung terkait dengan jenis – jenis pelanggaran hukum dalam Pemilihan Umum yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan meningkat. Masyarakat Desa Sidomulyo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung sangat antusias untuk mengikuti penyuluhan hukum yang telah dilakukan.
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (Studi Perkara Nomor : 11/Pdt.Sus-PJI/2016/PN.Tjk) Raja Agung Kusuma Arcaropeboka; Kamal Fahmi Kurnia; Wiwin Hefrianto
Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 1, No 02 (2022): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (248.114 KB) | DOI: 10.24967/jaeap.v1i02.1693

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim Pengadilan Hukum Industrial dalam memeriksa dan memutuskan perkara Nomor : 11/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Tjk; dan 2) mengetahui dan menganalisis pemenuhan hak-hak pekerja/buruh berdasarkan putusan hakim Pengadilan Hubungan Industrial Nomor : 11/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Tjk. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normative dan didukung dengan pendekatan empiris. Data diperoleh menggunakan metode wawancara kepada 3 narasumber. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif deskriptif. bahwa dasar pertimbangan hakim pengadilan hubungan industrial dalam mengambil putusan berdasarkan pasal 100 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri (PPHI), namun dalam memeriksa dan memutuskan perkara, pekerja/buruh tidak bisa mendapatkan hak-haknya. Selain itu, putusan Pengadilan Hubungan Industrial dalam memeriksa dan memutuskan perkara tidak memperhatikan peristiwa hukum yang telah lampau dalam menetapkan status pekerja.
EKSISTENSI BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PENATAAN RUANG DI KABUPATEN TANGGAMUS Andy Maryanto; Sri Zanariyah; Kamal Fahmi Kurnia
VIVA THEMIS Vol 3, No 1 (2020): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v3i1.778

Abstract

AbstrakKeberadaan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tanggamus di bawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR BPN) harus meningkatkan kinerja dalam melaksanakan kebijakan hak, pendaftaran tanah, dan pemberdayaan masyarakat serta penambahan tugas pengaturan tata ruang di Wilayah kerja kabupaten BPN tanggamus masih belum maksimal karena aparatur di pelayan sumber daya tanah sehingga dampak negatif terhadap perubahan masih melayani masyarakat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana keberadaan skripsi BPN dalam penataan ruang di Tanggamus dan faktor-faktor bpn apa saja yang menghambat dalam penataan ruang di Tanggamus.Metodologi penelitian menggunakan pendekatan pendekatan, posisi normatif dan empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Penelitian dengan studi pustaka dan penelitian lapangan, analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.Adanya penelitian BPN Tanggamus di bawah kementerian ATR / BPN tidak efektif berdampak negatif karena masih belum dengan berbagai regulasi yang terkait dengan tata ruang dan pertanahan. Pemerintah harus memperbaharui peraturan bpn terkait untuk mengatur penataan ruang khususnya di wilayah kerja bpn tanggamus kabupaten, agar tidak terjadi tumpang tindih antar instansi. Faktor yang menjadi tanggam tanggamus bpn kabupaten dalam pengelolaan ruang adalah sumber daya aparatur dan prasarana yang kurang memadai sehingga mengakibatkan masyarakat terkendala terutama dalam penyelenggaraan pelayanan dan penataan ruang di pertanahan.Kata Kunci: BPN, Pertanahan, Pemerintah, Agraria
ANALISIS TERHADAP PENYELESAIAN PENCURIAN RINGAN DI CHANDRA SUPERMARKET BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG (PERMA) NOMOR 12 TAHUN 2012 I Wayan Bambang Herwanto; Fathur Rachman; Kamal Fahmi Kurnia
VIVA THEMIS Vol 4, No 1 (2021): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v4i1.1507

