Garuda - Garba Rujukan Digital

FUNGSI PIDANA DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN Saraswati, Putu Sekarwangi
Jurnal Advokasi Vol 5, No 2 (2015): Jurnal Advokasi
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (40.588 KB)

Secara ideal fungsionalisasi hukum pidana haruslah ditempatkan sebagai upaya terakhir (ultimum remidium). Penggunaan hukum pidana dalam praktik penegakannya, seharusnya dilakukan setelah berbagai bidang hukum yang lain untuk mengkondisikan masyarakat agar kembali kepada sikap tunduk dan patuh terhadap hukum, dinilai tidak efektif lagi. Fungsi hukum pidana yang demikian dalam teori seringkali pula disebut sebagai fungsi subsidiaritas. Artinya, penggunaan hukum pidana itu haruslah dilakukan secara hati-hati dan penuh dengan berbagai pertimbangan secara komprehensif. Penggunaan hukum pidana untuk penanggulangan kejahatan perlu memperhatikan fungsi hukum pidana yang subsider, yaitu hukum pidana baru digunakan apabila upaya-upaya lainnya diperkirakan kurang memberi hasil yang memuaskan atau kurang sesuai.

FUNGSI HUKUM ADAT DALAM PENGUATAN PERAN SEKAA TERUNA DI DESA ADAT KUTA UNTUK PERLINDUNGAN TRADISI MEDELOKAN PENGANTEN Kumala Dewi, Ni Komang Ratih; Vijayantera, I Wayan Agus; Saraswati, Putu Sekarwangi
Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Vol 4, No 1 (2018): Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Sekaa teruna merupakan organisasi kepemudaan yang ada di Bali yang berada di masing-masing banjar pada desa adat di Bali. Organisasi sekaa teruna memiliki sebuah tradisi yang sejak dahulu dilaksanakan yakni tradisi medelokan penganten. Tradisi ini dilakukan organisasi sekaa teruna sebagai implementasi konsep Tri Hita Karana yakni menjaga hubungan baik antara sesama manusia (pawongan). Pola hidup masyarakat di Desa Adat Kuta yang semakin berkembang dalam sektor pariwisata serta gaya hidupnya akibat masuknya berbagai wisatawan ke daerah Kuta, dapat mengakibatkan indikasi berkurangnya peran organisasi sekaa teruna di Desa Adat Kuta dalam menjaga tradisi medelokan penganten, sehingga hal ini menarik untuk dilakukan penelitian. Penelitian ini dirancang dengan pendekatan kualitatif dengan menyoroti berbagai masalah terkait dengan tradisi medelokan penganten di Desa Adat Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, serta penguatan peran sekaa teruna guna menjaga tradisi medelokan penganten. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi medelokan penganten merupakan tradisi bagi sekaa teruna yang sangat penting untuk dilestarikan. Kendala utama pelestarian tradisi medelokan penganten yakni kurangnya pemahaman pemuda dalam sekaa teruna terkait melaksanakan tradisi medelokan penganten. Peran sekaa teruna dirasakan perlu juga untuk dilakukan penguatan dengan hukum adat baik berupa awig-awig maupun pararem sehingga peran sekaa teruna semakin kuat untuk menjaga tradisi medelokan penganten.Â Â

REKONSTRUKSI SEKEHE TERUNA DI KUTAUNTUK PERLINDUNGAN BUDAYA BALI Udytama, I Wayan Wahyu Wira; Saraswati, Putu Sekarwangi
Jurnal Bakti Saraswati (JBS): Media Publikasi Penelitian dan Penerapan Ipteks Vol 7 No 1 (2018): Jurnal Bakti Saraswati (JBS) : Media Publikasi Penelitian dan Penerapan Ipteks
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan (Institute for Research and Community Empowerment) Universitas Mahasaraswati Denpasar Bali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (345.416 KB)

The Ajeg Bali Movement leads to an increase in the strength of the Balinese youth so as not to fall in the conquest of global culture. The role of Balinese youth in the Kuta area in maintaining Balinese culture through youth organizations such as sekehe teruna is very important for the development of Balinese culture does not shift the culture of Bali, especially the youth culture in organizational life sekehe teruna, so that the reconstruction of the organization sekehe teruna needed to maintain Balinese culture.The role of Balinese youth in the Kuta area in maintaining Balinese culture through youth organizations such as sekehe teruna is very important for the development of Balinese culture does not shift the culture of Bali, especially the youth culture in organizational life sekehe teruna, so that the reconstruction of the organization sekehe teruna needed to maintain Balinese culture. Develop mechanisms and assess the findings, analyze the strengths, weaknesses, opportunities and challenges in the effort to control the conversion of rice fields and the strengthening of Balinese customary law. Provide input and scientific study in determining the policy in accordance with the expectations, and the state of rural communities in Bali both in the long term and in the short term. Assessing the extent to which the traditional villages of Kuta and sekehe teruna understand and explore the benefits of Balinese cultural reconstruction. Data were collected through in-depth interview, observation, focus group discussion, and RRA data were analyzed descriptively-qualitative. Score data (Likert Scale) is used to determine the strategy of determining the duration of reconstruction for the young people in protecting Balinese culture. Followed by SWOT analysis on system components of mindset, social system, and physical system. SWOT analysis result, will be made strategy of preserving Balinese culture and exploiting reconstruction sekehe teruna in protecting Bali culture well in accordance with the circumstances of indigenous villages of Kuta.

