Garuda - Garba Rujukan Digital

KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PERIKANAN DI KECAMATAN NUSA PENIDA STUDY OF CRIMINOLOGY TOWARDS FISHERY CRIMINAL ACT IN NUSA PENIDA SUB-DISTRICT Hartono, Made Sugi; Hariyanto, Diah Ratna Sari
KERTHA WICAKSANA Vol 12, No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.12.1.421.11-21

ABSTRAK Nusa Penida sebagai daerah pengembangan wisata bahari mempunyai ancaman tersendiri terkait dengan tindak pidana perikanan yang sering terjadi beberapa waktu terahir. Persoalan mendasar yang perlu dipecahkan guna mendukung konsep pariwisata berkelanjutan yaitu faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perikanan dan bagaimana upaya penanggulangannya. Hal ini ditujukan untuk menemukan substansi persoalan baik menyangkut masalah hukum dan non hukum serta strategi yang tepat dan efektif dalam upaya penanggulangannya. Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris dengan basis data primer sepanjang data yang diperoleh secara langsung di lapangan melalui wawancara serta basis data sekunder sepanjang data yang diperoleh memalui studi pustaka yang diidentifikasi dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach), konseptual(conceptual approach) dan kasus (case approach) data yang diperoleh dipilah, diseleksi,disistematisasi yang kemudian dianalisis secara kualitatif berdasarkan padakonsistensi logika. Hasil analisis disajikan secara deskriptif sehingga terciptakajian yang komperhensip serta holistik. Tindak pidana perikanan yang terjadi di Nusa Penida dalam beberapatahun terakhir disebabkan oleh beberapa faktor. Sacara umum dapatdiklasifikasikan menjadi faktor intern yang ditujukan kepada diri pelaku itusendiri, faktor ekstern mewakili hal-hal di luar diri pelaku, faktor hukum yaituberkaitan dengan penegakan hukum yang mengedepakan pendekatan persuasifsehingga tidak menimbulkan efek jera dan terakhir adalah faktor non hukumberkaitan dengan keterbatasan anggaran untuk operasional pengawasan. Terhadap persoalan yang ada, upaya penanggulangan yang dilakukan yaitu berupapendekatan represif dengan memaksimalkan penegakan hukum pidana sertapendekatan preventif yangmengutamakan pada pencegahan denganmengoptimalkan peran serta masyarakat dalam sistem pengawasan. Kata Kunci: 1. Kriminologi, 2. Tindak Pidana, 3. Perikanan ABSTRACT Nusa Penida as a marine tourism development area has its own threats related to fishery criminal act which often happens lately. The fundamental issues that need to be solved to support the concept of sustainable tourism which are, what factor that cause the occurrence of fishery criminal act and how to overcome it. It is intended to find the substance of the problem both concerning legal and non-legal issues and appropriate and effective strategy in order to overcome it. This is normative-empirical legal research with the primary database as long as the data obtained directly in the field through interviews and secondary databases throughout the data obtained through literature studies identified from primary, secondary and tertiary legal materials. With statutory approach, conceptual approach and case approach the data obtained are sorted, selected, then systematized and then analyzed qualitatively based on logical consistency. The results of the analysis are presented descriptively so as to create a comprehensive and holistic. The fishery criminal act that happened in Nusa Penida in several years caused by several factors. Generally, it can be classified become an internal factor which is directed to the perpetrator itself, the external factor is representing things beyond the perpetrator, the legal factor is related to the legal enforcer which put forward a persuasive approach so it does not cause a deterrent effect and the last is a non legal factor related to budgetary constraints for the supervision operational. To the existing problems, the conducted countermeasures are, repressive approach by maximizing criminal law enforcement and preventive approach that prioritized prevention with optimizing society participation in the monitoring system. Keywords: Criminology, Criminal Act, Fishery

