Articles
<![CDATA[Konsep Pembangunan Hukum dan Perannya Terhadap Sistem Ekonomi Pasar ]]>
<![CDATA[Dhaniswara K. Harjono]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 18 No. 4 (2011) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20885/iustum.vol18.iss4.art5
<![CDATA[The issues in this study include:1) Is the implementation of market economic system run properly and 2) What contribution does law give in market economic and what concept of a pro-market Law Development should be. Conducted by using the judicial-normative method and specified by an analytical-descriptive approach, this research is aimed to obtain the secondary data through a library research for the substances relevant to legal materials on the theories about laws and economics, which at this point is by using a qualitative analysis. The research then concludes that the system of market economy refers to the one giving freedom to individual to achieve as high profit as possible in the economic aspect. There is no role of government as all economic system is given to the individual as the subject of economy. Nevertheless, the market economy is not able to be fully conducted without involving the government that in this case acts to regulate the law. Without this, a downturn of market economy will occur. The system of market economy without any legal support, particularly economic law, will never properly run to achieving the welfare and prosperity.]]>
<![CDATA[Permohonan Pailit oleh Konsultan Kepada PT. Prudential Life Assurance ]]>
<![CDATA[J.B. Budhisatrio]]>;
<![CDATA[Dhaniswara K Harjono]]>;
<![CDATA[Binoto Nadapdap]]>
<![CDATA[ Jurnal Syntax Admiration Vol. 2 No. 11 (2021): Jurnal Syntax Admiration ]]>
Publisher : <![CDATA[Ridwan Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46799/jsa.v2i11.337
<![CDATA[Penelitian Penyelesaian Utang melalui Kepailitan (Studi Kasus Pada Putusan Mahkamah Agung Tentang PT. Prudential Life Assurance) dilakukan untuk mengetahui apakah dasar pertimbangan utama yang dipergunakan oleh Majelis Hakim untuk memutus permohonan kepailitan di Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan Nomor : 08/K/N/2004 dan Kewenangan Menteri Keuangan yang dapat mempailitkan Perusahaan Asuransi dapat mengakibatkan Perusahaan Asuransi Kebal Pailit. Kasus ini bermula dari perjanjian keagenan antara PT. Prudential dan Lee Boon Siong. Akhirnya Prudential memutuskan perjanjian sepihak karena Lee Boon Siong dianggap telah melanggar perjanjian keagenan. Penelitian ini adalah sebuah penelitian yuridis normatif, penelitian yang mengutamakan penelitian kepustakaan dan dokumen-dokumen untuk memperoleh data sekunder. Pendekatan normatif dalam penelitian ini dengan kaidah-kidah hukum yang berkaitan dengan masalah penyelesaian utang dalam kepailitan, sedangkan pendekatan yuridis digunakan dalam mengadakan analisa hukum terhadap fakta-fakta hukum untuk selanjutnya digunakan dalam permasalahan-permasalahan yang terkait dengan masalah Penyelesaian Utang melalui Kepailitan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Putusan No. 13/PAILIT/ 2004/PN.NIAGA.JKT.PST jo. Putusan Nomor : 08/K/N/2004 telah membawa PT. Prudential Life Assurance kepada Kepailitan yang dimohonkan oleh Konsultan Lee Boon Siong, sehingga dengan peristiwa ini menyebabkan UU No.4/1998 tentang Kepailitan mengalami perubahan menjadi UU No.37 Tahun 2004 (UUK-PKPU), dimana kewenangan pengajuan permohonan Kepailitan bagi perusahaan asuransi tidak lagi diajukan oleh Kreditor, namun berada di tangan Menteri Keuangan. Namun dalam perkembangan selanjutnya setelah berlakunya UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (UU Perasuransian), permohonan Pernyataan Kepailitan dan PKPU terhadap perusahaan asuransi beralih dari kewenangan Menteri Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).]]>
<![CDATA[KONSEP OMNIBUS LAW DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NO. 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN ]]>
<![CDATA[Dhaniswara K. Harjono]]>
<![CDATA[ to-ra Vol. 6 No. 2 (2020): Agustus ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33541/JtVol5Iss2pp102
<![CDATA[All forms of regulatory constraints must be simplified, especially overlapping regulations that require reform and harmonization so that they do not hamper investment. For this reason, the Government will make laws with the concept of Omnibus Law, which is an umbrella act. However, the umbrella law is not known in Law No. 12 of 2011 which regulates the formation of legislation. so to be enacted, the Omnibus Law must obtain legitimacy from Law No. 12 of 2011. This study uses a normative type of research with analytical descriptive research nature using document study data collection tools sourced from primary, secondary and tertiary legal materials, where the data are analyzed qualitatively. Keywords : Constitution, Omnibus Law, Concept.]]>
<![CDATA[JAMINAN FIDUSIA SEBAGAI JAMINAN KEBENDAAN YANG MEMBERI HAK MENDAHULU DALAM PEROLEHAN PELUNASAN UTANG ]]>
<![CDATA[Heddy Kandou]]>;
<![CDATA[Dhaniswara K Harjono]]>;
<![CDATA[Aartje Tehupeiory]]>