KEBIJAKAN FORMULASI PENGATURAN PIDANA PENJARA TERBATAS DALAM PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA PERSPEKTIF IUS CONSTITUENDUM Putu Sekarwangi Saraswati
Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol 2 No 1 (2020): Jurnal Hukum Saraswati
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

One of the efforts to tackle crime is to use criminal law with criminal sanctions. The type of criminal sanction that is most often used to tackle crime problems is imprisonment. Meanwhile, in its development, imprisonment is a type of criminal sanction that is currently receiving sharp scrutiny from experts. Many sharp criticisms have been directed at this type of criminal deprivation of independence, both in terms of its effectiveness and in terms of the other negative consequences that accompany it. In the new Penal Code Concept Book I in 1982 proposed a type of "new" criminal in the form of "criminal supervision" as an alternative to imprisonment. Prison convicts and criminal supervision actually are two philosophically contradictory concepts, because on the one hand imprisonment requires the convicted to carry out his crime within the institution, and on the other hand the criminal oversight requires the convicted to undergo his crime outside the institution (in the community), but still under supervision. Keywords: , ,

PERAN KOMISI PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA (KPPU) TERHADAP PERSAINGAN TIDAK SEHAT ANTARA TRANSPORTASI ONLINE DAN TRANSPORTASI TRADISIONAL Putu Sekarwangi Saraswati
Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol 3 No 1 (2021): Jurnal Hukum Saraswati
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Perkembangan jaman semakin maju dan hampir semua berbasis online, seperti salah satunya adalah transportasi onine dimana banyak orang yang membutuhkannya dengan cepat. Kehadiran transportasi online membawa konflik tersendiri yang dimana terjadi pergesekan antara transportasi konvensional atau tradisional yang semakin lama akan tergeser dengan adanya transportasi online. Dalam makalah ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persaingan usaha transportasi tradisional dengan transportasi modern dalam perspektif etika bisnis. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dari sudut pandang etika bisnis dalam dunia bisnis mulai dari sistem zonasi, keberadaan transportasi konvensional, perbandingan transportasi modern atau online, dll. Bagian terpenting adalah bagaimana persaingan bisnis dalam yang baik dan sehat antara transportasi online dan tradisional

IMPLEMENTASI HAK TERSANGKA UNTUK MEMPEROLEH BANTUAN HUKUM PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI WILAYAH HUKUM POLDA BALI PUTU SEKARWANGI SARASWATI
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 2 No 2 (2013)
Publisher : University of Udayana

Legal aid is very essential in creating a fair life and protect human rights, legal aid which aims to protect the rights of the community in terms of legal issues to avoid snagging of all kinds of actions that may harm or arbitrary action officers law enforcement. Based on the theory of the legal system (Legal System Theory) of Lawrence M. Friedman that the enactment of the law is affected by elements such as legal structures (legal structure), the substance of the law (a legal substance), and the culture of law (legal culture), so that the implementation of the right of the accused to obtain legal aid at the level of investigation can be seen from the legal system itself . The procedure to grant legal aid to the accused can be seen in Article 54, Article 55, Article 56 of the Criminal Procedure Code. Based on the results of research in the field, the investigator always offer the right of suspects to legal counsel and accompanied, but the suspect did not use his right so that the investigator make an official report signed by the suspect showed the suspect the reason is not accompanied by legal counsel.

REKONSTRUKSI SEKEHE TERUNA DI KUTAUNTUK PERLINDUNGAN BUDAYA BALI I Wayan Wahyu Wira Udytama; Putu Sekarwangi Saraswati
Jurnal Bakti Saraswati (JBS): Media Publikasi Penelitian dan Penerapan Ipteks Vol. 7 No. 1 (2018): Jurnal Bakti Saraswati (JBS) : Media Publikasi Penelitian dan Penerapan Ipteks
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan (Institute for Research and Community Empowerment) Universitas Mahasaraswati Denpasar Bali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The Ajeg Bali Movement leads to an increase in the strength of the Balinese youth so as not to fall in the conquest of global culture. The role of Balinese youth in the Kuta area in maintaining Balinese culture through youth organizations such as sekehe teruna is very important for the development of Balinese culture does not shift the culture of Bali, especially the youth culture in organizational life sekehe teruna, so that the reconstruction of the organization sekehe teruna needed to maintain Balinese culture.The role of Balinese youth in the Kuta area in maintaining Balinese culture through youth organizations such as sekehe teruna is very important for the development of Balinese culture does not shift the culture of Bali, especially the youth culture in organizational life sekehe teruna, so that the reconstruction of the organization sekehe teruna needed to maintain Balinese culture. Develop mechanisms and assess the findings, analyze the strengths, weaknesses, opportunities and challenges in the effort to control the conversion of rice fields and the strengthening of Balinese customary law. Provide input and scientific study in determining the policy in accordance with the expectations, and the state of rural communities in Bali both in the long term and in the short term. Assessing the extent to which the traditional villages of Kuta and sekehe teruna understand and explore the benefits of Balinese cultural reconstruction. Data were collected through in-depth interview, observation, focus group discussion, and RRA data were analyzed descriptively-qualitative. Score data (Likert Scale) is used to determine the strategy of determining the duration of reconstruction for the young people in protecting Balinese culture. Followed by SWOT analysis on system components of mindset, social system, and physical system. SWOT analysis result, will be made strategy of preserving Balinese culture and exploiting reconstruction sekehe teruna in protecting Bali culture well in accordance with the circumstances of indigenous villages of Kuta.

TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU MENGENAI PKPU DALAM HAL DEBITUR PAILIT DIMASA COVID 19 Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi; Putu Sekarwangi Saraswati
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 1 (2021): APRIL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v12i1.4197

ABSTRACTDuring this pandemic, many aspects felt the impact of COVID 19, the economic aspect. Many companies have experienced losses from closing to bankruptcy and even bankruptcy. There are several ways that debtors can do so that they do not go bankrupt, one of which is by postponing debt payment obligations (PKPU). Therefore the author raises issues related to the delaying payment scheme for debtors' debt obligations to creditors during the pandemic. The research methodology is normative juridical because, in this problem, there are empty norms. Using a statue approach, a case approach, a historical approach, a comparative approach, and a conceptual approach. Data analysis techniques are descriptive techniques, interpretation techniques, evaluation techniques, and argumentation techniques. The results show that PKPU will result in restructuring, while bankruptcy will end in settlement (sale and asset distribution) of the debtor. PKPU is not intended for the benefit of the debtor only but also for the creditor's interest. PKPU is a deliberation between debtors and creditors to find the best solution for both, which the court supervises. The debtor can improve his financial position and submit a peace plan to pay off the debt. Therefore, it is hoped that the implementation of PKPU can help companies avoid the word bankruptcy and rise from the downturn caused by COVID 19.Keyword: Bankrupt; PKPU; Covid 19. ABSTRAKPada masa pandemi ini begitu banyak aspek yang merasakan dampak dari COVID 19 ini, salah satunya aspek ekonomi. Banyak perusahaan yang mengalami kerugian dari tutup hingga gulung tikar bahkan pailit. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan debitur agar tidak pailit yaitu salah satunya dengan melakukan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), oleh sebab itu penulis mengangkat permasalahan terkait skema penundaan pembayaran kewajiban hutang debitur kepada kreditur dimasa pandemi. Metodologi penelitian adalah yuridis normatif, karena dalam permasalahan ini terdapat norma kosong. Menggunakan pendekatan Undang-Undang (statue approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan komparatif (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Teknik analisis data yaitu dengan teknik deskripsi, teknik interprestasi, teknik evaluasi, dan teknik argumentasi. Hasil penelitian bahwa, PKPU akan menghasilkan restrukturisasi, sedangkan kepailitan akan berakhir pada pemberesan (penjualan dan pembagian asset) debitur. PKPU tidak dimaksudkan untuk kepentingan debitur saja, melainkan juga kepentingan kreditur. PKPU merupakan musyawarah antara debitur dengan kreditur untuk mencari solusi terbaik bagi keduanya, yang diawasi oleh pengadilan, sehingga debitur mampu memperbaiki posisi keuangannya dan mengajukan rencana perdamaian untuk membayar hutang. Oleh karena itu, diharapkan dengan dilakukannya PKPU dapat membantu perusahaan terhindar dari kata pailit dan dapat bangkit dari keterpurukan yang disebabkan oleh COVID 19 ini.

Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Pemalsuan Dokumen Kepabeanan Di Indonesia Putu Sekarwangi Saraswati
Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol 2, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Mahendradatta

The occurrence of these customs smuggling crimes cannot be changed in the sectorof income tax and import duty / excise for the state, but will be able to influence and bringnegative impacts. Where criminal acts can be carried out by bodies that will integrate goodsabroad or translate goods from abroad, for example by providing customs documents thatare not in accordance with goods exported or imported. Acts of smuggling in falsification ofcustoms documents in addition to economic factors, also by factors in Indonesia, quality ofdomestic industrial products, including barriers to entry of certain types of goods, looseningof supervision, others, the perpetrators themselves do not know that they have committedfraud customs documents. Whereas prevention efforts can be done preventively andrefresively.

Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan putu Sekarwangi Saraswati
Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol 3, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Mahendradatta

Women and children as marginalized people whose existence in Indonesia are many objects of oppression because patrilineal culture makes women and children in Indonesia must be protected specifically in order to get definite and fair legal protection especially to women and children victims of violence, so that not many Indonesian women feel his life is always oppressed and not many children in Indonesia lose their future

Title

Found 29 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 29 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 29 Documents
Search