Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Perspektif Norma
Titik Suharti
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
Proses Penegakan Hukum Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Suharti, Titik
NORMA Vol 1, No 1 (2004): July
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/nlj.v1i1.1048

Abstract

Indonesia sebagai negara hukum, harus menjunjung tinggi supremasi hukum. Pada kenyataannya hukum sering diabaikan, khususnya hukum pidana. Hukum pidana sebagai hukum publik mempunyai sifat memaksa. Penegakan hukum dalam perspektif hukum pidana terkait dengan kebijakannya, terutama kebijakan dalam sistem peradilan pidana. Kebijakan hukum pidana tidak bisa lepas dari tiga kekuasaan eksekutif, kekuasaan yudikatif, dan kekuasaan legislatif, sehingga dalam pelaksanaan supremasi hukum harus diperhatikan masing-masing kekuasaan tersebut.
PENGUATAN KERJA SAMA INTERNASIONAL DALAM MENGURANGI DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP SEKTOR PERIKANAN DI INDONESIA Masitha Tismananda Kumala; Ria Tri Vinata; Peni Jati Setyowati; Titik Suharti
Masalah-Masalah Hukum Vol 50, No 2 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.50.2.2021.119-130

Abstract

Covid-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat global namun juga perekonomian global tidak terkecuali Indonesia. Perekonomian dari berbagai sektor terutama perikanan juga turut terdampak. Permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan ini yaitu pertama apakah dampak pandemi Covid-19 terhadap sektor perikanan di Indonesia? Kedua, kerjasama internasional seperti apakah yang dapat dilakukan oleh Indonesia dalam peningkatan perekonomian melalui sektor perikanan? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Simpulan yang di dapat adalah pandemi Covid-19 menjadikan sepinya perairan Indonesia dari kegiatan tangkap ikan oleh Kapal Ikan Indonesia yang kemudian memicu Kapal Ikan Asing untuk kembali melakukan illegal fishing. Indonesia juga perlu menjalin kerjasama internasional untuk meningkatkan perekonomian melalui sektor perikanan di masa pandemi.
KONSEP PEMIDANAAN TERHADAP PECANDU NARKOTIKA MENURUT UU NO 22 THN 1997 Titik Suharti
Perspektif Vol 10, No 4 (2005): Edisi Oktober
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (529.893 KB) | DOI: 10.30742/perspektif.v10i4.196

Abstract

Number Law 22 Year 1997 about Narcotic differentiate in the case of crime sanction to misuse in a state of depending and misuse a do not in depending and referred mention pecandu narcotic. Conception the crime to like a narcotic more emphasis at rehabilitating medical, rehabilitate the social and also medication. Conception the such crime have mirrored the target punish by proporsional between justice target, target of benefit and certainty target.
FUNGSI GANDA LEMBAGA PEMASYARAKATAN Titik Suharti
Perspektif Vol 2, No 2 (1997): Edisi Juli
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2282.188 KB) | DOI: 10.30742/perspektif.v2i2.160

Abstract

Fokus penulisan ini banyak meninjau pada fungsi Lembaga Pemasyarakatan sebagai lembaga tempat para narapidana menjalani masa pemidanaan, khususnya pidana penjara. Sebagaimana diketahui, Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat dimana narapidana menjalani proses pembimbingan dan pembinaan untuk tujuan resosialisasi. Di Lembaga Pemasyarakatan, narapidana mengalami beberapa depriviasi (perampasan) hak, misalnya depriviasi kebebasan, depreviasi atonomi, depriviasi harta kekayaan dan pelayanan, depriviasi hubungan heteroseksual, dan depriviasi keamanan. Dengan adanya beberapa depriviasi tersebut, para narapidana mencari perilaku kompensasi yang pada akhirnya akan mengarah pada adanya subkultur narapidana melalui proses prisonisasi. Pada akhir pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan mempunyai fungsi ganda. Di satu sisi, Lembaga Pemasyarakatan merupakan lembaga resosialisasi, namun di sisi lain, sebagai lembaga prisonisasi.
TINJAUAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA WAJIB PAJAK BADAN DALAM TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN Wan Juli; Titik Suharti
Perspektif Vol 17, No 2 (2012): Edisi Mei
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (276.858 KB) | DOI: 10.30742/perspektif.v17i2.96

