Garuda - Garba Rujukan Digital

HAK ULAYAT ATAS WILAYAH PESISIR BAGI BENDEGA PASCA DITETAPKANNYA PERDA 11/2017 (STUDI DI DESA ADAT TUBAN) Trisnadiasa, I Nyoman Agus; Sulistyawati, Ni Putu Yunika; Arthadana, Made Gede
VYAVAHARA DUTA Vol 15, No 1 (2020): MARET 2020
Publisher : Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (405.107 KB)

Recognition of the exixtence of bendega as a traditional instituion in the Province of Bali is getting stroger after the issuance of Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 tahun 2017 tentang Bendega. Even though i tis located as a traditional institution, bendega still given space to innovate in economic activities without ignoring the value of local wisdom. In Desa Adat Tuban, i tis found that there are groups of local people who are still pursuing the fishing profession. In addtion, this community group is also innovating in economic activities by utilizing the coastal areas which are Forest Park Conservation area Tahura.The objectives of this study are (1) the find out and analyze the legal position of fishing groups in Desa Adat Tuban after issuance of Peraturan Daerah Provinsi Bali No 11 Tahun 2017 tentang Bendega; (2) knowing and analyzing the state?s recognition of fishermen groups in Desa Adat Tuban as the legal subject in charge of management of coastal areas.This research is an empirical legal research. Using primary data obtained hrough observation an interview techniques. The secondary data is the collectedthorugh a literature study. All data collected is the analyzed qualitatively. The output of this research is a secintific journal with ISSN. In connection with the TKT research, the target that can be achieved in this study is TKT 3 in accordance with the indicators that have been determined.

PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN PENYALAHGUNAAN SENJATA API TERHADAP ANGGOTA POLRI DI POLRES KARANGASEM SH.,MH, Made Gede Arthadana
Kerta Dyatmika Vol 13 No 2 (2016): Kerta Dyatmika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Dwijendra

Senjata api merupakan salah satu jenis peralatan standar kepolisian yang dapat digunakan oleh petugas Polri untuk melaksanakan tugasnya guna melakukan upaya paksa melalui tindakan melumpuhkan, menghentikan, menghambat tindakan seseorang atau sekelompok orang. Senjata api diperlukan oleh anggota Polri dalam pelaksanaan tugas khususnya anggota yang mengemban fungsi penegakan hukum dalam rangka upaya paksa. Penyalahgunaan senjata api sering terjadi di kalangan kepolisian. Penyalahgunaan senjata api ini ada yang dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas dan ada yang dilakukan diluar konteks pelaksanaan tugas.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum penggunaan senjata api oleh anggota kepolisian dan mengetahui penyelidikan dan penyidikan terhadap anggota kepolisisan yang menyalahgunakan senjata api. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang pokoknya menganalisa dan menguji bekerjanya hukum di tengah masyarakat dengan sifat penelitian deskriptif dan menggunakan sumber dataÂ skunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik studi dokumentasi, teknik wawancara, dan observasi, dengan pengolahan dan analisis data adalah metode kualitatif.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Hasil penelitian ini adalah terdapat pelanggaran penggunaan senjata api oleh BRIGADIR I Wayan Jata Ariantara. Dasar hukum yang digunakan adalah pelanggaran disiplin/kode etik polri: Pasal 3 huruf i; dan atau pasal 6 huruf v Peraturan Pemerintah RI No.2 Tahun 2013, yang memuat: pelanggaran Peraturan Disiplin adalah ucapan, tulisan, atau perbuatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar Peraturan disiplin (Pasal 1 angka 4 PP 2/2003). Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ternyata melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin (Pasal 7 PP 2/2003).Â Kata Kunci: Penyelidikan, Penyidikan, Penyalahgunaan Senjata Api, Anggota Polri

AKIBAT HUKUM PEMBATALAN AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI TERHADAP BIAYA YANG DITIMBULKAN DIHADAPAN NOTARIS SH.,MH, Made Gede Arthadana
Kerta Dyatmika Vol 14 No 1 (2017): Kerta Dyatmika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Dwijendra

Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tanah mengandung hak dan kewajiban dari para pihak yang membuatnya, sehingga apabila hal-hal yang telah disepakati dalam akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dilanggar atau tidak dipenuhi oleh para pihak yang membuatnya maka hal tersebut dapat dikatakan telah terjadi wanprestasi. Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dimungkinkan dibatalkan secara sepihak oleh salah satu pihak atau atas kesepakatan kedua belah pihak. Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tanah tersebut dapat pula dibatalkan oleh suatu keputusan pengadilan. Rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi ini Bagaimanakah akibat hukum terhadap biaya yang ditimbulkan dari adanya pembatalan akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) di hadapan Notaris dan Bagaimanakah mekanisme hukum yang harus ditempuh di dalam meminta pelunasan biaya pembatalan akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) di hadapan Notaris.Metode penelitian yang penulis gunakan ialah metode dengan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum (law in action). Metode pendekatan dilakukan dengan studi dokumentasi dari bahan-bahan literature serta wawancara terhadap informan dan memerlukan data primer sebagai data utama disamping data sekunder dan data tersier.Kesimpulan dari penelitian ini adalah para pihak dikenakan denda yang besarnya telah disepakati dari jumlah yang harus dibayar pembeli kepada penjual atau pembeli untuk tiap-tiap hari keterlambatannya dan pihak penjual wajib untuk mengembalikan uang yang telah dibayarkan oleh pihak pembeli setelah dipotong beberapa persen dari harga jual tanah dan bangunan. Mekanisme dalam meminta pelunasan biaya pembatalan akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) adalah uang pembayaran tahap pertama tidak akan dikembalikan sepenuhnya. Uang pembayaran tahap pertama akan dipotong sebesar 30% dari harga yang sudah dibayarkan.Â Kata Kunci :Â Akibat Hukum Pembatalan Akta Perjanjian, Jual BeliÂ

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ANAK BERDASARKAN KONSTITUSI SH.,MH, Made Gede Arthadana
Kerta Dyatmika Vol 14 No 2 (2017): Kerta Dyatmika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Dwijendra

Masalah yang diuraikan dalam penelitian ini yaitu mengenai :1) bagaimanakah perlindungan anak berdasarkan konstitusi dan 2) bagaimanakah hak-hak anak berdasarkan konstitusi. Tujuan dari penulisan karya tulis ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak-hak anak berdasarkan konstitusi dan untuk mengetahui hak-hak dan kewajiban anak berdasarkan konstitusi. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu jenis penelitian normatif yaitu dengan menitikberatkan pada peraturan-peraturan yang berlaku serta literatur-literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Hasil penelitiannya yaitu perlindungan anak berdasarkan Konstitusi terdapat didalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28B ayat (2) yaitu setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Implikasi yuridis pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dibuat oleh legislatif dan eksekutif dalam norma-norma peraturan konstitusi. Konstitusi berfungsi sebagai kerangka bagi penyusunan dan pelaksanaan peraturan perundang-undang dalam kebijakan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dan Hak-hak anak berdasarkan Konstitusi adalah (a) hak kelangsungan hidup dalam cakupan hak memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai (survival rights), (b) hak tumbuh kembang anak dalam pendidikan formal maupun non formal (development rights), (c) hak perlindungan hukum yang mencakup perlindungan diskriminasi (protection rights), (d) hak partisipasi dalam menyampaikan pendapat (participation rights).Kata Kunci : Perlindungan hukum, Konstitusi.

KAJIAN YURIDIS MENGENAI KEPASTIAN HUKUM TERHADAP HAK ASUH ANAK DARI PASANGAN CERAI BEDA AGAMA Made Gede Arthadana
Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol 3 No 1 (2021): Jurnal Hukum Saraswati
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, dalam kenyataannya, perkawinan tidak selalu berjalan harmonis, terkadang sebuah rumah tangga mendapatkan konflik keluarga yang jika tidak bisa diatasi akan menimbulkan perceraian. Perceraian mengakibatkan putusnya hubungan ikatan perkawinan antara suami dan istri, begitu juga hubungan orang tua dan anak yang berubah menjadi pengasuhan. Karena itu, jika perkawinan dipecahkan oleh hakim maka harus pula diatur tentang pemeliharaan terhadap anak terutama anak yang masih dibawah umur. Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 (a) : pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Rumusan masalah yaitu bagaimanakah kepastian hukum terhadap hak asuh anak dari pasangan cerai beda agama dan bagaimanakahkonsekuensi pasca terjadi cerai beda agama terhadap anak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang pada pokoknya dilakukan dengan cara meneliti suatu aturan perundang-undangan, asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan menganalisa data sekunder. Hasilnya adalah bahwa kepastian hukum terhadap hak asuh anak dari pasangan cerai beda agama yaitu perceraian tidak lepas dari dampak negatif, dimana anak kehilangan kasih sayang yang sangat dibutuhkan secara utuh dari kedua orang tuanya, tidak ada anak yang hanya ingin mendapatkan kasih sayang dari ayahnya seorang atau ibunya seorang. Konsekuensi pasca terjadinya cerai beda agama terhadap anak yaitu munculnya kewajiban memelihara anak-anak yang lahir dari perkawinan beda agama. Kewajiban memelihara anak setelah perceraian dalam istilah fikih disebut hadanah.Secara yuridis normatif, keutamaan ibu mengasuh anak secara eksplisit diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam. Hakim dapat menggunakan ketentuan tersebut sebagai salah satu landasan hukum dan pertimbangannya dalam memutuskan suatu perkara

