Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
4.359
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa Kertha Patrika JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA KERTHA WICAKSANA
Diah Ratna Sari Hariyanto
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 33 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

 1   2   3   4 
URGENSI PEMBENTUKAN ATURAN TINDAKAN TRADING IN INFLUENCE TERHADAP PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA I Dewa Gede Agung Krishna Putera; Diah Ratna Sari Hariyanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 1 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai bentuk-bentuk pola tindakan trading in influence yang menimbulkan perbedaan dengan jenis-jenis korupsi lainnya serta dapat menganalisis terkait urgensi pembentukan aturan tindakan trading in influence terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, permasalahan kasus dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa trading in influence sebagai tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh pejabat publik melainkan dapat dilakukan oleh orang biasa. Secara umum trading in influence dilakukan melalui tiga bentuk pola yakni: vertikal, vertikal dengan broker dan horizontal. Bentuk-bentuk pola tersebut menyebabkan perbedaan mendasar dengan jenis-jenis tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia. Adanya perbedaan, menyebabkan kekosongan norma, dikarenakan keterbatasan aturan yang menyebut trading in influence sebagai tindak pidana korupsi. kekosongan norma tersebut akan menyulitkan aparat penegak hukum dalam mengungkap kasus yang terindikasi adanya tindakan trading in influence. Dilihat dari situasi yang ditimbulkan oleh tindakan trading in influence, perumusan ketentuannya menjadi suatu urgensi dalam hukum positif Indonesia. Nantinya, didalam merumuskan aturan trading in influence perlu mengadopsi ketentuan yang ada didalam United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) agar perubahan pasal ataupun pembaharuan undang-undang terkait tindak pidana korupsi dapat menciptakan suatu kepastian hukum, keadilan hukum serta kemanfaatan hukum. Kata Kunci: Trading In Influence, Tindak Pidana Korupsi, Pembaharuan aturan. ABSTRACT This research aims to provide an understanding about the forms of trading in influence patterns that lead to diffrences from other types of corruption and to analyze the urgency of establishing trading in influence regulation in eradicating the corruption act in Indonesia. The method that used in this research is normative legal research with statutory, case and conceptual approach. Research results show that trading in influence as a criminal act of corruption can not only be carried out by public officials but it is also possible to be done by ordinary people. In general, trading in influence is carried out through three patterns, namely: vertical, vertical with a broker and horizontal. These forms of patterns lead to different types of corruption that exist in Indonesia. The existence of differences causes a void in norms, due to limited regulations which state trading in influence as an act of corruption. The void of norms, will make it difficult for law enforcement officials to uncover cases that indicate trading in influence. Judging from the situation caused by the act of trading in influence, the formulation of its provisions has become an urgency in Indonesia positive law. Later, regarding the formulation of trading in influence regulations, it is necessary to adopt the provisions contained in the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) so that amending articles or reformed laws related to criminal acts of corruption can create legal certainty, legal justice and legal benefits. Key Words: Trading In Influence, Criminal Acts of Corruption, Reformed Regulations.
SANKSI PIDANA PEMISKINAN SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI Petrus Brad Michael; Diah Ratna Sari Hariyanto
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 12 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/DOI: KW.2022.v11.i12.p7

Abstract

Tujuan dari studi ini untuk memahami pengaturan dari sanksi pidana pemiskinan dalam penanggulangan tindak korupsi di Indonesia dan mengetahui bagaimana kajian sanksi pidana pemiskinan di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Metode yang dipakai dalam studi ini adalah metode penelitian hukum normatif yang memfokuskan kepada norma hukum positif dengan pendekatan instrument hukum atau produk hukum (The Statue Approch). Sanksi pidana pemiskinan tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang manapun akan tetapi eksistensi dan pengaturan mengenai aspeknya dapat dilihat dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2023. Pengaturan dari Sanksi pidana terhadap koruptor yang ada dinilai belum dapat membuat efek jera bagi koruptor maka dibutuhkan kebijakan dan peraturan lain yang tegas untuk mengatur mengenai sanksi pidana pemiskinan koruptor sehingga dapat menjadi dasar hukum yang kuat.
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP KONTEN OLEH KREATOR VIDEO YANG MENJERUMUS KEPADA PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL Rikardo Dwi Cahya Leite; Diah Ratna Sari Hariyanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 4 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dibuatnya tulisan ilmiah ini adalah untuk melihat bagaimana pertanggung jawaban pidana yang dapat dikenakan kepada para konten kreator yang dengan sengaja menciptakan konten yang mengandung unsur pornografi guna mencari popularitas. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para pelaku pembuat konten creator yang berkreasi dengan cara membuat konten – konten didalam media sosial yang dengan sengaja menjerumus ke arah pornografi seperti berpakaian tidak layak, terutama dengan menonjolkan bagian – bagian tubuh tertentu dapat dikenakan dengan sanksi pidana yang telah tercantum dalam undang – undang no 44 tahun 2008 mengenai pornografi dan undang – undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, maka dari hal tersebut para konten kreator harus lebih bijak dalam membuat konten – konten agar tidak bertentangan dengan peraturan – peraturan yang ada. Kata Kunci: konten kreator, media soial, pornografi, video.
Co-Authors Anak Agung Ngurah Wirasila Clement Hoposdo Ompusunggu Dejan Alija Dedra Dhea Pristiwanti Gde Ary Sutarya Gede Parta Wijaya Hutagaol, Immanuel Agustian I Dewa Gede Agung Krishna Putera I Dewa Gede Dana Sugama I Dewa Gede Pradnya Yustiawan I Gusti Ngurah Bayu Pradiva I Made Windhu Dharmaja Widiatmika I Putu Krisna Putra Tangkas Ida Ayu Ratna Narlita Dewi Ida Bagus Hery Sahdewa Komang Ayu Kencana Utami Made Sugi Hartono Made Sugi Hartono Maria Angelin Usfunan Natalia, Ni Putu Fayna Ni Kadek Masri Swandari Ni Wayan Ega Multiyani Novia Islamiyah Nyoman Widia Septiani Pramesti Pande Yogantara S Petrus Brad Michael Putu Agestya Putu Audrey Pradnya Paramita Putu Ayu Alfania Kristyanti Putu Dea Anindita Putri Biantara Putu Mutiara Kartika Wedha Rikardo Dwi Cahya Leite Riska Chandra Dewi