Garuda - Garba Rujukan Digital

PENCEGAHAN PENCULIKAN BAYI DI RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SANGLAH DENPASAR Ni Komang Ratih Kumala Dewi; Nyoman Antini
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 3 (2020): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v8i3.28605

Maraknya kasus-kasus kejahatan yang terjadi saat ini sangat meresahkan masyarakat, seperti kasus pencurian bayi yang banyak terjadi di rumah sakit, untuk itu banyak rumah sakit yang melakukan langkah-langkah pencegahan penculikan bayi di rumah sakit, seperti Rumah Sakit Umum Sangglah Denpasar yang memang merupakan salah satu rumah sakit negeri yang terkenal di denpasar Juga tidak ketinggalan melakukan langkah pencegahan agar masyarakat tetap percaya dan yakin untuk memilih RS Sanglah sebagai tempat untuk melahirkan buah hati mereka, Untuk itu sangat menarik sekali di lakukan kajian lebih dalam terhadap upaya pencegahan penculikan bayi di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar dan kendala yang dihadapi dalam pencegahan penculikan bayi di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar. Kejahatan merupakan kelakuan yang bersifat tidak susila dan merugikan yang menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakan atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut, untuk itu seluruh masyarakat harus mewaspadai karena kejahatan itu dapat terjadi dimanapun dan kapanpun.

FUNGSI HUKUM ADAT DALAM PENGUATAN PERAN SEKAA TERUNA DI DESA ADAT KUTA UNTUK PERLINDUNGAN TRADISI MEDELOKAN PENGANTEN Ni Komang Ratih Kumala Dewi; I Wayan Agus Vijayantera; Putu Sekarwangi Saraswati
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 4 No 1 (2018): Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v4i1.13661

Sekaa teruna merupakan organisasi kepemudaan yang ada di Bali yang berada di masing-masing banjar pada desa adat di Bali. Organisasi sekaa teruna memiliki sebuah tradisi yang sejak dahulu dilaksanakan yakni tradisi medelokan penganten. Tradisi ini dilakukan organisasi sekaa teruna sebagai implementasi konsep Tri Hita Karana yakni menjaga hubungan baik antara sesama manusia (pawongan). Pola hidup masyarakat di Desa Adat Kuta yang semakin berkembang dalam sektor pariwisata serta gaya hidupnya akibat masuknya berbagai wisatawan ke daerah Kuta, dapat mengakibatkan indikasi berkurangnya peran organisasi sekaa teruna di Desa Adat Kuta dalam menjaga tradisi medelokan penganten, sehingga hal ini menarik untuk dilakukan penelitian. Penelitian ini dirancang dengan pendekatan kualitatif dengan menyoroti berbagai masalah terkait dengan tradisi medelokan penganten di Desa Adat Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, serta penguatan peran sekaa teruna guna menjaga tradisi medelokan penganten. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi medelokan penganten merupakan tradisi bagi sekaa teruna yang sangat penting untuk dilestarikan. Kendala utama pelestarian tradisi medelokan penganten yakni kurangnya pemahaman pemuda dalam sekaa teruna terkait melaksanakan tradisi medelokan penganten. Peran sekaa teruna dirasakan perlu juga untuk dilakukan penguatan dengan hukum adat baik berupa awig-awig maupun pararem sehingga peran sekaa teruna semakin kuat untuk menjaga tradisi medelokan penganten.

KAJIAN HUKUM ATAS PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI INDONESIA Ni Komang Ratih Kumala Dewi
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 5 No 1 (2019): Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v5i1.16755

Masyarakat miskin di Indonesia bila berhadapan dengan hukum adalah masih kurangnya atau terbatasnya bantuan hukum secara cuma-cuma bagi mereka. Oleh karenanya bantuan hukum bukanlah masalah sederhana, melainkan sebuah rangkaian tindakan guna pembebasan masyarakat dari belenggu struktur politik, ekonomi, dan sosial yang sarat dengan penindasan.baik itu dia dari golongan si kaya maupun golongan si miskin dihadapan hukum mereka sama kedudukannya tapi realitanya dalam kehidupan sehari – hari yang tampak adalah hukum hanya diperuntukkan kepada si miskin namun jika berhadapan dengan si kaya ( pemilik modal ) hukum cenderung tumpul dalam penegakannya atau sering kali kita sebut tebang pilih dalam penegakan supremasi hukum yang berkeadilan. Bagi masyarakat miskin hak memperoleh keadilan dalam hukum merupakan upaya yang sangat rentan dari penolakan dan ketidak pedulian dari aparat penegak hukum. Padahal seharusnya bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada masyarakat miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma, baik di luar maupun di dalam pengadilan, secara pidana, perdata, dan tata usaha negara, dari seseorang yang mengerti seluk beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum, serta hak asasi manusia. Oleh sebab itu maka advokat dituntut agar dapat mengalokasikan waktu dan juga sumber daya yang dimilikinya untuk orang miskin yang membutuhkan bantuan hukum secara cuma-cuma atau probono. Kata Kunci : Advokat, Bantuan hukum, Masyarakat Miskin

