Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.642
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Yustisia Veritas et Justitia Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Jurnal Hukum tora: Hukum mengatur dan melindungi masyarakat Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam jurnal syntax admiration Jurnal Hukum Indonesia
Dhaniswara K. Harjono
Universitas Kristen Indonesia
Religion Aerospace Engineering Humanities Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Jurnal Hukum tora: Hukum mengatur dan melindungi masyarakat

 1 
KONSEP OMNIBUS LAW DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NO. 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN Dhaniswara K. Harjono
to-ra Vol. 6 No. 2 (2020): Agustus
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33541/JtVol5Iss2pp102

Abstract

All forms of regulatory constraints must be simplified, especially overlapping regulations that require reform and harmonization so that they do not hamper investment. For this reason, the Government will make laws with the concept of Omnibus Law, which is an umbrella act. However, the umbrella law is not known in Law No. 12 of 2011 which regulates the formation of legislation. so to be enacted, the Omnibus Law must obtain legitimacy from Law No. 12 of 2011. This study uses a normative type of research with analytical descriptive research nature using document study data collection tools sourced from primary, secondary and tertiary legal materials, where the data are analyzed qualitatively. Keywords : Constitution, Omnibus Law, Concept.
JAMINAN FIDUSIA SEBAGAI JAMINAN KEBENDAAN YANG MEMBERI HAK MENDAHULU DALAM PEROLEHAN PELUNASAN UTANG Heddy Kandou; Dhaniswara K Harjono; Aartje Tehupeiory
to-ra 2021: Februari (Special Issue)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33541/JtVol5Iss2pp102

Abstract

Jaminan Fidusia merupakan salah satu jaminan kebendaan yang memberi hak kepada kreditor untuk mengambil pelunasan utang langsung dari benda jaminan apabila debitor wanprestasi. Hak mengambil pelunasan tersebut memberikan hak mendahulu kepada kreditor pemegang jaminan diantara para kreditor lainnya sebagaimana ketentuan Pasal 1132 KUHPerdata jo Pasa1 1133 dan 1134 KUHPerdata jo Pasal 1 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji mengenai kedudukan jaminan fidusia sebagai jaminan kebendaan dalam memperoleh pelunasan utang dan hak mendahulu dari Kreditor dalam memperoleh pelunasan utang dari benda jaminan fidusia. Untuk itu Penelitian dan tulisan ini dibuat dan disusun dengan metode penelitian normatif dengan menggunakan analisis kualitatif dengan alat pengumpul data studi dokumen untuk memperoleh data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier terkait kedudukan jaminan fidusia sebagai jaminan pelunasan utang. Kata Kunci : Jaminan Fidusia, hak mendahulu, utang
PENYELESAIAN KLAIM ASURANSI MARINE HULL AND MACHINERY DI PT ASURANSI PURNA ARTANUGRAHA (STUDI KASUS PUTUSAN MA-RI No. 1815 K/Pdt/2015) Marihot Simanjuntak; Dhaniswara K. Harjono; Wiwik Sri Widiarty
to-ra 2021: Februari (Special Issue)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33541/JtVol5Iss2pp102

Abstract

Asuransi merupakan metode yang paling handal dalam mengalihkan risiko dari tertanggung kepada penanggung. Asuransi diatur secara umum dalam KUHPerdata dan secara khusus dalam KUHD. Asuransi Marine Hull and Machinery merupakan salah satu obyek yang dipertanggungkan risikonya oleh PT Asuransi Purna Artanugraha selaku Penanggung. Fokus permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu bagaimanakah tanggung jawab penanggung terhadap klaim dalam Asuransi Marine Hull and Machinery dan bagaimanakah penyelesaian klaim dalam Asuransi Marine Hull and Machinery. Metode pendekatan yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Yuridis Normatif, dan jenis penelitian yang dipilih adalah deskriptif analisis. Mekanisme penyelesaian klaim telah ditetapkan oleh Penanggung, sejak awal dan telah disepakati pada saat penutupan Asuransi Marine Hull and Machinery. Para pihak perlu memahami isi polis asuransi Marine Hull and Machinery, yang bersumber dari Marine Insurance Act 1906 sebagai dokumen atau alat bukti terjadinya perjanjian pertanggungan pengangkutan melalui laut secara mendetail agar risiko hukum yang berpotensi timbul di kemudian hari dapat diantisipasi oleh para pihak. Kata kunci : Klaim, Asuransi Marine Hull and Machinery
Co-Authors Aarce Tehupeiory Aartje Tehupeiory, Aartje Atmonobudi Soebagio Binoto Nadapdap Heddy Kandou Heddy Kandou J.B. Budhisatrio Marihot Simanjuntak Wiwik Sri Widiarty