HAK ULAYAT ATAS WILAYAH PESISIR BAGI BENDEGA PASCA DITETAPKANNYA PERDA 11/2017 (Studi Di Desa Adat Tuban) Trisnadiasa, I Nyoman Agus; Sulistyawati, Ni Putu Yunika; Arthadana, Made Gede
VYAVAHARA DUTA Vol 15, No 1 (2020): MARET 2020
Publisher : Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25078/vd.v15i1.1441

Recognition of the exixtence of bendega as a traditional instituion in the Province of Bali is getting stroger after the issuance of Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 tahun 2017 tentang Bendega. Even though i tis located as a traditional institution, bendega still given space to innovate in economic activities without ignoring the value of local wisdom. In Desa Adat Tuban, i tis found that there are groups of local people who are still pursuing the fishing profession. In addtion, this community group is also innovating in economic activities by utilizing the coastal areas which are Forest Park Conservation area Tahura.The objectives of this study are (1) the find out and analyze the legal position of fishing groups in Desa Adat Tuban after issuance of Peraturan Daerah Provinsi Bali No 11 Tahun 2017 tentang Bendega; (2) knowing and analyzing the stateâ€™s recognition of fishermen groups in Desa Adat Tuban as the legal subject in charge of management of coastal areas.This research is an empirical legal research. Using primary data obtainedÂ hrough observation an interview techniques. The secondary data is the collectedthorugh a literature study. All data collected is the analyzed qualitatively. The output of this research is a secintific journal with ISSN. In connection with the TKT research, the target that can be achieved in this study is TKT 3 in accordance with the indicators that have been determined.

PERANAN SIDIK JARI DALAM MENGUNGKAP PELAKU TINDAK PIDANA DI TINGKAT PENYELIDIKAN POLDA BALI Made Gede Arthadana
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 4 No 4 (2015)
Publisher : University of Udayana

The scientific paper entitled fingerprint role in uncovering criminal investigation at Polda Bali. The method used is the method of empirical research with normative and empirical approaches, legal materials used are the primary legal materials do research at Polda Bali and secondary legal materials using literature and official documents. The investigation by the police is to obtain the truth based on actual facts. One of the investigation conducted by the police using fingerprint identification. Fingerprints have two properties namely latent fingerprint and a real fingerprint. Methods fingerprints obtained by gathering evidence at crime scenes. But the weakness of the fingerprint that is easily damaged and quickly disappear, therefore the police must stand guard the crime scene in order to collect fingerprint evidence.

KAJIAN YURIDIS MENGENAI KEPASTIAN HUKUM TERHADAP HAK ASUH ANAK DARI PASANGAN CERAI BEDA AGAMA Made Gede Arthadana
Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol. 3 No. 1 (2021): Jurnal Hukum Saraswati
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36733/jhshs.v3i1.1850

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, dalam kenyataannya, perkawinan tidak selalu berjalan harmonis, terkadang sebuah rumah tangga mendapatkan konflik keluarga yang jika tidak bisa diatasi akan menimbulkan perceraian. Perceraian mengakibatkan putusnya hubungan ikatan perkawinan antara suami dan istri, begitu juga hubungan orang tua dan anak yang berubah menjadi pengasuhan. Karena itu, jika perkawinan dipecahkan oleh hakim maka harus pula diatur tentang pemeliharaan terhadap anak terutama anak yang masih dibawah umur. Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 (a) : pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Rumusan masalah yaitu bagaimanakah kepastian hukum terhadap hak asuh anak dari pasangan cerai beda agama dan bagaimanakahkonsekuensi pasca terjadi cerai beda agama terhadap anak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang pada pokoknya dilakukan dengan cara meneliti suatu aturan perundang-undangan, asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan menganalisa data sekunder. Hasilnya adalah bahwa kepastian hukum terhadap hak asuh anak dari pasangan cerai beda agama yaitu perceraian tidak lepas dari dampak negatif, dimana anak kehilangan kasih sayang yang sangat dibutuhkan secara utuh dari kedua orang tuanya, tidak ada anak yang hanya ingin mendapatkan kasih sayang dari ayahnya seorang atau ibunya seorang. Konsekuensi pasca terjadinya cerai beda agama terhadap anak yaitu munculnya kewajiban memelihara anak-anak yang lahir dari perkawinan beda agama. Kewajiban memelihara anak setelah perceraian dalam istilah fikih disebut hadanah.Secara yuridis normatif, keutamaan ibu mengasuh anak secara eksplisit diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam. Hakim dapat menggunakan ketentuan tersebut sebagai salah satu landasan hukum dan pertimbangannya dalam memutuskan suatu perkara

KEBIJAKAN PIDANA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN KERUGIAN KECIL (PATTY CORRUPTION) DENGAN PENDEKATAN KEMANFAATAN I Made Agus Mahendra Iswara; I Ketut Kartika Widnyana; Made Gede Arthadana
Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol. 3 No. 2 (2021): Jurnal Hukum Saraswati
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36733/jhshs.v3i2.2956

