Articles
<![CDATA[INITIATED PENALTIES FOR CORRUPT BEHAVIOR IN A SOCIOLOGICAL PERSFEKTIF ]]>
<![CDATA[Haling, Syamsul]]>
<![CDATA[ Journal of Humanity Vol 4, No 1 (2016): February 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Humanity ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14724/jh.v4i1.58
<![CDATA[Sociological persfektif in many social sanctions bid can be applied in corruptbehavior pananggulangan. The idea of social sanctions were proposed as a reactionagainst the growing number of corrupt behavior difficult resolved only throughnational and international legal instruments. It is time the exact type of sanctions werefound to tackle corrupt behaviour that are already classified as extraordinary crimes.Some ideas proposed as social sanctions to eradicate corrupt behavior i.e. criminalsanctions established on the basis of social stratification, pencemohan self and familycorruptor, no corpse mensholatkan corruptor before is no guarantee of the financialreturns of the State by the family of the perpetrator, serving in the corruptors facetelivisi and penalties for disseminating the corruptor after death and as sanctionsultimium remidium every corruptor will be charged all his deeds before God afterdeath.]]>
<![CDATA[OPTIMALISASI PERATURAN PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM KOTA PALU ]]>
<![CDATA[Adawiyah, Rabiatul]]>;
<![CDATA[Haling, Syamsul]]>;
<![CDATA[Hasmin, Moh. Yusuf]]>
<![CDATA[ Jurnal Kolaboratif Sains Vol 1, No 1 (2018): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Palu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (474.197 KB)
|
DOI: 10.31934/jom.v1i1.469
<![CDATA[Pelaksanaan retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Palu belum optimal sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Dan kendala yang dihadapi pemerintah sampai saat ini adalah juru parkir yang terdaftar saat ini tidak sebanding dengan jumlah pengawas dilapangan ataupun legalitas tempat parkir yang belum memadai. Saran penelitian ini adalah Pemerintah Kota Palu dalam hal ini Dinas Perhubungan lebih aktif dalam mensosialisasikan peraturan daerah tentang parkir, pembentukan kembali UPTD perparkiran serta peningkatan sumber daya manusia yaitu tim satgas parkir sebagai unsur pendukung pelaksanaan peraturan daerah tentang parkir dalam melakukan pengawasan di lapangan. Dan untuk mengatasi kendala-kendala yang terjadi dalam penyelenggaraan pelayanan parkir di tepi jalan umum perlu dibuat peraturan walikota tentang pelayanan parkir di tepi jalan umum agar penyelenggaraan pelayanan parkir di tepi jalan umum kedepan dapat berjalan optimal.]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA SETELAH SIDANG KODE ETIK PROFESI POLRI (STUDI KASUS PUTUSAN POLDA SULTENG NOMOR PUT-KKEP/18/VI/2015/KKEP) ]]>
<![CDATA[Erisandy, Devy]]>;
<![CDATA[Haling, Syamsul]]>;
<![CDATA[Lestiawati, Ida]]>
<![CDATA[ Jurnal Kolaboratif Sains Vol 1, No 1 (2018): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Palu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (322.567 KB)
|
DOI: 10.31934/jom.v1i1.461
<![CDATA[Hubungan pelaksanaan putusan pengadilan dan hasil sidang kode etik sebagai wujud pertangungjawaban hukum belum sesuai dengan tujuannya yaitu memberikan dampak hukum yang maksimal karena setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap sebagai terpidana tidak segera ditindak lanjuti dengan Sidang Kode Etik Profesi Polri sehingga berdampak pada munculnya tindak pidana baru penggelapan sebagai pridicate crime tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Penerapan mekanisme pemberian gaji bagi oknum anggota kepolisian yang telah terbukti bersalah oleh pengadilan dan hasil putusan Kode Etik Profesi Polri tidak berhak lagi menerima gaji sepenuhnya sejak status hukumnya sebagai terpidana oleh putusan pengadilan yang mempunyai keputusan hukum yang tetap. Perlunya pengawasan dari pihak kepolisian untuk menindak tegas terhadap pelaksanaan sidang kode etik profesi Polri dalam pelaksanaan dilingkungan Polri agar tidak terjadi kekeliruan dalam penerapan kode etik profesi Polri. Memberikan sanksi administratif kepada aparat Satuan Kerja Polda yang tidak menerapkan ketentuan Kapolri yang mengatur tentang pelaksanaan sidang kode etik dan pemotongan gaji bagi anggota polri sebagai terpidana.]]>
