Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Citizenship: Media Publikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurnal Hukum Novelty Jurnal Hukum Malahayati
Gatot Sugiharto, Gatot
Universitas Ahmad Dahlan
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Relevansi Kebijakan Penetapan Pidana Kerja Sosial Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia Sugiharto, Gatot
Jurnal Hukum Novelty Vol 7, No 1 (2016)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (610.399 KB)

Abstract

Community service order as a kind of sanctions has been applied in some countries for the misdemeanor and violation. In some European countries, a community service order based on the theoretical and practical studies can be an alternative to criminal deprivation of liberty. According to Tongat as stated in his book entitled Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, published Djambatan publisher in 2001, Indonesia is currently reforming the criminal law. He stated that the international tendency becomes significantly valuable and, indeed, has been transformed in the concept of criminal law reform in Indonesia. The conceptual transformation of the referred criminal law can be seen from the adoption of community service order in the new draft of criminal code. This paper examines the relevance of the community service order in the criminal prosecution system in Indonesia that is expected to contribute to ideas in the field of law, especially in the field of criminal law and criminal prosecution system in Indonesia by examining how the new draft of criminal code adopt the community service order as one of the alternative types of sanctions.
Pemahaman Mahasiswa PPKn UAD Angkatan 2008 Tentang Penerapan “Light On” Dalam UU No. 22 Tahun 2009 Adrianto, Surya; Sugiharto, Gatot
Jurnal Citizenship: Media Publikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 2, No 2 (2013)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (938.894 KB)

Abstract

Indonesia adalah negara hukum yang memiliki tujuan untuk mensejahterakan bangsa Indonesia seperti yang tertuang di dalam konstitusi. Salah satu wujud Indonesia negara hukum adalah dengan membuat peraturan perundangan khususnya dalam hal ini UU No.22 Tahun 2009 yang mengatur tentang lalu lintas Namun setiap peraturan yang dibuat oleh pemerintah tidak semuanya mendapat respon positif dari masyarakat. Adapun tujuan dilakukan penelitian ini untuk mengetahui pengetahuan, Pemahaman termasuk juga penilaian Mahasiswa PPKn UAD Tahun angkatan 2008 Tentang Penerapan “Light On” Dalam UU No.22 Tahun 2009.Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa PPKn UAD Tahun angkatan 2008. Objek penelitian ini adalah UU No.22 Tahun 2009 Pasal 107 ayat (2). Teknik pengumpulan data ini berupa wawancara. Metode analisis data dilakukan dengan deskriptif kualitatif.Berdasarkan hasil analisis data, mahasiswa PPKn telah mengetahui maksud dan tujuan yang baik dari pemerintah dalam upaya untuk mengurangi resiko kecelakaan saat mengendarai sepeda motor, namun mahasiswa PPKn dalam hal ini juga memahami bahwa Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Pasal 107 ayat (2) merupakan suatu peraturan yang yang dianggap tidak efektif apabila diterapkan di negara yang beriklim tropis seperti negara Indonesia, dan menerapkan peraturan tersebut merupakan suatu bentuk pemborosan energi.
Pemahaman Mahasiswa PPKn UAD Angkatan 2008 Tentang Penerapan “Light On” Dalam UU No. 22 Tahun 2009 Surya Adrianto; Gatot Sugiharto
Jurnal Citizenship: Media Publikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 2, No 2 (2013)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (938.894 KB) | DOI: 10.12928/citizenship.v2i2.9277

Abstract

Indonesia adalah negara hukum yang memiliki tujuan untuk mensejahterakan bangsa Indonesia seperti yang tertuang di dalam konstitusi. Salah satu wujud Indonesia negara hukum adalah dengan membuat peraturan perundangan khususnya dalam hal ini UU No.22 Tahun 2009 yang mengatur tentang lalu lintas Namun setiap peraturan yang dibuat oleh pemerintah tidak semuanya mendapat respon positif dari masyarakat. Adapun tujuan dilakukan penelitian ini untuk mengetahui pengetahuan, Pemahaman termasuk juga penilaian Mahasiswa PPKn UAD Tahun angkatan 2008 Tentang Penerapan “Light On” Dalam UU No.22 Tahun 2009.Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa PPKn UAD Tahun angkatan 2008. Objek penelitian ini adalah UU No.22 Tahun 2009 Pasal 107 ayat (2). Teknik pengumpulan data ini berupa wawancara. Metode analisis data dilakukan dengan deskriptif kualitatif.Berdasarkan hasil analisis data, mahasiswa PPKn telah mengetahui maksud dan tujuan yang baik dari pemerintah dalam upaya untuk mengurangi resiko kecelakaan saat mengendarai sepeda motor, namun mahasiswa PPKn dalam hal ini juga memahami bahwa Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Pasal 107 ayat (2) merupakan suatu peraturan yang yang dianggap tidak efektif apabila diterapkan di negara yang beriklim tropis seperti negara Indonesia, dan menerapkan peraturan tersebut merupakan suatu bentuk pemborosan energi.
Relevansi Kebijakan Penetapan Pidana Kerja Sosial Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia Gatot Sugiharto
Jurnal Hukum Novelty Vol 7, No 1 (2016)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (610.399 KB) | DOI: 10.26555/novelty.v7i3.a3936

