Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
3.063
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sosiohumaniora Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Jurnal Administrasi Publik (JAP) JURNAL GOVERNANSI International Journal of Demos INFOKUM Jurnal Ekonomi Jurnal Multidisiplin Sahombu JANE (Jurnal Administrasi Negara)
Herijanto Bekti
Department Of Public Administration, Faculty Of Social And Political Sciences, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia
Religion Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search
Journal : JANE (Jurnal Administrasi Negara)

 1 
FORMULASI KEBIJAKAN PENERAPAN JAM MALAM DALAM PENANGANAN CORONAVIRUS DISEASE 2019 DI ACEH Elfan Muhib Danil Islam; Herijanto Bekti; Didin Muhafidin
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 14, No 1 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v14i1.41302

Abstract

Covid-19 cases that continue to increase every time provide depth and require concrete policies from the government to prevent the spread of more. The Aceh Provincial Government has implemented a Policy for the Implementation of a Night Curfew in dealing with COVID-19 cases. In practice, this policy did not run smoothly. Initially planned for two months, but only one week finally this policy was officially lifted.The purpose of this study is to describe how the policy formulation is carried out by the Aceh Provincial Government through Forkopimda. The research method used is a qualitative approach. Analysis Using Stages of Policy Formulation Theory by William Dunn. Data analysis techniques were carried out through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Then testing the validity of the validity of the data by triangulating the data with source triangulation.The results show that the curfew formulation process carried out in Aceh has gone through the formulation of public policies, namely problem formulation, policy agendas, selection of policy alternatives to solve problems, and policy determination. In the process, the biggest obstacles are the time factor that is too tight when it is formulated, the socialization is not evenly distributed and on target, and the hangout culture is very thick. Then the implementation of Large-Scale Social Restrictions was also quite influential so that this policy only lasted for two weeks.Practical advice from this research is that the policy formulation process takes a long time, the stages that explain a detail of the steps to be taken. The form of socialization and understanding of community culture is also an important element that should not be overlooked. A policy will be effective if it is well received by the public. Kasus Covid-19 yang terus meningkat setiap waktunya memberikan kekhawatiran mendalam dan membutuhkan kebijakan konkret dari pemerintah untuk mencegah penyebaran yang lebih banyak lagi. Pemerintah Provinsi Aceh melakukan Kebijakan Penerapan Jam Malam dalam menangani kasus covid-19. Dalam pelaksanaannya, kebijakan ini tidak berjalan dengan mulus. Awalnya direncanakan selama dua bulan, namun hanya satu minggu akhirnya kebijakan ini resmi dicabut.Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan bagaimana proses formulasi kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Aceh melalui Forkopimda. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Analisis menggunakan Teori Tahapan Formulasi Kebijakan oleh William Dunn. Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kemudian pengujian validitas keabsahan data yakni mentriangulasi data-data tersebut dengan triangulasi sumber.Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses formulasi penerapan jam malam  yang dilakukan di Aceh sudah melalui tahapan formulasi kebijakan publik yakni yaitu perumusan masalah, agenda kebijakan, pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah, dan tahapan penetapan kebijakan. Dalam prosesnya, kendala terbesar adalah faktor waktu yang terlalu mepet saat perumusannya, sosialisasi yang belum merata dan tepat sasaran, serta budaya nongkrong yang sangat kental. Kemudian adanya penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar juga cukup berpengaruh sehingga kebijakan ini hanya berjalan selama dua minggu.Saran praktis dari penelitian ini adalah proses perumusan suatu kebijakan membutuhkan waktu yang tidak sebentar, diperlukan tahapan-tahapan yang membahas secara terperinci dari langkah-langkah yang akan diambil. Bentuk sosialisasi dan pemahaman terhadap budaya masyarakat juga menjadi elemen penting yang tidak boleh terlewatkan. Suatu kebijakan akan berjalan efektif apabila diterima dengan baik juga oleh publik.
IMPLEMENTASI PROGRAM SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN (STUDI PADA MADRASAH ALIYAH NEGERI CIPARAY KABUPATEN BANDUNG) Ningrum Fauziah Yusuf; Herijanto Bekti; Dedi Sukarno
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 2, No 1 (2017): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2017
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v2i1.13682