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH BALI Hutagaol, Immanuel Agustian; Hariyanto, Diah Ratna Sari
Kertha Desa Vol 9 No 4 (2021)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan studi ini untuk dapat mengetahui penegakan hukum tindak pidana prostitusi secara online di Kepolisian Daerah Bali dan mengetahui langkah-langkah yang dilakukan Kepolisian Daerah Bali dalam penanggulangan tindak pidana prostitusi online. Studi ini menggunakan metode penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kasus, pendekatan perundang-udangan, dan pendekatan fakta. Hasil studi ini menunjukkan bahwa para pelaku prostitusi online dapat dijatuhkan hukuman dengan Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP, Pasal 27 Jo Pasal 45 Undang-undang No 11 Tahun 2008 Jo Undang-undang No 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik dan Undang-undang No 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Penegakan hukum prostitusi online telah dilakukan mulai dari tahap penyelidikan hingga penyidikan. Umumnya media sosial yang biasa digunakan sebagai media transaksi dalam prostitusi online adalah aplikasi michat, twitter, facebook, whatsapp. Penyidik Kepolisian Daerah Bali biasanya mendapatkan laporan dari masyarakat mengenai kasus prostitusi online dan penyidik juga melakukan pengintaian dan penyamaran langsung ketempat yang ditentukan serta melakukan penangkapan terhadap tersangka. Kepolisian Daerah Bali juga melakukan upaya preventif dengan cara memberikan pengetahuan hukum akan bahaya prostitusi online dan upaya represif berupa proses penangkapan terhadap para mucikari untuk diberi hukuman sesuai dengan Undang-undang yang ada. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Prostitusi Online ABSTRACT This study aims to be able to find out the law enforcement of prostitution crimes online in the Bali Regional Police and to find out the steps taken by the Bali Regional Police in overcoming online prostitution crimes. This study uses empirical research methods using a case approach, a statutory approach, and a facts approach. The results indicate that law enforcement against online prostitution where perpetrators can be punished with Article 296 and Article 506 of the Criminal Code, Article 27 Jo Article 45 Law No. 11 of 2008 Jo Law No. 19 of 2016 concerning information and electronic transactions and Law No. 44 of 2008 on pornography. Based on the results of an interview, online prostitution law enforcement has been carried out from the investigation to the investigation stage. It’s known that the social media commonly used as a medium for transactions in online prostitution are michat application, twitter, facebook, whatsapp. Bali Regional Police investigators usually get reports from the public regarding online prostitution cases. Investigators can only carry out surveillance and undercover directly to the specified place and make arrests of suspects due to technological limitations. The Bali Regional Police also took preventive measures by providing legal knowledge the dangers of online prostitution and repressive measures in the process of arresting pimps to be punished in accordance with the existing law. Keywords: Law Enforcement, Crime, Online Prostitution

TINDAK PIDANA ABORSI (ABORTUS PROVOCATUS) OLEH KORBAN PERKOSAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA Natalia, Ni Putu Fayna; Hariyanto, Diah Ratnasari
Kertha Desa Vol 9 No 12 (2021)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan dari study ini untuk menemukan dasar filosofis pengecualian larangan aborsi pada korban perkosaan menurut hukum positif Indonesia dan mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi korban pemerkosaan yang melakukan tindak pidana aborsi berdasarkan hukum positif di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang dikumpulkan melalui teknik studi pustaka. Menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis desktiptif teknik analisis sistematisasi. Hasil studi menunjukkan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP) melarang tindakan aborsi pengaturannya terdapat dalam Pasal 283, Pasal 299, Pasal 346 sampai dengan Pasal 349, Pasal 350, dan Pasal 355 yang memuat jelas larangan dilakukannya aborsi dalam KUHP, akan tetapi tindakan aborsi mendapat pengecualian setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagai bentuk konsekuensi Indonesia terhadap persetujuan pada hasil Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan ICPD (International Conference on Population and Development) di Kairo pada tahun 1994 dan Deklarasi Beijing pada tahun 1995 yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Pengaturan mengenai pengecualian tindakan aborsi oleh korban perkosaan terdapat dalam Pasal 75 ayat 2b, lebih lanjut lagi mengenai aborsi pengaturannya terdapat dalam Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, dan Pasal 194 Undang-Undang Kesehatan serta pelaksana dari pengaturan aborsi yang terdapat dalam Undang-Undang Kesehatan diatur dalam Pasal 31, Pasal 34 sampai dengan Pasal 39 Peraturan Pemerintah tentang Kesehatan Reproduksi. Terkait dengan pertanggungjawabanpidananya maka korban pemerkosaan yang melakukan aborsi yang telah memenuhi persyaratan dalam pengecualian tersebut tidak dipidana.