Abstract

Community service order as a kind of sanctions has been applied in some countries for the misdemeanor and violation. In some European countries, a community service order based on the theoretical and practical studies can be an alternative to criminal deprivation of liberty. According to Tongat as stated in his book entitled Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, published Djambatan publisher in 2001, Indonesia is currently reforming the criminal law. He stated that the international tendency becomes significantly valuable and, indeed, has been transformed in the concept of criminal law reform in Indonesia. The conceptual transformation of the referred criminal law can be seen from the adoption of community service order in the new draft of criminal code. This paper examines the relevance of the community service order in the criminal prosecution system in Indonesia that is expected to contribute to ideas in the field of law, especially in the field of criminal law and criminal prosecution system in Indonesia by examining how the new draft of criminal code adopt the community service order as one of the alternative types of sanctions.
KEJAHATAN PEMERKOSAAN PENYANDANG DISABILITAS DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI DI LAMPUNG Gatot Sugiharto; Adit Arief Firmanto; Nurlis Effendi
Jurnal Hukum Malahayati Vol 1, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33024/jhm.v1i1.3749

Abstract

AbstrakDisabilitas merupakan sebuah istilah baru untuk menjelaskan mengenai keadaan seseorang yang memiliki ketidakmampuan berupa keadaan fisik, mental, kognitif, sensorik, emosional, perkembangan atau kombinasi dari beberapa keadaan tersebut. Istilah disabilitas saat ini lebih sering digunakan untuk menggantikan istilah penyandang cacat. Faktor-faktor sebab musabab pelaku melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap penyandang disabilitas di Lampung adalah faktor biologis, faktor psikologis dan faktor sosiologis. Kemudian upaya penanggulangan yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana pemerkosaan terhadap penyandang disabilitas di Lampung adalah melalui tindakan penal (represif) yang dilakukan terhadap penyandang disabilitas disesuaikan dengan sistem peradilan pidana yang meliputi tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan hingga Lembaga Pemasyarakatan. Terakhir adalah upaya non penal (preventif) yaitu pemahaman tentang disabilitas, masalah kepentingan dan kewajiban, kerjasama dan koordinasi antar lembaga di Lampung dan jaminan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas
Praktek Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Perkara Perdata (Studi Pada Kejaksaan Tinggi Lampung) Gatot Sugiharto; Aniza Amelia; Chandra Muliawan; Tubagus Muahammad Nasarudin
Jurnal Hukum Malahayati Vol 2, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33024/jhm.v2i2.4186

Abstract

Kejaksaan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Salah satu kewenangan jaksa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 30 ayat  (2) yaitu  jaksa dapat bertindak untuk dan atas nama negara baik diluar maupun didalam pengadilan dibidang DATUN berdasarkan adanya suatu surat kuasa khusus yang kemudian disebut Jaksa Pengacara Negara. Semua Kejaksaan di Indonesia, baik itu Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Agung memilki bagian sendiri untuk penanganan kasus DATUN Salah satunya adalah Kejaksaan Tinggi yang berada di Provinsi Lampung. Pokok penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana praktek Jaksa Pengacara Negara sebagai pihak yang mewakili perkara perdata di Provinsi Lampung.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Lampung Tengah Gatot Sugiharto; Emilia Oktaviani; Aditia Arief Firmanto; Rissa Afni Martinouva
Jurnal Hukum Malahayati Vol 2, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33024/jhm.v2i1.4197

Abstract

Data kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Lampung Tengah mengalami peningkatan setiap tahunnya, angka kekerasan terhadap anak yang masih tinggi ini dinilai karena lemahnya perlindungan pada anak. Penelitian ini membahas permasalahan mengenai bagaimana perlindungan hukum ditinjau dari Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, hambatan-hambatan serta upaya-upaya yang dilakukan didalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak.Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data dengan studi lapangan dan studi pustaka. Analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif yaitu analisis yang dilaukan secara deskriptif. Lembaga Perlindungan anak Lampung Tengah melakukan upaya rekrutmen sumber daya manusia, sosialisasi dan pemberitahuan informasi terkait ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban kekerasan. Kata kunci : Perlindungan Hukum, Anak, Korban Kekerasan
Co-Authors Adit Arief Firmanto Aditia Arief Firmanto Adrianto, Surya Aniza Amelia Chandra Muliawan Emilia Oktaviani Martinouva, Rissa Afni Nurlis Effendi Surya Adrianto Tubagus Muahammad Nasarudin