Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : Jambi Accounting Review (JAR)

Pengaruh Latar Belakang Pendidikan, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pemahaman Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada OPD di Pemerintah Kabupaten Muara Bungo) Anissa Wulan D; Yudi; Rita Friyani
Jambi Accounting Review (JAR) Vol. 1 No. 1 (2020): Jambi Accounting Review (JAR)
Publisher : Jurusan Akuntansi FEB Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (794.335 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh latar belakang pendidikan, pemanfaatan teknologi informasi dan pemahaman akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Muara Bungo, mengingat Pemerintah Kabupaten Muara Bungo mendapat opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2018. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh OPD yang ada di Kabupaten Muara Bungo. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari responden melalui penyebaran kuesioner. Responden dalam penelitian ini adalah kepala subbagian keuangan dan staff subbagian keuangan. data diperoleh kemudian dilakukan analisis regresi linier berganda antara variabel independen dengan variabel dependen baik secara parsial maupun secara simultan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) latar belakang pendidikan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, (2) pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, (3) pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, (4) latar belakang pendidikan, pemanfaatan teknologi informasi, dan pemahaman akauntansi secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
ANALISIS PENGENDALIAN INTERN PERSEDIAAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI (STUDI KASUS PADA PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN) PROVINSI JAMBI) Elsa Vijayanti; Yudi; Andi Mirdah
Jambi Accounting Review (JAR) Vol. 1 No. 2 (2020): Jambi Accounting Review (JAR)
Publisher : Jurusan Akuntansi FEB Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (355.529 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengendalian intern persediaan alat dan obat kontrasepsi di perwakilan BKKBN Provinsi Jambi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Sampel yang digunakan dalan penelitian ini berjumlah 60 responden. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata nilai pengendalian intern persediaan alat dan obat kontrasepsi pada BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) Provinsi Jambi sebesar 91,734%. Skor rata-rata pengendalian intern alat dan obat kontrasepsi pada BKKBN perwakilan Provinsi Jambi masuk dalam kategori sangat sesuai (76% - 100%) berdasarkan kriteria penilaian skala Guttman oleh Campion (1990). Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat pengendalian intern alat dan obat kontrasepsi pada BKKBN perwakilan Provinsi Jambi sudah sangat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP.
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SERAPAN ANGGARAN BELANJA OPD DI PROVINSI JAMBI TAHUN 2018-2019 DENGAN SILPA SEBAGAI VARIABEL MODERATING Nadira Indah WT; Yudi Yudi; Andi Mirdah
Jambi Accounting Review (JAR) Vol. 2 No. 3 (2021): Jambi Accounting Review (JAR)
Publisher : Jurusan Akuntansi FEB Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (706.524 KB)

Abstract

Anggaran memiliki fungsi sebagai alat perencanaan, alat pengendalian, dan sebagai alat kebijakan fiskal. Serapan anggaran dalam hal ini adalah kemampuan Pemda untuk merealisasikan sejumlah anggaran yang sudah ditetapkan bersama lembaga legislatif (DPRD) di dalam APBD yang dinyatakan dalam skala ordinal. Tujuan dari penelitian ini untuk melihat pengaruh regulasi keuangan daerah, proses pengadaan barang dan jasa, lingkungan birokraasi, dan komitmen organisasi terhadap serapan anggaran dengan SILPA sebagai variabel moderating di Provinsi Jambi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan teknit statistik. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 41 pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Jambi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dengan menggunakan instrumen kuesioner. Penelitian ini menggunakan analisis linear berganda untuk menganalisis statistik dan model regresi yang sebelumnya telah diuji dalam uji asumsi klasik sedangkan untuk pengujian variabel moderating menggunakan uji residual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi keuangan daerah, proses pengadaan barang dan jasa, lingkungan birokrasi, dan komitmen organisasi secara simultan berpengaruh positif terhadap serapan anggaran OPD pada Pemerintah Provinsi Jambi yang artinya ketika regulasi keuangan daerah, proses pengadaan barang dan jasa, lingkunga birokrasi, dan komitmen organisasi maka variabel-variabel tersebut akan mampu meningkatkan serapan anggaran. Hasil penelitian ini menunjukan variabel regulasi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap serapan anggaran OPD di Provinsi Jambi. Sedangkan Variabel proses pengadaan barang dan jasa, lingkungan birokrasi, dan komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap serapan anggaran OPD di Provinsi Jambi.
PENERAPAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN YOUTUBER DI KOTA JAMBI DENGAN NORMA PERHITUNGAN PENGHASILAN NETO Irsyad Ramadhan; Yudi Yudi; Rico Wijaya Z
Jambi Accounting Review (JAR) Vol. 3 No. 1 (2022): Jambi Accounting Review (JAR)
Publisher : Jurusan Akuntansi FEB Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (620.827 KB)

Abstract

Youtuber merupakan ladang penghasilan baru bagi masyarakat Indonesia. Penghasilan yang diraih oleh para Youtuber juga telah melebihi besaran angka penghasilan tidak kena pajak yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak. Dengan penghasilan tersebut, maka youtuber sebagai wajib pajak menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Pada penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, subjek penelitian ini adalah para Youtuber yang data penghasilannya diperoleh dari website resmi Socialblade.com. Data dikumpulkan dengan cara observasi, dan pengumpulan studi pustaka. Analisa data melalui tiga tahap: yaitu dengan penerapan peraturan PER-17/PJ/2015 pada penghasilan Youtuber, penyajian data (display), dan penarikan kesimpulan (verifikasi). Dari hasil penelitian menunjukan hasil bahwasannya penerapan pajak penghasilan cocok untuk Youtuber adalah menggunakan PER-17/PJ/2015 yaitu dengan Norma Penghitungan Penghasilan Neto yang diakibatan oleh beberapa factor yakni dari sumber penghasilan, pemberi penghasilan dan waktu penerimaan penghasilan. Selain itu penghasilan neto yang diakui dari youtuber sesuai dengan lampiran 1 PER-17/PJ/2015 adalah 50% dari penghasilan bruto dimana itu juga membuat Pajak terutangnya akan jauh lebih kecil dibandingkan dengan pendapatan yang serupa namun menggunakan PPh Pasal 21.