Abstract

Menyadari akan pentingnya peranan pendidikan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemerintah berupaya untuk meningkatkan kualitas guru melaksanakan sebuah program sertifikasi guru. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana proses implementasi program sertifikasi guru untuk guru madrasah yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Bandung. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi program menurut Charles O. Jones yang menyebutkan tiga aktivitas dasar yaitu organisasi, interpretasi, dan aplikasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik penentuan informan menggunakan teknik purposive. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi program sertifikasi guru dalam jabatan khususnya pada guru Madrasah Aliyah Negeri Ciparay yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Bandung pada pelaksanaannya belum optimal karena masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Dilihat dari organisasi masih kurangnya sumber daya manusia dan sumber daya finansial yang tersedia. Dari aspek interpretasi, para pelaksana program sudah memahami tujuan dan pedoman program akan tetapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya masih belum konsisten. Dalam aspek aplikasi, ditemukan pengawasan pada pelaksanaan program tidak berjalan, terlihat pada belum adanya laporan evaluasi untuk pelaksanaan program sertifikasi guru dalam jabatan yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya. ABSTRACT Recognizing the importance of the role of education in improving the quality of human resources, the government seeks to improve the quality of teachers to implement a teacher certification program. The purpose of this study was to find out how the process of implementation of the teacher certification program for madrasah teachers conducted by Kementerian Agama District Bandung. The theory used in this research is the theory of program implementation by Charles O. Jones who cites three basic activities, namely the organization, interpretation, and application. The method used is descriptive qualitative determination techniques informants usingtechnique. purposive sampling. The results showed that the implementation of certification of teachers, especially teachers of Madrasah Aliyah Negeri Ciparay conducted by Kementerian Agama District Bandung not optimal because there are still some obstacles encountered. Judging from organizations still lack the human resources and financial resources available. From the aspect of interpretation, all program managers have understood the objectives and guidelines for the program but in the implementation of tasks and functions are still not consistent. In the aspect of the application, found the supervision of the implementation of the program is not running, is seen in the absence of an evaluation report on the implementation of in-service teacher certification program that has been implemented in previous year.
PARTISIPASI PUBLIK DALAM PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) DI KOTA BOGOR TAHUN 2020 Vega Puti Astari; Herijanto Bekti; Slamet Usman Ismanto
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 14, No 1 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v14i1.41323