<![CDATA[ to-ra 2021: Februari (Special Issue) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33541/JtVol5Iss2pp102
<![CDATA[Jaminan Fidusia merupakan salah satu jaminan kebendaan yang memberi hak kepada kreditor untuk mengambil pelunasan utang langsung dari benda jaminan apabila debitor wanprestasi. Hak mengambil pelunasan tersebut memberikan hak mendahulu kepada kreditor pemegang jaminan diantara para kreditor lainnya sebagaimana ketentuan Pasal 1132 KUHPerdata jo Pasa1 1133 dan 1134 KUHPerdata jo Pasal 1 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji mengenai kedudukan jaminan fidusia sebagai jaminan kebendaan dalam memperoleh pelunasan utang dan hak mendahulu dari Kreditor dalam memperoleh pelunasan utang dari benda jaminan fidusia. Untuk itu Penelitian dan tulisan ini dibuat dan disusun dengan metode penelitian normatif dengan menggunakan analisis kualitatif dengan alat pengumpul data studi dokumen untuk memperoleh data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier terkait kedudukan jaminan fidusia sebagai jaminan pelunasan utang. Kata Kunci : Jaminan Fidusia, hak mendahulu, utang]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN KLAIM ASURANSI MARINE HULL AND MACHINERY DI PT ASURANSI PURNA ARTANUGRAHA (STUDI KASUS PUTUSAN MA-RI No. 1815 K/Pdt/2015) ]]>
<![CDATA[Marihot Simanjuntak]]>;
<![CDATA[Dhaniswara K. Harjono]]>;
<![CDATA[Wiwik Sri Widiarty]]>
<![CDATA[ to-ra 2021: Februari (Special Issue) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33541/JtVol5Iss2pp102
<![CDATA[Asuransi merupakan metode yang paling handal dalam mengalihkan risiko dari tertanggung kepada penanggung. Asuransi diatur secara umum dalam KUHPerdata dan secara khusus dalam KUHD. Asuransi Marine Hull and Machinery merupakan salah satu obyek yang dipertanggungkan risikonya oleh PT Asuransi Purna Artanugraha selaku Penanggung. Fokus permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu bagaimanakah tanggung jawab penanggung terhadap klaim dalam Asuransi Marine Hull and Machinery dan bagaimanakah penyelesaian klaim dalam Asuransi Marine Hull and Machinery. Metode pendekatan yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Yuridis Normatif, dan jenis penelitian yang dipilih adalah deskriptif analisis. Mekanisme penyelesaian klaim telah ditetapkan oleh Penanggung, sejak awal dan telah disepakati pada saat penutupan Asuransi Marine Hull and Machinery. Para pihak perlu memahami isi polis asuransi Marine Hull and Machinery, yang bersumber dari Marine Insurance Act 1906 sebagai dokumen atau alat bukti terjadinya perjanjian pertanggungan pengangkutan melalui laut secara mendetail agar risiko hukum yang berpotensi timbul di kemudian hari dapat diantisipasi oleh para pihak. Kata kunci : Klaim, Asuransi Marine Hull and Machinery]]>
<![CDATA[Guarantee of Legal Assurance and Justice for the Implementation of Consumer Financing ]]>
<![CDATA[Dhaniswara K. Harjono]]>;
<![CDATA[Aarce Tehupeiory]]>;
<![CDATA[Heddy Kandou]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 11 No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/JMHU.2022.v11.i02.p03
<![CDATA[This study aims to determine how to guarantee legal certainty and justice for the implementation of consumer financing. This study was conducted at the Christian University of Indonesia in 2021 for four months, starting from March – June 2021. The research method used was normative legal research, focusing mainly on fiduciary guarantee legislation and the theory of legislation, justice, and legal certainty. The findings of this study are that if the debtor/consumer of consumer financing is in default, based on Constitutional Court Number 18/PUU-XVII / 2019, creditors of consumer finance companies cannot carry out direct execution of the object of collateral. It must refer to the provisions of Article 15 paragraph (2) of the UUJF, namely through fiat execution as the implementation of court decisions that have permanent legal force.]]>
<![CDATA[Legal Development of the Validity of Electronic Mortgage Certificates in the Land Registration System in Indonesia ]]>
<![CDATA[Dhaniswara K Harjono]]>
<![CDATA[ Yustisia Vol 11, No 2: August 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/yustisia.v11i2.61111
<![CDATA[Electronic encumbrance Right is one of the breakthroughs made by the Minister of Agrarian Affairs to improve services in the land sector and support the Government in realizing a digital bureaucracy in Indonesia. This paper aims to deeply examine the validity and execution of such electronic Encumbrance Right Certificates.The main findings show that the electronic Encumbrance Right Certificate cannot be separated from the provisions of the Electronic Information and Transactions law, which lays out the conditions that must be met for the validity of electronic certificates and their status as evidence in court. The problem of authentication differs from the acknowledgement of electronic data. If the data or electronic documents are accepted or legally recognized, the authentication process for the data will automatically follow. The