<![CDATA[TANGGUNGJAWAB PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL MENURUT UNDANG- ]]>
<![CDATA[Darmawan, Abdu Rahman]]>;
<![CDATA[Haling, Syamsul]]>;
<![CDATA[Bram, Abd. Malik]]>
<![CDATA[ Jurnal Kolaboratif Sains Vol 1, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Palu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (165.589 KB)
|
DOI: 10.31934/jom.v1i1.930
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan pencemaran nama baik melalui media sosial menjadi tindak pidana dan untuk menganalisis sanksi pertanggungjawaban pidana pelaku pencemaran nama baik menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa pada KUHP permulaan pelaksanaan dimulai pada saat pelaku memasukkan pada media cetak, sedangkan pada undang-undang informasi dan transaksi elektronik (ITE) permulaan pelaksanaan ketika perasaan korban merasa di serang. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pencemaran nama baik dapat menjadi tindak pidana menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku apabila ketika perasaan korban terserang, dan pelaku pencemaran nama baik dapat dipertanggungjawabkan apabila terbukti mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya, melawan hukum, yang dilakukan tanpa hak. Sedangkan saran dalam penelitian ini adalah sebaiknya diatur secara spesifik permulaan pelaksanaan tindak pidana pencemaran nama baik untuk menentukan pada saat mana korban terserang nama baiknya, dan sebaiknya sanksi pencemaran nama baik melalui media sosial menggunakan stelsel sanksi pidana menurut undang-undang informasi dan transaksi elektronik (ITE). Kata Kunci: Tanggungjawab PidÂÂana, Media Sosial, dan Pencemrana Nama Baik]]>
<![CDATA[PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN KENDARAAN MOBIL ANGKUTAN BARANG SEBAGAI MOBIL ANGKUTAN ORANG OLEH POLRES SIGI ]]>
<![CDATA[Naim, Mohamad]]>;
<![CDATA[Haling, Syamsul]]>;
<![CDATA[Nafri, Moh.]]>
<![CDATA[ Jurnal Kolaboratif Sains Vol 1, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Palu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31934/jom.v1i1.1303
<![CDATA[Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan Penelitian secara Yuridis Empiris. Penelitian ini bertujuan : (1) mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh Polres Sigi dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang menyalahgunakan mobil barang untuk mengangkut penumpang (2) Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi oleh Polres Sigi dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang menyalahgunakan mobil baranguntuk mengangkut penumpang. Hasil Penelitian ini adalah (1) Penggunaan mobil barang sebagai mobil penumpang diwilayah hukum polres sigi sudah menjadi kebiasan masyarakat, padahal kebiasan tersebut merupakan sesuatu yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahkan ada sanksi pidana bagi mereka yang melanggara aturan tersebut, berdasarkan hal tersebut maka beberapa upaya yang dilakukan oleh kepolisian resort sigi untuk menanggulangi penyalahgunaan mobil barang menjadi mobil penumpang diantaran melalui upaya pre-emptif, upaya preventif dan upaya represif. (2) Dalam hal penanggulangan pelanggaran lalu lintas yang