PEMERIKSAAN DAN PUTUSAN TANPA KEHADIRAN TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGADILAN KAITANNYA DENGAN HAK ASASI TERDAKWA I Nyoman Agus Trisnadiasa; Ni Komang Ratih Kumala Dewi
Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol. 2 No. 1 (2020): Jurnal Hukum Saraswati
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The perspective of legal development, examination and decision without the presence of the defendant in a corruption case are regulated in the provisions of Article 38 paragraph (1) of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001, but there are norms that are contrary to the principle of the presence of the accused before the accused the trial is governed by the provisions of Article 189 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. These conflicting norms create a dilemma for choosing practices in absentia that eliminate the rights of the accused or protect the rights of the suspect. The research method used in this study is normative research.Article 38 paragraph (1) of the Law on the Elimination of Criminal Acts of Corruption can be applied provided that a legal summon is first carried out. and the procedure does not violate the defendant's human rights, bearing in mind the principle of derogation which, as in the application of Article 29 of the UDHR, Article 4 paragraph (2) of ICCOR and Article 28J of the 1945 Constitution, rights which can be postponed Keywords: , ,

PEMBENTUKAN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING SEBAGAI PENGEMBANGAN SISTEM PEMBELAJARAN DI MASA PANDEMI COVID-19 I Wayan Agus Vijayantera; Ni Komang Ratih Kumala Dewi
Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol. 3 No. 2 (2021): Jurnal Hukum Saraswati
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36733/jhshs.v3i2.2959

For educational institutions during the Covid-19 pandemic, in carrying out learning and developing learningsystems, they can collaborate with other institutions tobecome resource persons. This learning system can use a Memorandum of Understanding as a basis for cooperation. Based on this, it is interesting to conduct further studiesregarding thereasonsfortheneed to form a Memorandum of Understanding in implementing a cooperative-based learningsystem during the Covid-19 pandemi cand the methodof compiling a Memorandum of Understanding as a legal basis forworking together to carry outlearning during the Covid-19 pandemic. In the discussion, the Memorandum ofUnderstanding can be used for educational institutions to cooperate with other institutions in implementing an onlinelearning system by inviting the institutions they invite to cooperate as resourcepersons. A Memorandum of Understandingisused as a basis for cooperation because its for missimpleand its implementation is flexible depending on thecommunication of the parties regarding the conditions and technical implementation. With regard to drafting a Memorandum of Understanding, the anatomy of a Memorandum of Understanding is more or less the same as theanatomy of an agreement, only that its contents are simpleranddo not regulate in detail because a Memorandum ofUnderstanding is aninitial agreement which later needs to be followedup with a written or oral agreement. Bagi lembaga penyelenggara pendidikan pada masa pandemi covid-19 dalam melaksanakan pembelajaran serta mengembangkan sistem pembelajaran dapat bekerjasama dengan lembaga lain untuk menjadi narasumber. Sistem pembelajaran ini dapat menggunakan Memorandum ofUnderstanding sebagai landasan kerjasama. Berdasarkan hal tersebut, maka menarik untuk melakukan kajian lebih lanjut mengenai alasan dibutuhkannya membentuk Memorandum ofUnderstanding dalam melaksanakan sistem pembelajaran berbasis kerjasama di masa pandemi covid-19 serta Metode menyusun Memorandum of Understanding sebagai dasar hokum bekerjasama melaksanakan pembelajaran di masa pandemi covid-19. Pada pembahasan, Memorandum of Understanding dapat digunakan bagi lembaga pendidikan untuk bekerjasama dengan lembaga lain dalam melaksanakan sistem pembelajaran online dengan mengundang lembaga yang diajak bekerjasama menjadi narasumber. Memorandum of Understanding digunakan sebagai landasan kerjasama karena bentuknya simpel dan pelaksanaannya fleksibel tergantung pada komunikasi para pihak mengenai kondisi dan teknis pelaksanaannya. Berkenaan dengan menyusun Memorandum ofUnderstanding, anatomi dari Memorandum ofUnderstanding kurang lebih sama dengan anatomi perjanjian, hanya saja isinya lebih simpel dan tidak mengatur secara terperinci karena Memorandum ofUnderstandingmerupakan kesepakatan awal yang nantinya perlu ditindaklanjuti dengan perjanjian tertulis maupun lisan.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAKAN MENGHALANGI PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF Ni Komang Ratih Kumala Dewi
Jurnal Analisis Hukum Vol 1 No 1 (2018)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Mother is a woman who has given birth to her child with difficulty, terrible pain, to risk her life, from the beginning of her pregnancy for nine months, the mother who cares for the baby to be born safely. Certainly it is appropriate that a mother is also able to give exclusive breastfeeding to the baby who was born. Breast milk as the best food for baby no doubt. But lately it is unfortunate many of mothers meyusui forget the benefits of breastfeeding. Therefore, it is very important that a Government Regulation governing the provision of Exclusive Asi and sanctions if one tries to prevent Exclusive Breastfeeding.Key words : Mother, ASI Eksklusif, Government Regulation

