Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Dinamika Hukum Jurisprudence Jurnal Kolaboratif Sains
Moh Ikbal
Universitas Muhammadiyah Palu
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Kebijakan Pemerintah Dalam Pelayanan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran Berbasis Keadilan Sosial Di Kota Yogyakarta Absori, Absori; Harun, Harun; Ikbal, Moh
Jurnal Jurisprudence Vol 10, No 2 (2020): Vol. 10, No. 2, Desember 2020
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v10i2.11696

Abstract

Abstrak Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pemerintah pada pelayanan kesehatan  yang berbasis keadilan sosial bagi penerima bantuan iuran di kota Yogyakarta. sebagaimana diamanatkan pada peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan, serta peraturan Walikota Yogyakarta nomor 69 tahun 2018 tentang penyelenggaraan kesehatan daerah.  Metodologis : Jenis penelitian yang digunakana adalah yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di tengah masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action  pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Temuan : Hasil penelitian ini adalah bahwa untuk menghadirkan pelayanan kesehatan yang paripurna dari sudut pandang hukum administrasi perlu kebijakan pemerintah, kebijakan pemerintah pusat yaitu dengan lahirnya peraturan presiden nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan dan hal tersebut terwujud juga dalam  peraturan walikota yogyakarta, nomor 69 tahun 2018 tentang penyelenggaraan jaminan kesehatan daerah. Dengan adanya peraturan tersebut maka seluruh penerima bantuan iuran yang berada diwilayah kota yogyakarta dapat merasakan pelayanan kesehatan yang baik serta merata. Kegunaan : Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah agar dalam melaksanakan pelayanan kesehatan dapat mengedepankan nilai yang berbasis keadilan sosial bagi penerima bantun iuran sehingga tercipta pelayanan kesehatan yang merata. Bagi penerima bantuan iuran fakir miskin dan orang tidak mampu, agar bisa merasakan pelayanan kesehatan yang layak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  Kebaruan/Orisinalitas : beberapa penelitian yang membahas tentang kebijakan hukum pemerintah pada pelayanan kesehatan, masih banyak kekurangan dan juga tidak sesuai dengan perkembangan zaman yang mana hampir tiap tahunnya pemerintah mengeluarkan perpres tentang jaminan kesehatan. maka penelitian ini lebih terbaru, dan mengarah langsung pada peraturan presiden nomor 82 tahun 2018, dan juga setingkat dibawahnya peraturan walikota yogyakarta nomor 69 tahun 2018 tentang penyelenggaraan jaminan kesehatan daerah, yang menjadi fokus pada penelitian ini. Kata Kunci, Kebijakan Pemerintah, Pelayanan Kesehatan, Penerima Bantuan Iuran
Urgency of Law Enforcement in the Field of Conservation of Living Natural Resources and Ecosystems Andi Purnawati; Irmawaty Irmawaty; Syamsul Haling; Moh Ikbal
Jurnal Dinamika Hukum Vol 21, No 3 (2021)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2021.21.3.3510

Abstract

Environmental law as a branch of legal science today plays an important role. Why not, human life and survival naturally and naturally will be largely determined by the upholding of laws in the field of the environment. One of the impacts of human selfishness and greed for the environment is the depletion of living natural resources and their ecosystems without regard to environmental balance and ecological principles. The method used in this study is a normative research type using primary, secondary, and tertiary legal sources. The nature of explanatory research with a dogmatic and theoretical approach. Analysis of legal issues material uses deductive-inductive analysis techniques on legal issues that are the target of analysis through legal reasoning and argumentation. Researchers found that to support the implementation and enforcement of laws in the field of conservation of living natural resources and their ecosystems, cross-sectoral coordinative mechanisms in an integrated and stimulating manner are more activated. The frequency between related sectoral agencies is increased to reduce law violations in the field of conservation of living natural resources and their ecosystems.Keywords: Law Enforcement, Natural Resources, Conservation
Menelaah Eksistensi Legislator Wakil Rakyat Atau Wakil Partai Dalam Kajian Ketatanegaraan Indonesia: Examining the Existence of People's Representatives or Party Representatives Legislators in Indonesian Constitutional Studies Moh Ikbal
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 6 No. 9: SEPTEMBER 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v6i9.4101

Abstract

Representasi rakyat melalui DPR belum sepenuhnya memenuhi syarat, karena pengaruh anggota dewan partai lebih dominan daripada keberadaannya sebagai wakil rakyat yang dipilih langsung oleh rakyat. Sebagai lembaga perwakilan rakyat, sudah seharusnya setiap anggota DPR menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat. Di saat yang bersamaan, dalam UU No. 2 Tahun 2018 dan UU No. 2 Tahun 2011 dikenal adanya fraksi partai politik dalam kelembagaan DPR. Keberadaan fraksi dalam kelembagaan DPR merupakan kepanjangan partai politik dan hal ini membawa implikasi lain berupa terganggunya pelaksanaan fungsi perwakilan rakyat oleh setiap anggota DPR menjadi perwakilan partai. Penelitian ini fokus pada anggota legislatif wakil rakyat ataukah wakil partai, mengingat bahwa selama ini yang terjadi partai lebih mendominasi keberadaan legislator sebagai wakil partai. Adapun metode penelitian bersifat yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Implikasinya ialah menjadi suatu gambaran bagaimana pelaksanaan dan penerapan wakil rakyat dengan keterwakilan anggota legislatif.
Co-Authors Absori Absori Andi Purnawati Harun Harun Irmawaty Irmawaty Syamsul Haling, Syamsul