menyalahgunakan mobil barang untuk mengangkut penumpang, berbagai kendala yang dihadapi oleh kepolisian resort sigi diantarannya terkait struktur hukum dimana kepatuhan dan kedisiplinan aparat penegakan hukum dalam menjalankan peraturan masih sangat minim selain hal tersebut budaya hukum masyarakat juga menjadi salah satu faktor kendala dalam upaya penanggulangan terhadap pelanggaran lalu lintas yang menyalahgunakan mobil barang mengangkut penumpang. Adapun Saran Penelitian adalah (1) Sebaiknya pihak kepolisian khususnya satuan kepolisian lalu lintas Polres Sigi harus memberikan sanksi yang tegas terhadap pemilik kendaraan mobil barang yang melakukan pelanggaran lalu lintas agar dapat memberikan efek jera dan meminimalisir resiko terjadinya kecelakaan yang mana tiap tahunya mengalami peningkatan (2) Sebaiknya Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Sigi harus lebih meningkatkan sosialisasi kepada pengendara mobil barang terkait pelarangan mobil barang mengangkut penumpang dengan memperbanyak penempatan spanduk,baliho, pamphlet tentang larangan tersebut di jalan-jalan protocol.Kata Kunci : Mobil Barang. Mobil Penumpang]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PROFESI DAN PENGAMANAN DALAM PENEGAKAN SANKSI BAGI ANGGOTA POLRI ]]>
<![CDATA[Arnold, Arnold]]>;
<![CDATA[Matompo, Osgar S.]]>;
<![CDATA[Haling, Syamsul]]>
<![CDATA[ Jurnal Kolaboratif Sains Vol 1, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Palu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31934/jom.v1i1.1299
<![CDATA[Metode yang digunakan dalam  penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan Penelitian secara yuridis empiris. Penelitian ini bertujuan : (1)Untuk mengetahui mekanisme penegakan sanksi disiplin dan kode etik oleh Profesi dan Pengamanan terhadap anggota kepolisian resor sigi yang melakukan pelanggaran (2) Untuk mengetahui kendala yang dialami oleh Profesi dan Pengamanan dalam melakukan penegakan sanksi disiplin dan kode etik bagi anggota kepolisian resor sigi. Hasil Penelitian ini adalah (1)Penegakan sanksi disiplin dan Kode Etik Kepolisian Oleh Profesi Dan Pengamanan Polres Sigi belum efektif dilakukan hal ini terlihat dimana penerapan sanksi yang diberikan kepada anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran masih sangat minim dari 15 pelaku pelanggaran disiplin dan kode etik hanya 5 kasus baru dapat diselesaikan oleh Profesi Dan Pengamanan Polres Sigi (2) Hambatan yang di alami oleh Propam Polres Sigi dalam penegakan sanksi disiplin dan Kode Etik Profesi Kepolisian yang mengakibatkan tidak efektifnya penegakan kode etik profesi kepolisian dalam penelitian ini yaitu faktor internal yang terdiri dari, faktor kurannya dukungan dari atasan, kurangnya jumlah personil provost, faktor hukumnya dan faktor sarana dan prasarana sedangkan faktor eksternal terdiri dari sulitnya meminta keterangan kepada masyarakat dan faktor budaya hukum. Saran dalam Penelitian ini adalah (1)Sebaiknya perlu dilakukan pengawasan dan peningkatan disiplin dan kode etik bagi anggota Polri agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat menurunkan martabat Polri sebagai penegak hukum (2) Perlunya dukungan dari berbagai pihak khususnya pimpinan dalam meminimalkan hambatan-hambatan yang telah terjadi bagi anggota provos dalam melakukan penindakan terhadap anggota polisi yang melakukan pelanggaran.Kata Kunci : Efektivitas. Sanksi. Anggota Polri]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PERS BERDASARKAN HAK JAWAB (Studi Kasus Dua Putusan Pengadilan) ]]>
<![CDATA[Makal, Sandy Prasetya]]>;
<![CDATA[Haling, Syamsul]]>;
<![CDATA[Purnawati, Andi]]>
<![CDATA[ Jurnal Kolaboratif Sains Vol 1, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Palu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31934/jom.v1i1.931