The first discussion is related to the theoretical study of handling criminal cases through the economic approach of law that the Economic Analysis of Law theory or what is referred to as the application of economic theory to legal analysis is a theory that uses economic concepts to explain the effects of the law itself. Several economic concepts used in the study of criminal law policies are: Cost-Benefit Analysis, Behavioral theory, Efficiency-Pareto Optimal. The second discussion is related to the policy of the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia in handling cases of corruption with small losses (patty corruption) with a benefit approach that the Indonesian Attorney General's Office in carrying out its duties and functions, especially in terms of handling corruption cases, issued several internal regulations related to efforts to eradicate corruption through a beneficial approach, namely: Circular Letter of the Junior Attorney General for Special Crimes Number: B-1113/F/Fd.1/05/2010 dated 18 May 2010, Circular Letter of the Junior Attorney General for Special Crimes No: B-765/F/Fd/04/2018 20 April 2018 May 2018, Circular Letter of the Junior Attorney General for Special Crimes Number: B-945/F/Fjp/05/2018 May 04, 2018. Pembahasan pertama terkait dengan kajian teoritis penanganan perkara pidana melalui pendekatan economyapproach of law bahwa Teori Economy Analysis of Law atau yang disebut sebagai aplikasi teori ekonomi untuk analisis hukum merupakan teori yang mempergunakan konsep-konsep ekonomi untuk menjelaskan efek dari hukum itu sendiri. Beberapa konsep ekonomi yang dipergunakan dalam kajian kebijakan hukum pidana yaitu : Cost-Benefit Analysis, Behavioral theory, Efisiensi-Pareto Optimal. Pembahasan kedua terkait dengan kebijakan Kejaksaan Republik Indonesia dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dengan kerugian kecil (pattycorruption) dengan pendekatan kemanfaatan bahwa Bahwa Kejaksaan RI dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, khususnya dalam hal Penanganan perkara tindak pidana korupsi mengeluarkan beberapa aturan internal yang berhubungan dengan upaya pemberantasan korupsi melalui pendekatan kemanfaatan, yaitu : Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : B-1113/F/Fd.1/05/2010 tanggal 18 Mei 2010, Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus No : B-765/F/Fd/04/201820 April 2018 Mei 2018, Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : B-945/F/Fjp/05/2018 Tanggal 04 Mei 2018.

EKONOMI KERTHI BALI: PARADIGMA BERBASIS KEARIFAN LOKAL I Putu Fery Karyada; I Gusti Agung Paramita; Kadek Oky Sanjaya; I Gede Aryana Mahayasa; Made Gede Arthadana
Dharmasmrti: Jurnal Ilmu Agama dan Kebudayaan Vol 22 No 2 (2022): Dharmasmrti: Jurnal Ilmu Agama dan Kebudayaan
Publisher : Pascasarjana Universitas Hindu Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32795/ds.v22i2.3391

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji paradigma dan prinsip Ekonomi Kerthi Bali (EKB). Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan paradigma konstruktif intepretatif yaitu memandang kenyataan itu hasil konstruksi atau bentukan dari manusia itu sendiri Pengamatan realitas sosial berpusat pada subjek yang berarti bahwa ilmu pengetahuan bukan hanya hasil pengalaman, tetapi merupakan juga hasil konstruksi oleh pemikiran. Peneliti melakukan kajian mengenai prinsip Ekonomi Kerthi Bali melalui pendekatan unobtrusive research yaitu metode observasi yang tidak mengubah perilaku natural obyek dengan menganalisis isi dan fenomena yang dipaparkan pada buku ekonomi kerthi bali dan dikaitkan dengan Green Economy dan Caring Economy. Hasil penelitian menyatakan bahwa Ekonomi kerthi bali merupakan paradigma ekonomi baru dengan berlandaskan filosofi Sad Kerthi yaitu enam sumber utama kesejahteraan/kebahagiaan kehidupan manusia. Paradigma ini memiliki persamaan terkait dengan ekonomi berkelanjutan dalam konsep Green Economy dan Caring Economy. Terdapat perbedaan dalam Ekonomi Kerthi Bali terutama pada nilai kearifan lokal yang sangat kuat. Hal ini tidak terlepas dari sistem nilai dalam kebudayaan bali. Kuatnya keterkaitan dengan budaya dan nilai kearifan lokal memunculkan konsep niskala. Penerapan ekonomi kerthi bali dapat memberikan pengalaman sekala niskala sehingga mampu menjaga taksu dalam peradaban kehidupan manusia. Taksu ini dapat menjaga alam, budaya, manusia dalam mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan.

Title

Found 12 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 12 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 12 Documents
Search