Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGADAAN BERAS BADAN URUSAN LOGISTIK DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN DI KABUPATEN PINRANG Ummi Kalsum; Muhammadiah Muhammadiah; Anwar Parawangi
JPPM: Journal of Public Policy and Management Vol 3, No 2 (2021): IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/jppm.v3i2.6582

Abstract

Tujuan dari penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Pengadaan Beras Badan Urusan Logistik Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Di Kabupaten Pinrang. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Jumlah informan 11 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu bentuk implementasi kebijakan Pengadaan Beras Badan Urusan Logistik dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Di Kabupaten Pinrang yaitu; 1) Komunikasi, hubungan komunikasi Perum BULOG Cabang Pembantu Pinrang dengan instansi lain sudah berjalan dengan baik, termasuk dengan mitra kerja yaitu pengusaha kilang padi yang selalu berkoordinasi dan berkomunikasi langsung kepada BULOG terkait harga beras. 2) Sumber Daya, dalam hal ini sumber daya masih kurang memadai termasuk sumber daya manusia, dan sumber daya lainnya yaitu fasilitas masih kurangnya alat-alat mesin yang bisa menghasilkan beras premium. 3) Disposisi, kemampuan Perum BULOG Cabang Pembantu Pinrang belum maksimal dalam mengotrol dan mengkoordiasi kegiataan pengadaan beras BULOG, sehingga Perum BULOG melakukan pendidikan dan pelatihan khusus untuk meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial dalam pengadaan beras. 4) Struktur Birokrasi, Perum BULOG Cabang Pembantu Pinrang dalam menjalankan kebijakan pengadaan beras sesuai dengan tupoksi masing-masing bidang terkait kebijakan tersebut.
PENGARUH PROFESIONALISME DAN INDEPENDENSI AUDITOR INTERNAL TERHADAP KUALITAS AUDIT PADA INSPEKTORAT KABUPATEN TAKALAR Zainal Marra; Muhammadiah Muhammadiah; Ihyani Malik
JPPM: Journal of Public Policy and Management Vol 1, No 1 (2019): JPPM: Journal of Public Policy and Management
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/jppm.v1i1.2576

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Profesionalisme dan Independensi Auditor Internal, Terhadap Kualitas Audit pada Inspektorat Kabupaten Takalar. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Inspektorat Kabupaten Takalar, dengan pendekatan kuantitatif. Jumlah responden yang mengembalikan kuesioner sebanyak 30. Kesimpulan hasil penelitian ini ditemukan bahwa 1) Profesionalisme auditor internal berpengaruh signifikan dan positif terhadap Kualitas Audit, hasil uji t menunjukkan nilai Thitung 2,219 Ttabel 2,052  dengan taraf signifikansi (sig) 0,035 0,05.  2) Independensi auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Audit, berdasarkan nilai Thitung sebesar 6,986 nilai T tabel 2,052. 3). Profesionalisme dan Independensi Auditor Internal secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap kualitas audit. Hal ini berdasarkan hasil uji F ini diperoleh Nilai Fhitung dari tabel Anova sebesar 36,570 nilai Ftabel 3,35. Sebagai saran, Inspektorat Kab. Takalar perlu meningkatkan profesionalisme dan Independensi auditor agar dapat mendorong meningkatnya kualitas audit.
PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA PADA PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2018 DI KABUPATEN BULUKUMBA Andi Armayudi Syam; Anwar Parawangi; Muhammadiah Muhammadiah; Fatmawati Fatmawati
JPPM: Journal of Public Policy and Management Vol 3, No 2 (2021): IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/jppm.v3i2.6546

Abstract

Penelitian ini bertujua menggambarkan bentuk Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2018 di Kabupaten Bulukumba. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, penilaian ini menggunakan instrument observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan dipilih secara purposive sampling. Kemudian teknik analisa data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) electoral activity dimana melalui pemberian edukasi dengan melakukan pembelajaran dilapangan secara langsung salah satu metode yang dilakukan, membukakan ruang kreasi bagi para pemilih pemula melalui penyaluran minat dan bakat serta hoby para pemilih pemula yang sedang eksis di tengah-tengah masyarakat. (2), lobbying dimana para kandidat memaparkan mulai dari penawaran program.(3) aktivitas organisasi yang lebih mendorong partisipasi aktif para pemilih dengan melibatkan mereka pada struktur tim pemenangan.(4), contacting melauli kegiatan kampanye dan pencoblosan dalam memberikan penawaran-penawaran terkait kebutuhan dan permasalahan pemilih yang akan menjadi bahan pertimbangan bagi para kandidat jika berhasil menjadi pemenang pada perheletan pemilihan legislative di Kabupaten Bulukumba. Dan (5), violence Para pemilih pemula juga tidak segan-segan melakukan aksi demonstrasi menuntut pemerintah jika terjadi pelanggaran dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bulukumba.
IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BANTAENG Indrayani Tawang; Muhammadiah Muhammadiah; Nuryanti Mustari
JPPM: Journal of Public Policy and Management Vol 1, No 2 (2019): JPPM: Journal of Public Policy and Management
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/jppm.v1i2.3583

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengalisis collaborative governance dalam mengatasi limbah industri pabrik gula di Kota Makassar, menggunakan jenis penelitian kualitatif bertipe deskriptif. Teknik analisa data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemerintah, masyarakat, dan swasta belum melakukan collaborative governance secara maksimal dalam mencegah terjadinya pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh limbah industri pabrik gula. Cara pengolahan limbah industri pabrik gula masih berpotensi menimbulkan beberapa masalah. Belum ada kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam pengolahan limbah tersebut. Limbah yang dihasilkan merugikan warga masyarakat, sedangkan kompensasi yang diterima masyarakat tidak sesuai dengan yang dirasakan masyarakat sekitar pabrik. Pabrik Gula PT. Makassar Tene.
FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT PROSES COLLABORTIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KABUPATEN LUWU UTARA Elya Septiani; Muhammadiah Muhammadiah; Mappamiring Mappamiring
JPPM: Journal of Public Policy and Management Vol 3, No 1 (2021): PERWUJUDAN GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/jppm.v3i1.4900

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses collaborative governance dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di Kabupaten Luwu Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan tipe fenomenologi. Adapun sumber data dari penelitian ini yakni sumber dta primer yang diperoleh melalui interview dengan informan, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen yang terkait dengan topic penelitian. Teknik penentuan informan menggunakan teknik purposive. Hasil penelitian menemukan bahwa faktor pendukung dalam proses kolaborasi yakni: (a) faktor struktur sosial, adanya hubungan saling percaya, saling menyadari akansetiap tugas dan fungsi masing-masing stakeholder dalam mengelola ruang terbuka, b) kepentingan pemerintah, bahwa pemerintah memiliki kepentingan dalam mengelola lingkungan hidup dengan menyediakan ruang terbuka hijau, yang kemudian kepentingan tersebut dijabarkan dalam kebijakan tentang pengelolaan ruang terbuka hijau diatur dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Adapun fakto penghambat proses kolaborasi yakni faktor kultural, bahwa masyarakat disekitar ruang terbuka hijau memiliki kebiasaan atau budaya beternak, yang mana hewan ternak ini dibiarkan berkeliaran sehingga merusak fasilitas ruang terbuka hijau dan masyarakat pun masih memiliki kebiasaan yang menganggap bahwa pemerintah yang sepenuhnya yang bertanggung jawab terhadap ruang terbuka hijau sehingga peran dan partisipasi masyarakat masih rendah.