Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.431
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Media Hukum JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan JURNAL ILMIAH ADVOKASI Media of Law and Sharia DedikasiMU: Journal of Community Service Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat
Endang Heriyani
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Social Sciences

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENJUAL DALAM PERJANJIAN JUAL BELI KOMODITI AGRO DI PASAR LELANG FORWARD DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Endang Heriyani; Prihati Yuniarlin
Jurnal Media Hukum Vol 17, No 1 (2010)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jmh.v17i1.363

Abstract

The study on legal protection for Seller in Purchase Agreement of Agro Commodity in Auction Market in Special Territory of Yogyakarta was a normative and sociological legal research. This study aimed at knowing how the purchase agreement of agro commodity in forward auction market was applied, and how the legal protection for seller in purchase agreement of agro commodity in forward auction market was. The data used were secondary and primary data. The result of the study showed that the purchase of agro commodity in forward auction market. Legal protection for seller in purchase agreement of agro commodity in forward auction market was acquired from 3 (three) things: (a) The legal protection given by government, it was given through the legislation by the issue of the Decree of Ministry of Industry and Trade of Republic of Indonesia Number 650/MPP/Kep/10/2004 on terms of Operation of Auction Market with Forward Transfer of Agro Commodity. (b) The legal protection from the purchase agreement of agro commodity, the agreement made by the parties applied as the law for all parties; and (c) The legal protection in dispute, the problem was solved by a discussion. If the discussion made no result, arbitration would be done. Key Words: legal protection, purchase of agro commodity, forward auction market.
Pemberdayaan Santri Rumah Tahfidz “Aqwamu Qila” Menuju Kemandirian Hidup Ahdiana Yuni Lestari; Endang Heriyani; Prihati Yuniarlin
Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat 2019: 3. Pengembangan Usaha Mikro, kecildan Menengah (UMKM), Serta Ekonomi Kreatif
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (452.68 KB) | DOI: 10.18196/ppm.23.424

Abstract

Mitra kegiatan PKM ini adalah Yayasan AQWAMU QILA bertempat di dusun Grojogan, Tamanan,Banguntapan, Bantul. Salah satu amal usaha Yayasan ini adalah mengelola Rumah Tahfidz dengansantri saat ini berjumlah 43 yang berstatus mahasiswa ataupun pelajar. Kegiatan utama santri adalahmenghafalkan Alquran. Para santri mayoritas adalah yatim, piatu dan kaum dhuafa. Kehidupannyaditopang dari para pengurus dan donatur. Selepas dari pesantren tentunya harus terjun ke masyarakatdan hidup mandiri. Berbekal pendidikan agama saja tidak cukup, oleh karena itu santri perlu dibekaliketerampilan. Kegiatan yang sering santri lakukan adalah menerima pesanan penganan, makan dosataupun prasmanan setiap hari sabtu dan minggu. Santri belum memahami tentang izin usaha danpengelolaan katering secara profesional. Manajemen usaha dilakukan masih secara tradisional, belumada sistem yang berbasis komputer dan struktur organisasi untuk menentukan tugas dari pengelolaanusaha katering ini. Solusi dan metode yang dipakai:a) Memberikan penyuluhan dan motivasikemandirian hidup. b) Memberikan penyuluhan tentang badan usaha dan izin usaha katering c)Memberikan pelatihan keterampilan dan praktek tentang:1) Manajemen usaha katering; 2) Penyajianusaha katering; 3) Pelayanan dan pemasaran katering; 4) Penyusunan menu katering. d)Pendampingandan monitoring evaluasi pelaksanaan program. Hasil kegiatan PKM ini adalah para santri telahdiberikan penyuluhan AMT, usaha katering sederhana, badan usaha dan izin P-IRT, praktek memasakserta penyajian menu prasmanan. Namun demikian karena tugas pokok utama para santri adalah studiformal dan mengikuti kurikulum Pondok Pesantren, maka usaha katering sederhana belum berbentukbadan usaha dan belum didaftarkan P-IRT nya. Setelah dilakukan penyuluhan dan pendampingan, parasantri telah memperoleh pesanan berupa nasi box dan penganan dari masyarakat sekitar. 10% daripemasukan disimpan dalam kas Pondok Pesantren untuk memenuhi sarana prasana.
PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL YANG MENIMBULKAN WANPRESTASI DI KABUPATEN BANTUL Fredi Ahmad Fadilah; Endang Heriyani
Media of Law and Sharia Vol 1, No 2: March 2020
Publisher : Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (463.191 KB) | DOI: 10.18196/mls.v1i2.8346