Abstract

This research is based on the high basic need for habitable homes in bogor city in 2020, Through the BSPS program is expected to increase the involvement of various elements in order to be able to realize a livable home. But there are still problems such as lack of community involvement in planning and submission of criticism and advice, lack of self-help and delay in completion of development. This research aims to describe and analyze public participation in every stage of activities in the Self-Help Housing Stimulant Assistance (BSPS) program in Bogor City in 2020. In conducting the analysis, the authors used the theory of public participation in the stages of development activities by John M. Cohen and Norman T. Uphoff (1980). The research method used is qualitative research method. Data collection techniques are carried out by means of observations, interviews and documents.The results of this study show that public participation in the BSPS program in Bogor City in the implementation of 2020 is still at degree of tokenism which means it has not been able to increase the involvement of each implementing element, such as Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor, urban village staff, facilitator team, and beneficiary community in the planning stage, implementation stage, and evaluation stage. But in the benefits stage the results of the public participation was conducted better. Some of the suggestions from this research are that facilitator teams supposedly communicated and coordinated with RT, RW, and community empowerment agency parties. Urban Village parties are suggested to strengthen their roles in directing, supervision and control and paying more attention during the selection process in the proposing. The agency is suggested to make monitoring schedule periodically to entire area, it is proposed to direct urban village parties in making evaluation report in form of document to be useful for further decision making. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya kebutuhan dasar akan rumah yang layak huni di Kota Bogor pada tahun 2020. Melalui program BSPS diharapkan akan meningkatkan keterlibatan dari berbagai unsur agar mampu mewujudkan rumah yang layak huni. Namun masih ditemukan permasalahan seperti minimnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan penyampaian kritik dan saran, kurangnya swadaya dan keterlambatan penyelesaian pembangunan. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis partisipasi publik dalam setiap tahapan kegiatan dalam program BSPS di Kota Bogor Tahun 2020. Dalam melakukan analisis, penulis menggunakan teori partisipasi publik dalam tahapan kegiatan pembangunan oleh John M. Cohen dan Norman T. Uphoff (1980). Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumen. Hasil dari penelitian ini menujukkan bahwa partisipasi publik dalam program BSPS di Kota Bogor pada pelaksanaan tahun 2020 masih berada pada derajat semu atau degree of tokenism yang mana artinya belum mampu untuk meningkatkan keterlibatan dari masing-masing unsur pelaksana yaitu Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor, pihak kelurahan, tim fasilitator, dan masyarakat penerima bantuan dalam tahap perencanaan, dan evaluasi. Namun dalam pemanfaatan hasil partisipasi publik sudah dilakukan dengan baik. Beberapa saran dari penelitian ini adalah tim fasilitator sebaiknya melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak RT, RW, dan LPM. Pihak kelurahan sebaiknya memperkuat perannya dalam pengarahan, pengawasan dan pengendalian serta lebih memperhatikan saat proses penyeleksian dalam pengusulan. Pihak dinas sebaiknya membuat jadwal monitoring secara berkala dan merata dan mengarahkan pihak kelurahan untuk membuat laporan evaluasi dalam bentuk dokumen agar berguna untuk pengambilan keputusan selanjutnya.
KOLABORASI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DI DESA WISATA KUBU GADANG Fitri Aulia; Herijanto Bekti; Elisa Susanti
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 13, No 1 (2021): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2021
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v13i1.35045

Abstract

ABSTRACTThis study describes the collaborative development of tourism in the Kubu Gadang Tourism Village. This research is motivated by problems in tourism development in Kubu Gadang Tourism Village, especially in the collaboration aspect. One of them is in collaborative communication, where sectoral ego and community participation are still fluctuating. The results of this study indicate that the collaboration of tourism development in Kubu Gadang Tourism Village has been going well. Of the six determinants of successful collaboration proposed by Paul W. Mattessich and Barbara R. Monsey, only one factor has not worked well. In contrast, the other five factors have worked well. Factors that have not gone well are the collaboration resource factor. Namely, the source of funds that are still very lacking and the members who have the skills are not evenly distributed. Some suggestions from this study are that the collaboration group members should be able to compromise to make a meeting schedule that fits the schedule of all members to maximize the attendance of all collaboration members in each meeting so that no information is missed. It is recommended that the Tourism Development Collaboration Group in the Kubu Gadang Tourism Village add a division that focuses on the business or business development. It is recommended that the Tourism Development Collaborative Group in Kubu Gadang Tourism Village conduct training on time management. To avoid wasting time and delays in receiving the next guests. ABSTRAKPenelitian ini menjelaskan tentang kolaborasi pembangunan kepariwisataan di Desa Wisata Kubu Gadang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan pada pembangunan kepariwisataan di Desa Wisata Kubu Gadang terutama pada aspek kolaborasi. Salah satunya pada komunikasi kolaborasi yang masih terdapat ego sektoral dan partisipasi masyarakat yang masih mengalami fluktuasi.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi pembangunan kepariwisataan di Desa Wisata Kubu Gadang sudah berjalan dengan baik. dari enam faktor penentu keberhasilan kolaborasi yang dikemukakan oleh Paul W. Mattessich dan Barbara R. Monsey, hanya satu faktor yang belum dapat berjalan dengan baik, sedangkan lima faktor lainnya sudah berjalan dengan baik. Faktor yang belum berjalan dengan baik adalah faktor sumber daya kolaborasi yaitu sumber dana yang masih sangat kurang dan juga anggota yang memiliki keterampilan itu belum merata.Beberapa saran dari penelitian ini adalah Anggota kelompok kolaborasi sebaiknya bisa melakukan kompromi untuk membuat jadwal pertemuan yang sesuai dengan jadwal seluruh anggota untuk memaksimalkan kehadirian seluruh anggota kolaborasi dalam setiap pertemuan agar tidak ada informasi yang terlewat. Sebaiknya Kelompok Kolaborasi Pembangunan Kepariwisataan di Desa Wisata Kubu Gadang melakukan penambahan divisi yang berfokus kepada pengembangan usaha atau bisnis. Sebaiknya Kelompok Kolaborasi Pembangunan Kepariwisataan di Desa Wisata Kubu Gadang melakukan pelatihan tentang manajemen waktu. Agar tidak terjadi pemborosan waktu dan keterlambatan dalam menerima tamu-tamu selanjutnya.
KOORDINASI PENYELENGGARAAN PROGRAM REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI KECAMATAN CICURUG KABUPATEN SUKABUMI Dhara Nur Annisa E; Herijanto Bekti; Sawitri Budi Utami
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 14, No 1 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v14i1.41289

