Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Praktek Akuntabilitas Pengelolaan APBDesa (Studi di Desa Bungi Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang) Ibrahim Fattah; Asram A.T Jadda; Wahyu Rasyid; Hartono Hamzah; Asrul Hidayat
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 2 (2022): September 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (221.685 KB) | DOI: 10.31316/jk.v6i2.4044

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) pelaksanaan akuntabilitas APBDesa di Desa Bungi, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang Dalam Perspektif Otonomi Desa berdasarklan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Akuntabilitas Dana Desa di Desa Bungi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris normatif. Data yang digunakan dalam peneltian ini adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa data pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan APBDesa di Desa Bungi, secara umum sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Bungi adalah adanya publikasi APBDesa melalui baliho besar dan APBDesa diumumkan di masjid, dan adanya hibah lahan Kepala Desa Bungi untuk pembangunan Sport Center Desa.Kata Kunci: Akuntabilitas, Pengelolaan APBDesa, Otonomi Desa. AbstractThis study aims to determine 1) the implementation of APBDesa accountability in Bungi Village, Duampanua District, Pinrang Regency in the Perspective of Village Autonomy based on Law no. 6 of 2014 concerning Villages, and 2) Factors affecting the implementation of Village Fund Accountability in Bungi Village. The research method used is normative empirical legal research. The data used in this research are primary data and secondary data. The results showed that the data on the implementation of accountability for the management of APBDesa in Bungi Village, in general, were in accordance with the provisions of Law Number 6 of 2014. The factors that influenced the implementation of accountability for the management of village funds in Bungi Village were the publication of APBDesa through large billboards and the announcement of the APBDesa. at the mosque, and a land grant from the Bungi Village Head for the construction of the Village Sport Center.Keywords: Accountability, Village Budget Management, Village Autonomy
Pelatihan dan Pendampingan Paralegal Restorative Justice “Menciptakan Pengacara Rakyat” Wahyu Rasyid; Hartono Hamzah; Juhaera Juhaera; Jumriani Jumriani; Retni Retni
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 1, No 1 (2022): October 2022
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (354.3 KB) | DOI: 10.57235/aurelia.v1i1.74

Abstract

Abstrak Pelatihan ini berjudul Pelatihan dan Pendampingan Paralegal Restorative Justice “Menciptakan Pengacara Rakyat”, di Kota Parepare. Tujuan Pelatihan ini untuk memberikan pemahaman tentang Paralegal dan Restorative Justice, sehingga dapat Menciptakan Pengacara Rakyat di Kota Parepare. Pelatihan ini di khususkan untuk Paralegal dan Mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Parepare. Metode yang digunakan adalah penyampaian materi dan diskusi dengan Paralegal dari DP3A (Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak), dan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak). Kesimpulan dari Pelatihan ini adalah LBH (Lembaga Bantuan Hukum), dapat memaksimalkan peran dan fungsinya sebagai fasilitator bagi para pencari keadilan.Kata Kunci: Paralegal, Restorative Justice, LBH AbstractThis training is entitled Restorative Justice Paralegal Training and Assistance “Creating People's Lawyers”, in the City of Parepare. The purpose of this training is to provide an understanding of Paralegal and Restorative Justice, so that they can create People's Lawyers in the City of Parepare. This training is specifically for Paralegals and Students of the Faculty of Law, University of Muhammadiyah Parepare. The method used is the delivery of materials and discussions with paralegals from DP3A (Women's Empowerment and Child Protection Office) and P2TP2A (Integrated Service Center for Women and Children Empowerment). The conclusion of this training is that LBH (Legal Aid Institute) can maximize its role and function as a facilitator for justice seekers.Keywords: Paralegal, Restorative Justice, LBH