Abstract

Banyaknya perkara-perkara pencurian dengan nilai barang yang kecil kini diadili di Pengadilan cukup mendapatkan sorotan masyarakat. Masyarakat umumnya menilai bahwa sangatlah tidak adil jika perkara-perkara tersebut diancam dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP oleh karena tidak sebanding dengan nilai barang yang dicurinya. Salah satu tindak pidana pencurian itu adalah pencurian barang yang kerap kali terjadi di Supermarket. Berdasarkan hasil Pra-research di Supermarket Chandra Bandar Lampung, bahwa sejak bulan Pebruari 2019 sampai dengan bulan Oktober 2019 bahwa pencurian yang dilakukan oleh konsumen 9 kasus. Permasalahan dalam skripsi ini adalah : a. Bagaimana penyelesaian dan penetapan sanksi hukum terhadap pelaku pencurian ringan di Chandra Supermarket Tanjungkarang ? b. Apakah penyelesaian terhadap pencurian ringan di Chandra Supermarket telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 ? Dalam membahas permasalahan tersebut peneliti melalukan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris, menggunakan dua jenis data yaitu data sekunder dan data primer, pengumpulan data sekunder dengan cara melakukan studi pustaka dan data primer dengan melakukan wawancara, selanjutnya dianalisa secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: 1. Pencurian ringan dengan nilai di bawah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) serta dilakukan pertama kali oleh pelaku diselesaikan secara perdamaian dan kekeluargaan. 2. Penyelesaian tindak pidana ringan di Chandra Supermarket secara perdamaian dengan melibatkan keluarga pelaku dan pengganti kerugian sesuai harga barang yang dicuri tidak bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012. Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti menyarankan: 1. Kepada Satuan Petugas Keamanan dan personil kepolisian yang bertugas di Chandra Supermarket, agar melaporkan dan meminta persetujuan atasan polisi yang bertugas atas penyelesaian secara perdamaian tindak pidana ringan di Chandra dan miminta penetapan hakim atas pelepasan hak menuntut dari korban dan penutut umum.. 2. Kepada Manajemen Chandra Supermarket agar penyelesaian secara damai tersebut tidak hanya mengutamakan kepentingan usahanya tetapi juga harus mempertimbangan rasa kemanusiaan dan keadilan hukum masyarakat.
PELAKSANAAN PELAYANAN AIR BERSIH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Ahmad Nahriri; Ria Delta; Kamal Fahmi Kurnia
VIVA THEMIS Vol 3, No 2 (2020): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v3i2.784

Abstract

 Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jasa merupakan perusahaan daerah yang bergerak dalam pelayanan penyediaan air minum bagi masyarakat. Pada pelaksanaannya dihadapkan pada kendala yaitru belum optimalnya penerimaan daerah dari PDAM Tirta Jasa. Permasalahan penelitian ini adalah :1. Bagaimana Peran PDAM Tirta Jasa dalam meningkatkan PAD Kabupaten Lampung selatan? 2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi oleh PDAM Tirta Jasa dalam meningkatkan PAD Kabupaten Lampung selatan?.Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis  empiris. Jenis data yaitu berupa data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dengan studi pustaka dan studi lapangan. Pengolahan data antara lain yakni seleksi data, klasifikasi data, dan analisis data yang menggunakan metode analisis kualitatif.Hasil penelitian meninjukan bahwa peran PDAM Tirta Jasa belum optimal dalam meningkatkan pendapatan asli Dderah kabupaten Lampung Selatan periode  tahun 2017-2018, dengan rata-rata 0,80 % dan berada dibawah rata-rata berbagai sumber PAD lain yaitu pajak daerah, retribusi daerah dan BUMD lain serta lain-lain pendapatan yang sah. Sedangkan faktor penghambat PDAM Tirta Jasa dalam meningkatkan PAD  adalah jumlah pelanggan yang masih belum memenuhi target  dan kurangnya program pendidikan serta pelatihan.Kata kunci: Pelayanan, PDAM Tirta Jasa, Pendapatan Asli Daerah
KOORDINASI KEPOLISIAN DAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA Rizki Tarnando; Sri Zanariyah; Kamal Fahmi Kurnia
VIVA THEMIS Vol 2, No 2 (2019): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v2i2.776

Abstract

AbstrakPenyalahgunaan narkotika tidak hanya membutuhkan perhatian dari negara, tetapi juga internasional. Di Indonesia sendiri, narkotika juga dalam pemberantasannya telah sangat dilakukan oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum sebagai eksekutornya. Salah satu daerah sasaran pengedar narkotika yang paling strategis ada di kawasan lampung. Eksekusi narkotika dalam kaitannya dengan pemberantasan, salah satu penegak hukum Komisi Kepolisian Negara (kompolnas) melihat perbedaan paradigma antara polisi dan penegak hukum, khususnya dalam hal penegakan hukum dan pengguna narkoba. Paradigma ini terlihat dari perbuatan yang dilakukan setelah tertangkap tangan oleh polisi dan pengguna narkoba. Bnn selalu pasal ke 54 dan 55 UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika terkait kewajiban rehabilitasi. Dan polisi masih belum mendapatkan upaya rehabilitasi secara komprehensif.Metodologi penelitian kualitatif yang digunakan adalah penelitian posisi normatif dan penelitian empiris. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Data yang telah diperoleh akan diolah kemudian diolah melalui proses pemilihan data, klasifikasi data, analisis data dan data tapal batas akhir yang sistematis. Tentang analisis data dalam analisis kualitatif.Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Narkoba dan kordinasi detektif BNNP dalam penanganan dan pencegahan tindak pidana narkotika, represip dan rehabilitasi. Faktor-faktor yang menangani tindak pidana narkotika dan pendukungnya oleh Polri dengan Narkotika Provinsi Lampung yang terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal berupa fasilitas, sarana dan kurangnya personel polisi serta kurangnya dana operasional. Faktor eksternal yaitu modus pemain operandi yang berkembang, penggunaan media dan ketakutan serta pedulian sosial atasnya.Kata kunci: narkotika, polisi, BNNP.
Konstruksi Penyelesaian Pelanggaran Pemilihan Umum Kamal Fahmi Kurnia; Rika Santina
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 2 (2018): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v3i2.365

