Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.347
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL KOLABORASI JPPM: Journal of Public Policy and Management
Anwar Parawangi
Universitas Muhammadiyah Makassar
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (P2md) Di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kepulauan Selayar Ahmad Ahmad; Abdul Mahsyar; Anwar Parawangi
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik Vol 7, No 1 (2021): April 2021
Publisher : Department of Public Administration, Muhammadiyah University of Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/kjap.v7i1.5147

Abstract

AbstractThis study aims to determine the context of implementing the Village Community Empowerment Program (P2MD). The type of research used is descriptive qualitative research. The data is collected through interviews with key informants in turn, direct observation at the target location of the program and official government documents such as legislation and program implementation guidelines issued by the central government and local governments. The data obtained was processed directly by connecting the themes. The results showed that the involvement of the actors involved in the implementation of the program was based on the applicable regulatory provisions related to the program established by the related institutions. On another aspect, the characteristics of the government involved range from the central government to the village government. As for the non-governmental institutions that are formally involved, there is no other than community groups that act as both the executor and target of the empowerment program. The compliance of the parties involved as implementing the community empowerment program is going well. Substantial and administrative performance achievements according to targets in planning.Keywords: Program Implementation, Village Community Empowerment
EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN PADA DESA BATUMA’LONRO KECAMATAN BIRINGBULU DI KABUPATEN GOWA Muhammad Basir; Abdul Mahsyar; Anwar Parawangi
JPPM: Journal of Public Policy and Management Vol 1, No 2 (2019): JPPM: Journal of Public Policy and Management
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/jppm.v1i2.3584

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk  menganalisis evaluasi kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MD) di Desa Batuma’lonro Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya, dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif bertipe deskriptif. Teknik analisa data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan PNPM-MD cukup efektif dalam memberikan solusi masalah kemiskinan terutama perhatian terhadap pembangunan infrastruktur desa, namun untuk bantuan modal usaha, perbengkelan, dan bantuan karang taruna dinilai masih perlu ditingkatkan dan dinilai tidak efesien karena pendanaannya relatif kecil. Faktor internal yang mempengaruhi kebijakan PNPM-MD adalah adanya komitmen dari pemerintah kecamatan, pemerintah desa, PJOK, fasilitator kecamatan, KPMD, serta TPK dan UPK. Sedangkan faktor ekternalnya adalah adanya partisipasi masyarakat, tim pengawas dari masyarakat, dan tokoh masyarakat.
KOLABORASI ANTARORGANISASI PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN MODA TRANSPORTASI DI KOTA MAKASSAR (STUDI KASUS KENDARAAN BECAK MOTOR) Mahadin Moh. Astari; Abdul Mahsyar; Anwar Parawangi
JPPM: Journal of Public Policy and Management Vol 1, No 1 (2019): JPPM: Journal of Public Policy and Management
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/jppm.v1i1.2575

Abstract

Kendaraan becak motor telah membuat kondisi Kota Makassar terlihat semakin semrawut, sehingga dilakukan kolaborasi antarorganisasi pemerintah dalam menertibkan kendaraan becak motor tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses kolaborasi antara Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas Polrestabes Makassar dalam penertiban kendaraan becak motor di Kota Makassar. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatf dengan tipe studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses kolaborasi antara Dinas Perhubungan Kota Makassar dengan Satuan Lalu Lintas Polrestabes Makassar tidak berjalan sesuai dengan pemahaman bersama serta dialog tatap muka hanya dilakukan di awal proses kolaborasi. Faktor-faktor yang menghambat proses kolaborasi adalah ketidakjelasan batasan masalah, pemahaman kedua belah pihak yang berbeda, dan landasan hukum yang tidak jelas dalam penertiban kendaraan becak motor tersebut.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGADAAN BERAS BADAN URUSAN LOGISTIK DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN DI KABUPATEN PINRANG Ummi Kalsum; Muhammadiah Muhammadiah; Anwar Parawangi
JPPM: Journal of Public Policy and Management Vol 3, No 2 (2021): IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/jppm.v3i2.6582

Abstract

Tujuan dari penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Pengadaan Beras Badan Urusan Logistik Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Di Kabupaten Pinrang. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Jumlah informan 11 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu bentuk implementasi kebijakan Pengadaan Beras Badan Urusan Logistik dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Di Kabupaten Pinrang yaitu; 1) Komunikasi, hubungan komunikasi Perum BULOG Cabang Pembantu Pinrang dengan instansi lain sudah berjalan dengan baik, termasuk dengan mitra kerja yaitu pengusaha kilang padi yang selalu berkoordinasi dan berkomunikasi langsung kepada BULOG terkait harga beras. 2) Sumber Daya, dalam hal ini sumber daya masih kurang memadai termasuk sumber daya manusia, dan sumber daya lainnya yaitu fasilitas masih kurangnya alat-alat mesin yang bisa menghasilkan beras premium. 3) Disposisi, kemampuan Perum BULOG Cabang Pembantu Pinrang belum maksimal dalam mengotrol dan mengkoordiasi kegiataan pengadaan beras BULOG, sehingga Perum BULOG melakukan pendidikan dan pelatihan khusus untuk meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial dalam pengadaan beras. 4) Struktur Birokrasi, Perum BULOG Cabang Pembantu Pinrang dalam menjalankan kebijakan pengadaan beras sesuai dengan tupoksi masing-masing bidang terkait kebijakan tersebut.
PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA PADA PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2018 DI KABUPATEN BULUKUMBA Andi Armayudi Syam; Anwar Parawangi; Muhammadiah Muhammadiah; Fatmawati Fatmawati
JPPM: Journal of Public Policy and Management Vol 3, No 2 (2021): IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/jppm.v3i2.6546

