Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
2.517
P-Index
This Author published in this journals
All Journal USU LAW JOURNAL PENDIPA Journal of Science Education Journal on Education TAHKIM Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Jurnal Kewarganegaraan INTELEKTIVA Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia (JPMI) Pandawa : Pusat Publikasi Hasil Pengabdian Masyarakat Jurnal Riset Rumpun Ilmu Pendidikan (JURRIPEN)
DAULAT NATHANAEL BANJARNAHOR
Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar
Religion Arts Humanities Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : Jurnal Kewarganegaraan

 1 
Telaah Pemilihan Umum Elektronik (E-Voting) Dalam Perspektif Kepastian Hukum Sebagai Perwujudan Negara Hukum Indonesia Daulat Nathanael Banjarnahor; Firinta Togatorop
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 1 (2022): 1 Januari - 30 Juni 2022 (In Press)
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (222.666 KB) | DOI: 10.31316/jk.v6i1.2886

Abstract

AbstrakIndonesia sebagai sebuah negara demokrasi telah melaksanakan beberapa kali pemilihan umum, dengan ciri, sifat, dan substansi pemilihan yang bervariasi pada setiap periodenya. Pada pemilu terkini yang telah dilaksanakan pada tahun 2019 yang menghasilkan para pemegang kekuasaan dalam kekuasaan/lembaga parlemen yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah hingga kekuasaan eksekutif yaitu Presiden dan Wakil Presiden. Namun banyak pihak dan juga masyarakat yang memberikan label “buruk” pada pelaksanaan pemilihan umum pada tahun 2019, karena kejadian duka yang menjadi pemberitaan publik. Kelelahan dalam merekapitulasi suara yang berakibat fatal bagi para petugas penyelenggara pemilu kemudian memunculkan wacana untuk memperbaiki sistem pemilihan umum,pemungutan suara elektronik. permasalahan dalam tulisan ini adalah apakah gagasan pemilihan umum elektronik ( e-voting ) sudah sesuai dengan kepastian hukum sebagai salah satu konsekuensi dari realisasi negara hukum Indonesia. Metode Analisis yang digunakan adalah secara deskriptif. Kesimpulan yang diperoleh dari jawaban atas masalah terkait dengan kepastian hukum pemilihan umum elektronik sebagai perwujudan hukum negara Indonesia, dapat dilihat dari beberapa unsur atau aspek negara hukum utama yang memastikan kepastian dengan merujuk pada aspek supremasi hukum serta asas legalitas yang belum terpenuhi, dan belum memenuhinya aspek negara hukum yaitu transparansi dan kontrol sosial dengan alasan yang mendukung kelemahan dari pemilihan umum elektronik.Kata K unci: Pemilihan Umum, Elektronik, Kepastian Hukum AbstrakIndonesia sebagai negara demokrasi telah menyelenggarakan beberapa kali pemilu, dengan karakteristik, karakter dan substansi pemilu yang berbeda-beda dari masa ke masa. Dan pemilihan umum terakhir di Indonesia telah diselenggarakan pada tahun 2019 yang menghasilkan pemegang kekuasaan di lembaga kekuasaan/legislatif (DPR, DPD, dan DPRD), juga kekuasaan/lembaga eksekutif (Presiden, Wakil Presiden). Namun banyak pihak dan juga masyarakat yang dicap “buruk” pada pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019, karena peristiwa duka yang menjadi pemberitaan publik. Kelelahan dalam rekapitulasi suara yang berakibat fatal bagi penyelenggara pemilu kemudian memunculkan wacana untuk membenahi sistem pemilu, salah satunya bergulirnya wacana pemilu dengan sistem elektronik atau yang kemudian disebut pemilu elektronik atau e-voting.e-voting ) sesuai dengan kepastian hukum sebagai salah satu konsekuensi dari terwujudnya negara hukum Indonesia. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif. Kesimpulan yang diperoleh dari jawaban permasalahan tersebut terkait dengan kepastian hukum pemilu elektronik sebagai perwujudan negara hukum Indonesia, dapat dilihat dari beberapa unsur atau aspek negara hukum mayoritas belum mencerminkan kepastian hukum dengan mengacu pada aspek belum terpenuhinya supremasi hukum dan asas legalitas, serta belum terpenuhinya aspek negara hukum yaitu transparansi dan kontrol sosial dengan alasan yang mempertanyakan kelemahan pemilu elektronik.Kata Kunci: Pemilihan Umum, Elektronik, Kepastian Hukum
Co-Authors Afnila Afnila David Banjarnahor Dika Ningsi Siregar Doris Yolanda Saragih Endang Restaulina Bagariang Faisal Akbar Nasution Firinta Togatorop Firinta Togatorop Meydo Rosa Putri Br Girsang Mirza Nasution Monalisa Frince S Rindu Sinaga Sarliyana Sinaga Sepriandison Saragih Wesly Nababan