Abstract

Perjanjian sewa menyewa pada perusahaan persewaan mobil sering terjadi wanprestasi.  Tujuan dalam penelitian, yaitu  mengetahui wanprestasi dan bentuk penyelesaian apabila terjadi wanprestasi pada perusahaan persewaan mobil yaitu CV. GH Tour and Travel, CV. Cahya Tour, dan CV. Mae Trans. Metode Penelitian: Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Teknik Pengumpulan Data menggunakan Metode Interview atau wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik Analisis Data menggunakan teknik kualitatif, penelitian ini menggunakan metode silogisme dan interpretasi. Hasil penelitian menunjukkan Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Yang Menimbulkan Wanprestasi di Kabupaten Bantul yaitu Penyewa merusak objek sewa. Penyelesaiannya dilakukan dengan cara meminta uang ganti sewa atas biaya servis kendaraan selama berada dalam masa perbaikan. Penyewa terlambat mengembalikan objek kendaraan. Penyelesaiannya dilakukan dengan cara memberikan biaya denda kepada pihak penyewa, perhitungan untuk keterlambatan dihitung  setiap  jamnya dan besarnya denda adalah 10% dari harga sewa mobil yang disewa. Penyewa menyewakan ulang obyek kendaraan. Penyelesaiannya  dilakukan dengan meminta biaya kerugian dan meminta uang hasil dari penyewa yang mengulang sewakan obyek sewa kepada pihak ketiga
PEMAHAMAN SANTRI DAN SANTRIYAH AQWAMU QILA TERHADAP PRINSIP-PRINSIP HUKUM WARIS ISLAM Ahdiana Yuni Lestari; Endang Heriyani; Misran Misran; Aryan Ari Sepri YH
DedikasiMU : Journal of Community Service Vol 4 No 4 (2022): Desember
Publisher : Universitas Muhammadiyah Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30587/dedikasimu.v4i4.4607

Abstract

Masalah pemahaman terkait dengan prinsip-prinsip hukum waris Islam banyak masyarakat yang belum memahaminya termasuk para santri dan santriyah Pondok Pesantren Aqwamu Qila Bantul. Tujuan pengabdian ini untuk memberikan pemahaman terkait dengan prinsip-prinsip hukum waris Islam. Metode dalam pengabdian ini adalah sosialisasi atau penyuluhan hukum waris Islam dan pelatihan pembagian harta warisan menurut hukum waris islam. Hasil dari pengabdian ini menunjukan bahwa program penyuluhan terkait dengan prinsip-prinsip hukum waris islam dan pelatihan pembagian harta warisan dapat memberikan solusi terhadap santri dan santriyah Pondok Pesantren Aqwamu Qila terkait keterbatasan pemahaman hukum waris islam. Setelah dilakukan penyuluhan dan pelatihan terdapat 97% santri dan santriyah memahami hukum waris islam.
Optimalisasi Pemanfaatan Sampah Menjadi Nilai Ekonomis dan Dampaknya dalam Mengurangi Pencemaran Lingkungan Yeni Widowaty; Endang Heriyani
Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat 2022: 1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Publik
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/ppm.51.1021