Abstract

ANALISIS PERUBAHAN ISU DESENTRALISASI ATAS DIGANTINYA UNDANG-UNDANG NOMOR 32 Tahun 2004 MENJADI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 Tahun 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Dian Herlambang; Kamal Fahmi Kurnia
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No 1 (2022): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (189.175 KB) | DOI: 10.24967/jcs.v7i1.1636

Abstract

Otonomi berkaitan dengan bentuk keleluasaan untuk mengatur masalah intern tanpa dapat diintervensi oleh pihak lain dan daerah mengacu kepada pemerintahan sendiri. Desentralisasi adalah pemindahan wewenang perencanaan, pembuatan keputusan, dan administrasi dari pemerintah pusat kepada organisasi-organisasi setengah swantantra-otorita, pemerintah daerah, dan nonpemerintah daerah. Undang-undang pemerintahan daerah telah mengalami beberapa kali perubahan, dalam perubahan tersebut tentu terjadi pula perubahan aturan yang mengakibatkan perubahan atas isu desentralisasi di dalamnya. Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah isu desentralisasi apa sajakah yang mengalami perubahan atas digantinya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan di berbagai aspek pemerintahan, hal tersebut antara lain: penyerahan kewenangan, relasi kekuasaan Kepala Daerah dengan DPRD, akses publik, pastisipasi publik, pemilihan kepala daerah, pemerintahan umum, perencanaan pembangunan, inovasi daerah, asas-asas pemerintahan daerah, urusan pemerintahan, keuangan daerah, BUMD, relasi dengan desa, kerjasama daerah dan perangkat daerah. Di beberapa aspek pemerintahan tersebut terjadi perubahan berarti sehingga memengaruhi pola kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah dan aspek lainnya hanya terjadi penambahan dan/atau pengurangan sehingga peraturan menjadi lebih lengkap dan menghindari tumpang tindih aturan.
PERAN PARTAI POLITIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU YANG ASPIRATIF DAN DEMOKRATIF Muslih Muslih; Andre Pebrian Perdana; Kamal Fahmi Kurnia
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 1 (2021): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (510.662 KB) | DOI: 10.24967/jcs.v6i1.1334

Abstract

Partai politik dibentuk untuk menjalankan kekuasaan politik baik ketika membentuk pemerintahan atau ketika partai politik sebagai oposisi di dalam pemerintahan. Partai politik diadakan tidak lain untuk mencapai kekuasaan baik dilembaga eksekutif maupun lembaga legislatif. Salah satu fungsi dari partai politik adalah sarana rekruitmen politik yang dilakukan melalui   pemilu   yang   sudah   lazim   dilaksanakan   di   negara-negara   demokratis   untuk melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa. Fungsi inilah yang dirasa belum maksimal karena pada proses pemilu serentak ini ada beberapa daerah yang memiliki kandidat tunggal kepala daerah, bahkan daerah yang memiliki dua sampai tiga calon pun dikhawatirkan pada akhirnya akan memunculkan juga kandidat tunggal dikarenakan banyak yang tidak lolos verifikasi. Hal ini pada akhirnya akan berdampak pada dipertanyakannya nilai-nilai demokrasi yang berlaku  di Indonesia  dan kinerja  partai politik  dalam  melahirkan  kader-kader  pemimpin bangsa.
Co-Authors Aditnya Prayoga Ahmad Afandi Ahmad Nahriri Aldistira Dirga Permana Ali Masykur Fathurrahman Andre Pebrian Perdana Andy Maryanto Delta, Ria Dian Herlambang Fathur Rachman Harli Marcelino I Wayan Bambang Herwanto M. Ryan Fajar Putra Maryanto, Andy Muslih Muslih Nahriri, Ahmad Raja Agung Kusuma Arcaropeboka Reza Fatoni Jaya Riansyah Ria Delta Rian Guntama Rika Santina Rizki Tarnando Rizky Mahendra Santina, Rika Sekhar Chandra Pawana Slamet Haryono Sri Zanariyah Tarnando, Rizki Terina, Tian Tri Nadia Udiyo Basuki Udiyo Basuki Wiwin Hefrianto Yoga Aliansa Yoga Aliansa Zanariyah, Sri Zulfa Agustian Zulpa Agustian