<![CDATA[Skripsi ini bertujuan (1) Untuk mengetahui Hak Jawab dapat menjadi dasar sebagai alasan penghapuskan sifat melawan hukum. (2) Untuk mengetahui dan memahami tentang penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pers. Â Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian normative dan bersifat eksplanatif. Hasil penelitian ini adalah (1) Bahwa hak jawab merupakan hak seseorang, sekelompok orang, organisasi atau badan hukum untuk menanggapi dan menyanggah pemberitaan atau karya jurnalistik yang melanggar Kode Etik Jurnalistik dan dapat menjadi dasar alasan penghapusan sifat melawan hukumnya perbuatan. (2) Bahwa penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pers diterapkan secara sistim Alternatif, yaitu pidana penjara.Saran penelitian ini adalah (1) Kiranya penyelesaian perkara pidana, khususnya pidana pers, proses penyelesaian perkara oleh Dewan Pers sesuai dengan undang-undang pers mestinya lebih menjadi acuan pokok para penegak hukum. (2) Perusahaan pers sebagai lembaga yang paling berwenang dalam setiap penyampaian informasi, opini, maupun berita terhadap masyarakat tentu mempunyai tanggung jawab yang sangat besar, baik secara sosial maupun secara hukum. Dengan kewenangannya, seharusnya pers dapat menjalankan peran dan fungsinya secara maksimal, serta bertanggung jawab atas setiap informasi yang dimunculkan ke masyarakat.Kata Kunci : Tindak pidana pers, hak jawab, sistem peradilan pers.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN DALAM HAL TERJADINYA SALAH TANGKAP MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Polda Sulawesi Tengah) ]]>
<![CDATA[Hidayat, Syukron Wahyu]]>;
<![CDATA[Haling, Syamsul]]>;
<![CDATA[Bram, Abd Malik]]>
<![CDATA[ Jurnal Kolaboratif Sains Vol 1, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Palu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31934/jom.v1i1.706
<![CDATA[Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan Penelitian secara yuridis Empiris. Penelitian ini bertujuan : (1) Untuk mengetahui sanksi hukum terhadap anggota Kepolisian yang melakukan salah tangkap Di Wilayah Hukum Kepolisian Polda Sulawesi Tengah (2) Untuk mengetahui Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya salah tangkap oleh aparat kepolisian di Di Wilayah Hukum Kepolisian Polda Sulawesi Tengah. Hasil Penelitian ini adalah (1)Sanksi hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan salah tangkap di wilayah hukum Polda Sulteng belum pernah diberikan sanksi baik sanksi disiplin maupun sanksi kode etik. Padahal dalam hal terjadinya salah tangkap sanksi yang dapat diberikan kepada anggota kepolisian dalam hal ini penyidik adalah sanksi disiplin maupun sanksi kode etik dimana sanksi yang paling berat diberikan adalah sanksi pemecatan, begitu juga yang harus diberikan kepada korban harusnya berupa ganti rugi dan rehabilitasi namun realitasnya hanya permintaan maaf saja yang didapat oleh korban salah tangkap (2) Terjadinya kesalahan dalam melakukan penangkapan atau error in persona yang dilakukan oleh anggota kepolisian disebabkan karena faktor-faktor yaitu, Lemahnya kemampuan profesionalisme penyidik dan adanya Kelemahan di dalam KUHAP kedua hal inilah yang menyebabkan masih ditemukannya kasus salah tangkap yang terjadi dibeberapa wilayah kesatuan negara republik indonesia. Saran dalam Penelitian ini adalah (1). Pentingnya ketegasan dari pimpinan Polri dalam pemberian sanksi yang diterapkan bagi Polri sebagai Penyidik yang melakukan kesalahan penangkapan atau error in persona. Bukan hanya ditegaskan dalam peraturan tetapi ditegaskan dalam penerapannya sehingga dapat memberikan efek jera bagi anggota kepolisian yang melakukan salah tangkap (2) Perlu adanya perubahan terhadap KUHAP yang merupakan dalam praktiknya tidak jarang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang harus dilindungi oleh negara. Kata Kunci : Penegakan Hukum. Kepolisian. Salah Tangkap]]>