Abstract

Penelitian ini bertujua menggambarkan bentuk Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2018 di Kabupaten Bulukumba. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, penilaian ini menggunakan instrument observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan dipilih secara purposive sampling. Kemudian teknik analisa data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) electoral activity dimana melalui pemberian edukasi dengan melakukan pembelajaran dilapangan secara langsung salah satu metode yang dilakukan, membukakan ruang kreasi bagi para pemilih pemula melalui penyaluran minat dan bakat serta hoby para pemilih pemula yang sedang eksis di tengah-tengah masyarakat. (2), lobbying dimana para kandidat memaparkan mulai dari penawaran program.(3) aktivitas organisasi yang lebih mendorong partisipasi aktif para pemilih dengan melibatkan mereka pada struktur tim pemenangan.(4), contacting melauli kegiatan kampanye dan pencoblosan dalam memberikan penawaran-penawaran terkait kebutuhan dan permasalahan pemilih yang akan menjadi bahan pertimbangan bagi para kandidat jika berhasil menjadi pemenang pada perheletan pemilihan legislative di Kabupaten Bulukumba. Dan (5), violence Para pemilih pemula juga tidak segan-segan melakukan aksi demonstrasi menuntut pemerintah jika terjadi pelanggaran dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bulukumba.
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ORGANISASI LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMBERDAYAAN PETANI MISKIN Kahar Saleh; Abdul Mahsyar; Anwar Parawangi; Fatmawati Fatmawati
JPPM: Journal of Public Policy and Management Vol 3, No 2 (2021): IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/jppm.v3i2.5800

Abstract

This research is motivated by the development of Community Empowerment Institution resources which function as a forum for village communities to plan development and foster village communities. The research method aims to describe the development of local government capacity in empowering farming communities in Bulukumba Regency. In this case, this research uses descriptive type to describe the observed behavior. The research focus is based on the grinddle theory which looks at resources, organizational strengthening, and institutional reform. Data collection includes in-depth interviews, observations and documentation. In his research for about 3 months, the data analysis technique in this study was carried out qualitatively. The results of the study indicate that in carrying out its functions, institutional management is not optimal in developing community empowerment of farmers. Flexible and adaptive institutional development in order to optimize the achievement of national development in a synergistic manner between the central government, regional governments, and institutions. and the factors that hinder Community Empowerment Institutions in carrying out their functions are due to the absence of innovation in management so that there are limited collaboration networks or partnerships with other institutions.
PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI ORGANIK DI KABUPATEN BANTAENG Muh. Nasir; Muhlis Madani; Anwar Parawangi
JPPM: Journal of Public Policy and Management Vol 3, No 1 (2021): PERWUJUDAN GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/jppm.v3i1.5140

Abstract

This study aims to analyze to describe the implementation of farmer empowerment, capacity, government capacity in empowerment used in organic farmers and to describe knowledge, development, and empowerment of organic farmers. This research method is a qualitative approach by analyzing all data and information sourced from primary and secondary data with interview and observation techniques in the Biangloe Village, Pajukukang District, Bantaeng Regency, the Agriculture Service Food Security Service of Bantaeng Regency. The results showed that the support program for empowerment of groups of farmers / organic farmers had knowledge, skills in organic rice farming, the abilities that had been obtained had a positive impact on farmers, on the aspect of saving on organic fertilizer financing, improved rice production which was supported by the adoption of planting patterns, prices the promising organic rice, the health side is safer. Several policy aspects in the development of organic rice farming are referred to here. The first aspect; The sustainability of either the national standard or the standard operating language for organic procedures does not have legality, meaning that the government is still in the inland process for assistance that will be provided to organic farmers, both guidance and supervision as well as competent institutions that will be involved. The second aspect; Farmer group institutions have not contributed much in the planning process of organic rice farmer activities in villages and are more focused on inorganic agriculture, but on the other hand, the RPJMDes dominance has been included in the document even though the realization is still considered unsatisfactory for all parties. Prime program planning can still be improved, its coordination and scope can be expanded across SKPD networks across actors / agencies, planning program needs to support organic farming in villages and in general Bantaeng Regency.
KOORDINASI ANTAR SKPD DALAM MENANGGULANGI PEDAGANG KAKI LIMA YANG MENGGANGGU LALU LINTAS DI KOTA MAKASSAR Auliya Citra R.; Abdul Mahsyar; Anwar Parawangi
JPPM: Journal of Public Policy and Management Vol 2, No 1 (2020): JPPM: Journal of Public Policy and Management
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/jppm.v2i1.3600

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui koordinasi antar SKPD dalam menanggulangi pedagang kaki lima (PKL) yang mengganggu arus lalu lintas di Kota Makassar dengan jenis penelitian kualitatif bertipe deskriptif. Metode yang digunakan adalah pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Informan dipilih secara purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antarSKPD di Kota Makassar dalam menanggulangi PKL yang menganggu arus lalu lintas adalah dengan mengadakan pemantapan konfirmasi, pembentukan tim terpadu, sinergitas tiap instansi, rutin mengadakan sosialisasi diskusi umum, pengecekan petugas di lapangan, dan melakukan pembinaan secara intens. Proses penertiban dilakukan secara teknis melalui pemberian surat peringatan, pendekatan secara persuasif, dan langkah alternatif terakhir adalah dengan penertiban paksa.
Co-Authors Abdul Mahsyar Ahmad Ahmad Auliya Citra R. Fatmawati Fatmawati Kahar Saleh Mahadin Moh. Astari Muh. Nasir Muhammad Basir Muhammadiah Muhammadiah Muhlis Madani, Muhlis Syam, Andi Armayudi Ummi Kalsum