authentication process is a matter of technology while acknowledging electronic documents involves formal recognition in laws and regulations. Electronic evidence consisting of Electronic Information or Electronic Documents or the printouts produced by the Electronic System is legal evidence. On the other hand, if the Electronic Information is not generated through the Electronic System, the evidence cannot automatically be assessed as valid. Such electronic information can be used as electronic evidence if the authenticity, accuracy, and integrity have been verified through an information technology forensic audit]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM DAN KEKABURAN NORMA DALAM PENGATURAN UNDANG-UNDANG TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN TERBATAS ]]>
<![CDATA[Dhaniswara K. Harjono]]>
<![CDATA[ Veritas et Justitia Vol. 8 No. 2 (2022): Veritas et Justitia ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Parahyangan Catholic University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25123/vej.v8i2.5742
<![CDATA[Limited Liability Companies in Indonesia, under the applicable law (Law 40/2007 and PP 47/2021), are under the obligation to realize its corporate social responsibility. The idea of CSR is to force the company to make it presence felt beneficially by the local community and wider society. Unfortunately, not all companies are willing and able to meet its corporate social responsibility, or even if they chose to do so, proportionality is disregard. This paper, using Rudolph von Jhering's point of view, explores and identifies what legal or non-legal factors hinders the implementation of CSR.]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Penilai dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum ]]>
<![CDATA[Dhaniswara K. Harjono]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Indonesia Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Hukum Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Riviera Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (521.404 KB)
|
DOI: 10.58344/jhi.v1i2.7
<![CDATA[Pendahuluan: Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan dengan adanya ganti kerugian bagi pemilik objek pengadaan tanah. Nilai ganti kerugian ditentukan berdasarkan penilaian oleh Penilai Tanah yang tergabung dalam Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), atas nilai objek pengadaan tanah. Tujuan: Hasil penilaian dijadikan dasar musyawarah penetapan ganti kerugian dengan pemilik objek pengadaan tanah. Tulisan ini menganalisis sejauh mana tanggung jawab KJPP dan Penilai Publik dalam melakukan penilaian dalam rangka pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Metode: Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Normatif dengan menggunakan data sekunder. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa permasalahan keadaan faktual seperti posisi tawar menawar yang tidak setara, serta inkonsistensi dalam regulasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, sehingga hasil penilaian oleh Penilai menjadi sangat menentukan bagi kehidupan pemilik objek pengadaan tanah setelah haknya beralih kepada pihak yang membutuhkan tanah. Kesimpulan: Penilai bertanggung jawab untuk melaksanakan penilaian sesuai dengan tata cara yang telah ditetapkan]]>
<![CDATA[Legal Analysis of Development in Organizational Ambidexterity in Higher Education Institutions ]]>
<![CDATA[Dhaniswara K. Harjono]]>;
<![CDATA[Atmonobudi Soebagio]]>
<![CDATA[ AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol 5 No 1 (2023): Hukum dan Pranata Sosial Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah INSURI Ponorogo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37680/almanhaj.v5i1.2565
<![CDATA[Ambidexterity plays an important role in organizational development, which influences national development. National development is a joint effort between the people and the state which is carried out in order to improve themselves in a better direction together. The aim of this research is to analyze the law of organizational amidecsterity development in higher education institutions. This research is part of a qualitative research using a systematic review approach. Systematic review is a method that uses previous evidence-based evidence through review, evaluation, structured evaluation, classification and categorization. The results of the research analysis show that the ambidexterity of higher education institutions is a model that integrates the performance determinants of classy higher education institutions, and proposes a commitment that is influenced by: (a) brand ambidexterity, which is explorative and exploitative oriented; (b) able to adapt to the social and economic environment; and (c) being responsive to students' perceptions of the university's brand image and reputation which will increase their commitment to their studies. The implication of this research is to provide an overview to higher education institutions so they can develop the concept of ambidexterity in the process of implementing higher education.]]>