Abstract

Dalam penulisan ini, kami menelaah secara kritis dasar yuridis dari cakupan pidana dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang berfokus pada pertanggungjawaban pidana korporasi dan sanksi pidana yang terkait dengan pelanggaran tindak pidana di bidang perpajakan. penulisan ini bermula dengan pemaparan mengenai pertanggungjawaban pidana pada korporasi sebagai suatu prasyarat pemidanaan korporasi. Kami menganalisis tindak pidana di bidang perpajakan yang diatur dalam UU KUP dalam hal subjek hukum yang dicakup oleh UU KUP dan sanksi pidana dalam hal terjadi pelanggaran tindak pidana tersebut. Kami menyimpulkan adanya ketidakkonsistenan dalam pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dan sanksi pidananya yang diatur dalam Pasal 38, 39, dan 39A UU KUP. Kami akhirnya memberikan beberapa saran untuk perbaikan undang-undang ini dalam aspek pertanggungjawaban pidana untuk korporasi dan sanksi pidananya.In this legal research, will be critically examined the legal basis of the criminal coverage in the General Provision of Taxes Law (UU KUP) (Law No. 6/1983 which amended by Law No. 16/2009), which focused on the corporate criminal responsibility, and the criminal sanction related to tax crime. Started from the description of corporate criminal responsibility as a prequisite of corporate criminal penalty, then will be examined about the tax crime which regulated in UU KUP, especially about the criminal subject and the penalty. It is concluded that there are some inconsistencies about the corporate criminal responsibility and also the penalty which is regulated in Article 38, 39 and 39A UU KUP.
KEJAHATAN PASAR MODAL DALAM KERANGKA GOOD CORPORATE GOVERNANCE Titik Suharti
Perspektif Vol 9, No 4 (2004): Edisi Oktober
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v9i4.355

Abstract

There is always crime happened in every society, including in business community in Indonesia such as in stock exchange sector one of reason why it can happen is weak Good Corporate Governance application. In order knowing how to rule out criminal in stock exchange in Indonesia in term of Good Corporate Governance framework, the writer uses normative juridical approach so that it is known that stock exchange crime has been ruled out in Stock Exchange Law though not all of the principles included in it.
KEBERADAAN DAN EKSISTENSI LOKALISASI PEKERJA SEKS KOMERSIAL Titik Suharti
Perspektif Vol 12, No 2 (2007): Edisi Mei
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v12i2.384

Abstract

Localization worker of commercial sex represent one of the negative influence minimization effort of deed digress conducted by some of is small of society. Pro and contra in discussing localization worker of commercial sex. Indonesia as Body Politic, arranging that localization worker of commercial sex is crime. But and existence of existence localization worker of commercial sex in the middle of society relied on made by discipline statement is or owner of pengelola and known by local Muspika, so that can be concluded that domiciling discipline statement oppose against law and regulation.
SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Titik Suharti
Perspektif Vol 11, No 1 (2006): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v11i1.407

Abstract

System of code penal responsibility at crime hardness in house hold, has arranged UU No. 23 Th. 2004. it’s scope: physicall hardness, psychological hardness, sex hardness and it’s let house hold.
GRASI DALAM KONSEP TUJUAN PEMIDANAAN Titik Suharti
Perspektif Vol 10, No 3 (2005): Edisi Juli
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (116.227 KB) | DOI: 10.30742/perspektif.v10i3.273

Abstract

Grasi represent one of form of is reason of crime liquidator and represent the medium to get the pardon in the form of change, extenuation, reduction, or abolition of crime execution which have been knocked down to be punished by pursuant to justice decision obtained the legal force remain to, as arranged in Law No 22 Thn 2002 about Grasi.
STRICT LIABILITY, VICARIOUS LIABILITY, DAN KEJAHATAN EKONOMI Titik Suharti
Perspektif Vol 4, No 3 (1999): Edisi Juli
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v4i3.212

Abstract

Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Dalam pembangunan nasional terdapat tahap jangka panjang dan tahap jangka pendek. Tahap pembangunan jangka panjang adalah 25 tahun, sedangkan tahap pembangunan jangka pendek adalah 5 tahun, Setiap tahap pembangunan mempunyai prioritas yang berbcda-beda, namun pembangunan bidang ekonomi selalu menjadi prioritas utama dan bertumpu pada trilogi pcmbangunan.
Co-Authors Masitha Tismananda Kumala Ria Tri Vinata Wan Juli