Abstract

Seiring dengan bertambahnya penduduk masalah sampah juga menjadi beban. Apalagi TPA Piyungan sudah tidak mampu menampung sampah di DIY khususnya Kabupaten Bantul, Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Oleh karena itu sebagai solusi maka sampah diolah menjadi yang bernilai ekonomis. Keuntungannya adalah dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dan pencemaran lingkungan berkurang. Dusun Jragung, Kelurahan Jogotirto, Kapanewon Berbah Sleman termasuk dusun yang padat penduduknya, sehingga saat ini sampah sudah menjadi masalah. Permasalahan yang diajukan adalah bagaimana langkah agar sampah tidak menambah pencemaran lingkungan, bagaimana agar sampah dapat bernilai ekonomis, metode apa yang dapat mengurangi pencemaran lingkungan terkait sampah. Dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan beberapa tahap yaitu: (1) penyuluhan; (2) pendampingan, (3) praktek pemanfaatan sampah menjadi nilai ekonomis. Penyuluhan dilakukan dengan metode ceramah dan diskusi, ceramah oleh ahli bidang lingkungan hidup dan juga ahli Kesehatan lingkungan. Untuk pendampingan dilakukan dengan mengundang ahli bidang sampah kreatif untuk melatih dan mengubah bahan sampah untuk diolah menjadi nilai ekonomis. Dalam pelatihan dibuat pot bunga, tempat pensil dan bentuk-bentuk lainnya. Dari sini paling tidak sudah mengurangi sampah dan masyarakat terbantukan dengan memanfaatkan sampah menjadi barang bernilai ekonomis
Dampak Perkawinan Di bawah Umur Terhadap Terjadinya Perceraian Lismi Salis; Endang Heriyani
Media of Law and Sharia Vol 4, No 1: December 2022
Publisher : Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/mls.v4i1.17186

Abstract

Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pada Pasal 7 ayat (1), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan Perempuan sudah mencapai umur 19 tahun. Pada kenyataannya, di Kabupaten Pemalang masih banyak ditemukan perkawinan yang dilakukan oleh mempelai yang masih dibawah umur dan berakhir dengan perceraian. Hal ini bisa terjadi, karena pelaku yang melakukan perkawinan dibawah umur biasanya belum memiliki kesiapan mental bahkan kesiapan ekonomi untuk berumah tangga yang mengakibatkan terjadinya perselisihan terus-menerus. Dalam penulisan hukum ini, penulis tertarik untuk meneliti mengenai faktor terjadinya perkawinan dibawah dan pengaruh perkawinan dibawah umur dengan angka perceraian di Kabupaten Pemalang dengan tujuan untuk mengetahui faktor penyebab adanya perkawinan dibawah umur dan bagaimana pengaruh perkawinan dibawah umur terhadap angka perceraian. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Normatif Empiris dan data yang diperoleh akan dianalisisi secara deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah di Kabupaten Pemalang faktor terjadinya perkawinan dibawah umur dikarenakan adanya desakan dari orang tua, faktor ekonomi, dan hamil diluar nikah. Akibatnya dalam pernikahan tersebut sering terjadi perselisihan sehingga tidak bisa dipertahankan dan berakhir dengan perceraian.
PENGAKUAN DAN HAK ASUH ANAK LUAR KAWIN (Studi Penetapan No. 456/Pdt.P/2020/PN Jkt.Pst) Rudy Hermawan; Endang Heriyani
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 1 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v7i1.4511

Abstract

Children out of wedlock only have a civil relationship with their mother and their mother's family. To create a civil relationship with a child out of wedlock, the biological father must confess. In practice the biological father can admit it by submitting an application to the District Court. This can be seen in the determination of No. 456/Pdt/P/2020/PN Jkt Pst. The  problem posed is  how the judge's considerationin   granting the  application   for  recognition of biological fathers to illegitimate children in the determination of Number 456/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Pst and the factors that cause extramarital custody rights are in  the biological father?. This type of research is normative legal research. Analysis of research data was carried out using a qualitative descriptive method. The results of this study indicate that the judge's consideration in granting the application for acknowledgment of children out of wedlock is because biological fathers want to have legal standing as a father in meeting all the needs of children which are then stated in a Statement of Recognition, and the factors that cause custody of children out of  wedlock goes to the biological father, because the biological father has shown his responsibilities as a father, by paying for childbirth when a child is born out of wedlock, and is able to finance an illegitimate child to adulthood, and the mother of an illegitimate child has handed over custody of the child to the biological father as outlined in the Deed of Agreement on Rights. Parenting made in front of a Notary. 
Pelaksanaan Pemenuhan Hak Narapidana Anak Dalam Rangka Perlindungan Anak Di LPKA Kelas II Yogyakarta Endang Heriyani; Prihati Yuniarlin
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 10, No 2 (2022): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v10i2.2352

