Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum REKAYASA Jurnal Cakrawala Hukum Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Pattimura Law Journal Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik
Mohammad Arief Amrullah
Faculty Of Law, University Of Jember, Jember
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Electrical & Electronics Engineering Engineering Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Social Sciences

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
KORUPSI, POLITIK DAN PILKADAL DALAM PERSPEKTIF PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA Amrullah, M. Arief
Syiar Hukum Vol 11, No 3 (2009): Syiar Hukum
Publisher : LPPM Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung mendorong terjadinya korupsi dikarenakan proses pemilan tersebut. Sejak masa persiapan hingga pemilihan membutuhkan uang yang banyak. Para kandidat akan mengupayakan untuk memperoleh uang yang dikeluarkanya saat pemilihan dengan cara yang tidak sah. Jika uang diperoleh dari investor maka korupsi, kolusi dan nepotisme tidak dapat dihindari.UU. No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai landasan hukum pemilihan kepala daerah langsung masih mengandung kekurangan. Selain sanksi pidana, UU. No. 32 tahun 2004 belum mengantisipasi kecurangan yang dilakukan incumbent saat mnggunakan fasilitas publik untuk kepentingan pribadi ketika mencalonkan dirinya kembali.Korupsi menghasilkan politik busuk dan politik yang busuk akan menimbulkan korupsi lainnya. Oleh karena itu, kedepannya, sistem pemilihan kepala daerah langsung dalam UU No. 32 tahun 2004 harus dievaluasi dengan pertimbangan dari sisi biaya dan manfaat
COUNTER MEASURES CRIMINAL ACT OF NARCOTICS Amrullah, Mohammad Arief; Rugebregt, Revency Vania
Pattimura Law Journal VOLUME 1 ISSUE 2, MARCH 2017
Publisher : Faculty of Law, Pattimura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Narcotics crimes that are part of organized crime are essentially one of crimes against development and crimes against social welfare that are central to national and international concerns and concerns. It is very reasonable, given the scope and dimensions so vast, that its activities contain features as organized crime, white-collar crime, corporate crime, and transnational crime. In fact, by means of technology can be one form of cyber crime. Based on such characteristics, the impacts and casualties are also very wide for the development and welfare of the community. It can even weaken national resilience.
Identifikasi Kadar dan Pengaruh Sifat Kimia Tanah terhadap Metabolit Sekunder Kunyit (Curcuma domestiva Val.) di Bangkalan Sholehah, Diana Nurus; Amrullah, Arief; Badami, Kaswan
Rekayasa Vol 9, No 1: April 2016
Publisher : Universitas Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (254.752 KB) | DOI: 10.21107/rekayasa.v9i1.3336

Abstract

KORUPSI, POLITIK DAN PILKADAL DALAM PERSPEKTIF PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA M. Arief Amrullah
Syiar Hukum Volume 11, No 3 (2009) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/sh.v11i3.549

Abstract

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung mendorong terjadinya korupsi dikarenakan proses pemilan tersebut. Sejak masa persiapan hingga pemilihan membutuhkan uang yang banyak. Para kandidat akan mengupayakan untuk memperoleh uang yang dikeluarkanya saat pemilihan dengan cara yang tidak sah. Jika uang diperoleh dari investor maka korupsi, kolusi dan nepotisme tidak dapat dihindari.UU. No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai landasan hukum pemilihan kepala daerah langsung masih mengandung kekurangan. Selain sanksi pidana, UU. No. 32 tahun 2004 belum mengantisipasi kecurangan yang dilakukan incumbent saat mnggunakan fasilitas publik untuk kepentingan pribadi ketika mencalonkan dirinya kembali.Korupsi menghasilkan politik busuk dan politik yang busuk akan menimbulkan korupsi lainnya. Oleh karena itu, kedepannya, sistem pemilihan kepala daerah langsung dalam UU No. 32 tahun 2004 harus dievaluasi dengan pertimbangan dari sisi biaya dan manfaat
KEJAHATAN MONEY LAUNDERING DALAM PEMILUKADA (RE-ORIENTASI DAN RE-EVALUASI NILAI TERHADAP KEBIJAKAN PELAKSANAAN PEMILUKADA) M. Arief Amrullah
Jurnal Cakrawala Hukum Vol 18, No 2 (2013): Desember 2013
Publisher : University of Merdeka Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26905/idjch.v18i2.1121

Abstract

Money laundering was a sequel crime. It meant that it was a medium from any kinds of crimes included inorganized crime to blur the origin of wealth. The medium for the hiding process was through either bank or nonbank as what people always said so far. However, it could develop in financing Pemilukada as the first start.Next, if the candidate of the supported district head won, money laundering could be done in any kinds ofprojects. It was a crime. By evaluating the policy in Pemilukada implementation, it was hoped that it couldclose the chance for certain parties to exploit Pemilukada as one of the mediums or means for money laundering.Various efforts were done by making standards carried out by the global elites. Thus, the policy must havebeen brave to loose or even release the knots which were packed in standard form that so far had given potentialto money laundering. Finally, to reach the success in preventing and wiping out money laundering, as it waswritten in regulation no 8 year 2010, it had to be supported by other policies, including in this case the policyin Pemilukada management. Criminal law did not stand alone in the effort to prevent and wipe out moneylaundering.
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI JASA GATEKEEPER DI INDONESIA M. Arief Amrullah
Jurnal Cakrawala Hukum Vol 6, No 1 (2015): June 2015
Publisher : University of Merdeka Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26905/idjch.v6i1.687

