Putu Lantika Oka Permadhi
Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Jurnal Hukum Saraswati

HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP DILIHAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA Putu Lantika Oka Permadhi
Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol. 1 No. 1 (2019): Jurnal Hukum Saraswati
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Violations of human rights (HAM) in the environmental field have occurred in almost all levels of community life. The violation should be interpreted as a threat to Indonesian human civilization. In turn it accumulates and leads to violations of economic rights, violations of social and cultural rights, civil and political rights. The phenomenon of the right to a good, healthy and balanced environment as a human right, related to the reality of environmental management in Indonesia has not yet been realized. Related to the issue of environmental damage, the right to the environment in the perspective of human rights is interesting to be examined and studied, in order to describe the conception of human rights and the right to the environment, the regulation of the right to the environment in Indonesia's positive legal provisions, the right to the environment good and healthy is a human right, and its implementation in environmental management policies.
PROBLEMATIKA PROSES PENYELESAIAN SENGKETA TUN DENGAN MENGGUNAKAN UPAYA ADMINISTRATIF SETELAH DIBERLAKUKANNYA UU NO. 30 TAHUN 2014 I Ketut Oka Astawa; Putu Lantika Oka Permadhi
Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol. 2 No. 1 (2020): Jurnal Hukum Saraswati
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The use of administrative efforts in a state administration dispute was originally with an unsatisfied attitude towards an act of state administration. Although in its procedure, administrative efforts do not always have to be related to the case of litigation at a court in the state administrative court.This administrative effort is also one of the legal protections from the legal actions of a state administration agency or official.The positive side of doing administrative efforts that carry out a complete assessment of a State Administration Decree both in terms of Legality and Opportunity aspects,the parties are not confronted with the outcome of a win or lose decision as in the judiciary, but with a deliberative approach.
Problematika Pemeriksaan Perkara Perceraian Karena Terjadinya Pertengkaran Terus Menerus Tanpa Dihadiri Tergugat Di Pengadilan Negeri Denpasar I Wayan Agus Vijayantera; I Gusti Bagus Hengki; Putu Lantika Oka Permadhi; Ni Wayan Yunika Duarta; Nidya Kameswari Perbawa
Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol. 4 No. 2 (2022): Jurnal Hukum Saraswati
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkara perceraian yang terjadi di Pengadilan Negeri Denpasar, selain jumlah perkaranya yang sangat tinggi di setiap tahunnya, perkara perceraian dengan cara verstek juga banyak terjadi. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan penelitian menggunakan penelitian hukum empiris untuk menganalisis pentingnya kehadiran Tergugat dalam pemeriksaan perkara perceraian sebagai strategi membangun kembali komunikasi yang baik untuk mewujudkan prinsip mempersukar terjadinya perceraian, serta menganalisis pembuktian terhadap alasan yang sering digunakan dalam perkara perceraian berupa pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, tanpa dihadirinya pihak Tergugat di Pengadilan Negeri Denpasar. Pada pembahasannya, kehadiran Tergugat memegang peran yang sangat penting guna meningkatkan peran Majelis Hakim melakukan usaha mendamaikan para pihak, namun kendalanya adalah banyak tergugat yang tidak mau menghadiri persidangan sehingga usaha mendamaikan yang menjadi peran Majelis Hakim tidak maksimal. Meskipun perkara perceraian tidak dihadiri tergugat, pembuktian wajib dilakukan oleh penggugat untuk membuktikan dalilnya. Membuktikan terjadinya pertengkaran di dalam rumah tangga menjadi kendala ketika pihak Tergugat tidak hadir. Hal ini karena pengakuan terjadinya pertengkaran membutuhkan respon dari pihak Tergugat untuk dapat disesuaikan keterangannya. Pembuktian yang dilakukan pihak Penggugat tidak menjadi mutlak bahwa dalil yang diajukan dikabulkan.