Ibrahim Fattah
Universitas Muhammadiyah Parepare

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PERAN PARALEGAL MENDAMPINGI KORBAN KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK DI KOTA PAREPARE Ibrahim Fattah; Muthmainnah Muthmainnah
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 2 (2021): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i2.34141

Abstract

Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, merupakan suatu komitmen pemerintah yang sangat dinantikan para pencari keadilan khususnya mereka yang berpenghasilan rendah atau orang miskin yang dalam penelitian ini difokuskan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Hanya saja tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan UUBH ini di daerah khususnya di Kota Parepare adalah terbatasnya advokat atau penasehat hukum dan terbatasnya Lembaga BantuanHukumyangterakreditasiolehKementerianHukum dan HAM Republik Indonesia. Terbatasnya Lemabaga Bantuan Hukum (LBH) yang terakrediatasi di Kota Parepare, sementara tidak sedikit masalah hukum yang terjadi khususnya yang dihadapi oleh orang miskin dan orang yang tidak berdaya baik secara fisik, psikis maupun secara akses termasuk di dalamnya korban kekerasan yang pada pada umumnya dialami oleh perempuan dan anak.
Praktek Akuntabilitas Pengelolaan APBDesa (Studi di Desa Bungi Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang) Ibrahim Fattah; Asram A.T Jadda; Wahyu Rasyid; Hartono Hamzah; Asrul Hidayat
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 2 (2022): September 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (221.685 KB) | DOI: 10.31316/jk.v6i2.4044

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) pelaksanaan akuntabilitas APBDesa di Desa Bungi, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang Dalam Perspektif Otonomi Desa berdasarklan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Akuntabilitas Dana Desa di Desa Bungi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris normatif. Data yang digunakan dalam peneltian ini adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa data pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan APBDesa di Desa Bungi, secara umum sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Bungi adalah adanya publikasi APBDesa melalui baliho besar dan APBDesa diumumkan di masjid, dan adanya hibah lahan Kepala Desa Bungi untuk pembangunan Sport Center Desa.Kata Kunci: Akuntabilitas, Pengelolaan APBDesa, Otonomi Desa. AbstractThis study aims to determine 1) the implementation of APBDesa accountability in Bungi Village, Duampanua District, Pinrang Regency in the Perspective of Village Autonomy based on Law no. 6 of 2014 concerning Villages, and 2) Factors affecting the implementation of Village Fund Accountability in Bungi Village. The research method used is normative empirical legal research. The data used in this research are primary data and secondary data. The results showed that the data on the implementation of accountability for the management of APBDesa in Bungi Village, in general, were in accordance with the provisions of Law Number 6 of 2014. The factors that influenced the implementation of accountability for the management of village funds in Bungi Village were the publication of APBDesa through large billboards and the announcement of the APBDesa. at the mosque, and a land grant from the Bungi Village Head for the construction of the Village Sport Center.Keywords: Accountability, Village Budget Management, Village Autonomy