Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.203
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Semaya Jurnal Hukum Saraswati JUMAHA
Putu Lantika Oka Permadhi
Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
PROBLEMATIKA PENERAPAN SISTEM KARANTINA WILAYAH DAN PSBB DALAM PENANGGULANGAN COVID-19 Putu Lantika Oka Permadhi; I Made Sudirga
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 9 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (354.06 KB) | DOI: 10.24843/KS.2020.v08.i09.p06

Abstract

Wabah Covid-19 saat ini sudah menjadi masalah yang sangat serius hampir diseluruh negara di dunia. Pemerintah Indonesia juga sudah menetapkan kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat terkait pandemi covid-19 dengan mengeluarkan 3 regulasi. Dikeluarkannya regulasi ini sebagai suatu bentuk perlindungan kesehatan untuk masyarakat dari segala penyakit dan/atau dari faktor resiko kesehatan masyarakat yang mempunyai potensi untuk menimbulkan suatu keadaan darurat kesehatan masyarakat dan juga untuk menstabilkan ekonomi negara ditengah pandemi covid-19. penelitian ini membahas mengenai problematika yang ada antara penerapan sistem karantina wilayah dan PSBB dalam penanggulangan covid-19. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami apa itu Sistem Karantina Wilayah dan Sistem PSBB dalam masa Pandemi Covid-19 serta apa problematika yang terjadi dengan penerapannya ini sehingga masyarakat dapat mengetahui mengapa pemerintah menerapkan sistem ini untuk penanggulangan penyebaran virus Covid-19. Dalam pembahasan ditemukan adanya beberapa kendala-kendala yang terjadi dengan penerapan sistem karantina wilayah maupun PSBB. Dengan adanya berbagai problematika tersebut, diharapkan dalam hal ini pemerintah harus cermat dalam menentukan sistem kedaruratan mana yang harus digunakan dalam memutus pandemi covid-19 ini. The Covid-19 outbreak has now become a very serious problem in all countries of the world. The Indonesian government has also determined the state of public health emergencies related to the covid-19 pandemic by issuing 3 regulations. The issuance of this regulation as a form of public health protection from all diseases and / or from public health risk factors that have the potential to cause a public health emergency and also to stabilize the country's economy amid the covid-19 pandemic. This study discusses the problems that exist between the application of the regional quarantine system and the PSBB in coping with covid-19. The purpose of this research is to understand what the Regional Quarantine System and PSBB System were during the Covid-19 Pandemic and what problems occurred with their implementation so that the public can find out why the government implemented this system to combat the spread of the Covid-19 virus. In the discussion, it was found that there were several obstacles that occurred with the implementation of the regional quarantine system and PSBB. With these various problems, it is hoped that in this case the government must be careful in determining which emergency system should be used in deciding this covid-19 pandemic.
HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP DILIHAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA Putu Lantika Oka Permadhi
Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol. 1 No. 1 (2019): Jurnal Hukum Saraswati
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Violations of human rights (HAM) in the environmental field have occurred in almost all levels of community life. The violation should be interpreted as a threat to Indonesian human civilization. In turn it accumulates and leads to violations of economic rights, violations of social and cultural rights, civil and political rights. The phenomenon of the right to a good, healthy and balanced environment as a human right, related to the reality of environmental management in Indonesia has not yet been realized. Related to the issue of environmental damage, the right to the environment in the perspective of human rights is interesting to be examined and studied, in order to describe the conception of human rights and the right to the environment, the regulation of the right to the environment in Indonesia's positive legal provisions, the right to the environment good and healthy is a human right, and its implementation in environmental management policies.
PROBLEMATIKA PROSES PENYELESAIAN SENGKETA TUN DENGAN MENGGUNAKAN UPAYA ADMINISTRATIF SETELAH DIBERLAKUKANNYA UU NO. 30 TAHUN 2014 I Ketut Oka Astawa; Putu Lantika Oka Permadhi
Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol. 2 No. 1 (2020): Jurnal Hukum Saraswati
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The use of administrative efforts in a state administration dispute was originally with an unsatisfied attitude towards an act of state administration. Although in its procedure, administrative efforts do not always have to be related to the case of litigation at a court in the state administrative court.This administrative effort is also one of the legal protections from the legal actions of a state administration agency or official.The positive side of doing administrative efforts that carry out a complete assessment of a State Administration Decree both in terms of Legality and Opportunity aspects,the parties are not confronted with the outcome of a win or lose decision as in the judiciary, but with a deliberative approach.
Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Terhadap Penentuan Nilai Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Atas Transaksi Jual Beli Oleh Badan Keuangan Daerah Di Kabupaten Tabanan Luh Eka Utami Rahayu; Putu Lantika Oka Permadhi
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 2 No. 02 (2022): Edisi Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemungutan BPHTB di Kabupaten Tabanan berdasarkan Regional Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme dan prosedur penentuan nilai BPHTB atas transaksi Jual Beli di Badan Keuangan Daerah di Tabanan dan untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Bea Perlohen Hak Atas Tanah dan Bangunan terhadap penentuan nilai BPHTB atas transaksi Jual Beli di Badan Keuangan Daerah di Kabupaten Tabanan. .Penelitian ini bersifat deskriptif dengan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pemungutan BPHTB di Kabupaten Tabanan, berdasarkan Peraturan Daerah Nomo 8 Tahun 2018 tidak dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku sejak penelitian tata cara SSPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) BPHTB dan tata cara pembayaran BPHTB tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku aturan sehingga kepastian hukum bagi yang melakukan transaksi tertunda.
Problematika Pemeriksaan Perkara Perceraian Karena Terjadinya Pertengkaran Terus Menerus Tanpa Dihadiri Tergugat Di Pengadilan Negeri Denpasar I Wayan Agus Vijayantera; I Gusti Bagus Hengki; Putu Lantika Oka Permadhi; Ni Wayan Yunika Duarta; Nidya Kameswari Perbawa
Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol. 4 No. 2 (2022): Jurnal Hukum Saraswati
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkara perceraian yang terjadi di Pengadilan Negeri Denpasar, selain jumlah perkaranya yang sangat tinggi di setiap tahunnya, perkara perceraian dengan cara verstek juga banyak terjadi. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan penelitian menggunakan penelitian hukum empiris untuk menganalisis pentingnya kehadiran Tergugat dalam pemeriksaan perkara perceraian sebagai strategi membangun kembali komunikasi yang baik untuk mewujudkan prinsip mempersukar terjadinya perceraian, serta menganalisis pembuktian terhadap alasan yang sering digunakan dalam perkara perceraian berupa pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, tanpa dihadirinya pihak Tergugat di Pengadilan Negeri Denpasar. Pada pembahasannya, kehadiran Tergugat memegang peran yang sangat penting guna meningkatkan peran Majelis Hakim melakukan usaha mendamaikan para pihak, namun kendalanya adalah banyak tergugat yang tidak mau menghadiri persidangan sehingga usaha mendamaikan yang menjadi peran Majelis Hakim tidak maksimal. Meskipun perkara perceraian tidak dihadiri tergugat, pembuktian wajib dilakukan oleh penggugat untuk membuktikan dalilnya. Membuktikan terjadinya pertengkaran di dalam rumah tangga menjadi kendala ketika pihak Tergugat tidak hadir. Hal ini karena pengakuan terjadinya pertengkaran membutuhkan respon dari pihak Tergugat untuk dapat disesuaikan keterangannya. Pembuktian yang dilakukan pihak Penggugat tidak menjadi mutlak bahwa dalil yang diajukan dikabulkan.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WISATAWAN PADA OBJEK WISATA TIRTA ARUNG JERAM SUNGAI AYUNG DI KABUPATEN GIANYAR Ida Bagus Indra Brahmana; Putu Lantika Oka Permadhi
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 3 No. 1 (2023): EDISI APRIL
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The scope of this research is on rafting attractions by focusing the research subject on tourists who use rafting tourism services, and the location is in PT. Tear Bali. The formulation of research problems is related to legal protection for tourists in tirta rafting attractions and about the responsibility of Ayung River rafting business actors in Gianyari Regency to face losses experienced by tourists. The results of the analysis show that legal protection for users of Tirta Arung Jeram Sungai Ayung services in Gianyar Regency at PT Bali Sobek Utama has been realized. This is evidenced by the good faith of PT. Sobek Bali Utama which carries out its business activities by realizing protection in the form of providing insurance to consumers / tourists who have been covered or included in tour packages provided in accordance with applicable law. In addition, the responsibility of rafting business actors at PT Sobek Bali Utama has been carried out properly in accordance with the provisions of the Law regulated in article 26 letter d, e and letter n in Law Number 10 of 2009 concerning Tourism.
Co-Authors I Gusti Bagus Hengki I Ketut Oka Astawa I Made Sudirga I Wayan Agus Vijayantera Ida Bagus Indra Brahmana Luh Eka Utami Rahayu Ni Wayan Yunika Duarta Nidya Kameswari Perbawa