Pengaruh Pemberian Remisi Terhadap Perubahan Mental dan Sikap Narapidana Pada Rumah Tahanan Kelas IIB Jembrana I Putu Krisna Putra Tangkas; Diah Ratna Sari Hariyanto
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 12 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2020.v09.i12.p03

The purpose of this study is to examine the effect of granting remissions as an aspect of mental change and attitudes of prisoners at Jembrana Class IIB State Detention Center and the process of giving remissions at Class IIB State Detention Centers in Jembrana. The method used in this research is empirical legal research method. The approach used in writing this journal is a factual approach, which means taking an approach by conducting a field study of the process of giving remissions to the behavior of prisoners. The results of the study show that by giving remissions to prisoners, it can motivate inmates to behave positively and participate actively in the coaching process by restoring confidence in themselves, namely that their good behavior is recognized by proposing remission. The process of granting remissions at the Class IB State Detention Center in Jembrana is in accordance with applicable regulations. In this regard, prisoners who should have received remission in accordance with the results of the Correctional Observer Team (TPP) trial are still considered to have their rights, but on the other hand, prisoners who violate the rules and regulations recorded in register F are subject to sanctions without giving remission which is their right. Keywords: Prisoners, Remission, State Detention Centers

Kebijakan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Riska Chandra Dewi; Diah Ratna Sari Hariyanto
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2021.v10.i02.p07

Tujuan dari studi ini untuk memberikan informasi sekaligus mengkaji penjatuhan pidana mati bagi pelaku tipikor dalam perspektif hukum di Indonesia saat ini, dan kebijakan pidana mati terhadap pelaku tipikor dalam perspektif UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penulisan jurnal ilmiah menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan secara konseptual dalam mengkaji ketidakpastian hukum yang terdapat pada pasal 2 ayat 2 UU Tipikor. Hasil studi menunjukkan bahwa penulis menemukan tidak ada satupun kasus korupsi yang djatuhi pidana mati oleh aparat penegak hukum saat ini. Hal itu berimplikasi pada ketidakpastian hukum dalam penggunaan unsur kata “dapat” di pasal 2 ayat 2, yang memungkinkan pelaku tipikor tidak bisa dipidana mati. Oleh karena itu untuk kedepannya, sangat diperlukan suatu perubahan agar bersifat imperative. Artinya melalui kebijakan hukum pidana, penggunaan unsur kata “dapat” dirubah menjadi dipidana dengan mati disertai dengan merumuskan delik-delik khusus yang memang benar-benar memandang bahwa pelaku korupsi telah terbukti sangat merugikan dan merusak masyarakat secara luas baik dari segi kuantitas, substantif maupun status pelaku tipikor. Bahkan tidak luput juga kerugian ekonomi dari si korban maupun kerugian sosial ekonomi suatu negara. Kata Kunci: Korupsi,Pidana Mati, Ketidakpastian hukum ABSTRACT The purpose of this study is to provide information and at the same time examine the imposition of the death penalty for corruption offenders from the perspective of law in Indenesia at this time, and the death penalty policy against corruption offenders in the perspective of the Corruption Eradication Law. Writing scientific journals uses normative legal research methods, namely through the approach of statutory regulations, and a conceptual approach in assessing legal uncertainty contained in article 2 paragraph 2 of the Corruption Law. The result of the study show that the authors found that not a single corruption case was currently subject to a death penalty by law enforcement officials. This has implications for legal uncertainty in the use of the word “can” in article 2 paragraph 2, which allows perpetrators of corruption to not be sentenced to death. Therefore, in the future, a change is needed so that it is imperative. This means that through the criminal law policy, the use of the word “can” be changed to punishable by death accompanied by formulatting special offenses which truly view that the perpetrators of corruption have been proven to be very detrimental and damage to society at large in terms of quantity, substantive and status perpetrators of corruption. The economic losses of the victim and the socio-economic losses of a country do not even escape. Key Words: Corruption, Death penalty, Legal uncertainty.