Abstract

Basically, Gatekeeper is a glorious profession and it has its own ethic code (Code of Conduct). This group does not have so many members (there is the elite). Thus, it can be called as a crime in a profession area, and the criminal is called professional fringe violator. The term of Gatekeeper is aimed to the professionals including lawyers, accountants, and auditors that get involved in helping clients in finance transaction, either nationally or internationally, and also another business transaction for an evil aim, namely Money Laundering as the crime result. In Indonesia, the effort to prevent, to avoid the professional, or avoid being the medium to do Money Laundering has been arranged in a bill about prevention and money laundering elimination. It is one of the weaknesses of law no 8 year 2010 about prevention and money laundering elimination because there is no obligation to report the suspicious finance transaction to PPATK. This weakness is very potential to be exploited by the owners of forbidden treasure to be laundered in a weak country in arranging prevention and money laundering elimination. Gatekeeper pada dasarnya merupakan profesi luhur dan mempunyai Kode Etik (Code of Conduct)-nya masingmasing. Golongan itu tidak begitu banyak jumlahnya (ada ke-elitannya), karenanya dapat disebut sebagai kejahatan di lingkungan profesi, dan penjahatnya dinamakan profesional fringe violator. Penyebutan istilah Gatekeeper tersebut, adalah ditujukan kepada para profesional, yang meliputi lawyers, accountants, dan auditors, yang terlibat dalam membantu clients dalam transaksi keuangan,baik nasional maupun internasional serta transaksi bisnis lainnya untuk tujuan jahat, yaitu pencucian uang hasil kejahatan. Di Indonesia, upaya pencegahan terhadap para professional agar terhindar atau tidak dijadikan sarana untuk melakukan pencucian uang, telah diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. namun demikian ketika dalam pembahasan di DPR-RI, ketentuan tersebut telah dihilangkan. Hal itu merupakan salah satu kelemahan dari Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, karena tidak ada kewajiban untuk melaporkan adanya transaksi keuangan yang mencurigakan kepada PPATK. Kelemahan inisangat potensial dimanfaatkan oleh para pemilik harta haram untuk dicucikan di suatu Negara yang lemah dalam pengaturan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
Kemungkinan Money Laundering Dalam Pemilihan Kepala Daerah arief amrullah
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 12 No. 30: September 2005
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol12.iss30.art5

Abstract

One of the prominent activities oforganized crime is to obtain profit that is obtained from Ulicit trafficking indnjgs, convption (foiinstance), orother proceds thatderived or obtained, directly or inderectly, through the commission ofan offence are entered into global financial system, so as if they become the proceed of the crime obtained from legal bussiness.Therefore, the effort to fight against money laundering is a dynamic process, and the organized criminals always seek thenewmethod toembody their illegal aim. One of them hands over their financial contribution to local government head election (Pilkada). The practice of money laundering in the Pilkada election very possibly occurs, because of the conditions which gives opportunity to organized crimes group to laundry their money inPilkada.
Politik Hukum Pidana dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan Muhammad Arief Amrullah
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 9 No. 21: September 2002
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol9.iss21.art3

Abstract

As we have seen that corporation te Criminal Code is not the matter of criminal law, so corporation certainly is unreliable criminally. Furthermore if bank Is made for crimepurposeso the direction will be a white color. Under this condition, it means that there no economical victims normatively on banking. The following would be elaborated the problem above from the political perspective of criminal law.
Pencucian Uang dan Kejahatan Terorganisir Muhammad Arief Amrullah
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 10 No. 22: Januari 2003
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol10.iss22.art11

Abstract

One of the major activities of transnational criminal organizations is profit taking. Although a considerable portion of this come from drug trafficking, other forms of transnational crime may account for a significantly high percentage of all the illegal proceeds that enter the global financial system. The problem for these groups, however, is that the money derived from illicit proceeds has somehow to be made legitimate through the laundering process.
Sumbangan Dana Kampanye Pemilu dan Kejahatan Korporasi arief amrullah
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 11 No. 26: Mei 2004
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol11.iss26.art9

Abstract

The fonn of corporate crime is not only in the field of environment pollution, deceive of consummer, unfair trade practices, etc, but also in the field ofpolitics. In this field, it is usually for economic advantage through the campaign fund contributed to the party. In USA, Watergate scandal, for example, its hows the corporate involvement in the general ellections arena, so that in 1971 the USA government legislated a new regulation limiting the sum ofcorporate contribution to political party. lndonesia, in the face ofgenertal election 2004, has anticipated it by UU No. 12 Tahun 2003. However, if we pay close attention to penal policy as regulated in Article 138 section (5) which justregulates capital punishment (imprisonment and fine), while the additional punishment is not regulated in thatstatute, it is, worried that the statute will not be efective to prevent the corporation's violation of the constribution limit tolerated by the statute the weakness of the fonmulation policy will Influence the interaction perpetuation which benefit each-otherbetween contributor and receiver of contribution. As a consequence, it is difficult to prevent the conspirative connection for each elite group interest Key words: Campaign contribution,corporate crime.
Co-Authors Ana Laela Fatikhatul Choiriyah Badami, Kaswan Diana Nurus Sholehah Fendi Setyawan Inayatul Anisah Muhammad Imaduddin Ochtorina Susanti, Dyah Revency Vania Rugebregt Rugebregt, Revency Vania Yuli Dinata Kusumaningrum