<![CDATA[Angkutan umum sebagai angkutan yang mengangkut pergerakan masyarakat untuk menjalankan aktivitas sehari-harinya yang diharapkan memiliki pelayan secara aman, murah, cepat, nyaman, dan efisien. Sistem transportasi yang terencana dan terkoordinasi dengan baik akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mendukung aktivitas masyarakat suatu kota atau wilayah. Dalam penentuan besaran tarif angkutan membutuhkan kebijakan yang arif serta penanganan yang tepat. Penentuan besaran tarif ini tentunya dapat menjembatani antara kepentingan penumpang selaku konsumen dengan pengusaha/operator angkutan umum. Tujuan penelitian ini menganalisis penetapan tarif berdasarkan nilai Biaya Operasional Kendaraan (BOK), Ability To Pay (ATP) dan Willingness To Pay (WTP). Pengumpulan data dilakukan dengan survei langsung kepada pengelola kendaraan dan penyebaran kuesioner pada penumpang untuk mengetahui tingkat kemampuan dan kemauan penumpang dalam membayar tarif. Biaya operasional kendaraan dianalisis menggunakan metode yang dikeluakan oleh Departemen Perhubungan, nilai ATP dianalisis dengan metode pendapatan keluarga dan WTP dianalisis menggunakan metode persepsi pengguna. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh besaran tarif berdasarkan Biaya Operasional Kendaraan (BOK) sebesar Rp 8.000, berdasarkan Ability to Pay (ATP) sebesar Rp 9100 untuk kategori umum dan Rp 6.500 untuk kategori pelajar dan berdasarkan Willingness to Pay (WTP) sebesar Rp 3.800 untuk kategori umum dan Rp 3.000 untuk kategori pelajar, kondisi ini menggambarkan bahwa pengguna Trans BRT merupakan kelompok choiced riders yang mempunyai penghasilan relatif tinggi sehingga pemilihan untuk penggunaan kendaraan pribadi masih lebih dominan. Berdasarkan Rekomendasi Nilai Tarif (RNT) sebesar Rp 7.000 untuk kelompok masyarakat umum dan Rp 5.000 untuk kelompok mahasiswa/pelajar. Hasil penelitian dari segi kelayakan investasi menunjukkan bahwa Trans BRT Koridor 2 tidak layak.]]>