ANALISA PENEGAKAN HUKUM ILLEGAL LOGGING DALAM HUKUM PIDANA Ida Ayu Ratna Narlita Dewi; Diah Ratna Sari Hariyanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 11 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan dari pada penulisan ini adalah untuk mengetahui pengaturan tindak pidana illegal logging dalam hukum pidana di Indonesia dan upaya yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi dampak illegal logging. Penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif yaitu dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan undang-undang yang berkaitan dengan illegal logging. Hasil studi menunjukkan bahwa, peraturan yang kerap digunakan untuk penegakan hukum pembalakan hutan saat ini ialah Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan. Berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 ini merupakan peraturan perundang-undangan yang pelaksanaan dari Undang-Undang nomor 14 tahun 1999 tentang kehutanan yang menyatakan bahwa tindak pidana perusakan hutan diutamakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. Upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam menanggulangi pemberantasan pembalakan liar (illegal logging) yang terjadi di Indonesia, yaitu pemerintah telah memberikan izin untuk melakukan penebangan pohon secara tebang pilih pada pohon-pohon di kawasan hutan. Upaya ini dilakukan pemerintah agar para penebang pohon melakukan penebangan pohon secara tebang pilih dan mengikuti aturan yang diterapkan oleh pemerintah. Upaya pemerintah lainnya yaitu dalam pembuatan peraturan daerah untuk meminimalisir terjadinya tindakan pembalakan liar yang terjadi di daerah-daerah Indonesia, upaya selanjutnya pemerintah bekerja sama dengan instansi terkait untuk menanggulangi pembalakan liar tersebut. The purpose than this paper is to determine the regulation of illegal logging in criminal law in Indonesia and the effort which is conducted by the government in resolve the effects of illegal logging. This writing uses a normative research method that is which is done by analyzing library materials and laws related to illegal logging. The result of the study prove that the rules that is often used to enforce forest logging laws at this time is Law no. 18 of 2013 concerning the Prevention and Eradication of Forest Destruction. The enactment of Law Number 18 of 2013 is a statutory regulation implementing Law Number 14 of 1999 concerning forestry which states that priority for forest destruction is still valid as long as it does not conflict with Law Number 18 of 2013. Efforts what the government has done in tackling the eradication of illegal logging (illegal logging) that occurs in Indonesia, namely the government has given permission to cut trees selectively felling trees in forest areas. This effort is made by the government so that the loggers do selective cutting and follow the rules applied by the government. Another government effort is to formulate regional regulations to minimize the occurrence of illegal logging that occurs in Indonesian regions, the next attempt by the government to cooperate with related agencies to tackle illegal logging.

