<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi dan dekonstruksi terhadap pelaksanaan pemilihan umum serentak yang dilaksanakan di Indonesia pada Tahun 2019. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan metode wawancara dan studi dokumen. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teori yang digunakan adalah teori Randall B. Ripley dan Grace A. Franklin yang mengidentifikasi efektifitas penerapan suatu kebijakan dengan 3 (tiga) indikator, yaitu : Tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku, Lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi, dan terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan pemilihan umum serentak yang dilaksanakan Indonesia pada Tahun 2019 masih belum terlaksana secara efektif. Pertama, dari tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku sudah menunjukkan ketaatan dan kepatuhan yang baik, dimana hal tersebut dapat dilihat dari setiap dilaksanakannya kebijakan oleh KPU dan BAWASLU dan tingginya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum. Kedua, diukur dari lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi, diperoleh hasil bahwa masih ditemukan banyak sekali hambatan dan kesulitan dalam pelaksanaan pemilihan umum serentak seperti banyaknya petugas pelaksana pemilihan umum yang meninggal akibat kelelahan serta tingkat kesalahan input data yang masih tinggi. Ketiga, dari segi hasil yang dikehendaki, pemilihan umum serentak telah menghasilkan output berupa Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPRD, DPD terpilih, namun, hal tersebut melalui proses yang tidak efisien, menimbulkan banyak permasalahan, serta pelaksanaannya belum secara holistik hingga pemilihan kepala daerah. Dengan demikian, pelaksanaan pemilihan umum serentak masih belum terlaksana secara maksimal dan masih memerlukan penyempurnaan sistem agar mencapai hasil yang jauh lebih optimal di masa depan.]]>
