Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Bakti Saraswati JUMAHA YUSTHIMA
I Wayan Wahyu Wira Udytama
Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : JUMAHA

 1 
EFEKTIVITAS PENCANTUMAN LABEL BERBAHASA INDONESIA PADA PRODUK KOSMETIK IMPOR TERHADAP KEAMANAN DAN KENYAMANAN KONSUMEN DALAM PENGGUAAN PRODUK IMPOR DI DONBOSCO PUTRA Kadek Jessica Widyastuti; I Wayan Wahyu Wira Udytama
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 2 No. 1 (2022): EDISI APRIL
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (209.123 KB)

Abstract

Kosmetik sangat dibutuhkan oleh masyarakat terutama kaum wanita yang ingin berpenampilan cantik dan menarik.dijaman sekarang sangat banyak jenis Produk kosmetik dari dalam negeri maupun produk luar negeri, Banyaknya minat konsumen dengan produk kosmetik impor Hal ini dimanfaatkan oleh pelaku usaha dengan memproduksi dan/atau memperjual belikan produk kosmetik impor tidak jarang juga banyak produk kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan, salah satunya adalah persyaratan penandaan label bahasa indonesia pada produk kosmetik impor. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis empiris. Adapun sumber data dalam penelitian yaitu data primer yang berasal dan/atau diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan sedangkan data sekunder berasal dari penelitian pustaka. Dari hasil penelitian di toko kosmetik Donbosco Putra di Denpasar, dapat disimpulkan bahwa ada 1 pelanggaran penandaan kosmetik yaitu tidak mencantumkan Bahasa Indonesia pada produk tersebut. Upaya yang dilakukan pemilik toko Donbosco Putra adalah memberikan pemahaman Kepada pembeli tentang kegunaan produk kosmetik tersebut sebelum konsumen membelinya supaya tidak ada penyalahgunaan dalam pemakain produk tersebut.
Pengaturan Penyelesaian Kredit Macet Di Lembaga Perkreditan Desa Adat Selat Kecamatan Abiansemal Badung Bali Ni Putu Adi Ayu Lasti Dewi Satya Ningsih; I Wayan Wahyu Wira Udytama
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 2 No. 02 (2022): Edisi Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Memenuhi kebutuhan ekonomi menjadi salah satu hal yang wajib dilakukan oleh setiap orang. Untuk dapat memenuhi kebutuhan perekonomian tersebut tak jarang orang-orang akan melakukan suatu pinjaman kredit terhadap suatu lembaga keuangan, baik bank maupun non bank. Di Bali terdapat lembaga keuangan non bank yang berdiri di tiap-tiap desa adat yang ada di Bali yang dikenal dengan sebutan Lembaga Perkreditan Desa. Sama seperti lembaga keuangan lainnya, Lembaga Perkreditan Desa juga mengalami permasalahan dalam perjanjian kredit. Salah satu permasalahan perjanjian kredit yang dialami yaitu kredit macet
PERANAN DESA ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH LABA PURA SAMUAN TIGA, DESA ADAT BEDULU, KECAMATAN BLAHBATUH, KABUPATEN GIANYAR Nyoman Yoana Adisubiksa; I Wayan Wahyu Wira Udytama
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 3 No. 1 (2023): EDISI APRIL
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Desa Adat is one of the traditional social organizations in Bali, led by the Bendesa adat. The Bali Provincial Government provides protection for the existence of Traditional Villages through the Bali Provincial Regulation Number 4 of 2019 concerning Traditional Villages in Bali. The formulation of the problem in this research is what is the role of the traditional village in resolving land disputes over Samuan Tiga Temple profits and what factors influence the role of traditional villages in resolving land disputes over Samuan Tiga Temple profits. The data collection method used by researchers consisted of interviews and documentation studies. The results of the study show that the role of the Traditional Village in handling land disputes is not optimal. This is because there are no village regulations or awig-awig that regulate this problem. Lack of socialization and also approach with the community is also one of the factors that often causes these problems.
Co-Authors A.A. Putu Wiwik Sugiantari I Gusti Ngurah Anom Kadek Jessica Widyastuti Ni Putu Adi Ayu Lasti Dewi Satya Ningsih Nyoman Yoana Adisubiksa PUTU SEKARWANGI SARASWATI