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA ANAK YANG MENJADI PELAKU DAN KORBAN TINDAK PIDANA SERTA PENANGGULANGANNYA Komang Ayu Kencana Utami; Diah Ratna Sari Hariyanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 10 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan studi ini untuk mengkaji pertanggung-jawaban pidana anak yang menjadi pelaku dan korban perbuatan pidana serta penanggulangannya. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan objek kajian terpusat pada Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hasil studi menunjukkan dalam Pasal 5 ayat (3) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa diversi diutamakan dalam proses penyelesaian anak yang berkonflik dengan hukum. Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa diversi pada anak bisa dilakukan apabila perbuatan pidana yang anak lakukan diancam dengan penjara di bawah tujuh tahun dan bukan pengulangan tindak pidana, untuk itu maka pembunuhan sebagai salah satu perbuatan pidana yang berat tidak dapat dilakukan diversi. Perlindungan hukum tetap diberikan kepada anak sesuai Pasal 81 ayat (2), “anak dijatuhkan pidana penjara ½ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa” dan pada ayat (6), “pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama sepuluh tahun, apabila perbuatan pidana yang dilakukan diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup”, namun Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak mengatur bagaimana pertanggung-jawaban pidana anak yang menjadi pelaku dan korban perbuatan pidana, untuk itu peran hakim penting dalam memberikan hukuman yang tepat kepada anak yang melakukan tindak pidana berat dengan fakta-fakta yang ada di persidangan. Kejahatan yang dilakukan anak dipengaruhi oleh faktor-faktor internal maupun eksternal, untuk itu upaya penanggulangan yang dapat digunakan adalah kebijakan dengan bentuk represif (suatu penanggulangan pidana setelah terjadinya suatu kejahatan dengan melakukan penegakan hukum kepada pelaku) dan bentuk preventif (suatu penanggulangan pidana yang dilakukan sebelum perbuatan pidana terjadi dengan cara menanggulangi faktor-faktor penyebab kejahatan). The purpose of this study is to examine criminal responsibility for children who are perpetrators and victims of criminal acts and how to overcome them. This study uses a normative legal research method with the object of study centered on the Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System. The results of the study show that Article 5 paragraph (3) of the Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System states that diversion is prioritized in the process of resolving children in conflict with the law. Article 7 paragraph (2) states that diversion to children can be carried out if the criminal act committed by the child is punishable by imprisonment of under seven years and not repetition of the crime, for this reason murder as one of the serious crimes cannot be diversified. Legal protection is still given to children in accordance with Article 81 paragraph (2), "the child is sentenced to imprisonment of ½ (half) of the maximum imprisonment for adults" and in paragraph (6), "the sentence imposed is a maximum imprisonment of ten years, if the criminal act committed is punishable by death or life imprisonment”, however, The Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System does not regulate how the criminal responsibility of children who are perpetrators and victims of criminal acts, for that the role of judges is important in giving appropriate sentences to children who commit serious crimes with the facts in court. Crimes committed by children are influenced by internal and external factors, for this reason prevention efforts that can be used are policies in the form of repressive forms (a crime handling after a crime has occurred by enforcing law against the perpetrator) and preventive forms (a prevention of crimes carried out before criminal acts occur by overcoming the factors that cause crime).

PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PELECEHAN VERBAL DI INDONESIA Putu Ayu Alfania Kristyanti; Diah Ratna Sari Hariyanto; Anak Agung Ngurah Wirasila
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 5 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan penelitian ini yaitu guna memberikan analisis serta kajian pemidanaan terhadap pelaku pelecehan verbal di Indonesia saat ini, dan pemidanaan terhadap pelaku pelecehan verbal di Indonesia masa mendatang. Penulisan jurnal ilmiah menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, yaitu mengkaji kekosongan norma dalam pemidanaan terhadap pelaku pelecehan verbal di Indonesia. Hasil studi menunjukan bahwa pemidanaan terhadap pelaku pelecehan verbal di Indonesia belum diatur secara khusus, artinya terjadi kekosongan norma dan dalam pemidanaannya masih menggunakan peraturan-peraturan yang berkaitan, yaitu KUHP, Pasal 29-38 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Mengenai pengaturan pemidanaan terhadap pelaku pelecehan verbal di masa mendatang, telah diatur ke dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS), yang diharapkan mampu mengatur secara khusus baik pemidanaan maupun perlindungan terhadap korban. The purpose of this research is to provide an analysis and study of the punishment of verbal harassers in Indonesia today, and the convictions of the perpetrators of verbal abuse in Indonesia in the future. Writing scientific journals uses normative legal research methods through the approach of statutory regulations, namely examining the vacuum of norms in the punishment of verbal harassers in Indonesia. The results of the study show that the punishment of verbal harassers in Indonesia has not been specifically regulated, meaning that there is a vacuum of norms and the punishment is still using the related regulations, namely the Criminal Code, Articles 29-38 of Law Number 44 of 2008 concerning Pornography jo. Article 27 paragraph (1) of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 1 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. Regarding the regulation of the punishment of verbal abuse perpetrators in the future, it has been regulated in the Draft Law on the Elimination of Sexual Violence (RUU PKS), which is expected to be able to specifically regulate both conviction and protection of victims.