Abstract

Social welfare problems marked by the condition of uninhabitable houses are still being felt in Cicurug District, Sukabumi Regency, the Sukabumi Regency government then takes care of these problems through the Uninhabitable House Social Rehabilitation Program (RS-RTLH). This study aims to analyze the coordination of the implementation of the Social Rehabilitation Program for Uninhabitable Houses (RS-RTLH) in Sukabumi Regency, especially in Cicurug District. The theoretical basis used as material for analysis is the coordination theory proposed by Bose (2012) which consists of six techniques that help achieve effective coordination, namely Clearly defined goals, Clear lines of authority and responsibility, Precise and comprehensive programs and policies, Cooperation , Effective communication, and Effective leadership and supervision. The research method used is a qualitative research method. Data collection techniques used by researchers by way of observation, interviews, documentation. Furthermore, the data processing techniques used by researchers in this study used data descriptions, theme analysis and highlighting. The results of the study showed that the six techniques proposed by Bose (2012) as an analytical knife for the Coordination of the Implementation of the RS-RTLH Program in Cicurug District, Sukabumi Regency in 2019 showed that coordination had not been effective. This can happen because cooperation has not been achieved, the form of cooperation carried out through community self-help has not been fully realized in the village in Cicurug District and awareness of a sense of mutual help that is less developed in the community around the recipients of social assistance, and not achieving effective leadership and supervision. the implementation of a regional leadership system but the lack of active leaders at the village level and the absence of technical facilitators/technical assistance teams as a form of supervision in the field, resulting in order and provision of program implementation reports that are not in accordance with the implementation rules of the RS-RTLH in Cicurug District in 2019. Masalah kesejahteraan sosial dengan ditandai kondisi rumah tidak layak huni masih tengah dirasakan di Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi, pemerintah Kabupaten Sukabumi kemudian melakukan penanganan terhadap permasalahan tersebut melalui Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis koordinasi dari penyelenggaraan program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kabupaten Sukabumi khususnya pada Kecamatan Cicurug. Dasar teori yang digunakan sebagai bahan analisis adalah teori koordinasi yang di kemukakan oleh Bose (2012) yang terdiri dari enam teknik yang membantu mencapai koordinasi yang efektif, yaitu Clearly defined goals, Clear lines of authority and responsibility, Precise and comprehensive programmes and policies, Cooperation, Effective communication, and Effective leadership and supervision. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi. Selanjutnya teknik pengolahan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini menggunakan deskripsi data, analisis tema dan penonjolan. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa enam teknik yang dikemukakan oleh Bose (2012) sebagai pisau analisis Koordinasi Penyelenggaraan Program RS-RTLH di Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi Tahun 2019 menunjukan koordinasi yang belum efektif. Hal tersebut dapat terjadi karena belum tercapainya kerjasama, bentuk kerjasama yang dilaksanakan melalui swadaya masyarakat belum terealisasi keseluruhan di desa di Kecamatan Cicurug serta kesadaran akan rasa saling membantu yang kurang terbangun di lingkup masyarakat sekitar penerima bantuan sosial, dan tidak tercapainya kepemimpinan dan pengawasan yang efektif, diterapkannya sistem kepemimpinan secara kewilayahan namun kurang aktifnya pemimpin di tingkat desa serta tidak adanya fasilitator teknis/tim pendamping teknis sebagai bentuk pengawasan di lapangan sehingga mengakibatkan ketertiban dan ketetapan laporan pelaksanaan program kurang sesuai dengan aturan pelaksanaan RS-RTLH di Kecamatan Cicurug tahun 2019.
MANAJEMEN BADAN USAHA MILIK DESA MITRA MAJU SEJAHTERA DESA GUNUNG PUTRI KABUPATEN BOGOR Anggi Febryany; Herijanto Bekti; Slamet Usman Ismanto
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 14, No 2 (2023): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2023
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v14i2.45110

