Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
2.663
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum LAW REFORM Diponegoro Law Journal Gema Keadilan Administrative Law & Governance Journal Journal of Maritime Studies and National Integration Law, Development and Justice Review JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA
Mira Novana Ardani
Faculty Of Law, Universitas Diponegoro, Jl. Prof. Sudarto, SH, Tembalang, Semarang, Indonesia 50275
Earth & Planetary Sciences Energy Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Law, Development and Justice Review

 1 
Kebijakan Penjaminan Tanah Melalui Hak Tanggungan di Indonesia (Studi Penjaminan Hak Tanggungan Elektronik di Kabupaten Badung Provinsi Bali) IGA Gangga Santi Dewi; Mira Novana Ardani
Law, Development and Justice Review Vol 3, No 1 (2020): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.v3i1.7835

Abstract

Penjaminan Hak Tanggungan diatur dalam dua kebijakan  yaitu Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 dan PMATR/KBPN No. 9 Tahun 2019. Pada kedua kebijakan tersebut tidak ada keharusan atau kewajiban untuk dilakukan secara manual atau secara elektronik.Di Kabupaten Badung Provinsi Bali telah dilakukan pemberian  Hak Tanggungan secara elektronik dimana PPAT hanya bertugas menyampaikan Akta  Pemberian  Hak Tanggungan  beserta berkasnya secara  online  dan tidak melakukan pendaftaran Hak Tanggungan di Kantor Pertanahan.Permasalahan timbul ketika dalam kedua kebijakan tersebut tidak menyebutkan hak dan kewajiban masing-masing pihak secara jelas dalam pendaftaran HT juga kewenangan pemberian HT untuk obyek HT.  Terdapat perbedaan secara signifikan dalam ketentuannya antara kebijakan penjaminan Hak Tanggungan menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 dengan penjaminan Hak Tanggungan berdasarkan PMATR/ KBPN  No. 9 Tahun 2019 terkait pemberian dan pendaftaran Hak Tanggungan.
Alih Fungsi Lahan Pertanian Ditinjau Dari Penyelenggaraan Pangan (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan) Mira Novana Ardani
Law, Development and Justice Review Vol 3, No 2 (2020): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.v3i2.10067

Abstract

Pengalihan fungsi lahan dari fungsi pertanian ke fungsi bangunan menjadi penyebab utama berkurangnya lahan pertanian yang selanjutnya berdampak pada berkurangnya produksi produk pertanian, terutama pangan. Tenaga kerja di sektor ini juga cenderung berkurang, sementara kebutuhan pangan semakin meningkat. Permasalahan yang muncul yakni bagaimana alih fungsi lahan pertanian ditinjau dari penyelenggaraan pangan (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan). Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif. Terjadinya alih fungsi dapat berdampak khususnya terhadap penyelenggaraan pangan itu sendiri, yang berdampak terhadap kedaulatan pangan, kemandirian pangan, serta ketahanan pangannya. Untuk dapat lebih menekan terjadinya alih fungsi lahan pertanian yang terjadi dapat memperhatikan rencana tata ruang wilayah, dan rencana pembangunan nasional dan daerah. Selain itu, peran pemerintah dan pemerintah daerah sangat penting dalam penanggulangan alih fungsi penggunaan lahan. Tata guna tanah yang berpedoman pada rencana tata ruang wilayah, perlindungan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan diperlukan dalam pembaruan agraria. Intensifikasi dan ekstensifikasi lahan, perizinan, serta sanksi dimasukkan dalam rencana tata ruang wilayah nasional yang memuat salah satunya arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional. Reforma agraria yang dimodifikasi dapat dihubungkan dengan masalah pangan nasional menuju ketahanan pangan yang berkelanjutan
Analisis Putusan No. 88/Pdt.G/2021/PN Jember Tentang Kewajiban Tergugat Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Pada Penggunaan Tanah Bersertifikat Ganda Andhini Septiana; Ery Agus Priyono; Mira Novana Ardani; islamiyati islamiyati
Law, Development and Justice Review Vol 6, No 1 (2023): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.v6i1.18742

Abstract

Land dispute cases often occur in the community, one of which is the issuance of double land certificates, namely a state where a piece of land has been registered into two or more certificates by BPN Jambi, one of which occurred in the case in decision No. 88 / Pdt.G / 2021 / PN Jember. The research was conducted to determine and analyze the defendant's liability for unlawful acts against the use of double-certified land. The research was conducted using normative and doctrinal juridical methods with descriptive analysis. The results showed that the issuance of multiple land certificates caused losses to overlapping rights to a land so that it became a loss of certainty of the rights and freedoms of one of the aggrieved parties to exercise control and to all control over the land that actually belonged to him. For such losses, then in accordance with Article 1365 of the Civil Code, ordered the defendant to return all double certificates to the Jambi City Land Agency and return the land owned by the plaintiff by legally purchasing the land owned by the plaintiff.
Co-Authors Afifah Usda Zarfania R Agung Basuki Prasetyo Amalia Chairun Nisa Ana Silviana Ana Silviana Andhini Septiana Annisa Thalassa Falah Devita Heriana Putri Ery Agus Priyono Faiz Rizki Rivaldy I Gusti Ayu Gangga Santi Dewi IGA Gangga Santi Dewi Islamiyati Islamiyati Mega Mentari Muhammad Fandi Asnan Muhyidin Muhyidin Nadiyah Alya Firdausya Nur Adhim Yusriyadi Yusriyadi