Abstract

The rights of children who are undergoing a criminal period have been regulated in Article 4 of Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System (Child Justice Law). Child prisoners in LPKA are separated from their families, so their rights can be neglected. This research is normative empirical by collecting legal literature, looking for principles, doctrines and comparing the actual conditions that occur in society. The conclusion in this study is child prisoners living in LPKA Yogyakarta have obtained their rights as children, such as right of education, worship, develop themselves, and so on. LPKA's efforts to optimize the fulfillment of the rights of child prisoners in the context of child protection are collaborating with the Disdikpora of Gunungkidul Regency by forming an SKB (Study of Learning Activities), and the Ministry of Religion of Gunungkidul Regency to provide tutorials on religious lessons.Keywords:  Rights of child prisoners, child protection
Pembatalan Hibah Oleh Suami Kepada Istri Yang Sudah Meninggal Dunia (Studi Putusan No. 151/Pdt.P/2018/Pa.Jr) Lister Al Ikhlas; Endang Heriyani
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 3 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v7i3.5486

Abstract

Buku Anshori, Abdul Ghofur,  2017, Filsafat Hukum Hibah dan  Wasiat di Indonesia, Yogyakarta, Gadjah Mada   University Press. Anggraeni, Widya, 2006, Tanggung Gugat Pemberi Hibah Akibat Pembatalan Hibah, Surabaya: Universitas Airlangga.Ath-Thayyar,  Abdullah bin Muhammad, et all.,2009,   Shahih al bukhari dalam Ensiklopedi Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab, Yogyakarta, Maktabah Al-Hanif.Basyir, Ahmad Azhar, 2004, Hukum Waris Islam, Yogyakarta: UII Press.Dahlan, Abdul Aziz, et all., 1996, Ensiklopedia Hukum Islam, Jakarta: PT Ichtiar Van Hoeve.Departemen Pendidikan Nasional, 2005, Kamus Besar Ikhtisar Indonesia Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka.Dewata, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Achmad, 2015, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.Marzuki, Peter Mahmud, 2010, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana.Manan, Abdul, 2017, Aneka Masalah Hukum Perdata  Islam di Indonesia,Jakarta, PT Fajar Interpratama Mandiri.Rajasa, Sutan, 2002, Kamus Ilmiah Populer, Surabaya: Karya Utama.Rofiq Ahmad, 2015, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers.Suparman, Eman, 1995, Intisari Hukum Waris Indonesia, Bandung: Mandar Maju.Artikel Jurnal:Abdoeh, Nor Mohammad, “Inheritance for Adopted Child (A Philosophical Study of a Maximum of One-Third)/ Hibah Harta pada Anak Angkat (Telaah Filosofis terhadap Bagian Maksimal Sepertiga)V, Jurnal Millah, Jurnal Studi Agama Vol. 18, No. 2 (2019  ).hal 207-234.                Bashori, Dhofir Catur  dan Miftahul Ichsan, “Pembatalan Hibah oleh Pengadilan Agama”, Hakam; Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 5, No. 1 (2021), hal 44-56.Hindrato, Deny Muria  dan Hari  Purwadi, “The Cancellation of Grant Deed by The Sibling of Grant Recipient Through the Court’s Stipulation (A study on Stipulation Nomor: 58/Pdt.P/2015/PN/SBY)”, Jurnal Repertorium, Vol. 5, No. 2 (2018), hal 1-15.Peraturan Perundang-Undangan:Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW).Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
Co-Authors Ahdiana Yuni Lestari Ahdiana Yuni Lestari Aryan Ari Sepri YH Fredi Ahmad Fadilah Lismi Salis Lister Al Ikhlas Misran Misran Prihati Yuniarlin Prihati Yuniarlin Prihati Yuniarlin Rudy Hermawan Yeni Widowaty