<![CDATA[THE PENALTY FOR THE CORRUPTOR IN THE SOCIOLOGICAL PERSFEKTIF ]]>
<![CDATA[Syamsul Haling]]>
<![CDATA[ Indonesia Prime Vol 1 No 1 (2016): Indonesia Prime ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesia Prime ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (221.501 KB)
|
DOI: 10.29209/id.v1i1.9
<![CDATA[Sociological perfective in the many offer social sanctions can be applied in corrupt behavior result. The idea of social sanctions was proposed as a reaction against the growing number of corrupt behavior difficult resolved only through national and international legal instruments. It is time the exact type of sanctions was found to tackle corrupt behavior that are already classified as extraordinary crimes. Some ideas proposed as social sanctions to eradicate corrupt behavior i.e. criminal sanctions established on the basis of social stratification, hint herself and family corruptor, no corpse prayer corruptor before is no guarantee of the financial returns of the State by the family of the perpetrator, serving in the corruptor's face television and penalties for disseminating the corruptor after death and as sanctions ultimatum remedied every corruptor will be charged all his deeds before God after death.]]>
<![CDATA[Efektivitas Profesi dan Pengamanan dalam Penegakan Sanksi bagi Anggota Polri: Professional Effectiveness and Security in Enforcement Sanctions for Police Member ]]>
<![CDATA[Arnold]]>;
<![CDATA[Osgar S. Matompo]]>;
<![CDATA[Syamsul Haling]]>
<![CDATA[ Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 4 No. 4: APRIL 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Palu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56338/jks.v4i4.1819
<![CDATA[Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan Penelitian secara yuridis empiris. Penelitian ini bertujuan : (1)Untuk mengetahui mekanisme penegakan sanksi disiplin dan kode etik oleh Profesi dan Pengamanan terhadap anggota kepolisian resor sigi yang melakukan pelanggaran (2) Untuk mengetahui kendala yang dialami oleh Profesi dan Pengamanan dalam melakukan penegakan sanksi disiplin dan kode etik bagi anggota kepolisian resor sigi. Hasil Penelitian ini adalah (1)Penegakan sanksi disiplin dan Kode Etik Kepolisian Oleh Profesi Dan Pengamanan Polres Sigi belum efektif dilakukan hal ini terlihat dimana penerapan sanksi yang diberikan kepada anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran masih sangat minim dari 15 pelaku pelanggaran disiplin dan kode etik hanya 5 kasus baru dapat diselesaikan oleh Profesi Dan Pengamanan Polres Sigi (2) Hambatan yang di alami oleh Propam Polres Sigi dalam penegakan sanksi disiplin dan Kode Etik Profesi Kepolisian yang mengakibatkan tidak efektifnya penegakan kode etik profesi kepolisian dalam penelitian ini yaitu faktor internal yang terdiri dari, faktor kurannya dukungan dari atasan, kurangnya jumlah personil provost, faktor hukumnya dan faktor sarana dan prasarana sedangkan faktor eksternal terdiri dari sulitnya meminta keterangan kepada masyarakat dan faktor budaya hukum. Saran dalam Penelitian ini adalah (1)Sebaiknya perlu dilakukan pengawasan dan peningkatan disiplin dan kode etik bagi anggota Polri agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat menurunkan martabat Polri sebagai penegak hukum (2) Perlunya dukungan dari berbagai pihak khususnya pimpinan dalam meminimalkan hambatan-hambatan yang telah terjadi bagi anggota provos dalam melakukan penindakan terhadap anggota polisi yang melakukan pelanggaran.]]>