PENEGAKAN HUKUM TERHAD AP PELANGGARAN LALULINTAS TERKAIT PERILAKU MEROKOK DALAM MENGENDARAAI KENDARAAN BERMOTOR DI DENPASAR PADA MASA PANDEMI COVID-19 Fitrah Puspawahyu Heliyana; Ni Komang Ratih Kumala dewi
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 2 No. 1 (2022): EDISI APRIL
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (252.522 KB)

Perilaku merokok merupakan menjadi kebiasaan sebagian warga Indonesia terutama kaum pria. Di Denpasar sendiri kebiasaan tersebut merupakan hal yang wajar dilakukan meski dalam berkendara menggunakan kendaraan bermotor, sehingga hal ini dapat membahayakan pengendara lain yang berada di belakangnya. Bahaya yang diakibatkan dari percik api rokok yang terbang dapat membahayakan pengendara lain paling parah adalah menyebabkan kecelakaan. Asap rokok yang dihembuskan melalui dapat diindikasi dapat menyebabkan penularan virus covid-19.

Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Fisik Dalam Penyediaan Lahan Parkirdi Kota Denpasar Kadek Krismayanti; Ni Komang Ratih Kumala Dewi
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 2 No. 02 (2022): Edisi Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Dalam hal layanan fasilitas publik, sebenarnya pemerintah sudah berupaya untuk membangun fasilitas-fasilitas untuk penyandang disabilitas di berbagai tempat, contohnya seperti disediakannya lahan parkir yang disediakan untukpenyandang disabilitas tersebut, tetapi hal tersebutbelum secara merata tersedia di berbagi titik-titik lokasi fasilitas public. Masih ada beberapa ruang publik yang tidak ramah terhadap penyandang disabilitas fisik. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar telah memiliki lahan parkir yang memangdisediakan khusus untuk penyandang disabilitas. Tetapi, Taman Lumintang Denpasar yang berada disisi utara Kota Denpasar yang merupakan tempat rekreasi bersantai di tengah kota ini belum menyediakan aksesibilitas khususnya tempatparkir untuk para penyandang disabilitas. Ada beberapa hambatan yang dihadapi dalam penyediaan lahan parker untuk penyandang disabilitas ini, sepertikurangnya lahan yang digunakan untuk tempat parkir

KEDUDUKAN PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN DALAM FENOMENA SING BELING SING NGANTEN DI BALI Ni Komang Ratih Kumala Dewi; Ni Luh Gede Yogi Arthani; Ni Komang Sutrisni; Putu Putri Pradnyani Dewi; Ni Nyoman Dewi Mega Purnami Sari
Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol. 4 No. 2 (2022): Jurnal Hukum Saraswati
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Berkembangnya fenomena sing beling sing nganten di Bali sangat mencemaskan para orang tua maupun masyarakat mengingat pola pikir generasi saat ini yang lebih memilih melaksanakan hubungan seksual dengan pasangannya sebelum terjadinya perkawinan dimana memiliki tujuannya yaitu terjadinyan kehamilan pada pihak perempuan. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor yang menjadi pemicu mereka untuk melakukan perbuatan tersebut. Perempuan pada khususnya tentunya tidak memikirkan akibat dari perbuatannya dan hal-hal yang harus diperhatikan jika seandainya terjadi sesuatu yang tidak sessuai dengan apa yang sudah direncanakan. Oleh karena itu dibutuhkan suatu bentuk perlindungan terhadap perempuan dalam fenomena sing beling sing nganten. Berdasarkan hal ini, maka tujuan penelitian dilakukan untuk mengetahui bentuk perlindungan terhadap perempuan dalam fenomena sing beling sing nganten di Bali Adapun metode penelitain yang digunakan yaitu metode penelitian empiris yaitu penelitia hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang di ambil dari prilaku manusia baik dari prilaku verbal yang didapat dari hasilb wawancara maupun prilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung, Untuk hasil dari penelitian ini yaitu Perlindungan terhadap perempuan di tengah terjadinya fenomena sing beling sing nganten di Bali Perlindungan Hukum Preventif dan Perlindungan Hukum Represif.

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI POLRES KARANGASEM Ni Nyoman Adi Weda Astuti; Ni Komang Ratih Kumala Dewi
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 3 No. 1 (2023): EDISI APRIL
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Children are the nation's buds who have the potential to become the younger generation to continue the ideals of the nation's struggle who have a strategic role, and have special characteristics and characteristics that guarantee the continued existence of the nation and state in the future. One of the criminal acts that has become a phenomenon lately is the crime of sexual violence against minors. Child protection is all activities to ensure and protect children and their rights so that they can live, grow, develop and participate, as well as receive protection from violence and discrimination. The implementation of legal protection for minors as victims of sexual violence at the Karangasem Police is carried out by providing protection and assistance, hiding the victim's identity, cooperating with other institutions, handling fast, treating humanely by paying attention to needs according to their age, obtaining information Regarding the development of cases, rehabilitation assistance, all of that is based on the law.

Title

Found 11 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 11 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 11 Documents
Search