Terobosan Hukum Penanggulangan Pelarian Diri Narapidana dari Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia Dejan Alija Dedra; Diah Ratna Sari Hariyanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 4 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Tujuan studi ini adalah untuk menemukan kepastian hukum terkait upaya pencegahan dan pemberantasan atas maraknya kasus pelarian diri narapidana di berbagai Lembaga Pemasyarakatan. Studi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan teknik studi kepustakaan atas bahan hukum berdasarkan buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan pelarian diri narapidana dari Lembaga Pemasyarakatan sebagai bentuk tindakan kriminal, termasuk di dalamnya aturan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat serta mekanisme penanggulangan pelanggaran agar sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam pemasyarakatan di Indonesia. Kata Kunci: Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan, Pelarian Diri ABSTRACT The purpose of achievement in learning through journal article writing related to the legal certainty as per prevention and eradication measures in prisoner escape cases continued to run rampant at numerous Correctional Facilities. The use of normative juridical methods in journal writing emphasizes literature study from books, journals, and legislation. The research process represents to discover classification of prison fugitives as a form of criminal act including stern punishment for parties involved and the explanation of violent handling mechanism to fulfill the purpose of punishment in Indonesian Correctional Institutions. Key Words: Convict, Correctional Institution, Fugitives

Pertanggungjawaban Pidana bagi Anak sebagai Pelaku Perantara Jual-Beli Narkotika Gde Ary Sutarya; Diah Ratna Sari Hariyanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 2 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dan memahami mengenai pengaturan hukum dan pertanggungjawaban pidana bagi anak sebagai pelaku perantara jual-beli narkotika. Metode yang digunakan penulis yaitu menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan teknik analisis deskriptif-komparatif dengan memaparkan tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum kemudian melakukan perbandingan terhadap satu pendapat dengan pendapat lainnya untuk menghasilkan kebenaran sementara atas argumentasi penulis. Kemudian teknik pengumpulan bahan hukum terbagi menjadi dua yaitu sumber hukum seperti sumber hukum primer dan sekunder. Pengaturan mengenai anak sebagai perantara jual-beli Narkotika tidak dijelaskan secara eksplisit baik itu di dalam undang-undang narkotika ataupun UU SPPA akan tetapi dalam UU SPPA pada bab V mengatur mengenai pidana dan tindakan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Terkait dengan pertanggung jawaban pidana anak sebagai perantara jual-beli Narkotika terhadap anak tersebut dijerat dengan Pasal 114, atau 119, atau 124 undang-undang narkotika jo dengan undang-undang no.11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Kata Kunci : Anak, Narkotika, Pertanggungjawaban, Perantara jual-beli. ABSTRACT The purpose of this study is to examine and understand the legal arrangements and criminal responsibility for children as intermediary actors in the sale and purchase of narcotics. The method used by the author is using normative research methods using descriptive-comparative analysis techniques by describing a legal event or legal condition and then comparing one opinion with another to produce a temporary truth of the author's argument. Then the technique of collecting legal materials is divided into two, namely legal sources such as primary and secondary legal sources. The regulation regarding children as intermediaries for buying and selling Narcotics is not explicitly explained either in the Narcotics Law or the SPPA Law, but in the SPPA Law in chapter V it regulates crimes and actions against children in conflict with the law. In relation to the criminal responsibility of children as intermediaries for buying and selling narcotics, the child is charged with Article 114, or 119, or 124 of the narcotics law in conjunction with law no. 11 of 2012 concerning the juvenile criminal justice system. Keywords : Children, Narcotic, Responsibility, Courier.

Title

Found 33 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 33 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 33 Documents
Search