Abstract

This study tries to explain the management of village-owned enterprises in Gunung Putri Village, Gunung Putri District, Bogor Regency. At present, Mitra Maju Sejahtera BUMDes is one of the active BUMDes in Bogor Regency. Of the 416 villages in Bogor Regency, 302 villages are listed by the Bogor District Community and Village Empowerment Service as having village-owned enterprises, but not all of these village-owned enterprises are running well. This is the author's background for researching one of the villageowned enterprises in Bogor Regency. The research method used is a qualitative research method and data collection techniques, namely library research and field studies in the form of observations and interviews. The theory used is the management function of Stephen P Robbins et al. As for the theory includes planning, organizing, leadership and control. The results of the study show that currently the management of villageowned enterprises in Gunung Putri Village is running quite well. This can be seen from the management of BUMDes Mitra Maju Sejahtera which has gone through the planning process, organizing by optimizing resource potential, implementing leadership that is tailored to BUMDes characteristics and implementing control over each BUMDes program.  Penelitian ini mencoba menjelaskan tentang manajemen badan usaha milik desa di Desa Gunung Putri Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor. Pada saat ini, BUMDes Mitra Maju Sejahtera merupakan salah satu BUMDes yang aktif di Kabupaten Bogor. Dari 416 desa yang ada di Kabupaten Bogor, 302 desa yang tercatat oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bogor sudah memiliki badan usaha milik desa namun tidak semua badan usaha milik desa tersebut berjalan dengan baik. Hal ini menjadi latar belakang penulis untuk meneliti salah satu badan usaha milik desa di Kabupaten Bogor. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data yaitu studi pustaka dan studi lapangan berupa observasi dan wawancara. Teori yang digunakan adalah fungsi manajemen dari Stephen P Robbins et al. Adapun dalam teori tersebut mencakup perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian. Hasil penelitian menunjukan bahwa saat ini manajemen badan usaha milik desa di Desa Gunung Putri sudah berjalan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari pengelolaan BUMDes Mitra Maju Sejahtera yang sudah melalui proses perencanaan, melakukan pengorganisasian dengan mengoptimalkan potensi sumber daya, menerapkan kepimpinan yang disesuaikan dengan ciri khas BUMDes dan melaksanakan pengendalian pada setiap programprogram BUMDes.
Co-Authors Anggi Febryany Dedi Sukarno Dhara Nur Annisa E Dian Purwanti Didin Muhafidin Elfan Muhib Danil Islam Elisa Susanti Fahri Juarsa Muhammad Fitri Aulia Gina Sofia Rahman Ira Irawati Ira Irawati Irfan Mauluddin Jossi Adiwisastra M.D Enjat Munajat Muhammad Fedryansyah Ningrum Fauziah Yusuf Ramadhan Pancasilawan Rina Yulianti Sawitri Budi Utami Sinta Ningrum Slamet Usman Ismanto Vega Puti Astari Yogi Suprayogi Sugandi Yusuf, Ningrum Fauziah