Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

MAZHAB FIQH DALAM PANDANGAN SYARIAT ISLAM (Mengkritisi Pendapat Mewajibkan Satu Mazhab) Muhammad Yusran Hadi
Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Vol 7, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/dusturiyah.v7i2.3256

Abstract

ABSTRAK Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan kedudukan mazhab Fiqh dalam Islam dan hukum bermazhab. Banyak persoalan yang timbul akibat ketidakpahaman persoalan mazhab seperti sikap taqlid, fanatisme mazhab dan pendapat mewajibkan suatu mazhab tertentu. Akibatnya, timbul perpecahan dalam ummat Islam hanya gara-gara berbeda mazhab. Lebih ekstrim lagi, hanya karena berbeda dengan mazhabnya atau doktrin ulamanya, maka al-Quran dan Haditspun ditolak. Istilah “mazhab” tidak dikenal pada masa para sahabat, tabi’in dan tabi’ tabi’in. Mazhab-mazhab muncul setelah masa ketiga generasi awal tersebut yaitu pada abad kedua Hijriah. Masa ini dikenal dengan periode imam-imam mujtahid. Namun, para imam tidak mewajibkan mazhab mereka untuk diikuti. Bahkan mereka memerintahkan para murid dan pengikut mazhabnya untuk mengikuti dalil. Istilah “mazhab” menjadi semakin populer pada pertengahan abad ke empat, karena para ulama pengikut mazhab (muqallidin) mengfokuskan diri dalam mengembangkan dan menyebarkan mazhab imamnya masing-masing. Mereka meninggalkan ijtihad dan bertaqlid kepada imam-imam mazhab empat. Menurut mereka, pintu ijtihad telah tertutup. Maka mereka mewajibkan taqlid kepada imam atau mazhab tertentu dan tidak boleh berbeda darinya. Sejak masa inilah pemikiran dan keilmuan umat Islam mengalami kemunduran. Kondisi ini mendapatkan kritikan tajam dari para ulama besar seperti Imam Addabusi Al-Hanafi, Imam Ibnu Hazm (wafat 456 H), Imam Ibnu Abdi al-Bar (wafat 463 H), al-Hafizh Ibnu al-Jauzi (wafat 597), Imam ‘Izzuddin bin Abdissalam (wafat 660 H), Imam Abu Syamah (wafat 665 H), Imam Nawawi (wafat 676), Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah (wafat 728 H), Imam Ibnu al-Qayyim (wafat 751 H), Imam asy-Syatibi (wafat 790 H), Imam Sayuthi (wafat 911) dan para tokoh ulama lainnya. Mereka mengecam taqlid para ulama dan menyerukan mereka untuk berijtihad. Tulisan ini menyimpulkan bahwa mazhab adalah pendapat para ulama mujtahidin yang tidak ma’shum. Mazhab merupakan madrasah dalam belajar syariat. Mazhab bukan syariat yang mutlak kebenarannya dan wajib diikuti. Mengikuti syariat (al-Quran dan as-Sunnah) hukumnya wajib. Adapun mazhab tidak wajib. Taqlid terhadap imam atau mazhab tertentu haram bagi seorang mujtahid. Kewajiban bagi ulama dan penuntut ilmu ittiba’ dalil. Kewajiban orang awam adalah bertanya kepada ulama mazhab siapapun tanpa harus terikat dengan ulama tertentu. Ia tidak wajib mengikuti mazhab tertentu dalam segala persoalan dan secara terus menerus, namun boleh berpindah dari satu mazhab ke mazhab lainnya sesuai dengan dalil.
REVIEW OF ISLAMIC ECONOMIC LAW ON TRADERS 'INTERNET DATA SELLING PRACTICES IN GAMPONG KOPELMA KECAMATAN SYIAH KUALA BANDA ACEH Suhaimy Syahrul; Muhammad Yusran Hadi; Gamal Achyar
Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Vol 10, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/dusturiyah.v10i2.8128

Abstract

This research was conducted based on the form of fraud and the obscurity of business actors, which, if allowed to continue, will further harm consumers. In fact, consumers have not received maximum service, so consumers are always ignored by the behavior of business actors who commit fraud, just because they want to get a profit. The research objective in this thesis is to find out how to review Islamic economic law on the practice of buying and selling internet data package pulses for traders in Gampong Kopelma, Syiah Kuala District, Banda Aceh. This research uses qualitative research with descriptive analysis method. And data obtained from interviews. The results of this study indicate that in the practice of buying and selling the active period of internet data packages at the Kopelma Village Counter, Syiah Kuala District, Banda Aceh, buyers come directly to the place. In that place the buyer can choose the data package to be used and purchased. Prices and products also vary, depending on the data package and the amount of quota, as well as the active period for how many months. The products sold include Simpati, XL, Axis, Tri, Indosat, Smartfren and other products. After finding the internet data package that you want to use, the buyer begins the transaction. The law of buying and selling internet data pulses by traders in the Kopelma Darussalam area is legal and is in accordance with the terms and conditions of buying and selling. However, there are some sellers who do not convey the correct information, resulting in losses for the buyer such as the active period or the validity period of the package which is shorter than the time that has been delivered.
PERKONGSIAN USAHA PEMBUATAN REUNCONG DI KALANGAN MASYARAKAT GAMPONG BAET MESJID DAN BAET LAMPEOT DALAM PERSPEKTIF SYIRKAH ABDAN Ade Roza Phonna; , Muhammad Yusran Hadi; Azka Amalia Jihad
Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 2 No 1 (2021): Jurnal Al-iqtishadiah
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (592.799 KB) | DOI: 10.22373/iqtishadiah.v2i1.1377

Abstract