Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Jurnal Legislasi Indonesia
Nyak Fadhlullah
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Kajian Kriminologi Terhadap Penanam Ganja: Studi Kasus di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang Kabupaten Nagan Raya Nyak Fadhlullah
Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Vol 6, No 1 (2017)
Publisher : Islamic Criminal Law Department, Faculty of Sharia and Law, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/legitimasi.v6i1.1845

Abstract

Berdasarkan undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 111 penanaman ganja merupakan sebuah kejahatan. Di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang telah empat kali ditemukan ladang ganja selama dua tahun terakhir, yaitu pada bulan Februari dan Maret 2015 serta Februari dan Juli 2016. Penelitian ini berusaha mengkaji apa faktor penyebab penanaman ganja di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang Kabupaten Nagan Raya dan bagaimana kontrol sosial terhadap penanam ganja di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang Kabupaten Nagan Raya. Dalam penulisan ini menggunakan metode deskriptif analisis, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara (interview) dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab penanaman ganja di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang karena beberapa hal, yaitu karena keadaaan ekonomi yang mendesak, kemudian peluang menghasilkan uang dengan cara yang mudah dan cepat, faktor alam di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang yang subur, serta ada pihak yang memberi modal dan menampung hasil panen tanaman ganja. Kemudian masyarakat di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang memberikan sanksi sebagai jenis kontrol sosial terhadap kejahatan penanaman ganja. Sanksi ini tidak diatur khusus dalam qanun gampong, masyarakat memberikan sanksi moral berupa pengucilan terhadap pelaku penanam ganja, lebih lagi jika ada pendatang (ureung tamoeng) yang melakukan kejahatan penanaman ganja maka akan diusir dari wilayah Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang, ada juga sanksi lain yang diberikan yaitu membersihkan Meunasah atau Mesjid.
TIM PENGAWAL UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN ACEH: DUALISME KLEMBAGAAN DAN KEWENANGAN YANG SUMIR Mutiara Fahmi; Zahlul Pasha Karim; Nyak Fadhlullah
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 18, No 4 (2021): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2021
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v18i4.782

Abstract

ABSTRACTThis study aims to examine the presence of the UUPA Guard Team which is generally intended to ensure that the articles in the UUPA run properly. This research uses a type of normative legal research, which is carried out by examining library materials that are focused on examining the application of the rules or norms in the UUPA. Data collection techniques were carried out through library research by reading previous studies and readings related to the development of Aceh's special autonomy, followed by observation, in-depth interviews with key informants and several informants who are closely related to this study. The results showed that the formation of the UUPA Guard Team was important because the work apparatus of the Aceh Government and the DPRA did not specifically have the competence and ability to understand the regulations in the UUPA. The formation of the UUPA Guard Team by both the Aceh Government and the DPRA was due to the demands of the article in the UUPA that every change to the UUPA must go through consultation and consideration of the DPRA and the Governor of Aceh, so that the UUPA Guard Team is expected to provide input to the two institutions when there is an attempt to change the provisions. in the UUPA. The presence of the UUPA Guard Team for the specificity of Aceh did not have a direct impact. This is due to the nature of the Guard Team being only limited to the Aceh government support team which was formed temporarily to provide input on the enactment of the UUPA so far. ABSTRAKPenelitian ini bertujuan menelaah kehadiran Tim Pengawal UUPA yang secara umum ditujukan untuk memastikan agar pasal-pasal dalam UUPA berjalan sebagaiamana mestinya. Penelitian menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan pustaka yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah atau norma-norma dalam UUPA. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui library research dengan membaca studi sebelumnya dan bacaan-bacaan yang berkaitan dengan perkembangan otonomi khusus Aceh, dilanjutkan dengan observasi, indepth interview dengan key-informan dan beberapa informan yang berhubungan erat dengan studi ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan Tim Pengawal UUPA penting dilakukan disebabkan perangkat kerja Pemerintah Aceh dan DPRA yang ada tidak secara khusus memiliki kompetensi dan kemampuan memahami aturan dalam UUPA. Pembentukan Tim Pengawal UUPA baik oleh Pemerintah Aceh dan DPRA dikarenakan tuntutan pasal dalam UUPA bahwa setiap terdapat perubahan terhadap UUPA maka harus melalui konsultasi dan pertimbangan DPRA dan Gubernur Aceh, sehingga Tim Pengawal UUPA diharapkan dapat memberikan masukan terhadap kedua lembaga tersebut tatkala ada upaya untuk mengubah ketentuan dalam UUPA. Kehadiran Tim Pengawal UUPA terhadap kekhususan Aceh tidaklah berdampak secara langsung. Hal ini dikarenakan sifat Tim Pengawal hanya sebatas tim pembantu pemerintahan Aceh yang dibentuk secara temporer untuk memberi masukan terhadap keberlakuan UUPA selama ini.
Co-Authors Mutiara Fahmi Zahlul Pasha